Pasukan Elite TNI Gelar Latihan Bersama di Batam

Tiga pasukan elite TNI, yakni Denbravo (TNI-AU), Kopassus (TNI-AD), dan Denjaka (TNI-AL), menjadwalkan latihan gabungan untuk mencegah teroris masuk ke wilayah Indonesia hari ini (30/11). Semula, latihan bertajuk Trimatra VIII 2013 itu akan dilaksanakan di sekitar Pulau Sambu. Namun, akhirnya lokasi latihan dipindahkan ke perairan depan Mako Lanal, Batuampar.

"Personel pasukan elite yang akan turun dalam latihan mencegah masuknya teroris ini didatangkan dari Mabes di Jakarta. Trimatra VIII 2013 terdiri atas semua unsur TNI, yakni TNI-AL, TNI-AU, dan TNI-AD," kata Pasintel Lanal TNI-AL Mayor Abduh seperti dikutip Batam Pos, Jumat (29/11).

Sesuai dengan rencana, lanjut Abduh, latihan Trimatra VIII 2013 itu dimulai pagi. TNI-AL mengerahkan kapal perang buatan anak bangsa, yakni KRI Banda Aceh. Kali ini Dankomar diplot sebagai direktur latihan.

"Panglima TNI bersama rombongan sudah tiba di Batam untuk menghadiri latihan Trimatra VII 2013," ujar Abduh. (JPNN)

Satu Anggota Tewas dalam Kontak senjata Brimob dengan KSB Papua

Kontak senjata di antara Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara RI (Polri) dengan kelompok sipil bersenjata (KSB) di Papua di kawasan Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Sabtu menewaskan seorang anggota KSB.

Brigjen Pol. Paulus Waterpauw. (ANTARA)

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Waka Polda) Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, kepada ANTARA News menjelaskan bahwa dalam insiden itu belum dapat dipastikan identitas korban dari KSB, dan ada seorang personel Brimob yang tertembak.

"Anggota saat ini masih berada dilokasi," ujarnya.

Bripka Suhendar adalah personel Brimbob yang terkena luka tembak di tangannya, namun kondisinya stabil, saat berpatroli rutin. (Antara)

Surat Abbott Untuk SBY

"Masih ada, menurut saya, sejumlah hal yang perlu diberikan klarifikasi oleh pihak Australia..," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Selasa (26/11).

Jika membaca pernyataan politik Presiden Yudhoyono ini, maka masyarakat di Tanah Air tentu bisa bertanya-tanya apa yang terjadi setelah Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengirimkan surat balasan terhadap SBY yang berkaitan dengan kasus penyadapan oleh dinas intelijen Australia terhadap SBY pada bulan Agustus tahun 2009?

Percakapan Yudhoyono, Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa pejabat Indonesia pada Agustus 2009 itu disadap oleh intelijen negara kangguru tersebut.

Namun sama sekali tidak jelas alasan negara tetangga itu untuk menyadap pembicaraan SBY itu, padahal hubungan kedua negara dalam taraf yang cukup baik dan juga tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang "aneh" terhadap mitranya itu.

Ketika mengomentari isu penyadapan itu, langsung Kepala Negara mengadakan jumpa pers dan mengeluarkan pernyataan yang pasti cukup keras bagi PM Tony Abbott.

"Saya juga menyesalkan pernyatan Perdana Menteri Australia yang meremehkan soal penyadapan atas Indonesia itu tanpa rasa penyesalan," kata Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat ini.

Dia kemudian menuntut pemerintahan di Canberra untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas penyadapan itu.

Selain itu, untuk menunjukkan kekecewaan Indonesia maka, Presiden memerintahkan dipanggil pulangnya Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema .

Kekecewaan Indonesia ternyata tidak hanya sampai di situ, sehingga Markas Besar TNI kemudian memerintahkan sejumlah perwira TNI dan beberapa pesawat TNI Angkatan Udara yang telah berada di sana untuk latihan bersama, agar segera kembali ke Tanah Air.

Akhirnya PM Tony Abbott mengirimkan surat jawaban kepada Yudhoyono. Namun surat itu sama sekali tidak memuat pernyataan permintaan maaf atas dilakukannya peristiwa penyadapan itu.

Kepala pemerintahan Australia hanya menyebutkan arti pentingnya hubungan Australia dengan Indonesia.

Setelah menerima surat dari mitranya itu, maka kemudian Yudhoyono kembali bereaksi antara lain dengan mengatakan bahwa telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau seorang utusan Indonesia untuk membicarakan beberapa hal penting dengan Canberra, antara lain disusunnya kode etik dan protokol yang bakal menjadi pedoman bagi bagaimana mengatur hubungan diplomatik kedua pihak.

Bahkan kode etik itu harus ditandatangani para pejabat di depan kedua pemimpin ini.

Apabila pemimpin kedua negara itu sudah saling berkirim surat dan suasana tegang sudah mulai mereda, maka pertanyan yang bisa muncul pada masyarakat antara lain adalah apakah kasus penyadapan ini akhirnya akan sirna begitu saja?.

Apakah Indonesia yakin bahwa Australia tidak akan lagi menyadap pembicaraan telepon para pemimpin Indonesia-- apa pun alasannya-- seperti yang dijanjikan Abbott.

"Australia berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merugikan Indonesia di masa mendatang," kata Yudhoyono mengutip surat mitranya Abbott.


Kurang memuaskan

SBY sudah mengeluarkan pernyataan politik yang jelas terhadap Australia. Namun di lain pihak, surat kepala pemerintahan Australia itu tidak diumumkan secara lengkap dan terbuka sehingga rakyat Indonesia tidak tahu secara tepat atau persis pernyataan atau janji- janji pemerintahan Canberra.

Karena itu, tidak aneh sama sekali jika kemudian masih muncul sejumlah komentar dari beberapa politisi Indonesia mengenai masa depan hubungan kedua pihak.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin , misalnya, menyatakan bahwa seharusnya Indonesia tetap menuntut penjelasan dari Australia terhadap penyadapan pembicaraan sejumlah pemimpin dan tokoh Indonesia itu.

"Seharusnya kita tetap menuntut Australia untuk menjelaskan alasan penyadapan itu atau bersedia meminta maaf atas penyadapan itu," kata Lukman Hakim Saefuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin juga sama pendapatnya dengan Lukman Hakim bahwa seharusnya Indonesia tetap menuntut pernyataan maaf dari Canberra.

"Presiden dan rakyat Indonesia tetap menghendaki agar Australia meminta maaf," kata Hasanuddin yang juga merupakan Jenderal Purnawirawan TNI AD. Hasanuddin adalah mantan ajudan Presiden BJ Habibie dan juga mantan Sekretaris Militer Kepresidenan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Karena hubungan tegang Indonesia dan Australia sudah mulai mereda pascasaling berkirim suratnya Presiden Yudhoyono dan PM Abbott, maka pertanyaan yang dapat muncul pada benak rakyat Indonesia adalah apakah kasus penyadapan ini akan "hilang" begitu saja.

Sekalipun Abbott sudah "memberi jaminan" bahwa Australia tidak akan lagi melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan Indonesia maka dapat yakinkah seluruh bangsa Indonesia tidak akan terjadi lagi kasus penyadapan oleh Australia terhadap para pemimpin di Tanah Air?

Pertanyaan itu bisa muncul karena teknologi akan semakin canggih sehingga teknologi komunikasi dan informatika bisa saja dimanfaatkan untuk mengetahui posisi atau sikap politik satu negara oleh negara lainnya baik secara resmi atau tidak resmi atau secara terbuka ataupun tertutup.

Pertanyaan itu perlu dijawab karena ternyata pembicaraan Presiden Yudhoyono juga pernah disadap saat berada di Inggris. Bahkan Kanselir Jerman Angela Merkel baru-baru ini menuntut pemerintahan Presiden AS Barack Obama untuk menjelaskan alasan penyadapan pembicaraannya oleh intelijen AS.

Rakyat di Tanah Air tentu sudah akrab dengan nama beberapa lembaga yang sering terkesan "menakutkan atau seram" seperti Badan Intelijen Negara (BIN), kemudian Badan Intelijen dan Strategis (Bais) yang berada di bawah Markas Besar TNI serta Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Lembaga-lembaga atau instansi pemerintah itu harus mampu memberikan rasa tenang kepada masyarakat bahwa tidak bakal terjadi lagi penyadapan pembicaraan telepon para pemimpin di Tanah Air oleh intelijen dari negara mana pun dan dengan alasan apa pun. 

Sumber : Antara

BIN Dukung Satelit Pertahanan Produksi Dalam Negeri

Kepala Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal Marciano Norman, mendukung wacana kepemilikan satelit khusus untuk komunikasi penting dan pertahanan Indonesia. Menurut dia, sudah seharusnya Indonesia punya satelit khusus untuk bidang pertahanan.

Perkembangan Satelit Lapan, Cikal Bakal Satelit Pertahanan Republik Indonesia

"Jadi satelit khusus untuk Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, termasuk intelijen juga harus punya sendiri," kata Marciano saat ditemui wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

Saat ini satelit komunikasi pertahanan Indonesia masih menumpang pada satelit komunikasi biasa. Hal ini diakui Marciano sangat rentan terjadi penyadapan dari pihak tak bertanggung jawab.

Terlebih, Marciano berharap satelit khusus ini diproduksi sendiri oleh Indonesia, termasuk segala macam komponen di dalamnya. Menurut dia, satelit produksi dalam negeri sangat aman dari kemungkinan penyadapan yang dilakukan negara lain. "Mudah-mudahan segera terealisasi," kata dia.

Hari ini Marciano menghadiri rapat dengan Komisi Pertahanan DPR. Selain Marciano, perwakilan pemerintah yang lain adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Polri Jenderal Sutarman, dan Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi.

Dalam rapat tersebut, Komisi Pertahanan mendukung langkah yang diambil pemerintah dalam menyikapi penyadapan Australia. Komisi Pertahanan juga mendesak pemerintah segera meningkatkan persandian dan membuat satelit komunikasi sendiri. (Tempo)

Indonesia Tak Rugi Hentikan Kerjasama dengan Australia

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan Indonesia tidak akan dirugikan setelah menghentikan kerja sama militer dan pertahanan dengan Australia. Menurut Purnomo, dengan dihentikannya sementara kerjasama tersebut, justru menjadi titik untuk mengingatkan bahwa kepercayaan menjadi modal yang penting sebagai dasar membangun kemitraan. 

Demikian ungkapan Purnomo, yang ditemui media di ruang rapat Komisi I DPR RI pada Kamis, 28 November 2013 di Senayan, Jakarta Selatan.

"Indonesia tidak akan rugi dengan menghentikan kerjasama ini. Masalahnya ini penting, karena jika ingin mengadakan latihan bersama atau koordinasi patroli wilayah perbatasan bersama diperlukan kepercayaan bersama di antara para kru dari kedua negara," ujar Purnomo.

Bagaimana mungkin terjalin kerjasama, lanjut Purnomo, jika rasa percaya pun tidak ada di antara pasukan kedua negara.

Ada empat jenis kerjasama yang dihentikan oleh Kementerian Pertahanan RI yaitu  pertukaran informasi dan data intelijen, tiga latihan bersama yaitu latihan kopasus di Lembang, latihan angkatan udara yang melibatkan pesawat F16 di Darwin.

Selain itu kerjasama lainnya yang dibekukan sementara yaitu latihan komando angkatan laut dalam rangka pencegahan aksi teror, dan koordinasi patroli wilayah perbatasan bersama.

Purnomo menyebut, kerjasama ini akan terus dibekukan, hingga ada instruksi lebih lanjut dari Presiden SBY. Langkah pembekuan kerjasama diambil, setelah mendengar enam upaya yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi aksi penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia. (VivaNews)

Indonesia Siapkan Satelit Khusus Pertahanan Siber

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Satelit Palapa

Hal itu merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Lemsaneg, Mensesneg dan Menkominfo terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Kamis 28 November 2013.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusdiantoro mengatakan, Indonesia memang membutuhkan keamanan dalam dunia maya. Sebab, saat ini, infrastruktur pertahanan siber di Indonesia masih menyewa sehingga tak terlalu mengagetkan bila mudah disadap.

"Kan ada dua infrastruktur, sistem keamanan informasi dan sistem keamanan komunikasi. Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada sewaan, bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo.

Pembangunan keamanan dunia maya ini yang direncanakan pemerintah ini kata dia, memang sangat diperlukan. "Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor riil tapi juga hukum dunia maya," ujar dia.

Selain sistem keamanan yang perlu ditingkatkan, kata dia, kualitas sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan. "Demikian pula dengan kelembagaannya. Sekarang ini cyber defense antara Kemenhan dengan ID SIRTI di bawah Kemenkominfo," kata dia.

"Ada yang namanya Indonesia Search Responsible System. Ini kenapa yang tidak kita majukan ini. Cyber crime baru ada di kepolisian. Kalau cyber defense perlu diperkokoh kelembagaannya, perlu daftar infrastruktur kritis," kata dia. (VivaNews)

Penyadapan Korea dan Singapura di Luar Wilayah Indonesia

Masalah penyadapan yang dilakukan oleh Singapura dan Korea memang tidak boleh dianggap sepele, meski kasusnya berbeda dengan yang dilalakukan oleh Australia.

Untuk kerja sama internasional, masalah seperti ini memang harus dibereskan.

“Ya, informasi yang ada, penyadapan oleh Korea dan Singapura itu berbeda dari aksi Australia. Kedua negara itu melakukan penyadapan terhadap saluran kabel telepon bawah laut di sekitar Singapura. Tapi, apa pun, semua juga terkait soal penyadapan, perlu mendapat penyikapan,” kata  anggota Komisi I DPR M Najib, di DPR, Kamis (28/11).

Dengan begitu, menurut dia, penyadapan yang dilakukan Singapura dan Korea itu dilakukan di luar teritorial Indonesia, sedangkan yang dilakukan oleh Australia terjadi di wilayah Indonesia, langsung terhadap telepon tokoh-tokoh penting RI.

“Jadi, penyikapan kita mungkin perlu sudut pandang yang lain. Ya, nanti kita akan rembug lagi dengan Menlu, dalam kesempatan berbeda,” kata politisi PAN itu.

Sementara itu, sebelumnya, sebelum rapat dengan Komisi I DPR, Menlu Marty Natalegawa telah memanggil  Duta Besar Korea Selatan untuk mengonfirmasi tentang informasi bantuan Korea terhadap penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat Indonesia. Dalam penjelasannya, Dubes Korsel membantah tudingan itu.

“Dubes Korea di Jakarta sudah dipanggil dan menyanggah berita tersebut,” kata Menlu di DPR, Kamis (28/11).

Kementerian Luar Negeri juga memanggil Dubes Singapura untuk Indonesia. Sebab, berdasarkan bocoran dari mantan pegawai Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden, Singapura juga disebut membantu penyadapan yang dilakukan Australia itu.

Namun, Dubes Singapura belum memberikan keterangan yang jelas. “Kalau Dubes Singapura mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya,” tambah dia.

Menlu juga sudah meminta keterangan dari dutabesarnya di Korsel maupun Singapura. “Dubes kita disana juga dimintai keterangan,” tutur Marty.

Berita yang beredar, dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyebut AS dan mitra intelijennya yang disebut “Five Eyes” menyadap melalui kabel serat optik kecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia.

Operasi intersepsi melibatkan kerja sama dengan pemerintah setempat dan perusahaan telekomunikasi atau melalui “operasi rahasia”.

Operasi intersepsi kabel bawah laut memungkinkan mitra “Five Eyes”, yakni AS, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru, untuk melacak “siapa pun, dimana pun, dan kapan pun” yang digambarkan sebagai “zaman keemasan” intelijen sinyal. (Poskota)

Ini Dia 6 Poin Kesepakatan DPR - Pemerintah Soal Penyadapan

Rapat antara Komisi I DPR dengan pemerintah menyepakati 6 poin untuk menyikapi aksi penyadapan yang dilakukan Australia dan sekutunya terhadap Indonesia. 6 Poin itu disepakati setelah menggelar 5 jam rapat, sejak pukul 10.20 WIB pagi tadi hingga pukul 15.35 WIB.

"Dari pembahasan yang dilakukan antara Komisi I dan pemerintah telah berhasil mendapatkan 6 poin kesimpulan yang merupakan respons yang lebih substantif, konstruktif, baik menyangkut eksternal maupun internal," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

6 Poin kesepakatan itu adalah:

1 Komisi I DPR memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah Indonesia yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia.

2.Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten terhadap 6 langkah road map yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia.

3. Komisi I DPR mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP.

4. Komisi I DPR menegaskan perlunya penataan infrastruktur teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi, yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.

5. Komisi I DPR mendukung penuh pemerintah Indonesia untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri.

6. Berkenaan poin 5, Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg, serta Mensesneg, merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas.

Sumber : Liputan6

Indonesia Gampang Disadap Karena Pakai Satelit Sewaan

Terungkapnya skandal Penyadapan yang dilakukan Australia, membuat pemerintah harus berbenah diri untuk memperkuat pertahanan di dunia maya atau cyber defense. Apalagi, satelit yang dipakai Indonesia saat ini adalah satelit sewaan yang dapat dengan mudah dibobol oleh pihak lain.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui satelit milik Indonesia rawan penyadapan. Sebab, Indonesia hingga kini belum memiliki satelit sendiri.

"Selama ini, kita kebobolan karena satelit yang ada adalah satelit sewaan yang bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Karena itu, Purnomo mengatakan pemerintah kini membutuhkan dibangunnya pertahanan dunia maya. Dimana ada 2 infrastruktur terpenting yakni sistem informatika dan komunikasi.

"Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor ril tapi juga hukum dunia maya," jelasnya.

Selain itu, Purnomo menegaskan pemerintah juga akan memperkokoh lembaga pertahanan dunia maya. "Selama ini cyber crime baru ada di kepolisian. Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan, sebetulnya ini ranah kominfo," ujarnya.

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Menurutnya pemerintah masih tergantung dengan peralatan luar negeri. Karena itu, penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia sangat mudah dilakukan.

"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan itu (penyadapan) akan besar," ungkap Marciano.

Karena itu, menurutnya Indonesia harus memiliki kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri, lantaran dapat memberikan keamanan yang lebih bagi kedaulatan Indonesia.

"Punya satelit sendiri untuk bidang keamanan, pertahanan, intelijen, dan bidang kementrian akan mempunyai nilai yang lebih," jelasnya.

Sebelumnya hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan kesimpulan diperlukannya Pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untukkepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri

"Merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas," tutur Ketua Komisi I Mahfud Siddiq. (Liputan6)

Kapolri Hentikan Kerja Sama Intelijen dengan Australia

Presiden SBY telah memutus sementara kerja sama dengan Australia di berbagai bidang akibat skandal penyadapan. Kapolri Jendral Pol Sutarman pun menyatakan, pihaknya telah memutus kerja sama dengan pihak kepolisian Australia. 

Kapolri Sutarman (Antara/Prasetyo Utomo)

Pemutusan sementara kerja sama tersebut antara lain terkait kerjasama intelijen dan penanggulangan penyelundupan manusia.

"Kerja sama dengan Australia itu di saya masalah penanggulangan people smuggling (penyelundupan manusia) dihentikan, dan kerja sama intelejen dihentikan," kata Sutarman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Namun, sejauh ini ada beberapa bentuk kerja sama yang masih berjalan, salah satunya adalah kerja sama pendidikan hukum dan kepolisian. Lantaran, menurutnya, kerja sama tersebut tidak memiliki ekses buruk terhadap Indonesia, melainkan menguntungkan pihak Indonesia.

Sebab, jelas mantan Kabareskrim Polri ini, orang-orang yang sedang mencari suaka politik hanya bisa masuk ke Australia dan tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Kalau kerja sama di pendidikan saya masih lanjutkan. Nggak ada ekses negatif, justru ekses positifnya karena orang cari suaka bisa langsung ke sana tidak lagi di sini. Kalau dia masuk sini, kita tegakkan hukum," tukas Sutarman. (Liputan6)

Ingin Temui Snowden, DPR Minta Akses dari Dubes Rusia

Komisi I DPR telah menemui Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Galuzin, guna meminta akses bertemu dengan Edward Snowden, pembocor data intelijen Amerika Serikat. Snowden kini dalam perlindungan Pemerintah Rusia setelah menjadi buron utama AS. 

"Kami diterima dalam suasana sangat akrab di kediaman resmi beliau. Sebagai pejabat resmi Pemerintah Rusia," kata Anggota Komisi I Tantowi Yahya di Jakarta, Rabu 27 November 2013.

Dalam pertemuan itu, Mikhail, mempersilahkan Komisi I untuk
menghubungi website pengacara terkenal Rusia yang menjadi pengacara Edward Snowden serta telepon yang bisa dihubungi. Pengacara itu bernama Anatoly Kucherena.

"Sudah tentu. Kami sadar ini bukan perjuangan mudah. Namun kami akan berupaya dengan memanfaatkan semua kanal yang kami punya," kata dia.

Tantowi mengatakan Dubes Rusia untuk Indonesia tidak akan menjadi mediator antara Komisi I dengan Snowden. Komisi I mengaku mengerti sikap yang diambil Dubes tersebut.

Edward Snowden diketahui adalah pembocor aksi penyadapan Australia dan AS ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dia memberikan data-data rahasia kepada media massa di Australia.

Bahkan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengatakan Indonesia patut berterima kasih kepada Snowden. Sebab, dengan informasi dan data yang diperoleh Snowden, aksi spionase Australia terhadap Indonesia terbongkar.

"Kalau mau jujur kita harus terima kasih kepada Snowden. Kalau tidak kita tidak akan tahu," katanya.

Edward Snowden diketahui telah membocorkan 200.000 dokumen pemerintah AS kepada media. Kata Snowden, intelijen AS telah menyadap telepon sedikitnya 35 kepala negara di seluruh dunia.

Nama Edward Snowden mencuat setelah sebelumnya dia mengaku telah menyebarkan surat penyadapan telepon dan internet oleh intelijen Amerika Serikat kepada media. Demi mengungkapkan kebusukan intelijen AS, Snowden rela meninggalkan kehidupannya yang mapan di Hawai.

Dia rela meninggalkan pekerjaan gaji besarnya demi mengungkapkan borok intelijen pemerintah AS. Pemerintahan Obama kebakaran jenggot mengetahui rahasia terbesar mereka akhirnya terungkap. AS berdalih, penyadapan penting untuk keamanan negara. Dia kini diburu setelah dianggap melakukan tindakan kriminal.

Meski begitu, Snowden tidak menyesal meninggalkan pekerjaan dan hidupnya yang nyaman dalam pelarian. Semua ini  demi dunia yang lebih baik dan bebas berekspresi.

"Saya tidak ingin hidup di dunia tanpa privasi, tanpa ruang untuk menjelajahi intelektualitas dan kreativitas," kata Snowden saat diwawancara The Guardian.

Kini, pria yang telah membuka mata dunia itu berada di Moscow, Rusia. Di Negeri Beruang Merah itu, Snowden dikabarkan telah bekerja pada perusahaan situs media sosial. (Viva)

Tentara ditembak di Puncak Jaya

Seorang anggota TNI Serka Wendy yang bertugas di Koramil Ilu, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua ditembak di bagian kepala oleh orang tak dikenal, Kamis, sekitar pukul 10.00 WIT.

Dandim 1714/PJJ Letkol A. Risman kepada wartawan mengatakan korban telah dievakuasi ke Jayapura dengan menggunakan pesawat kecil beberapa jam lalu. "Sudah dievakuasi, saat ini korban dalam perjalanan ke RS Marthen Indey," katanya melalui telepon seluler.

Informasi yang berhasil dihimpun Antara dari berbagai sumber, Kamis, Serka Wendy merupakan anggota Babinsa Kampung Wurak, Koramil Ilu kena tembak bagian pipi sebelah kiri tembus di bawah mata kiri. Korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas terdekat. (Antara)

Korea Selatan Mulai Produksi Kapal Selam Pesanan Indonesia

Sebagian dari tiga kapal selam kelas Changbogo yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan (Korsel) mulai diproduksi tahun ini di Korsel. Rencananya satu unit kapal selama juga akan dibuat di Indonesia sebagai bagian dari program transfer of technology (ToT) kedua negara.

"Lagi dimulai, secara fisik sudah dimulai (produksi) tahun ini. Kita pesan tiga kapal, satu dibuatnya di Korea tetapi kita menyertakan tim dari tim ahli sama pekerja ahli sambil kerja praktik di sana atau sambil belajar," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Bahkan kata Hidayat untuk kapal selam kedua beberapa sebagian komponennya ada akan dibuat di Indonesia. Artinya menurut Hidayat, Indonesia mulai berpartisipasi ikut membangun kapal selam Changbogo, diantaranya melalui PT PAL (Persero).

"Insya Allah bisa dilakukan di Indonesia dengan kerja sama juga dengan Korea, itu juga cita-cita Indonesia," katanya.

Tiga kapal ini adalah bagian dari program kerjasama pengadaan kapal selam Indonesia-Korsel hingga tahun 2025. Dari kerjasama ini, ke depan diharapkan insinyur Indonesia bisa mandiri untuk bisa memproduksi kapal selam buatan Indonesia.

"3 kapal itu program sampai 2025. Kita belajar dulu dan lama, dari kita nggak tahu apa-apa menjadi kita bisa buat di dalam negeri," imbuhnya.

Hidayat menambahkan pengadaan kapal selam ini langsung di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Namun Kementerian Perindustrian juga mempunyai kebijakan dan program kerja utamanya melihat spesifikasi dan industrialiasi kapal selam yang akan dipesan.

"Bukan ini sebenarnya Kemenperin jadi Kepala Pokjanya (Program Kerja) Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Budi Darmadi. Yang dibicarakan industri strategi seperti kapal selam yang kerjasama dengan Korea. Jadi poinnya bukan saya (Menperin) tetapi Menteri Pertahanan. Industri strategis itu kami melakukan dukungan teknis," jelas Hidayat.

Seperti diketahui Kementerian Pertahanan pada akhir Desember 2011 lalu menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME). Tiga kapal selam ini akan segera melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut. (Detik)

Kepala BNPT, Teroris Kuasai Teknologi

Serangan teroris di Indonesia sangat dinamis. Pelaku teroris mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlangsung. Adanya bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan unsur Nuklir (KBRN), seperti ledakan yang terjadi di Timur Tengah dan negara lainnya, menunjukan, jika teroris sangat menguasai teknologi yang merupakan perkembangan zaman.

Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyad Mbai saat meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Kondisi Krisis Akibat Serangan Teroris yang Menggunakan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Unsur Nuklir, di Cisarua, Bogor (27/11).

Menurut Ansyad, potensi ancaman serangan teroris dengan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan unsur Nuklir sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Potensi ancaman teroris sangat besar. Di tanah air, sudah berapa kali terjadi, seperti di Solo, ditemukan nitroglitser. Ada juga kimia menyerupai racun yang pernah menyerang kantin-kantin kepolisian,”papar Ansyad.

Langkah antisipasi, harus adanya SOP yang jelas dan terukur. Pasalnya modus yang dipakai pelaku teroris, semakin beragam.
“Kalau kita sudah siap dan dengan standar kerja yang jelas, maka penanganannya tidak serampangan, manakala ada serangan,”ujarnya.

Pelaku teroris diakui Ansyad, sangat mudah menyusup ke instansi pemerintah, kampus, bahkan kepolisian dan TNI.

Diharapkan dengan adanya SOP, penanganan serangan teroris atau langkah antisipasi, menjadi terarah dan tidak terlihat panik.

“SOP ini akan terus melalui uji coba seiring latihan yang terus berlangsung. Kalau soal fasilitasnya, sudah sangat siap. Lokasinya di Sentul, Bogor. Teroris harus dilawan secara bersama-sama,”kata Ansyad. (PosKota)

Ini 4 Sandi operasi penyadapan asing diduga targetkan Indonesia

Operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban rupanya sudah terjadi sejak lama. Operasi tersebut dilakukan dalam berbagai nama sandi operasi. Kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian The Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).

Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Ball, professor dari Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre. Dalam artikel itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.

Sebelum mencuat soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar Australia Sydney Morning Herald pada 29 Oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya. Berikut ini sandi operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban yang sudah dilakukan sejak lama, seperti dirangkum dari data pengamat telematika Roy Suryo yang kini menjabat Menpora:

1. Echelon and friendship (NSA 1990)

Echelon adalah nama sandi untuk menggambarkan kerja sama pengumpulan data informasi oleh lima negara yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat, disingkat AUSCANNZUKUS. Echelon merupakan bentuk kerja sama mengumpulkan sinyal intelijen dengan menganalisis jaringan berbagai negara.

Echelon digambarkan sebagai satu-satunya sistem piranti lunak yang mengontrol pengunduhan serta penyebaran hasil penyadapan satelit komunikasi komersial. Echelon juga digunakan untuk memonitor komunikasi militer serta diplomasi Uni Soviet dan Blok Timur pada era Perang Dingin tahun 1960-an. Pada akhir abad ke-20, Echelon berfungsi lebih luas menjadi sistem penyadapan global untuk komunikasi komersial maupun partikelir.

Menurut sebuah laporan parlemen Eropa, Echelon mampu menyadap panggilan telepon, faksimile, e-mail dan data lainnya yang tersambung lewat transmisi satelit maupun PSTN (public switched telephone network) tempat lalu lintas internet.

2. Jupiter and Larkswood

NBC pernah memberitakan bahwa stasiun penyadapan terbesar badan intelijen Australia DSD berada di Shoal Bay dekat Darwin. Sepanjang 1999 sebanyak 120-150 orang bekerja di sana mendengarkan traffic radio di Indonesia, merekam sinyal terenskripsi dan memonitoring percakapan telepon satelit.? Sistem ini memantau percakapan antara ABRI dengan milisi di Timor-Timur, antara ABRI dengan komando daerah di Dili dan antara Dili dengan markas Kodam di Denpasar. Sambungan lain yang disadap adalah antara Dili dengan Jakarta.

Data lain dari Desmond Ball dalam 'The Defence Presence in the Northern Territory', ada sistem penyadapan dengan sandi Larkswood. Sistem ini menyadap komunikasi satelit terutama yang menggunakan satelit Palapa. Dari semula hanya ada dua piringan antena, pada akhir 90-an sudah ada 11 antena untuk menyadap berbagai komunikasi satelit di Indonesia. Aksi penyadapan ini dilakukan terhadap pejabat militer Indonesia yang lebih menggunakan telepon satelit dalam berkomunikasi dibandingkan dengan komunikasi radio.

3. Orion Spy Satellite (1999)

Orion Spy Satellite adalah operasi penyadapan komunikasi seluler Jakarta dan Dili. Penyadapan dilakukan lewat satelit mata-mata Orion dengan orbit di atas wilayah Indonesia. NBC pernah memberitakan soal ini pada 12 September 1999.

Satelit Orion berposisi 22.300 mil di atas Indonesia. Secara teori, satelit ini bisa menyadap komunikasi walkie talkie dari Timor Timur. Informasi bisa dikirim real time ke markas Australia di Pine Gap. Sambungan telepon dari Indonesia juga bisa disadap dan datanya dikirim ke Amerika Serikat.

4. Magic Lantern (FBI)

Magic Lantern adalah teknologi mata-mata penyadapan passphrase program enkripsi publik seperti Pgp via Implant virus penyadap pada komputer sasaran. Piranti lunak ini dikembangkan oleh Biro Penyelidik Federal (FBI) di mana agen bisa membaca data yang dibutuhkan dengan menyusupkan virus. Magic Lantern meng-instal software bernama keylogging ke komputer korban yang mampu merekam apa saja diketik korban di keyboardnya.

Dengan cara ini informasi-informasi penting bisa didapat untuk dikirim ke FBI. Sejauh ini belum ada laporan Magic Lantern menyadap komunikasi yang dilakukan dengan target di Indonesia. Namun setidaknya, Magic Lantern memberikan peringatan bahwa informasi sepenting apapun bisa disadap. (Merdeka)

Kemenhan Belum Berikan Penjelasan Terkait Tuduhan Bantu China Sadap Australia

Badan Intelijen Strategis Indonesia TNI (BAIS) dituduh menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasilnya ke China. Operasi spionase intelijen badan pertahanan Indonesia juga dituding mengincar diplomat Australia, perusahaan dan warga sipil negeri Kanguru tersebut.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menolak berkomentar mengenai itu saat dihubungi VIVAnews. Rabu 27 November 2013, melalui pesan singkat, Sjafrie meminta tudingan tersebut sebaiknya dikonfirmasi ke TNI langsung. "Sebaiknya tanya langsung ke Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan) TNI," kata Sjafrie.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi. Menurutnya, hal itu di luar kewenangan Kementerian Pertahanan. "Saya kira kalau ditanyakan kepada Kabais (Kepala Badan Intelijen Strategis) akan lebih tepat," ujarnya singkat.

News.com.au, memberitakan pada Senin 25 November 2013, sebuah sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Badan Intelijen Strategis Indonesia TNI (BAIS) menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasilnya ke China. Penyadapan telepon seluler, tulis media ini, hanyalah sebagian kecil dari operasi spionase yang mengincar diplomat Australia, perusahaan dan warga sipil.

Indonesia juga disebut memata-matai Australia dengan sebuah mobil van dengan teknologi pengintai China. Disebutkan, van itu kemungkinan menggunakan teknologi Barat yang dicuri China dan diberikan pada Indonesia oleh Departemen Ke-3 Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang diduga mitra kerja sama BAIS. Departemen ke-3 PLA bertugas untuk intelijen sinyal dan siber China, sementara Departemen ke-4 mengatasi perang siber.

Media ini juga mengutip situs jurnal "Intelligence Online". Dikatakan bahwa kerja sama mata-mata Indonesia-China disepakati pada kunjungan Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian ke Jakarta, Maret 2011 lalu. Saat itu Ma menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.

Tidak seperti Australia dan AS, operasi mata-mata China disebut menggunakan model KGB Uni Soviet. Model ini menggunakan metode saturasi untuk mengumpulkan informasi, sehingga sulit diatasi.

Sementara itu jurnal pertahanan online Jane's Defence Weekly dalam laporannya mengatakan bahwa China  menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia.

Tawaran ini disampaikan pada kunjungan Presiden SBY ke Beijing Maret lalu. Tidak diketahui rincian sistem radar China ini, tapi diyakini jaringan radar ini ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat dan Sulawesi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul menjawab singkat. "Itu hanya dugaan-dugaan saja. Kami akan dalami dulu," ujarnya. (VivaNews)

Presiden syaratkan kode etik hubungan Indonesia-Australia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mensyaratkan pembentukan protokol dan kode etik kerja sama Indonesia dan Australia untuk mengatur hubungan kedua negara di masa depan setelah terungkapnya aksi penyadapan negeri Kanguru itu terhadap sejumlah pejabat Indonesia.

"Bagi saya ini pra syarat dan sekaligus stepping stone bagi perumusan protokol dan kode etik kerjasama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa malam.

Presiden mengatakan akan menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau seorang utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam dan serius isu-isu yang sensitif berkaitan dengan hubungan beilteral Indonesia Australia pasca penyadapan.

"Setelah terjadi 'mutual understanding dan mutual agreement' dari kedua belah pihak, saya berharap dilanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam," katanya.

Kepala Negara menegaskan akan memeriksa sendiri rumusan protokol dan kode itu itu apakah sudah memadai dan memenuhi keinginan Indonesia pascapenyadapan sebelum kemudian disahkan oleh kedua kepala pemerintahan.

"Saya ingin pengesahannya dapat dilakukan di hadapan para pemimpin pemerintahan, yang dihadiri oleh saya selaku Presiden dan bapak Tony Abbot sebagai PM," katanya.

Lebih lanjut Presiden meminta agar kedua negara memastikan agar protokol dan kode etik itu dapat dijalankan sehingga diperlukan obeservasi dan evaluasi.

Menurut Presiden, ada keperluan agar protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan agar kepercayaan kedua negara, terutama Indonesia, pulih kembali.

Pekan lalu Presiden Yudhoyono mengirim surat kepada PM Australia untuk meminta penjelasan terkait aksi penyadapan kepada sejumlah pejabat Indonesia termasuk Presiden, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan bahkan Ibu Ani Yudhoyono oleh Australia,

Pada Sabtu (23/11), PM Australia menyampaikan surat jawabannya yang menurut Presiden Yudhoyono berisi tiga hal penting yaitu pertama, keinginan Australia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya dewasa ini berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang.

Kedua, tambah dia, komitmen PM Australia bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan menggganggu Indonesia.

"Itu satu poin yang penting," kata Presiden merujuk pada poin kedua tersebut.

Ketiga, kata Presiden, PM Australia setuju dan mendukung usulan Presiden Yudhoyono untuk menata kembali kerjasama bilateral termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, yang adil, dan yang dipatuhi.

Turut hadir dalam rapat terbatas itu adalah Wakil Presiden Boediono dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. (Antara)

Presiden Perintahkan Menlu Marty Panggil Dubes Singapura dan Korsel

Presiden SBY memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono | ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.

"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.

Namun, tidak disebutkan dengan pasti kapan kedua Dubes itu akan dipanggil oleh Kemlu.

Sebelumnya sekitar pukul 15:00 WIB, Presiden SBY menggelar rapat bersama beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas secara khusus surat jawaban dari Perdana Menteri Tony Abbott.

Isu penyadapan yang dilakukan oleh agen intelijen Singapura ini pertama kali dipublikasikan oleh harian Sydney Morning Herald (SMH) pada Senin, 25 November 2013. Mereka mengambil sumber dari dokumen milik mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), Edward J. Snowden.

Dalam artikel SMH, disebut intelijen militer Singapura turut membantu agen intel Australia, Inggris dan AS untuk memperoleh data-data rahasia melalui kabel bawah laut yang disebut SEA-ME-WE 3.

SEA-ME-WE 3 yang merupakan kepanjangan Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat itu menghubungkan lebih dari 30 negara termasuk China, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Inggris dan Prancis. Sebagian dari kabel bawah laut itu dimiliki oleh Perusahaan milik Singapura, SingTel.

Namun, perwakilan SingTel yang coba dimintai keterangan seputar isu ini menolak berkomentar. Respon serupa juga ditunjukkan oleh Kementerian Pertahanan Singapura yang menolak menjawab pertanyaan media.

Kementerian Luar Negeri Singapura bungkam.
 
Langkah serupa sudah ditempuh oleh Pemerintah Malaysia yang memanggil Duta Besar Singapura, Ong Keng Yong pada hari ini. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan apabila tuduhan itu terbukti benar, maka hal ini akan menjadi masalah yang serius.

Anifah menyebut aksi spionase merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.

"Aksi penyadapan terhadap negara mitra dan tetangga sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan hal itu melanggar semangat persahabatan sejati dan komitmen dalam hubungan di antara negara tetangga," ungkap Anifah dan dilansir kantor berita Reuters.

Sumber : VivaNews

TNI Rotasi Puluhan Perwira Tinggi Bidang Intelijen

Mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Sebagian besar pati ini duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (Bais). Tidak hanya petinggi Bais, mutasi juga terjadi di jajaran perwira tinggi ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Mutasi dan pengangkatan Pati TNI berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal Moeldoko | VIVAnews/Ikhwan Yanuar

Belum ada kejelasan apakah mutasi ini terkait terbongkarnya kasus penyadapan para pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, oleh intelijen Australia, Defense Signals Directorate (DSD).

Dalam keterangan pers TNI yang diterima VIVAnews, Selasa 26 November 2013, hanya dijelaskan, mutasi dan promosi jabatan ini dalam rangka mengoptimalkan tugas yang sangat dinamis.

Mutasi dan promosi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/901/XI/2013  tanggal 18 November  2013, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 37 Pati TNI.

Dalam mutasi tersebut ada 24 Pati dari TNI Angkatan Darat yang terkena rotasi, sebanyak lima orang Pati dari TNI Angkatan Laut dan delapan Pati dari TNI Angkatan Udara.

TNI Angkatan Darat:

1. Mayjen TNI  dr. Komarudin Boenjamin, Sp.B.U dari Kapuskes TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

2. Brigjen TNI dr. Daniel Tjen, Sp.S. dari Dirkesad menjadi Kapuskes TNI.

3. Brigjen TNI Drs. Subroto, M.M. dari Asdep Koord. Pendayagunaan Aparatur Kemenko Polhukam menjadi Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam.

4. Brigjen TNI Budiarjo dari Kabinda Bali BIN menjadi Pati Mabes TNI AD ( dalam rangka pensiun).

5. Brigjen TNI Wahyu Agung Prayitno, S.Pd.  dari Dir B Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

6. Brigjen TNI Lilik Sugiharto dari Dir D Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

7. Brigjen TNI Dra. Sri Parmini, M.M. dari Kasetum TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

8. Brigjen TNI Drs. Hasan Saleh, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. II Bid. Komsos Panglima TNI menjadi Kasetum TNI.

9. Brigjen TNI Robby Win Kadir dari Irum Itjen TNI menjadi Irop Itjen TNI.

10. Brigjen TNI Bambang Sutrisno dari Pati Ahli Kasad Bid Sosbud menjadi Staf Khusus Kasad.

11. Brigjen TNI Nukman Kosadi dari Pati Ahli Kasad Bid Hukum menjadi Staf Khusus Kasad.

12. Brigjen TNI Eski Hermawan dari Pati Ahli Kasad Bid Idpol menjadi Staf Khusus Kasad.

13. Brigjen TNI Asep Kuswani dari Pati Ahli Kasad Bid Ilpengtek & LH menjadi Staf Khusus Kasad.

14. Brigjen TNI Teguh Rahardjo dari Kadisjarahad menjadi Pati Ahli Kasad Bid Ilpengtek&LH.

15. Kolonel Cpm Eddy Kristanto dari Paban Utama B-2 Dit B Bais TNI menjadi Kabinda Bali BIN.

16. Kolonel Inf Imam Soepriyanto dari Paban Utama D-1 Dit D Bais TNI menjadi Dir A Bais TNI.

17. Kolonel Kav Jamaluddin, M.Si. dari Paban Utama E-2 Dit E Bais TNI menjadi Dir B Bais TNI.

18. Kolonel Inf Eriet Hadi Uriyanto dari Wadan Pusintelad menjadi Dansatintel Bais TNI.

19. Kolonel Ckm dr.Dubel Mariyones,Sp.B. dari Ir Ditkesad menjadi Dirkesad.

20. Kolonel Inf Muchdarizal dari Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI menjadi Pa Sahli Tk II Bid. Komsos Panglima TNI.

21. Kolonel Inf Hendra Yus dari Paban IV/ Komsos Sterad menjadi Pati Ahli Kasad bid Sosbud.

22. Kolonel Kav A.A.Ketut Mayun Wiyadnya dari Ses Itjen TNI menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Hukum.

23. Kolonel Inf Supartodi dari Paban Sahli Bid. Dukat dan Bankeman Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Pati Ahli Kasad bid. Idpol.

24. Kolonel Cba Ir. Djoko Susilo, M.T. dari Paban Sahli Bid. Dik Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Kadisjarahad.

TNI Angkatan Laut:

1. Laksma TNI Freddy Rudolf Dicky Egam dari Dansatintel Bais TNI menjadi Dir G Bais TNI.

2. Laksma TNI dr. Adi Riyono dari Kadiskesal menjadi Waka Puskes TNI.

3. Laksma TNI dr. Nelson Pandaleke,Sp.PD.dari Karumkital dr. RML Diskesal menjadi Kadiskesal.

4. Kolonel Laut (E) Ir. Sigit Soekirno Soedibyo dari Paban Utama B-4 Dit B Bais TNI menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops.

5. Kolonel Laut (K) dr.B.Renaldi, Sp.M. dari Wakamed Rumkital dr. MTH Diskesal menjadi Karumkital dr. RML Diskesal.

TNI Angkatan Udara:

1. MarsdaTNI Amarullah dari Dankorpaskhas menjadi Waka Bais TNI.

2. Marsma TNI Mujahidin Harpin Ondeh dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Dankorpaskhas.

3. Marsma TNI Wahyudi Sumarwoto, S.E., M.Si. dari Pati Sahli Kasau Bid.Iptek menjadi Danpuslat Kodiklat TNI.

4. Marsma TNI Rachman Rosta W. dari Dir A Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

5. Marsma TNI Rakhman Hatiadi SA., M.B.A., M.Sc., NSS dari Dir G Bais TNI menjadi Dir D Bais TNI.

6. Marsma TNI Hermansyah dari Irops Itjen TNI menjadi Irum Itjen TNI.

7. Marsma TNI dr. Agustinus Hari Haksono, Sp. THT. dari Waka Puskes TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

8. Kolonel Pnb Sulastri Baso dari Dirjian Air Power Seskoau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Iptek. 


Sumber : VivaNews

Benarkah Intelijen Indonesia bantu Intelijen China Sadap Australia?

Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia yang memantik ketegangan diplomatik kedua negara, belum usai. Media Australia ramai memberitakan bukan hanya Negeri Kanguru yang menyadap, tapi juga Indonesia. Bila Australia menggandeng sekutu dekatnya, Amerika Serikat, dalam memata-matai Indonesia, maka Indonesia menggandeng China untuk menyadap Australia.

Selamat datang di dunia mata-mata. Di permukaan, hubungan antarnegara memang menekankan praktik diplomasi untuk mencapai kesepakatan dan memelihara perdamaian. Namun di balik itu, intelijen bergerak mengumpulkan informasi untuk memastikan keamanan pemerintah mereka masing-masing. Ini kisah tentang perang intelijen dan aksi sadap-menyadap yang melibatkan banyak negara.

News.com.au, 25 November 2013, melansir sebuah sumber intelijen yang menyatakan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) telah menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasil penyadapan itu ke China. Kedua negara disebut mengincar diplomat Australia, perusahaan Australia, sampai warga sipilnya.

Mengutip situs jurnal Intelligence Online, news.com.au menulis RI-China menyepakati operasi spionase bersama ketika Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian berkunjung ke Jakarta, Maret 2011, untuk menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.

“China tertarik pada masalah birokrasi, gosip bisnis tentang kontrak sumber daya, dan aktivitas militer Australia. Ada daftar panjang soal isu-isu apa yang menarik bagi mereka,” kata sumber intelijen Austalia kepada News Corp.

Penyadapan ponsel hanya sebagian kecil dari operasi spionase RI-China. Indonesia juga disebut memata-matai Australia melalui sebuah mobil van yang memiliki teknologi pengintai buatan China. Teknologi pengintai itu diduga mencontek teknologi Barat yang dicuri China, kemudian diberikan kepada Indonesia oleh Departemen III Tentara Pembebasan Rakyat (PLC) China yang merupakan mitra BAIS.

Departemen III PLA membidangi intelijen dan siber China. Operasi mata-mata China disebut menggunakan sistem yang berbeda dari Australia dan AS. China menggunakan sistem KGB – intelijen Uni Soviet. Model ini memakai metode saturasi yang lebih sulit dilacak untuk mengumpulkan informasi.

Jurnal pertahanan Jane’s Defence Weekly melaporkan, China menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia. Tawaran itu disampaikan ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Beijing Maret 2013.

Meski rincian mengenai radar laut China itu tidak diketahui persis, diyakini jaringan radar tersebut ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan Sulawesi.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, TNI belum bisa memberikan penjelasan. “Itu hanya dugaan-dugaan. Kami akan dalami dulu. Mari kita menunggu data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul kepada VIVAnews.

Sementara itu, Selasa 26 November 2013, mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi TNI. Mereka yang dimutasi sebagian besar duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Namun Markas Besar TNI membantah mutasi besar ini terkait isu penyadapan Australia terhadap Indonesia. “Ini hal biasa dalam rangka penyegaran prajurit TNI. Kebetulan saja pada rotasi ini ada beberapa pejabat BAIS,” kata Kapuspen TNI Iskandar Sitompul.

Singapura, Korsel, Jepang bantu Australia

Sydney Morning Herald menulis, Australia tidak hanya bermitra dengan AS dalam meyadap Indonesia, tapi juga dengan Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Bersama-sama, mereka menyadap jaringan telekomunikasi bawah laut di seluruh Asia.

Dalam dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, AS dan mitra-mitranya menyadap kabel optik fiber berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia. Operasi ini melibatkan kerjasama pemerintah beberapa negara dan perusahaan telekomunikasi. Lewat operasi ini, AS dan sekutunya dapat melacak siapapun di manapun dan kapanpun.

Harian Belanda NRC Handelsblad menyatakan AS mencengkeram kuat jalur komunikasi di kawasan Trans-Pasifik. Mereka membangun fasilitas penyadapan di pantai barai AS, Hawaii, serta Guam. Fasilitas ini membuat AS dapat menyadap semua lalu-lintas komunikasi di Samudera Pasifik.

Di sinilah Singapura memegang peran penting. Singapura disebut sebagai pihak ketiga dan mitra kunci operasi intelijen ‘Lima Mata’ AS dan sekutu-sekutunya. Fairfax melaporkan Badan Intelijen Australia (DSD) bermitra dengan intelijen Singapura untuk menyadap kabel SEA-ME-WE-3 yang tertanam dari Jepang melalui Singapura, Djibouti, Suez, dan Selat Gibraltar menuju utara Jerman.

Sumber di DSD mengatakan, Kementerian Pertahanan Singapura bekerja sama dengan DSD dalam mengakses dan berbagi informasi mengenai komunikasi yang melintas di dalam kabel SEA-ME-WE-3. Mereka juga berbagi informasi tentang komunikasi dalam kabel SEA-ME-WE-4 yang ditanam Singapura menuju selatan Prancis.

Untuk bisa mengakses informasi dari kabel tersebut, butuh izin perusahaan milik pemerintah Singapura – SingTel. Perusahaan ini menjadi elemen kunci dalam perluasan operasi intelijen Australia dengan Singapura.

SingTel sejak lama memiliki hubungan dekat dengan intelijen Singapura. Salah satu dewan direksi perusaaan itu, Peter Ong, menjabat sebagai Kepala Pelayanan Sipil Singapura yang bertanggung jawab atas keamanan nasional dan koordinasi intelijen dengan kantor Perdana Menteri Singapura.

Operasi penyadapan kabel optik bawah laut itu telah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Pakar intelijen dari Australian National University, Des Ball, mengatakan kemampuan sinyal intelijen Singapura adalah yang terkuat di kawasan Asia Tenggara.

Intelijen Korsel juga berperan menyadap telekomunikasi yang melintas melalui China, Hong Kong, dan Taiwan. Badan Intelijen Korsel (NIS) sudah 30 tahun bekerjasama dengan CIA, NSA, dan DSD. Sementara Jepang dalam operasi spionase ini berperan melalui fasilitas penyadapannya di pangkalan udara Misawa.

Berkenaan dengan itu, Presiden SBY telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.

Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.

"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.

Surat Abbot

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. "Tepat pada 23 November, Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengantarkan surat ke saya dan telah saya baca pada saat saya di Bali," ujar Presiden.

Dari surat balasan itu, Presiden SBY melihat ada tiga hal yang disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Pertama, keinginan Australia menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang dewasa ini semakin kuat dan berkembang," katanya.

Kedua, lanjut SBY, komitmen PM Australia Tony Abbott bahwa tidak akan melakukan sesuatu yang mengganggu dan merugikan Indonesia di masa depan.

"Ketiga, Perdana Menteri Tony Abbott setuju pendapat saya untuk menata kembali kerjasama bilateral menyusun protokol," katanya.

Menanggapi surat itu, Presiden SBY memaparkan enam langkah Indonesia.  Inti dari keenam langkah yang disampaikan Presiden SBY yaitu, dibentuknya kode etik dan protokol yang mengatur kesepakatan hubungan kedua negara paska dilanda ketegangan hubungan diplomatik akibat skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (DSD).

Langkah pertama, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa atau utusan khusus akan membicarakan isu-isu yang sensitif untuk membicarakan kerjasama dengan Negeri Kanguru paska krisis diplomatik ini.

"Ini merupakan pra syarat bagi pembentukan protokol yang telah disetujui oleh Australia," ujar SBY.

Langkah kedua, lanjut SBY, setelah adanya pemahaman bersama maka ditindaklanjuti dengan pembahasan mengenai protokol dan kode etik secara mendalam. Langkah ketiga, SBY akan memeriksa sendiri isi protokol dan kode etik yang akan diteken oleh kedua negara.

"Saya akan memeriksa apakah isi protokol dan kode etik sudah sesuai dengan keinginan Indonesia," kata dia.

Langkah keempat, setelah kode etik dan protokol disiapkan, maka pengesahan dokumen tersebut akan disaksikan oleh pemimpin kedua negara dalam hal itu Presiden SBY dan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Tugas kedua negara selanjutnya yaitu memastikan protokol tersebut akan dijalankan," kata SBY.

Komitmen untuk menjalankan protokol dan kode etik di antara kedua negara, menjadi langkah kelima. Sementara langkah terakhir, kerjasama yang sempat dibekukan akan kembali dilaksanakan setelah kepercayaan dan kode etik dijalankan secara konsisten.

Kerjasama yang dimaksud, yaitu di bidang militer, pertukaran informasi di bidang intelijen, pencegahan aksi teror, penanggulangan isu penyelundupan manusia dan kerjasama polisi.

"Kerjasama bilateral yang bermanfaat bagi kedua negara dapat segera dijalankan kembali," kata SBY.

Kode etik dan protokol ini merupakan niat baik untuk berkomitmen dalam membangun kehidupan bertetangga dan saling menguntungkan.

SBY menyebut setelah aksi ini dilakukan, masih akan ada proses lebih lanjut. "Kami akan terus melakukan pembicaraan yang komprehensif dan diplomatis," kata dia. (VivaNews)

Polri Siapkan Panduan Berjilbab Untuk Polwan

Kepala Divisi Humas Polri Ronny Franky Sompie, Selasa 26 November 2013 mengatakan, tim penyusun seragam jilbab Polisi Wanita (Polwan) tengah mempersiapkan peraturan Kapolri sebagai panduan. Tim yang dibentuk atas perintah Kapolri itu juga telah menyerahkan rancangan tersebut ke Komisi III DPR RI.

Polwan berjilbab

"Jadi kami masih menunggu peraturan Kapolri tentang penggunaan jilbab itu," kata Ronny.

Ronny menuturkan, pada rapat dengar pendapat (RDP) Polri dengan Komisi III DPR, anggota dewan menanyakan perihal tindak lanjut seragam jilbab Polwan.

"Maka dari itu Bapak Kapolri menunjukan apa yang telah dilakukan tim tentang aturan yang disusun dalam peraturan Kapolri dan masukan desainer," katanya.

Ia menambahkan, anggaran akhir Polri tahun 2013 akan habis, maka seragam jilbab Polwan itu akan dimasukan pada anggaran berikutnya.

"Anggaran 2013 hampir habis, akan segera dipikirkan untuk tahun berikutnya," kata Ronny.

Sementara itu, kata Ronny, berdasarkan keputusan Kapolri, setiap Polwan dipersilahkan mengenakan jilbab bila diperlukan. Namun para Polwan yang mengenakan jilbab supaya warnanya seragam dengan kostum Polri.

"Sampai saat ini tidak ada larangan memakai jilbab dan pengaturan pemakaian. Karena itu hak asasi, Kapolri persilahkan memakainya dengan memperhatikan keseragaman sambil menunggu peraturan Kapolri," ujarnya. (VivaNews)

Ini dia Isi Surat Balasan PM Tony Abbott Kepada SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Keterangan pers disampaikan Presiden di Istana Negara, Selasa 26 November 2013.

"Tepat pada 23 November, Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengantarkan surat ke saya dan telah saya baca pada saat saya di Bali," ujar Presiden.

Dari surat balasan itu, Presiden SBY melihat ada tiga hal yang disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Pertama, keinginan Australia menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang dewasa ini semakin kuat dan berkembang," katanya.

Kedua, lanjut SBY, komitmen PM Australia Tony Abbott bahwa tidak akan melakukan sesuatu yang mengganggu dan merugikan Indonesia di masa depan.

"Ketiga, Perdana Menteri Tony Abbott setuju pendapat saya untuk menata kembali kerjasama bilateral menyusun protokol," katanya.

Akibat terbongkarnya aksi spionase yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia (DSD), Pemerintah Indonesia telah menghentikan semua kerjasama dengan Australia yang terkait dengan kemitraan strategis.

Beberapa bidang yang dihentikan kerjasamanya yaitu pencegahan terhadap penyelundupan manusia, pertukaran informasi intelijen dan penangkalan aksi teror. (VIvaNews)

Kementerian Pertahanan Batalkan Pembelian Hercules dari Australia

Pemerintah lewat Kementerian Pertahanan memutuskan membatalkan rencana pembelian enam pesawat angkut C-130 Hercules bekas dari Australia. Pemerintah juga menolak hibah empat unit pesawat serupa dari Negeri Kanguru itu.

Hercules Australia  yang Rencananya yang Akan di Hibahkan Untuk Indonesia

"Proyek Hercules dari Australia digantikan," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 November 2013.

Pembatalan ini merupakan buntut pengungkapakan aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia pada 2009. Gusar pada tindakan negeri jiran itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantas menghentikan kerja sama pertahanan dengan Australia.

Sebelumnya, Indonesia dan Australia sepakat dengan transaksi jual-beli enam unit pesawat angkut militer Hercules seharga US$ 15 juta per unit. Australia pun menawarkan empat unit pesawat Hercules secara cuma-cuma, meski Indonesia diwajibkan membayar biaya perawatan dan perbaikan senilai US$ 15 juta per unit, jumlah yang sama dengan harga pesawat Hercules baru.

Rachmad Lubis mengatakan sampai saat ini pemerintah belum membayarkan uang ke Australia. Menurut dia, besarnya anggaran proyek Hercules bekas Australia masih dalam perhitungan. "Karena sifatnya adalah biaya untuk pemeliharaan pesawat," tuturnya.

Namun, Kementerian Pertahanan belum menentukan apaakh akan membeli pesawat angkut serupa dari negara lain. Sebab harga pesawat Hercules baru bisa mencapai lima kali lipat dari biaya hibah dari Australia. "Sementara kami masih wait and see," ujarnya. (Tempo)

SBY Belum Balas Surat, Partai Oposisi Australia Khawatir

Partai Buruh Australia mengkhawatirkan belum adanya balasan dari Indonesia sejak Perdana Menteri Tony Abbott memberikan surat balasan untuk memperbaiki hubungan yang memburuk akibat terungkapnya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara, pekan lalu.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Balasan surat Abbott sudah disampaikan kepada SBY, Kamis pekan lalu, menyusul sejumlah pemutusan kerja sama Indonesia-Australia. Namun, Sekretaris Parlemen Simon Birmingham dari Partai Liberal Abbott menepis kekhawatiran tersebut.

“Kami sudah memperkirakan Indonesia akan menggunakan waktunya, dan merespons dengan pertimbangan saksama, itu yang terjadi,” kata Birmingham kepada stasiun televisi Sky News, Selasa, 26 November 2013.

Birmingham mengatakan, Abbott telah meminta mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Australia, Letnan Jenderal Peter Leahy, untuk memberikan balasan surat itu langsung kepada pemerintah Indonesia.

Juru bicara Abbott mengatakan, Perdana Menteri merasa sangat tepat jika surat disampaikan dengan penghormatan yang penuh, mengingat pentingnya masalah yang dibahas dan penghormatan bagi Presiden SBY.

Namun, anggota Partai Buruh lainnya, Brendan O'Connor, mengatakan tidak penting bagaimana pesan itu dikirim sepanjang segala upaya terbaik telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan. Dia mengatakan, jika semuanya berlangsung baik, SBY seharusnya sudah menelepon Abbott.

"Faktanya, perlu waktu lama bagi Indonesia untuk merespons. Dan ini yang mengkhawatirkan,” katanya kepada Sky News. “Jelas hal ini menunjukkan mereka kecewa dengan respons pemerintah hingga saat ini.”

Dia mengatakan, hubungan Australia-Indonesia mengalami kemunduran sejak pemilihan umum September lalu. Sebab, pemerintah Abbott gagal merespons dengan tepat dan cepat atas meningkatnya krisis diplomatik.

Pernyataan O'Connor langsung dikecam Birmingham yang menuduh Partai Buruh mengelak dari komitmen mereka untuk mendukung upaya pemerintah memperbaiki hubungan dengan Indonesia.

“Jika mereka hanya melempar kawat berduri, itu bukanlah menganggap serius hubungan dengan Indonesia, itu hanya oportunis semata,” katanya. (Tempo)