Ini terowongan rute kabur Usman-Harun usai pengeboman Singapura

PT Pertamina (Persero) merevitalisasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) tertua di Indonesia, tepatnya di Pulau Sambu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tak dinyana, pulau kecil itu menyimpan cerita terpendam yang berkaitan dengan ketegangan diplomatik antara Indonesia-Singapura soal penamaan Kapal Perang Usman-Harun.

Terowongan Usman Harun

Rupanya, di Pulau Sambu itu, Harun Said dan Usman Haji Mohamed Ali menyiapkan perbekalan sebelum melakukan tugas negara di Singapura. Dua prajurit Korps Komando Operasi (KKO) TNI Angkatan Laut itu selain merancang penyusupan ke perairan negeri Singa dari pusat penyimpanan minyak itu, menyiapkan rute kabur lewat terowongan.

Rencananya, jika pengeboman Orchad Road terlaksana, maka keduanya kembali ke pulau itu lantas menyusup melalui goa buatan tersebut. Apa daya, selepas melaksanakan tugas pada 10 Maret 1965, Usman dan Harun tertangkap dan tak berhasil kembali ke Pulau Sambu.

Cerita soal terowongan ini dituturkan oleh Operation Head Terminal BBM Sambu Sabarudin Abadi Baros. Pria 44 tahun tersebut mengatakan lokasi terowongan terletak di sisi timur pulau. Persisnya di bawah pos pengamatan Pertamina di atas bukit kecil yang langsung berbatasan dengan perbatasan laut Indonesia-Singapura.

Baros, demikian dia disapa, mendapatkan kisah Usman-Harun dari personel TNI tua yang berjaga di pulau kecil itu. Terowongan ini kabarnya digali pemerintah Kolonial Belanda buat menghadapi serbuan tentara Jepang di Perang Dunia II.

"Sekarang terowongan itu sudah kita timbun, tapi kabarnya panjangnya sampai tiga kilometer," ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/2).

Sambu pertama kali dikembangkan jadi pangkalan minyak oleh otoritas kolonial bersama perusahaan migas Shell padan 1897. Lokasinya strategis, hanya berjarak 30 menit naik kapal dari perairan Singapura.

Selain itu, karena posisinya persis di lintasan Selat Malaka, perdagangan hasil minyak mudah dilakukan. Selepas Indonesia merdeka, Sambu diserahkan pemerintah buat dikelola Pertamina.

"Pulau ini seperti benteng, dan banyak jalur kecil, makanya dipilih oleh Usman dan Harun buat melakukan persiapan penyerangan," kata Baros.

Kini terowongan yang jadi saksi bisu konfrontasi Indonesia dan Federasi Malaya itu sudah dipenuhi semak belukar. Mulut goa buatan tersebut hampir tak terlihat, jadi seperti karang biasa.

Petugas Pertamina pernah menemukan sisa-sisa terowongan itu, tapi tak utuh sampai tiga kilometer seperti cerita yang beredar. Jika data panjangnya valid, maka terowongan itu menghubungkan tepi pantai hingga kawasan operasional bunker minyak.

Baros mengatakan, karena Sambu sehari-hari dipenuhi aktivitas penyimpanan dan distribusi migas Pertamina, wajar bila fakta sejarah di sana kurang diperhatikan warga sekitar.

"Saya juga kurang tahu apakah pemanfaatan Sambu sebagai basis serangan itu inisiatif (Usman dan Harun) atau perintah TNI," akunya.

Aksi dua prajurit marinir itu menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang. Ketika itu, Usman dan Harun menjalani tugas dalam Operasi Dwikora saat konfrontasi pemerintah Indonesia dengan Malaysia, sebelum Singapura memisahkan diri.

Penamaan kapal perang terbaru TNI AL menggunakan nama keduanya menimbulkan ketegangan diplomatik. Pejabat bidang pertahanan Singapura menilai langkah pemerintah Indonesia tak pantas, lantaran memberi penghargaan pada teroris.

Sebaliknya, TNI dan pejabat di Tanah Air cuek dengan kritikan pedas negeri singa itu. Usman dan Harun saat itu bukan murni melakukan terorisme, tapi menjalankan tugas negara. Apalagi, ada 1973, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Kuan Yew telah menaburkan bunga ke makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta. Sehingga masalah itu seharusnya sudah selesai. (Merdeka)

Mengenang 52 Tahun Pertempuran Laut Aru

Ingin Perjuangan Yos Sudarso Difilmkan untuk Luruskan Sejarah

SEJARAH heroik pertempuran Laut Aru yang menenggelamkan KRI Matjan Tutul pada 15 Januari, 52 tahun silam, masih membekas di memori Pelda (pur) Andrijan.

Pensiunan TNI-AL itu merupakan salah seorang saksi hidup pertempuran yang menewaskan 21 prajurit, termasuk perwira tertinggi di kapal itu, Komodor Yos Sudarso.

Wajah Pembantu Letnan Dua (Pelda) Laut (pur) Andrijan terlihat sendu. Tatapan matanya yang tajam berubah drastis tatkala air mata membasahi pelupuk mata. Dengan rasa haru, dia berusaha mengingat peristiwa 15 Januari 1962 itu: perebutan Irian Barat (sekarang Papua) melawan armada Angkatan Laut Belanda.
 

"Ketika itu usia saya masih 24 tahun berpangkat KLS (kelasi satu) laut," kenang Andrijan yang 21 April nanti berumur 76 tahun ketika ditemui Jawa Pos di rumahnya, Pondok Sidokare Indah, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/1).

Dia sekarang tinggal bersama istri, Indarwati, pensiunan perawat RSAL dr Ramelan Surabaya. Tiga anaknya sudah mentas dan tinggal dengan keluarga masing-masing.

Sebagai prajurit muda yang baru empat tahun bergabung dengan TNI-AL kala itu, Andrijan harus menerima konsekuensi siap ditempatkan di mana saja. Setelah ditempa pendidikan dasar militer dan pendidikan kejuruan, tamtama korps suplai tersebut ditugaskan sebagai staf administrasi dan tata usaha di kesatuannya. Yakni, di kapal latih KRI Dewaruci.

Andrijan sangat menikmati penempatan pertamanya itu. Apalagi kapal diplomasi legendaris tersebut sehari-hari sandar di Dermaga Ujung, markas Komandan Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya.

Kebetulan orang tuanya tinggal di kawasan Kenjeran, tidak jauh dari markas Koarmatim. Begitu pula dengan Indarwati, sang pacar yang sembilan tahun kemudian menjadi istrinya, yang berdinas di RSAL dr Ramelan.

Walau terikat peraturan dinas di Angkatan Laut berupa istirahat malam di kapal atau harus tidur di dalam (kapal) ketika masih lajang, Andrijan tetap bisa meluangkan waktu untuk bertemu keluarga maupun sang pacar. Tentunya di luar jam dinas atau saat libur akhir pekan.

Bertugas di kapal layar tiang tinggi yang menjadi duta bangsa turut membuat kesejahteraan tentara kelahiran Mojowarno, Jombang, itu sempat terdongkrak.

"ABK (anak buah kapal) waktu tugas layar ke Riau sekitar 1958 mendapat gaji 15 dolar (USD). Lumayan karena waktu itu masih bujang," ungkapnya dengan bangga.

Belum sempat mendapat penugasan layar ke luar negeri dengan KRI Dewaruci yang keliling dunia pada 1964, tantangan mendatangi Andrijan. Dia harus berjauhan dari keluarga dan Indarwati. Andrijan dimutasi ke Jakarta untuk mengawaki perbekalan KRI Matjan Tutul.

Kapal yang dikomandani Kapten Laut Wiratno itu dipersiapkan untuk misi operasi Trikora (Tiga Komando Rakyat) ke Papua bagian barat pada era Presiden Soekarno. Kebetulan, tempat sandar kapal perang jenis kapal cepat motor torpedo boat (MTB) itu adalah Tanjung Priok, Jakarta. Andrijan pun ditempa dari kapal latih yang melaju pelan ke kapal cepat.

Saking cepatnya kapal melaju, alur pelayaran yang dilewati KRI Matjan Tutul bisa membentuk gelombang. Kapal-kapal kecil yang berdekatan dengan alur yang dilewati kapal itu pun terombang-ambing. Tidak banyak perwira tentara yang bersedia on board dengan kecepatan penuh.

"Pamen-pamen (perwira menengah) pada menolak kalau diajak naik KRI Matjan Tutul karena perut pasti mual-mual, lalu bisa muntah-muntah," tuturnya lantas tersenyum.

Begitu perintah operasi turun, Andrijan menyambut gembira. Dia bermaksud memberikan kejutan kepada sang pacar. Dari hasil keringat di Jakarta, dia membeli sepeda kayuh (pancal) untuk hadiah, tanda cinta Andrijan kepada Indarwati yang tetap setia menanti. Sepeda pancal itu sengaja dimasukkan ke dalam ruang tidur tamtama KRI Matjan Tutul.

Andrijan berharap, ketika kapal lego atau sandar di Tanjung Perak untuk mengisi bahan bakar, sepeda bisa diturunkan di Surabaya. Harapan itu tidak berlebihan. Dia beralasan, kapal perang yang berlayar dari Jakarta menuju perairan Indonesia Timur biasanya mampir di Surabaya untuk menambah perbekalan.

Para kru kapal pun bisa melepas penat ke darat untuk menikmati hawa darat setelah berhari-hari berada di atas laut. Terutama kru yang berasal dari Surabaya dan kota-kota di Jatim. Mereka bisa memanfaatkan waktu sejenak mampir ke rumah untuk menyambangi keluarga.

Tapi, harapan Andrijan tinggal harapan. KRI Matjan Tutul ternyata tidak berhenti di Surabaya. Sepeda onthel-nya tetap berada di kapal dan turut dalam pelayaran sampai perairan Arafuru, tempat tenggelam dan terkuburnya kapal perang itu pada pertempuran Laut Aru, Maluku, 15 Januari 1962.

"Sepeda kenangan saya ikut tenggelam dan menjadi penghuni dasar samudra," kenang Andrijan sembari menerawang.

Dia sempat dihinggapi dilema dalam pertempuran Laut Aru. Ketika kapal lego di sekitar pangkalan Ambon, bergabunglah Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Komodor Yosaphat Soedarso (yang dikenal dengan nama panggilan Yos Sudarso).

Peristiwa yang tidak lazim, seorang pamen senior on board dalam operasi perang. Ketika dua kapal destroyer Angkatan Laut Belanda menyerang KRI Matjan Tutul, kapal berawak 84 orang itu pun tenggelam. Sebanyak 21 awak kapal gugur di medan perang, termasuk Komodor Yos Sudarso.

Anehnya, dua kapal perang yang mengiringi di depan dan belakang KRI Matjan Tutul, yakni KRI Matjan Kumbang (653) dan KRI Harimau (654), bisa selamat setelah lolos dari sergapan kapal Belanda.

"Begitu Pak Yos (Komodor Yos Sudarso) menyerukan pesan terakhir berbunyi "kobarkan semangat pertempuran", beliau tertembak saat masih di dalam ruang kemudi anjungan," ungkapnya. Ketika itu, Andrijan berada di geladak terbuka bagian buritan kapal.

Gempuran kapal Belanda membuat beberapa bagian KRI Matjan Tutul terbakar dan akhirnya tenggelam pada dini hari 15 Januari 1962. Di antara 84 awak KRI Matjan Tutul, tidak semua ikut tenggelam bersama kapal perang itu. Salah seorang yang selamat tersebut adalah Andrijan.

Bapak tiga anak dan empat cucu itu bersama 53 kru kapal lainnya mampu bertahan hidup mengapung di tengah laut. Mereka lalu ditangkap kapal Belanda dan ditahan.

Dalam perkembangannya kala itu, berbagai diplomasi dilakukan pejabat negara untuk membebaskan mereka. Berbagai versi sejarah bermunculan. Tidak sedikit yang menyudutkan kebijakan pengiriman personel ke Papua Barat melalui Kaimana.

Beberapa petinggi negara menjadi kambing hitam menyusul tenggelamnya KRI Matjan Tutul. "Sebagai bagian dari saksi hidup di tempat terjadinya peristiwa itu (pertempuran Laut Aru, Red), saya pribadi ingin perjuangan Pak Yos Sudarso difilmkan untuk meluruskan sejarah," ujar Andrijan yang sempat berdinas di KRI Irian dan menjadi staf kompi protokol Armatim. Dia pensiun dari prajurit matra laut pada 1986.

Di antara 53 awak KRI yang selamat ketika itu, berdasar data Pangkalan Utama TNI-AL V Surabaya pada peringatan Hari Dharma Samudra 15 Januari 2014, tersisa lima orang yang masih hidup. Selain Andrijan, ada Peltu (pur) Soeharmadji dan Pelda (pur) Soeparman. Keduanya menikmati hari tua di Singosari, Kabupaten Malang, dan Bunul, Kota Malang.

Pensiunan lainnya adalah Pelda (pur) Tarmudji, kini berdomisili di Madiun, dan Serka (pur) I Nyoman Toya di Pemogan, Denpasar.  (JPNN)

Papua & Papua Barat klaim tak ingin Merdeka

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi mengklaim saat ini tidak ada lagi masyarakatnya yang menginginkan Papua merdeka.

"Kalau ada keinginan Papua Barat Merdeka, itu tidak ada. Merdeka sekali untuk selamanya," ujar Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1/2014).

Dia menambahkan, bahwa situasi masyarakat di Papua Barat saat ini sangat kondusif. Hal senada pun dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Menurut Lukas, yang ada saat ini di daerahnya hanya sekelompok masyarakat bersenjata yang berbuat kriminal. Sekelompok bersenjata itu, kata dia, tidak menginginkan Papua merdeka.

"Sekarang yang terjadi ini, sekelompok orang bersenjata yang menurut saya sebenarnya kriminal. Karena kelompok ini dengan berbagai tuntutan kebutuhan memegang senjata, dengan demikian saya anggap kriminal, bukan berjuang minta merdeka. Begitu dia lakukan penembakan, dia meminta tuntutan, ini kan saya anggap kriminal," kata Lukas.

Oleh karena itu, dia mengaku sudah meminta Kapolda setempat untuk mengatasi sekelompok masyarakat bersenjata itu.

"Saya sembilan bulan bertugas sebagai Gubernur Papua, sudah melaksanakan dan akan melaksanakan terus program perwakilan pemerintah pusat di daerah. Rekonsiliasi saya sudah lakukan beberapa daerah yang konflik bersenjata, konflik pilkada, sudah saya laksanakan, bertemu dengan yang berseberangan, saya sudah turun bertemu," tutur Lukas.

Seperti diketahui, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan itu membahas evaluasi pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) sejak 2001 lalu di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan draft perubahannya. (Sindo)

TNI dan Polri Masih Buru Separatis Papua Merdeka

Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan pihaknya bersama jajaran TNI masih memburu separatis yang berambisi menginginkan Papua merdeka.

Sebab aksi-aksi yang dilakukan separatis Papua Merdeka dinilai membuat ketidaknyamanan masyarakat di 'Bumi Cendrawasih' itu serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami terus melakukan penegakan hukum terhadap mereka," ujarnya, Senin (27/1/2014).

Salah satu aksi yang dilakukan para separatis yakni adanya baku tembak antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan anggota TNI dan Polri yang terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Minggu (26/1/2014).

Aksi baku tembak mengakibatkan seorang anggota TNI tewas. Dan seorang anggota separatis Papua Merdeka pun berhasil diamankan. "Dari tangan OPM, petugas menyita sepucuk senjata api dan masih dalam pemeriksaan anggota," tandasnya.

Tak hanya itu, kejadian sama juga pernah terjadi di Kampung Yambi Mulia, Papua, dan mengakibatkan dua orang tewas yakni seorang anggota TNI dan seorang lagi anggota OPM.

Dengan kondisi seperti itu, tentunya menjadikan masyarakat Papua tidak nyaman dan tidak berani untuk keluar rumah secara bebas. Karena itu jajaran TNI dan Polri masih terus memburu keberadaan separatis yang menginginkan Papua merdeka dan keluar dari NKRI. 

Sumber : Inilah

Kopassus dan UGM gelar Ekspedisi NKRI koridor Maluku

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Universitas Gajah Mada (UGM) menjalin sinergi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kerja sama tersebut diteken melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor UGM Pratikno dan Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus, Brigjend Herindra dalam Sidang Pimpinan UGM, Rabu (15/1).

Salah satu program kerja sama yang sebentar lagi akan dilakukan yaitu Ekspedisi NKRI Koridor Maluku dan Maluku Utara, pada 6 Februari-26 Juni 2014.

Herindra menuturkan, lulusan UGM saat ini telah banyak mengisi posisi-posisi penting dan strategis di pemerintahan. Melihat peluang itu maka Kopassus menggandeng UGM sebagai universitas terbesar di Indonesia terutama pada Ekspedisi NKRI 2014.

"UGM ini kampus besar. Mahasiswa dan dosennya potensial. Sementara lulusannya menempati posisi penting dan strategis di pemerintahan maupun tingkat internasional sehingga kita tertarik untuk bekerja sama," kata Herindra.

Lebih lanjut Herindra menjelaskan, Ekspedisi NKRI telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu di Koridor Bukit Barisan, Kalimantan dan Sulawesi.

Pada ekspedisi sebelumnya, kata dia, keterlibatan mahasiswa belum maksimal sehingga akan ditingkatkan. Dia juga berharap agar hasil dari Ekspedisi NKRI Koridor Maluku dan Maluku Utara ini nanti akan menghasilkan penelitian serta buku-buku ilmiah.

"Mudah-mudahan ekspedisi ini semakin bermanfaat serta menghasilkan penelitian dan buku ilmiah terbaru dari mahasiswa," ujarnya.

Sementara itu, Pratikno menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai banyak manfaat serta kontribusi penting dari kerja sama ini khususnya terkait eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) serta penguatan rasa cinta negeri.

"Ini sejalan dengan status UGM sebagai universitas perjuangan maupun universitas nasional," kata Pratikno.

Apalagi, kata dia, mahasiswa UGM juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Rektor berharap dari Ekspedisi NKRI 2014 akan dihasilkan riset-riset terbaru maupun buku (jurnal) ilmiah yang penting dan bermanfaat.

Sementara itu Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Kopassus Letkol Infantri, Kosasih, di hadapan para rektor dan mahasiswa peserta ekspedisi menjelaskan, Ekspedisi NKRI 2014 ini menempati 8 titik di Pulau Maluku dan Maluku Utara, yaitu Subkorwil-1 Masohi di Kabupaten Maluku Tengah, Subkorwil-2 Tual di Kabupaten Maluku Tenggara, Subkorwil-3 Namlea di Kepulauan Buru.

Titik lain adalah di Subkorwil-4 Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Subkorwil-5 Ternate di Kabupaten Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah, Subkorwil-6 di Tidore dan Kabupaten Halmahera Tengah, Subkorwil-7 Tobelo di Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara, Subkorwil-8 Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan.

"Pesertanya sekitar 1.300 orang terdiri dari berbagai komponen seperti mahasiswa, Menwa, pecinta alam, Pramuka, dll," terang Kosasih. (Merdeka)

Menhan Berharap Presiden Mendatang Mengerti Militer

MENTERI Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, juga menyoroti Pemilu 2014 yang akan datang dan sangat berharap jelang Pemilu 2014, presiden mendatang mengerti permasalahan TNI. Supaya pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) berlanjut.

foto : kompasiana.com

"Kalau presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut, komitmennya harus kuat," ujar Purnomo dalam diskusi panel bersama Forum Pemred dan Pusat Pengkajian Strategi Nasional di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

"Rencana strategi pembangunan pertahanan TNI sudah pasti bersifat jangka panjang dan harus lintas kabinet. Karena itu diharapkan sistem pertahanan tetap dilanjutkan pada kabinet berikutnya," Jelasnya.

Dengan rencana strategis pembangunan pertahanan TNI memang menjadi pertanyaan besar bagi kami, adalah pada waktu pergantian rezim kepemimpinan antara yang mempunyai visi misi berbeda dengan apa yang berlangsung sekarang ini. Ini juga yang saya khawatirkan," jelas Purnomo.

Dia pun mengusulkan ada landasan hukum berbentuk undang-undang agar menjadi komitmen dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.

"Diperlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dari eksekutif agar ada kekuatan pertahanan melanjutkan Renstra (Rencana Strategis) I dan II. Selain itu, landasan politik keputusan politik paripurna DPR dan legislatif sebagai pemegang hak budget untuk dukungan pada rencana strategis yang ada,"jelas Purnomo. (POL)

TNI Tingkatkan Kemampuan Untuk Hadapi Berbagai Trouble Spot

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, mengatakan membaca prediksi tantangan nasional ke depan, TNI dituntut terus memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi berbagai trouble spot yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI harus memiliki kemampuan taktis dan strategis serta mobilitas dan daya tempur yang efektif.

"Latihan Satgultor TNI harus dilakukan melalui latihan secara bertahap dan berlanjut dengan mengedepankan interoperability Sat-81, Denjaka, dan Satbravo ‘90 serta unsur-unsur bantuan lainnya," kata Moeldoko dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Minggu (1/12).

Moeldoko dan rombongan melihat secara langsung aksi para prajurit TNI yang terlibat Latihan Satgultor TNI, yaitu Satgultor 81/Kopassus, Denjaka/Marinir, Denbravo’90/ Paskhas.

Dalam skenario latihan, ada kapal milik Indonesia yang dibajak oleh kelompok teroris di perairan Batam. Dengan profesional dari kekuatan Tri Matra (AD, AL, AU) serta didukung dengan manuver dari pesawat yang menerjunkan di laut maupun di kapal sasaran, Sea Rider yang bergerak cepat mendekati sasaran, serta gerakan helikopter yang menerjunkan prajurit TNI ke sasaran, akhirnya teroris yang menguasai kapal dapat dilumpuhkan. (KJ)

Presiden Perintahkan Menlu Marty Panggil Dubes Singapura dan Korsel

Presiden SBY memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono | ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.

"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.

Namun, tidak disebutkan dengan pasti kapan kedua Dubes itu akan dipanggil oleh Kemlu.

Sebelumnya sekitar pukul 15:00 WIB, Presiden SBY menggelar rapat bersama beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas secara khusus surat jawaban dari Perdana Menteri Tony Abbott.

Isu penyadapan yang dilakukan oleh agen intelijen Singapura ini pertama kali dipublikasikan oleh harian Sydney Morning Herald (SMH) pada Senin, 25 November 2013. Mereka mengambil sumber dari dokumen milik mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), Edward J. Snowden.

Dalam artikel SMH, disebut intelijen militer Singapura turut membantu agen intel Australia, Inggris dan AS untuk memperoleh data-data rahasia melalui kabel bawah laut yang disebut SEA-ME-WE 3.

SEA-ME-WE 3 yang merupakan kepanjangan Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat itu menghubungkan lebih dari 30 negara termasuk China, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Inggris dan Prancis. Sebagian dari kabel bawah laut itu dimiliki oleh Perusahaan milik Singapura, SingTel.

Namun, perwakilan SingTel yang coba dimintai keterangan seputar isu ini menolak berkomentar. Respon serupa juga ditunjukkan oleh Kementerian Pertahanan Singapura yang menolak menjawab pertanyaan media.

Kementerian Luar Negeri Singapura bungkam.
 
Langkah serupa sudah ditempuh oleh Pemerintah Malaysia yang memanggil Duta Besar Singapura, Ong Keng Yong pada hari ini. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan apabila tuduhan itu terbukti benar, maka hal ini akan menjadi masalah yang serius.

Anifah menyebut aksi spionase merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.

"Aksi penyadapan terhadap negara mitra dan tetangga sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan hal itu melanggar semangat persahabatan sejati dan komitmen dalam hubungan di antara negara tetangga," ungkap Anifah dan dilansir kantor berita Reuters.

Sumber : VivaNews

Nazi Berperan Dalam Penyusunan Teks Proklamasi Indonesia?

Proklamasi Kemerdekaan adalah momen paling bersejarah berdirinya Bangsa Indonesia. Banyak kisah menarik yang terjadi saat penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Salah satu fakta yang mungkin tidak terduga ialah jasa Nazi Jerman dalam pembuatan teks proklamasi.

Mesin ketik nazi. ©2013 merdeka.com/angga yudha pratomo

Walaupun tidak banyak, namun bantuan Nazi saat itu sangatlah penting untuk kemerdekaan Indonesia. Apa peranan yang mereka lakukan untuk bangsa ini terhadap jalannya Proklamasi Kemerdekaan?

Kisah nyata ini berawal pada malam tanggal 16 Agustus 1945, saat sebuah draft proklamasi sudah dibuat oleh Soekarno , Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Seperti yang diketahui, pembuatan teks proklamasi tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda, di Jl. Miyako-Doori 1, Jakarta. (sekarang Jl. Imam Bonjol No. 1, Menteng, Jakarta Pusat).

Namun, masalah yang tak terduga pun datang. Mesin ketik di rumah Maeda ternyata memakai huruf kanji. Untungnya, salah seorang ajudannya, Satsuki Mishima, mengetahui di mana bisa mendapatkan mesin ketik tengah malam itu.

Dia langsung pergi menggunakan mobil Jip kepunyaan Maeda untuk meminjam mesin ketik kepunyaan kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine) di Indonesia.

Mesin ketik itu merupakan salah satu benda bersejarah di Indonesia. Namun, ketika tim merdeka.com datang ke Museum Proklamasi, pihak museum menyatakan mesin tik yang dipajang tersebut hanya barang replika.

Salah seorang staf pemandu Museum Proklamasi, Jaka Perbawa menuturkan mesin tik yang dipajang sudah disesuaikan bentuknya dengan mesin ketik bersejarah itu.

"Kalau Mesin ketiknya sendiri yang sekarang bukan, bukan yang milik Jerman. Kita cuma pengadaan saja. Hanya replika saja yang umum digunakan tahun 40an," kata Jaka saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (20/11).

Pihak museum tidak mendapat penjelasan detail tentang mesin tik itu. Walaupun saat pembangunan museum, pemerintah Indonesia memang memanggil orang Jepang yang pernah menjadi kepala rumah tangga di tempat ini, yaitu Satsuki Mishima.

Namun, Satsuki tidak pernah menceritakan soal pinjam meminjam tentang mesin ketik. Mungkin hal itu dianggap tidak terlalu penting.

Selain itu, Jaka mengakui pihaknya sampai saat ini juga tidak mendapat penjabaran mengenai apakah mesin ketik tersebut dikembalikan atau tidak setelah pihak Jepang meminjamnya dari Angkatan Laut (AL) Jerman.

"Dari Mioshi dan Nisijima (ajudan Maeda) juga Ahmad Soebardjo, tidak dijelaskan apakah (mesin ketik) itu kembalikan atau tidak. Saya sendiri sampai sekarang pun saya tidak tau percis di mana kantor Angkatan Laut Jerman berada di mana," tuturnya.

"Seandainya, misalkan ketika waktu itu masa persiapan museum ini didirikan, kita sudah menemukan dulu kantornya Angkatan Laut Jerman itu di mana. Kita telusuri ke Jerman, dan mungkin masih hidup orangnya yang meminjamkan," ujarnya.

Ketika ditanya lebih dalam mengenai keterlibatan Jerman selain mesin ketik, menurutnya hal itu tidak terlalu terkuak. Karena Jerman, saat itu berhubungan langsung dengan Jepang. Bukan dengan para pemimpin Indonesia. (Merdeka)

Operasi Menumpas PRRI : Dihadang Mitraliur di Atas Gunung Padang

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 pada tahun-tahun selanjutnya masih menemui banyak tantangan yang harus diselesaikan melalui pertikaian bersenjata. Korban jiwa dan materi yang tak bisa dicegah pun berjatuhan.

Setelah  lebih dari sepuluh tahun RI  merdeka, sejumlah daerah merasa tidak puas bahkan dengan terang-terangan berupaya memisahkan diri, sehingga pemerintah pusat di Jakarta terpaksa harus menyelesaikannya secara militer. Salah satu upaya pemisahan diri dengan cara membentuk negara baru dan menyatakan berpisah dari pangkuan RI adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)  pimpinan Mr Sjafrudin Prawiranegara yang dibentuk pada 15 Februari 1958 di Sumatera.

Upaya pemisahan diri dari PRRI itu jelas menjadi ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus segera diambil tindakan tegas. Tapi tindakan tegas yang harus diambil oleh pemerintah RI khususnya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) harus benar-benar terencana secara matang.  Pasalnya  PRRI juga didukung oleh sejumlah  unsur militer di Sumatera yang semula anggota APRI,  sehingga memiliki kekuatan yang teraltih dan bersenjata lengkap. Satuan-satuan militer yang mendukung APRI antara lain Resimen IV/TT-1/ Bukit Barisan  di bawah komandan Letkol Achmad Husein,  Tentara Territorium I di bawah komandan Kolonel Mauluddin Simbolon,  Tentara Teritorium II di bawah pimpinan Letkol Barlian, dan lainnya. Pada 22 Desember 1956 Panglima TT-1, Kolonel Simbolon  di Medan bahkan telah terlebih dahulu memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat.  Dari sisi kemampuan tempurnya yang terlatih,  jumlah total pasukan PRRI sekitar 10.000 0rang.

Selain memiliki pasukan yang terlatih pasukan PRRI juga memunyai senjata-senjata modern yang kemudian diketahui sebagai bantuan dari AS (CIA).  Persenjataan yang terdeteksi oleh intelijen APRI pada 28 Februari 1958 dan dikirim melalui penerbangan gelap ke Sumatera itu antara lain 15 senjata mesin ringan, 125 pucuk senapan laras panjang, dan dua senapan mesin berat lengkap dengan pelurunya.  Dengan memperhitungkan bahwa kekuatan militer yang dimiliki PRRI sebelumnya merupakan pasukan reguler dan memiliki persenjataan yang digelar dalam kawasan luas, APRI  di bawah komando KSAD  Kolonel  AH Nasution pun segera menggelar operasi gabungan. Sebagai komandan operasi  gabungan ditunjuk perwira TNI AD yang sudah cukup pengalaman, Kolonel Achmad Yani.  Sejumlah operasi yang digelar untuk membereskan PRRI antara lain Operasi Tegas, Operasi Saptamarga, Operasi Sadar, dan Operasi 17 Agustus.

Peran AURI

Sebagai operasi gabungan yang melibatkan seluruh kekuatan APRI, peran kekuatan AURI (TNI AU) sangat dominan karena bertugas menerjunkan pasukan, menerjunkan logistik, memberikan air cover, bantuan tembakan udara kepada pasukan darat, misi SAR, dan lainnya.  Kekuatan udara  AURI  yang dikerahkan antara lain 26 pesawat C-47 Dakota, enam pesawat pemburu P-51 Mustang, delapan pembom B-25 Mitchell, enam AT-16 Harvard yang dipersenjatai, dan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AURI. Sedangkan kekuatan ALRI yang dikerahkan terdiri dari enam kapal perang, 19 kapal transpor dan ribuan prajurit AL. Angkatan Darat RI juga mengerahkan ratusan prajurit  RPKAD  yang dalam misi tempurnya akan diterjunkan melalui udara dan didaratkan menggunakan kapal ALRI. Jumlah pasukan APRI yang dikerahkan untuk menumpas PRRI sekitar  50.000 orang.

Menurut Marsma (Purn) Augustinus Andoko (84)  saksi hidup Operasi Tegas yang turut menerbangkan Dakota,  untuk melancarkan operasi militer merebut Riau Daratan itu taktik tempurnya dititikberatkan pada unsur pendadakan. Target lain Operasi Tegas adalah membebaskan Pangkalan Udara Simpang Tiga, Pekanbaru  yang selanjutnya akan digunakan sebagai basis terdepan guna menghadapi PRRI. Sebanyak 26 Dakota dari Skadron Udara 2 yang telah disiapkan di pangkalan aju Tanjung Pinang, tidak semuanya diterbangkan oleh pilot-pilot AURI karena masih terbatasnya penerbang Dakota.

 “Pilot-pilot dari Garuda Indonesian Airways atau biasa disebut Wing Garuda juga ikut dilibatkan. Saya sendiri saat itu sebenarnya bukan pilot Dakota dari Skadron 2, tapi menjabat Chief Instructor di Sekolah Penerbang Bandung,’’ jelas Andoko yang saat itu berpangkat Kapten Pnb. ‘’Tapi karena memiliki kemampuan menerbangkan Dakota dan karena kurang tenaga pilot, semua yang bisa menerbangkan Dakota pun dilibatkan. Saat itu semua instruktur dilibatkan dalam operasi sehingga para siswa penerbang pekerjaannya hanya duduk-duduk saja karena tidak ada instrukturnya,’’ tambah Andoko yang juga dikenal sebagai salah satu sesepuh TNI AU dan salah satu pendiri Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU).

Andoko yang pada massa Perang Kemerdekaan RI  (1945-1947) tergabung dalam Tentara Pelajar Batalyon 300 itu mendapatkan kemampuan menerbangkan sejumlah pesawat, salah satunya Dakota, sewaktu mengikuti Pilot Course  di Trans Ocean Airlines Oakland Airport (TALOA), Bakersfield, California, AS (1950). Sebelum dikirim ke TALOA, Andoko yang lulus pendidikan SMTT (Sekolah Menengah Teknik Tinggi) Yogyakarta telah diterima sebagai kadet AURI (1949) dan sudah memiliki kemampuan terbang solo menggunakan pesawat L-4J.


Sumber : Angkasa

TNI-AD Sosialisasikan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Perbatasan

TNI Angkatan Darat siap melakukan sosialisasi "empat pilar berbangsa dan bernegara" kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan.

"Melalui personel di pos-pos perbatasan, kami akan ikut menyosialisasikan empat pilar ini kepada masyarakat," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman saat pembukaan pelatihan untuk pelatih (ToT) sosialisasi "Empat Pilar" di Lido, Bogor, Kamis (14/11) malam.

TNI AD, kata Jenderal Budiman, sebenarnya sudah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar, yakni Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI kepada masyarakat di kawasan-kawasan terpencil seperti di perbatasan dengan negara tetangga.

"Namun dengan adanya pelatihan yang dilakukan bersama dengan MPR ini, maka kami akan memiliki pengetahuan untuk metode sosialisasi empat pilar ini," katanya.

Dengan metode yang baik, maka sosialisasi Empat Pilar akan makin dapat diterima oleh masyarakat di kawasan perbatasan.

"Bagi kami kepercayaan dari MPR RI untuk sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara ini merupakan suatu kehormatan," kata Jenderal Budiman.

Pelatihan untuk pelatih yang diikuti 100 perwira menengah di lingkungan TNI AD ini akan berlangsung tiga hari hingga Minggu (17/11).

Sementara itu Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto pada pembukaan ToT tersebut memuji rasa nasionalisme personel TNI, termasuk yang bertugas di wilayah perbatasan.

"Jika kita berkunjung ke pos-pos TNI di perbatasan, maka akan terlihat disana tulisan "NKRI Harga Mati", kata Sidarto.

Ia juga mengatakan bahwa berbeda dengan masa lalu, sosialisasi Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI saat ini bukan lagi suatu pemaksaan ajaran.

"Tapi kini bisa dengan dialog, dan bukan hanya satu arah," kata Sidarto. (Jurnas)

Soekarno-Hatta Sudah Diakui Sebagai Pahlawan Sejak 1987

Mantan Presiden Soekarno dan Mantan Wakil Presiden, Muhammad Hatta, secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufrie, menjelaskan  bahwa sebenarnya  Soekarno-Hatta sudah diakui sebagai pahlawan sejak 1987.

Soekarno-Hatta Proklamator dan Pahlawan Nasional

“Hak keduanya sebagai pahlawan sudah diberikan pemerintah seperti tunjangan rutin tiap bulan, biaya sehatan, pemeliharaan rumah, pemugaran makam dan hak lainnya. Beliau sudah lama diakui menjadi pahlawan,” kata Salim dalam keterangannya, Rabu.

Menurutnya, jika kini pemerintah melalui Kementerian Sosial mengusulkan nama Soekarno Hatta dan disetujui Presiden penetapannya sebagai pahlawan nasional, maka status tersebut makin menegaskan gelar keduanya.

Sesuai Keppres 81 Tahun 1986 tentang Pahlawan dan Proklamator, lanjutnya,  maka status Soekarno Hatta sudah ditetapkan sebagai pahlawan. Keduanya sudah include menyandang pahlawan nasional. Dan sejak 1987, pemerintah mulai memberikan hak keduanya untuk keluarga almarhum. Diantaranya putera Soekarno, Bayu Soekarno Putra menerima tunjangan dari pemerintah.

“Kalaupun tahun ini kembali pemerintah memberikan keduanya gelar pahlawan dan diungkapkan sekarang,  selain karena ada usulan dari masyarakat, juga ada keinginan definitif dari MPR. Dan melihat Keppres pahlawan proklamator secara definitif ingin ditegaskan. Jadi penetapan ini bukan sesuatu yang baru dan bukan pula suatu proses,” jelas Mensos.

Pengangkatan gelar Pahlawan nasional kepada seseorang merupakan hak prerogratif presiden yang diatur oleh undang_undang no 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan (GTK). Aturan itu menjadi mekanisme dan prosedur pemberian gelar pahlawan nasional.

Dia mengungkapkan, sebelumnya Kemensos menerima 15 usulan nama calon pahlawan nasional. Dari 15 nama disaring menjadi tinggal 13 nama dan ditetapkan 9 nama calon pahlawan. Namun karena tahun ini pemerintah hanya menetapkan 2 nama saja, 9 nama calon pahlawan ini ditunda hingga ditetapkan secara final.

Adapun 9 nama calon pahlawan yang memenuhi syarat gelar pahlawan nasional diantaranya Kol.(Purn) Alex Evert Kawilarang (Sulut), Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima) dari NTB, I Gustu Ngurah Made Agung (Bali), Prof M Sardjito (Yogya), (Purn) Mohammad Mangoendiprojo (Jatim), Lambertus Nicodemus Palar (Sulut), Franciscus Xaverius Seda (NTT), Sultan Hmayatuddin Muhammad Saidi (Sulteng) dan Abdul Rahman Baswedan (Yogya). (Poskota)

Ahok : Indonesia Butuh Pemimpin yang Bisa Perang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimistis Kepala Kepolisian terpilih, Komisaris Jenderal Sutarman, dapat memimpin dengan tegas dan mantap. "Saat ini kita butuh pemimpin yang bisa perang. Pak Sutarman bisa," kata Basuki di Markas Korps Brigade Mobil, Depok, Selasa, 29 Oktober 2013.

Serah-terima jabatan (sertijab) yang dilangsungkan di Mako Brimob, kata Basuki, merupakan simbolisasi Brimob sebagai pasukan perang milik kepolisian. "Makanya sertijabnya di sini," kata Basuki disertai tawa.

Basuki hadir di Mako Brimob sekitar pukul 07.45 WIB. Ia hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Pak Gubernur ada acara lain," kata dia.

Setelah menyampaikan memori serah-terima jabatan tepat pada hari Sumpah Pemuda kemarin, hari ini Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo akan melakukan serah-terima jabatan kepada Kepala Kepolisian yang baru, Komisaris Jenderal Sutarman. Untuk acara sertijab hari ini, Timur meminta acara berlangsung sederhana.

"Pak Timur minta sederhana saja," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian, Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie, di Markas Korps Brigade Mobil, Depok, hari ini.

Dalam serah-terima jabatan nomor satu di kepolisian ini, Kapolri lama akan menyerahkan tongkat komando, tanda jabatan, dan panji-panji Polri. Setelah proses tersebut, akan dilaksanakan lepas-sambut Kapolri. "Lepas-sambut untuk internal kami saja," kata Ronny. 

Sumber : Tempo

Lemhannas - Ada yang Berupaya Gantikan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Budi Susilo Soepandji, mengatakan saat ini pemahaman, pemaknaan, dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengalami penurunan. Bahkan, ada pihak-pihak yang berupaya menggantikan Pancasila.

"Mengenai siapa pihak-pihak yang berupaya menggantikan Pancasila tak perlu disebutkan. Gerakan itu suatu bentuk radikalisasi yang menghambat dan tidak setuju Pancasila disosialisasikan kembali karena Pancasila dinilai sebagai warisan Orde Baru," kata Budi dalam seminar dengan tema "Revitalisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Guna Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional", di Jakarta, Kamis (24/10).

Budi enggan menyebutkan pihak-pihak yang ingin menggantikan Pancasila dengan paham yang lebih modern dan radikal tersebut. Meski ada pihak yang ingin merongrong Pancasila, berdasarkan kajian Lemhannas dan lembaga survei, Pancasila masih merupakan pemersatu bangsa. "Bentuknya masih berupa ekspresi atau statement melalui internet. Secara eksplisit yang mencintai Pancasila jauh lebih besar," tutur Budi.

Dia menjelaskan apa yang ada pada era reformasi, yaitu hadirnya kebebasan yang berlebihan dan melemahnya penegakan aturan karena dianggap mengekang kebebasan, menyebabkan timbulnya konflik kerukunan beragama. Selanjutnya, semakin pudarnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah.

"Kini juga terjadi pudarnya rasa gotong royong dan semakin meningkatnya gerakan kelompok radikal yang memanfaatkan atribut agama merupakan cerminan dari semakin memudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasiala dalam kehidupan masyarakat Indonesia," jelas Budi.

Cenderung Ditinggalkan
 
Gubernur Lemhannas menambahkan nilai-nilai Pancasila telah mengalami marjinalisasi dan cenderung ditinggalkan. Oleh karena itu, diharapkan, ke depan, Pancasila harus dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa yang pluralisme dan multikuturalisme dalam menghadapi multikrisis saat ini.

"Pancasila mesti dijadikan pula sebagai sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu, Pancasila harus direvitalisasi sebagai jati diri, karakter, dan pemersatu bangsa sehingga ketahanan nasional dapat terwujud," tandasnya.

Sementara itu, sejarawan Anhar Gonggong mengatakan revitalisasi Pancasila sangat diperlukan. Hal itu dilakukan karena nilai-nilai Pancasila belum semua bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam merevitalisasi Pancasila itu, semua stakeholder di Indonesia harus ikut berperan, termasuk partai politik.

"Tanya ke pemerintah apa yang sudah dilakukannya, tanya ke partai politik apa yang sudah dilakukan. Tujuan parpol kan bukan hanya sekadar berkuasa, malah seharusanya mereka juga menyosialisasikan apa itu Pancasila," tutur Anhar.

Sedangkan panitia seminar, Irjen Iza Fadri, mengharapkan dikeluarkannya peraturan presiden (perpres) terkait revitalisasi Pancasila. Namun, perpres tersebut sifatnya bukan doktrin. "Kita upayakan di jajaran eksekutif dulu," kata Iza. (KJ)

Cegah Penyelundupan Narkoba, TNI Tambah Prajurit di Perbatasan

Dua kali hampir kebobolan penyelundupan sabu dari Malaysia, TNI Angkatan Darat di perbatasan berencana menambah personel. Terutama untuk ditempatkan di Pulau Sebatik yang wilayahnya terbelah menjadi dua negara, Indonesia dan Malaysia.

Tugu NKRI di Pulau Sebatik | Dok. Kompas TV

Komandan Korem 091 Aji Suryanatakesuma, Kolonel Inf Nono Suharsono mengatakan, barang kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan dipasok dari Tawau, Malaysia melalui Pulau Sebatik. Kondisi itu dipastikan rawan penyelundupan narkoba dan barang ilegal lainnya. Untuk itu, TNI AD berencana akan menambah pasukan di wilayah perbatasan.

“Persoalan dua kasus narkoba kemarin tidak bisa disepelekan. Karena di wilayah Sebatik banyak sekali titik-titki rawan yang disalahgunakan. Kami jelas akan menempatkan prajurit terbaik di sana,” terangnya, Kamis (24/10/2013).

Rencananya, sambung Nono, selain meningkatkan pengamanan dan jumlah petugas di perbatasan, pihaknya juga akan menambahkan sejumlah pos di wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Pihaknya juga akan menarik prajurit yang berjaga di daerah yang tidak begitu rawan dan dipindahkan ke pos yang masih rawan.

“Karena sebelum realisasi penambahan pasukan dilakukan, kami akan meningkatkan pengamanan ekstraketat di daerah tertentu yang rawan penyelundupan,” jelasnya.

Nono menegaskan, pengamanan di Pulau Sebatik yang merupakan perbatasan Indonesia dan Malaysai sangat penting. Apalagi, hal itu juga sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia di daerah perbatasan.

“Sedikit cerita, dulu kami pernah mencegah empat ton lebih gula pasir yang mau diselundupkan ke Kaltim. Kalau itu masuk ke Kaltim, tentu akan berpengaruh terhadap pasaran gula pasir di Kaltim. Bisa tidak laku gula pasirnya. Contoh ini saja sudah mengkhawatirkan, apalagi narkoba,” ungkapnya.

Menurutnya, kekuatan personel Kodim di perbatasan cukup minim, sehingga Kodim akan mengambil petugas dari wilayah lain. “Pasukan TNI AD dari Batalyon Infanteri 141 Aneka Yudha Jaya Prakosa dalam waktu dekat akan ditarik dari perbatasan. Pasukan ini nantinya akan diganti oleh Batalyon Infanteri 100 Rider dari Kodam I Bukit Barisan,” pungkasnya. 

Sumber : Kompas

Menhan : Indonesia Tidak Ada Wajib Militer

DALAM rangka memperkuat pertahanan Indonesia dalam menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama terkait dengan pertahanan udara nasional. Akan direkrut 1.000 hingga 2.000 calon tentara cadangan.

"Indonesia tidak ada wajib militer. Namun yang ada adalah tentara cadangan yang rencananya akan direkrut sektar 1.000 sampai 2.000 calon tentara cadangan," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro di Wonogiri, Selasa (22/10/2013).

"Penyiapan tentara cadangan ini, diperlukan untuk tugas-tugas saat negara membutuhkan tenaga mereka dalam penanganan bencana alam bukan perang. Intinya kekuatan perang, yakni untuk mempertahankan kedaulatan negara, tetap berada di pundak TNI,” ulasnya.
 

Posisi kekuatan militer Indonesia, menurutnya, Indonesia kini berada di rangking 15 sampai 19 besar di tingkat dunia,"Di kawasan Asia Pasific, Indonesia menempati di level midel. Sebab di sana ada kekuatan tinggi yakni Amerika dan Rusia," jelasnya.

Menhan mengungkapkan, bahwa jajaran TNI AU, akan segera menambah lagi 24 pesawat tempur jenis F-16. Penambahan tersebut menjadi bagian dari upaya melengkapi alat utama sistem persenjataan(Alutsista) di Skadron Sumatera, dan dalam kiat meningkatkan kekuatan pengamanan negara di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. (POL)

Dukung Modernisasi Alutsista TNI dengan Membayar Pajak

Hingar bingar peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih terasa di sekitar kita, terutama di seputaran Monumen Nasional, tempat penyelenggaraan Pameran Peralatan Perang yang dimiliki oleh TNI. Kita patut turut berbangga dengan canggihnya peralatan tempur yang dimiliki oleh TNI. Sebagai alat utama pertahanan negara, TNI mempunyai peran penting dalam kegiatan bernegara.

Pada awal berdirinya, negara kita menghadapai bermacam tantangan di berbagai sektor, baik yang timbul dari dalam negeri maupun dari pihak luar. Tantangan terberat berasal dari keinginan para penjajah untuk menancapkan kembali kukunya di bumi pertiwi. Bersyukurlah, kemudian sejarah membuktikan, bahwa kita memiliki tentara yang tangguh dan didukung oleh masyarakat, sehingga kedaulatan Republik Indonesia dapat dipertahankan.

Ketangguhan TNI dapat terwujud karena adanya program pemberdayaan sumber daya manusia dan program modernisasi alat tempur guna mengatasi tantangan yang berkembang atas ancaman non-tradisional terhadap keamanan. Meningkatnya kepentingan pertahanan dan keamanan terkait teknologi, termasuk dari ancaman cyber crime, juga merupakan alasan bagi modernisasi militer.

Melalui APBN 2013, TNI memperoleh anggaran sebanyak Rp 81,8 triliun. Dana ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang hanya 72,54 triliun. Dana ini selain digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti gaji prajurit dan pemeliharaan peralatan tempur, juga akan digunakan untuk menambah kekuatan peralatan tempur.

Enam buah jet tempur Sukhoi Su-30 MK2, beberapa pesawat CN 295 yang akan menggantikan Fokker 27, CN 235 MPA, beberapa jenis Helikopter Serang maupun full combat¸ beberapa macam kendaraan tempur seperti Main Battle Tank, Kapal Korvet dan artileri pendukungnya adalah beberapa jenis peralatan yang akan ditambahkan di tahun 2013 ini.

Dari mana negara membiayai kebutuhannya untuk modernisasi peralatan tempur tersebut? Pada dasarnya sumber penerimaan negara berasal dari dua sumber: dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan dalam negeri diantaranya berasal dari hasil penjualan sumber daya alam  dan pembayaran pajak. Sedangkan penerimaan dari luar negeri diantaranya berupa hutang maupun hibah dari negara lain.

Walaupun Indonesia termasuk negara yang mempunyai banyak kekayaan alam, namun kita tidak dapat terus menerus bergantung padanya. Karena sumber daya alam tidak mempunyai sifat terbarukan, sehingga dengan eksploitasi secara terus menerus sumber daya alam tersebut akan semakin berkurang dan habis.

Kita pun tidak dapat selamanya menggantungkan diri selamanya dari hutang maupun bantuan dari luar negeri. Sejarah membuktikan bahwa hutang maupun bermacam bantuan tersebut tidak bebas dari beberapa persyaratan yang seringkali memberatkan. There is no such a free lunch.

Agar negara kita juga berdaulat secara finansial, negara harus membiayai pembangunan secara mandiri, sehingga bebas intervensi dari negara lain. Itu berarti kita memaksimalkan penerimaan dalam negeri dan meminimalisir sumber dana dari luar negeri. Saat ini, hasil penjualan sumber daya alam sebagai salah satu penerimaan negara, semakin berkurang. Hanya dari pajaklah kita menggantungkan sebagian besar penerimaan negara. Dengan kata lain, untuk berdaulat secara finansial, penerimaan pajak harus terus diperbesar agar negara kita semakin mandiri.

Postur APBN 2013 menunjukkan bahwa sekitar 70% penerimaan negara berasal dari pajak, yang merupakan kontribusi nyata Anda dalam Pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Anda, para pembayar pajak, turut berkontribusi dalam program ketahanan nasional Republik Indonesia. Ya, kebanggaan kita memiliki ketahanan nasional yang tangguh adalah buah dari partisipasi membayar pajak. Bangga bayar pajak. (Antara)

Kisah Intelijen TNI Jalin Cinta Terlarang Untuk Bongkar Sarang Pemberontak

Butuh kerja keras bagi TNI untuk memadamkan pemberontakan anggota Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) dari tahun 1967-1974. Mereka sangat mengenal medan di perbatasan Kalimantan. Sebagian rakyat di sana juga mendukung perjuangan PGRS/Paraku sehingga gerilyawan tetap mendapatkan suplai logistik.

Maka intelijen TNI harus putar otak. Sebab perang melawan gerilya tak bisa dilakukan selalu dengan kekerasan. Merebut hati lawan agar mau berbalik bekerjasama dengan TNI jauh lebih menguntungkan.

Cerita menarik soal sepak terjang intelijen ini dibeberkan oleh Jenderal Purn AM Hendropriyono dalam berjudul Operasi Sandi Yudha, Menumpas Gerakan Klandestin yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas tahun 2013.

Untuk mengetahui persembunyian dan mengenali para tokoh PGRS/Paraku, tentu dibutuhkan mantan pejuang organisasi tersebut yang mau bekerja sama. Kapten Hendropriyono kemudian mencarinya di dalam penjara Sei Raya Pontianak. Di sinilah para tokoh PGRS/Paraku yang sudah diadili dipenjara.

Kapten Hendro menemukan Phang Lee Chong, bekas komandan Pasukan Barisan Rakyat yang pernah menyerang Pangkalan Angkatan Udara Singkawang II. Setelah bercakap-cakap, Hendro yakin Phang Lee Chong dapat mengenali target-target utama TNI. Phang pun akhirnya mau bekerjasama dengan TNI.

Salah satu kunci agar musuh mau bekerja sama dengan TNI adalah dengan memperlakukan tawanan dengan baik. Membujuk musuh menyerah melalui keluarga yang didekati serta memberi iming-iming hadiah.

Maka Phang Lee Chok menyamar menjadi polisi lalu lintas. Bersama Tim Halilintar, pimpinan Hendro, mereka merazia pengendara mobil dan motor. Seorang pemuda bernama Atet ikut terjaring.

Ternyata Atet adalah mantan kekasih seorang wanita bernama Siat Moy. Si jelita ini malah kemudian dinikahi oleh Ah San, salah satu petinggi PGRS/Paraku dengan jabatan Sekretaris Wilayah III Mempawah. Atet kemudian disingkirkan oleh Ah San ke Comittee wilayah II.

"Kami mulai mencari data tambahan tentang hubungan asmara antara Atet dan Siat Moy. Ternyata walau Siat Moy telah menjadi istri Ah San, cinta kasih mereka tetap membara. Dengan pendekatan secara pribadi yang hati-hati disertai dukungan fasilitas yang relevan, bara cinta tersebut menyala kembali. Sampai mereka sepakat untuk menjalin kembali pertautan hati yang menjadi retak selama ini," beber Kapten Hendropriyono.

"Akhirnya Siat Moy mau menunjukkan pos komando wilayah III dan persembunyian Ah San, asalkan saya berjanji juga untuk tidak membunuh Ah San," lanjut Hendro.

Dengan informasi dari Siat Moy akhirnya tim berhasil mendekati kurir Ah San yang bernama Akau. Untuk menggoyang pendirian Akau, Atet menunjukkan surat dari ayah Akau. Lalu diputar cassette player yang berisi suara ayah dan adik Akau meminta Akau kembali ke tengah keluarga.

"Akau terperangah ketika mendengar suara adik bungsunya yang memohon dia untuk kembali mengantarnya ke sekolah seperti dulu dilakukannya," jelas Hendro.

Maka dengan bekal itu, Kapten Hendro mulai menyiapkan tim. 11 Anggota Puspassus disiapkan hanya bersenjatakan pisau komando. Operasi senyap untuk menangkap Ah San hidup-hidup. 11 Orang ini siap bertarung satu lawan satu dengan Ah San dan pengawalnya.

Operasi penangkapan Ah San berlangsung seru. Sayangnya Ah San tak bisa ditangkap hidup-hidup. Dia tewas lewat duel yang seru dengan kapten Hendro. (Merdeka)

Gaji prajurit Malaysia 20 kali lipat TNI

Setelah Presiden Soekarno lengser, tak ada lagi operasi Dwikora mengganyang Malaysia. Pemerintahan Presiden Soeharto menjalin persahabatan dengan Malaysia dan menumpas gerombolan Pasukan Gerilya Rakyat Serawah (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku).

Pasukan Bersenjata Malaysia

Padahal di masa Soekarno, PGRS didukung penuh oleh pemerintah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Gerilyawan PGRS dilatih ABRI dan mereka sama-sama bertempur melawan Malaysia dan Inggris.

Dalam operasi gabungan Indonesia dan Malaysia menumpas PGRS/Paraku, banyak kejadian menarik. Salah satunya saat tentara Indonesia terkagum-kagum melihat fasilitas Tentara Diraja Malaysia.

Hal itu ditulis Hendropriyono dalam buku berjudul Operasi Sandi Yudha, Menumpas Gerakan Klandestin. yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas.

Ceritanya saat itu Letnan Dua AM Hendropriyono bergabung dengan Detasemen Tempur 13 Pasukan Khusus Angkatan Darat. Mereka bersama pasukan Malaysia melakukan pengejaran pada gerilyawan.

Operasi Sandi Yudha. ©2013 Merdeka.com/repro buku Operasi Sandi Yudha

Namanya pasukan elite, pergerakan pasukan baret merah ini pun berbeda dengan pasukan reguler. Karena itu mereka sering tak sempat memasak. Bahkan prajurit lebih sering makan beras mentah. Jika sempat memasak, lauknya pun hanya ikan asin.

Sementara itu makanan tentara Malaysia saat itu sudah wah. Kornet daging sapi, ikan sardin dan makanan kaleng lain.

Saat istirahat, pasukan khusus Indonesia hanya membuat bivak dari jas hujan. Untuk alasnya hanya plastik dan berbantalkan ransel.

"Kami merasa heran melihat Askar Melayu Diraja Malaysia yang setiap beristirahat memasang tenda loreng yang indah, dilengkapi dengan kantin dan tenda kesehatan. Mereka juga berbaring di atas tempat tidur lapangan (field beld)," kata Hendro.

Di kesempatan lain, Hendro berbincang soal gaji dengan tentara Malaysia. Untuk pangkat Letnan Dua, gaji tentara Malaysia sekitar 650 ringgit. Di tahun 1972 itu setara dengan Rp 62.400. Sementara letnan dua TNI cuma Rp 3.120.

"Artinya gaji prajurit Malaysia 20 kali lipat gaji prajurit TNI dalam pangkat yang sama," kenang Hendro.

Lalu apa TNI jadi minder?

"Tidak sama sekali! Prajurit TNI sudah kenyang dibina dengan doktrin kejuangan untuk rela hidup seperti generasi terdahulu di zaman revolusi," kata Hendro tegas.

Tapi ada saja sedikit rasa iri pada prajurit TNI. Mereka pun mencoba menghibur diri sendiri.

"Kalau mereka kan diwarisi budaya tentara Inggris yang profesional," kata Pratu Jeje, anggota saya yang rajin mengaji, tanpa ia mengerti apa artinya profesional. Ketika saya tanya apa maksudnya profesional dengan pandir dijawabnya, "Bayaran, Letnan. Sersan Pangat menyambut, entah diarahkan kepada siapa. "Kalau kita kan tentara pejuang yang mengabdi dengan sukarela, ya?" beber Hendro. (Hal 91).

"Begitulah diskusi 'kampungan' kami untuk mengusir rasa iri hati yang tidak pada tempatnya." (Merdeka)