Ikut Tangani Bencana, Pemprov Jatim Apresiasi TNI AL

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan TNI AL dalam penanganan korban bencana erupsi Gunung Kelud. Hal tersebut disampaikan Wagub Jatim, Syaifullah Yusuf,) di Lapangan Desa Wates, Kecamatan Wates, Kediri, Senin (17/2/2014).

TNI Tangani Bencana Erupsi Gunung Kelud | foto : siaga.com

Gus Ipul, panggilan akrab Wagub Jatim ini hadir di Kediri untuk menyambut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melaksanakan kunjungan kerja di lokasi bencana. Lebih lanjut Gus Ipul menegaskan bahwa koordinasi serta laporan berjenjang sangat diperlukan untuk menciptakan suasana tertib dalam penyaluran bantuan maupun penanggulangan bagi para pengungsi agar penumpukan bantuan di satu tempat dapat dicegah dan dihindari. “Penumpukan bantuan di satu tempat menyebabkan tidak meratanya penyaluran bantuan sehingga bisa menimbulkan rasa iri di antara para pengungsi. Oleh sebab itu, semaksimal mungkin kita harus mencegah terjadinya penumpukan tersebut,” kata Gus Ipul dalam siaran pers yang diterima Jurnas.com, Senin malam.

Sebelumnya, Kamis, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Dr. Marsetio, pada Kamis (14/2/2014) melalui Pangarmatim, Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum, langsung membentuk Satgas Penanggulangan Bencana akibat erupsi Gunung Kelud.

Posko Utama untuk menerima dan menyalurkan bantuan didirikan di Mako Koarmatim, sedangkan posko penanggulangan berada di Kabupaten Kediri, Malang, dan Blitar. Setiap Posko penanggulangan diperkuat oleh satu SSK (161 personel) TNI AL. Mereka bertugas untuk menyalurkan sumbangan, melaksanakan tindakan medis, serta menyiapkan suplai makanan untuk para pengungsi. Guna memudahkan bantuan, setiap posko juga dilengkapi dengan dapur lapangan serta rumah sakit lapangan. (Jurnas)

Kapolri Minta Polisi-TNI Kerja Sama Berantas Teroris di Poso

Kapolri Jenderal Sutarman akan mengevaluasi anggotanya yang bertugas di daerah rawan kontak senjata agar dilengkapi dengan rompi antipeluru. Evaluasi itu mengacu pada tewasnya anggota Brimob Bharatu (anumerta) Putu Satria dalam baku tembak dengan terduga teroris di Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (6/2).

"Itu jadi evaluasi kita, setiap anggota yang patroli di tempat rawan itu akan kita lengkapi dengan body protect. Termasuk dengan Papua," kata Sutarman di Mabes Polri, Jl Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/2).

Sutarman mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI untuk memberantas teroris di Poso. "Termasuk kerjasama dengan Panglima TNI setempat, untuk adakan latihan militer di area tersebut, supaya ketahuaan dia (teroris) simpan senjata, bom, supaya bisa terdeteksi, kerjasamanya seperti itu. Militer punya waktu untuk latihan di sana, Kodam Tanjung Pura. Dan sudah dilakukan. Selama ini cukup aman, patroli rutin juga ada," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi baku tembak antara aparat kepolisian terhadap terduga teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Akibat peristiwa itu, seorang anggota Brimob bernama Bharatu (anumerta) I Putu Satria tewas. Selain itu, dua orang dari kelompok teroris itu juga tewas setelah ditembak oleh pasukan operasi tim Brigadir Mobil yang dikomandoi Iptu Jimmy. (Merdeka)

TNI Jamin Keamanan dan Keutuhan NKRI dari Ancaman Terorisme

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsdya TNI Boy Syahrir Qamar mengatakan TNI menjamin keamanan dan keutuhan NKRI dari ancaman terorisme yang bisa saja muncul sewaktu-waktu.

"Apapun keadaannya TNI harus siap terhadap berbagai kemungkinan. Karena ancaman teroris itu ada yang bisa diprediksi tetapi ada yang perlu dipersiapkan untuk diantisipasi," kata Boy usai upacara penutupan Latihan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI dengan sandi "Waspada Nusa V tahun 2014 di Batalyon Komando 461 Paskhas Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (29/1).

TNI menggelar latihan Satgultor TNI ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Satuan Gultor TNI dan menangani kontijensi aksi teror, terutama pada saat pelaksanaan Pemilu 2014.

Marsyda Boy menuturkan, latihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Satuan Gultor TNI.

“Penyelenggaraan latihan juga untuk meningkatkan kemampuan unsur pimpinan dan staf Satuan Penanggulangan Teror TNI dalam merumuskan Rencana Operasi serta tercapainya kesiapsiagaan operasional, baik dalam sistem penangkalan dan penindakan yang handal dalam rangka penanggulangan aksi terorisme," tuturnya.

Dia mengatakan, urgensi latihan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kontijensi aksi teror yang mengancam kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama pada saat pelaksanaan Pemilu 2014.

Terkait tugas pengamanan pemilu. Marsyda Boy mengatakan pada prinsipnya TNI siap mengamankan Pemilu agar berjalan aman tertib dan lancar.

Selanjutnya, meski latihan Satgultor ini dilaksanakan dengan pengkhususan bagi matra udara, Boy menuturkan TNI AD melalui Kopassus dan TNI AL melalui Marinir juga memiliki objek pelatihan sendiri untuk mengatasi teroris yang ada.

Dia menambahkan, latihan tiap tahun ini rutin dilakukan karena dalam masa damai, tugas prajurit adalah berlatih.

Latihan Waspada Nusa V ini juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional sekaligus menjawab permasalahan terkait aksi teroris di obyek vital strategis serta meningkatkan integrasi dan keterpaduan antar Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Polri, dan Satuan Gultor dalam melaksanakan fungsi, peran dan tugasnya secara terpadu di lapangan dalam satu kesatuan komando.

Sebelumnya, latihan “Waspada Nusa V” ini dibagi dalam 2 tahap. Masing-masing Latihan Posko yang dilaksanakan mulai 24 - 25 Januari 2014 di Batalyon Komando 461 Paskhas Jakarta. Sedangkan Latihan Lapangan dilaksanakan mulai 27- 29 Januari 2014 di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma.

Peserta latihan kali ini melibatkan sebanyak 507 orang, terdiri dari 35 orang penyelenggara, 55 personel Sat-81 TNI AD, 37 personel Denjaka TNI AL, 38 personel Satbravo90 TNI AU, 5 personel Bais TNI dan 337 personil unsur pendukung. (MetroNews)

Australia, Menepuk Air Di Dulang Tepercik Muka Sendiri

Tanpa banyak cakap, militer Indonesia mengerahkan berbagai kapal perang ke perairan halaman belakang rumahnya dimana di pagar halaman seberang itu ada Darwin, satu-satunya kota yang ada di Australia Utara, tak lebih besar dari kota Kupang di NTT.  Gerakan angkatan laut RI dengan menyebar kapal perang korvet, fregat, kapal cepat rudal dan kapal cepat torpedo dengan dukungan jet tempur Sukhoi dan 4 radar militer canggih yang baru dipasang menyadarkan Australia bahwa Indonesia sangat serius menyikapi sikap kepala batu pemerintahan Australia yang dipimpin si cowboy Tony Abbott.

Embarkasi pasukan, sudah terbiasa

Gaya keras kepala si Abbott ini sudah terlihat ketika masa kampanye dia tahun lalu untuk mengejar kursi Aussi One.  Dia bilang akan menempatkan sejumlah intelijen di Indonesia untuk memantau pergerakan manusia perahu, membeli perahu, membayar sejumlah sipil Indonesia untuk memberikan informasi tentang posisi manusia perahu yang hendak ke negeri selatan itu.  Ini saja sejatinya sudah menyinggung harkat dan martabat kita, emangnya negeri ini tak bertuan.  Pernyataannya itu meski untuk konsumsi kampanye pemilihan umum jelas meremehkan pemerintah Indonesia.  Dia menang dan jadi Perdana Menteri salah satunya karena pernyataannya itu.  Tapi sekarang dia terjebak dengan jaring yang dia tebar sendiri.  Celakanya sebagian besar rakyatnya pun berbalik menghujat dia.

 Ketika urusan sadap menyadap terkuak, gaya arogansi Abbott dipertontonkan dengan tak rela minta maaf. Bandingkan dengan gaya Obama ketika urusan yang sama dengan Jerman, lebih low profile dan meminta maaf kepada Jerman.  Yang dipertontonkan Abbott bukan gaya negarawan santun melainkan gaya preman seperti garis dan raut wajahnya yang keras. Bandingkan dengan Kevin Rudd yang ramah dan santun sehingga mampu mengambil hati rakyat dan bangsa ini.  Sesungguhnya irama hubungan Indonesia dan Australia tergantung gaya kepemimpinan negeri kanguru itu.  Oleh karena itu situasi hubungan yang buruk saat ini ada di koridor kepemimpinan pemerintah Australia, bukan pada rakyat dan bangsa Australia yang saat ini justru mengecam hebat cara si Abbott menangani pola hubungan bertetangganya dengan Indonesia.

Satuan Radar Buraen Kupang, mata dan telinga NKRI

Australia harus menyadari bahwa militer Indonesia tidak seperti lima tahun lalu.  Ketika diadakan Sail Komodo beberapa bulan yang lalu di depan Darwin sesungguhnya telah “tersedia” sedikitnya 30 kapal perang Indonesia berbagai jenis di halaman belakang kita. Hanya saja kita ini kan menganut politik perkawanan yang santun, jadi tak perlu pamer kekuatan.  Berhitung tentang kekuatan militer khususnya angkatan laut, sebenarnya Indonesia mampu mengerahkan 50 kapal perang ke perairan NTT dalam waktu singkat.  Ini sudah biasa dilakukan dalam setiap latihan Armada Jaya atau Latgab TNI.  Padahal jumlah itu hampir sama dengan kekuatan angkatan laut Australia yang memiliki 54 kapal perang.  Indonesia sendiri saat ini memiliki 160 kapal perang dan akan terus bertambah.

 Gerakan kapal perang Indonesia ke NTT kita sambut positif karena ini langkah awal untuk menyatakan sikap menjunjung harkat. Kita tidak ingin berselisih dan mengajak tarung dengan negara manapun termasuk Australia.  Namun pelecehan teritori perairan seperti yang diakui oleh Australia dan kemudian minta maaf tentu harus dijawab pula dengan langkah dan cara militer.  Menlu Marty tidak menggubris kata maaf dari Menlu Julie Bishop bahkan kembali menyudutkan Australia dengan menyatakan,” Coba kalau dari dulu sudah minta maaf, tidak akan seperti ini kan”.  Kekuatan militer Indonesia dalam bulan dan tahun-tahun mendatang akan mendapat sejumlah alutsista sangar, misalnya kapal selam Kilo, jet tempur Sukhoi SU35, rudal SAM strategis dan lain-lain. Dengan kekuatan menuju kesetaraan ini Australia seharusnya berhitung cermat karena kekuatan yang tak bakalan ditandingi Australia seumur hidup adalah jumlah penduduk Indonesia yang sepuluh kali lipat dan punya karakter militan nasionalis.

Kita ingin sampaikan pesan pada Tony Abbott: “Kultur timur itu Bott, atau kultur Asia sesungguhnya lebih menghargai nilai-nilai kesantunan dan etika dalam bertetangga.  Memang beda sama kultur sampeyan yang anglo saxon itu.  Lebih sering mendikte, merasa paling jagoan, merasa paling pintar dan tahu segalanya.  Kalau sampeyan tinggal di Eropa gak papa.  Tapi sampeyan ada di lokasi adat istiadat di mana kesantunan dan tatakrama lebih dikedepankan. Lihat saja rumah di ranah ASEAN, rumah-rumah didalamnya selalu mengedepankan musyawarah dan kearifan meski ada konflik diantara sesama rumah. Nek sampeyan bisa memahami itu, kita yakin semua persoalan pertetanggaan kita dapat diselesaikan dengan musyawarah”.

“Tapi kalau tetap keras kepala ya rasain sendiri. Kata peribahasa menepuk air didulang tepercik muka sendiri. Anda sudah dipermalukan dunia dan PBB karena menelantarkan dan menyiksa manusia perahu.  Di dalam negeri pun sami mawon, anda dicerca di parlemen dan rakyat sendiri.  Ada peribahasa Pak Abbott, Air beriak tanda tak dalam, kayak sampeyan itu yang selalu umbar pernyataan petintang petinting.  Air tenang menghanyutkan, itulah gaya kami untuk tak umbar kalimat kumat.  Bukankah laut selatan itu dalam Bott, mungkin saja di kedalaman itu si Kilo siluman sudah bermain mata dengan ratu pantai selatan.  Bukankah air tenang itu menghanyutkan”. (AnalisisAlutsista)

Kepala Staf Umum TNI Buka Latihan Penanggulangan Teror TNI

KEPALA Staf Umum (Kasum) TNI, Marsekal Madya TNI Boy Syahril Qamar, S.E. secara resmi membuka Latihan Satuan Penanggulangan Teror (Latsatgultor) TNI tahun 2014, dengan sandi "Waspada Nusa V" di Batalyon Komando 461 Paskhas Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (24/1/2014).

Latihan tersebut untuk mengantisipasi dan merespon kemungkinan terjadinya kontijensi aksi teror yang mengancam kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama menghadapi pelaksanaan Pemilu 2014.

Latihan ini diselenggarakan tidak sekedar memenuhi kalender program dan kegiatan yang telah ditetapkan, namun lebih dari itu bahwa latihan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Satuan Gultor TNI, dihadapkan kepada kecenderungan kondisi faktual perkembangan aksi dan modus operandi terorisme saat ini dan di masa yang akan datang.

Disamping itu, penyelenggaraan latihan ini, untuk meningkatkan kemampuan unsur pimpinan dan staf Satuan Penanggulangan Teror TNI dalam merumuskan Rencana Operasi serta tercapainya kesiapsiagaan operasional, baik dalam sistem penangkalan dan penindakan yang handal dalam rangka penanggulangan aksi terorisme.

Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang dibacakan Kasum TNI, antara lain mengatakan bahwa ancaman terorisme bukanlah hal baru. Namun terorisme tetap menjadi hal yang aktual dan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tingginya pergerakan manusia antar negara.

"Latihan ini tidak saja mengembangkan kemampuan taktis dan teknis penanggulangan terorisme namun latihan ini perlu dikembangkan kearah manajemen pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif termasuk manajemen analisa informasi karena perkembangan tersebut akan menentukan skenario latihan," kata Panglima TNI melalui siaran pers Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bernardus Robert.

Menurut Panglima TNI, pola aksi terorisme bisa dicermati, telah terjadi perubahan pola aksi terorisme dari pola tradisional ke pola baru dan modern. Hal tersebut ditandai dengan aksi terorisme secara mandiri, struktur organisasi lokal dan linier terpisah, struktur yang tidak jelas, komando pengendalian yang flat (tidak bersifat atas bawah namun mendatar).

Sementara itu, Dankorpaskhas TNI AU Marsda TNI M. Harpin Ondeh, selaku Direktur Latihan menyampaikan bahwa latihan dibagi dalam dua tahap yaitu Latihan Posko yang dilaksanakan mulai tanggal 24-25 Januari 2014 di Batalyon Komando 461 Paskhas Jakarta,. Sedangkan Latihan Lapangan dilaksanakan dari tanggal 27-29 Januari 2014.

Peserta latihan yang terlibat sebanyak 507 orang terdiri dari 35 orang penyelenggara, 55 personel Satuan-81 Kopassus-TNI AD, 37 personel Denjaka (Detasemen Jala Mangkara) TNI AL, 38 personel Satuan Barvo (Satbravo) 90-TNI AU, 5 personel Bais TNI dan 337 orang unsur pendukung. (Jurnas)

TNI gelar operasi penegakan ketertiban 2014

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Tahun 2014 sebagai upaya menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Prajurit TNI Kodam Iskandar Muda meneriakan yel-yel saat saat parade memperingati HUT ke-68 TNI di Banda Aceh. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

"Kegiatan yang dilakukan setiap tahun ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan prajurit. Tanpa ada penegakan hukum, kita tidak bisa mengharapkan disiplin prajurit meningkat," kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko saat menjadi Inspektur Upacara Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Tahun 2014 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu.

Operasi ini dilaksanakan dalam bentuk mandiri maupun gabungan di wilayah hukum masing-masing dengan melibatkan Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau) dan dibantu satuan provost Polri.

Operasi Gaktib dan Yustisi TNI 2014 melibatkan 1.423 personel, terdiri dari Mabes TNI 61 personel, TNI AD 271 personel, TNI AL 266 personel, TNI AU 266 personel dan Polri 188 personel serta pendukung sebanyak 371 orang.

Sasaran operasi itu adalah meningkatkan disiplin dan tata tertib serta kepatuhan hukum prajurit TNI, baik perorangan maupun kesatuan.

Sementara itu, hasil pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi TNI TA 2012-2013 menunjukkan jumlah pelanggaran disiplin murni sebanyak 259 kasus, pelanggaran disiplin tidak murni sebanyak 162 kasus, pelanggaran lalu lintas sebanyak 714 kasus, insiden/kecelakaan lalu lintas sebanyak 323 kasus.

Selain itu pada 2012-2013 tercatat sebanyak 1.180 kasus desersi terjadi, asusila 310 kasus, penganiayaan 233 kasus, narkoba 235 kasus dan penyalahgunaan senpi sebanyak 17 kasus.

Sumber : Anatara

Video - Operasi Kopassus Dalam Penyelamatan Sandra Ekspedisi Lorenz Papua

Kisah penyanderaan dan pembebasan dua warga negara Belanda, masing-masing Martha Klein dan Mark van der Wal, di Mapenduma, Papua, yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1996, dijadikan film dokumenter berjudul "Gegijzeld in Indonesie" yang diproduksi oleh TV Nasional Belanda.

Koordinator Media Center Prabowo Subianto, Budi Purnomo Karjodihardjo, menjelaskan bahwa memang saat itu, ada dua warga Belanda yaitu Martha dan Mark, yang tergabung dalam sebuah ekspedisi yang dinamakan "Ekspedisi Lorenz". Keduanya disekap bersama 11 orang lainnya oleh OPM pimpinan Kelly Kwalik yang menghendaki kemerdekaan Papua.

Sebagai pimpinan TNI dengan pangkat tertinggi di lapangan waktu itu, menurut Budi pula, maka Danjen Kopassus Prabowo Subianto bertanggung jawab penuh atas Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma.

"Walaupun dihadapkan dengan medan yang sangat sulit dan peta yang minim, Prabowo pada bulan Mei 1996, berhasil membuktikan ketangguhan Kopassus dalam menyelesaikan operasi sulit, dan menjaga martabat bangsa Indonesia," ungkap Budi, Sabtu (11/1).

Budi pun mengatakan, kisah perjuangan tersebut nyatanya mendapatkan apresiasi sangat besar dari TV Nasional Belanda, sehingga mereka membuat dan menyiarkan film dokumenternya. Dia pun menyebutkan, bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan film dokumenter pembebasan sandera itu, dapat menyaksikannya melalui situs YouTube. (BeritaSatu)

Indobatt Raih 5 Trofi dan Medali Emas Bergengsi Biathlon FCR

"Semangat juang dan kemampuan prajurit TNI saat mengikuti kejuaraan Biathlon Winter Military Sport yang kami selenggarakan pada 23 Desember 2013 lalu sangat mengagumkan," tutur Force Commander Reserve (FCR), Colonel Loic Mizon, Kamis pagi (9/1) saat menyerahkan Tropi Kejuaraan dan Medali kepada Tim Menembak Indobatt. 

Kelima atlet menembak Pistol Indobatt yang berhasil mengharumkan nama Indonesia yaitu Kapten Inf Yudhison R. Tarigan, Lettu Paskhas Mansyur M. Lettu Inf Bagus Prabowo, Praka Marinir Ngadimin dan Pratu Jufri Trianto. 

Mereka berhasil mempersembahkan satu Tropi dan Medali Emas untuk kategori menembak Pistol beregu serta satu Tropi dan Medali Emas untuk kategori menembak Pistol perorangan yang diraih oleh Praka Marinir Ngadimin.

Sedangkan kelima atlet menembak Senapan Indobatt yang juga berhasil mengibarkan bendera Merah Putih di Markas FCR UN Posn 9-1, yaitu Serda Agus Darwanto, Praka Ronal Mardian, Praka Joko Harsanto, Praka Alan Lawae, dan Pratu Sumadi.

Tim Menembak Senapan berhasil mempersembahkan satu Tropi dan Medali Emas untuk ketegori menembak Senapan beregu serta satu Tropi dan Medali Emas untuk kategori menembak senapan perorangan yang diraih oleh Serda Agus Darwanto.

Komandan Satgas Indobatt XXIII-H/UNIFIL Letkol Inf M. Asmi yang sedang berada di UNIFIL HQ Naqoura, menunjuk Kasi MIO (Military Information Officer) Mayor Marinir Jan Risa untuk mewakili Beliau saat penyerahan Tropi dan Medali mengucapkan rasa bangga atas jerih payah dan perjuangan yang telah ditunjukkan oleh para atlet menembak Indobatt sehingga berhasil mengangkat martabat Indonesia di dunia Internasional. (TNI)

TNI Akan Beri SBY Gelar Jenderal Besar

Panglima TNI Jenderal Moeldoko berniat memberikan gelar jenderal besar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Niat tersebut disampaikan Moeldoko dalam sambutan acara Rapat Pimpinan TNI-Polri tentang persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2014. (Baca: SBY Tolak Gelar Jenderal Besar dari TNI)

"Kami, TNI, tak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah jenderal besar," kata Moeldoko di akhir sambutannya, Kamis, 9 Januari 2014. "Saya kira sangat tepat kita berikan kepada Presiden."

Hingga saat ini, TNI baru menganugerahkan gelar atau penghargaan jenderal bintang lima kepada tiga orang, yaitu mantan Presiden Soeharto, Abdul Harris Nasution, dan Sudirman. Gelar ini diberikan dalam waktu yang berdekatan pada Oktober 1997.

Petinggi TNI-Polri saat itu memberikan langsung gelar tersebut pada Soeharto dan AH Nasution pada 1 Oktober di kediaman masing-masing. Para petinggi itu adalah Panglima TNI Jenderal Feisal Tanjung, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Wiranto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Arief Nurhayadi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Satria Tubagus dan Kepala Kepolisian Jenderal Dibyo Widodo.

Sedangkan gelar bagi Sudirman disampaikan kepada keluarganya di Yogyakarta oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Abdul Wahab Mokodongan pada 2 Oktober 1997.

Menurut Moeldoko, ada pertimbangan khusus sehingga SBY dianggap layak menerima penghargaan sebagai jenderal besar. "Semangat yang kuat dari SBY untuk membangun TNI yang handal," katanya.

SBY Tolak Gelar Jenderal Besar dari TNI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak pemberian pangkat jenderal besar dari Tentara Nasional Indonesia. Ia menilai semua yang dilakukannya sebagai kepala negara kepada TNI adalah tugas dan kewajiban yang dikerjakan secara tulus tanpa mengharapkan penghargaan.

"Terus terang beliau menolak, tapi mengapresiasi apa yang disampaikan Panglima TNI," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2014. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan TNI akan memberikan gelar itu saat bicara dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri tentang persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2014. 

Sudi sendiri menyatakan SBY memang telah melakukan banyak kebijakan untuk mengembangkan dan memodernkan TNI. Selama dua periode pemerintahan SBY, menurut dia, telah dilakukan peningkatan kekuatan pertahanan dan modernisasi peralatan utama sistem persenjataan.

Ia menyatakan SBY telah membaca perkembangan situasi keamanan yang akan semakin berat dalam tahun-tahun mendatang. Atas alasan ini, SBY diklaim memang mempersiapkan TNI agar bersama presiden berikutnya dapat menjaga keutuhan Indonesia.

"Presiden mengatakan tidak diperlukan penghargaan seperti itu. Cukup lama TNI kita tak terbangun dan tak termodernisasi alutsistanya, sudah usang. Sekaranglah waktunya, ketika ekonomi kita memungkinkan."

Moeldoko dalam sambutan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian memang mengungkapkan adanya rencana memberikan gelar jenderal bintang lima kepada SBY. Gelar jenderal besar sendiri hingga saat ini baru diberikan pada tiga orang, yaitu mantan Presiden Soeharto, A.H. Nasution, dan Sudirman.  (Tempo)

Panglima TNI : Prajurit TNI Kini Makin Sejahtera

PANGLIMA  TNI Jenderal (TNI) Moeldoko mengatakan bahwa TNI tahun ini akan memprioritaskan kesejahteraan prajurit dengan mengupayakan peningkatan remunerasi sebesar 20 persen.

Saat ini, remunerasi prajurit baru 37 persen. Dengan tambahan remunerasi 20 persen bisa cukup baik dan tidak memberatkan.

"Dengan kondisi kesejahteraan prajurit yang masih memprihatinkan perlu adanya remunerasi tambahan sebesar 20 persen," ujar Panglima TNI saat  membuka Rapim Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2014, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/1/2014) kemarin.

Untuk tahun ini, jelasnya, TNI menerima alokasi Rp 86 triliun. Sebagian anggaran tersebut diserap untuk anggaran rutin yang berkisar 52 persen. Sedangkan sisanya untuk anggaran pembangunan dialokasikan 48 persen.

Disamping itu, lanjutnya, TNI menargetkan capaian kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF) dapat mencapai 40-42 persen pada 2014.

Pada 2014 dibidang logistik diharap mencapai 40-42 persen. Sebelumnya pada 2013  MEF  telah lampaui target 28,7 persen.

"Pada tahun 2013 indikator TNI cukup terbilang baik dibidang keuangan," katanya.

Pada 2013, tambahnya, pencapaian yang diraih wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara di bidang operasi, panglima menyebutkan saat ini hampir di setiap daerah kondisinya terbilang baik dan kondusif. (POL)

Moeldoko: TNI Gak Boleh Pakai Jaket Parpol

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, prajurit TNI harus netral terhadap Partai Politik. Dia mengatakan, panglima TNI netral bukan hanya sekedar ucapan saja, akan tetapi juga diwujudkan dengan tindakan.

"Jadi itu diwujudkan dalam tindakan. Contohnya, Panglima TNI tidak boleh menggunakan jaket parpol, tapi kalau jaket mahasiswa UI boleh," ujarnuya sembari berseloroh dalam keterangan pers, kemarin.

Hadir dalam keterangan pers tersebut, Kapuspen TNI Laksaman Muda TNI Iskandar Sitompul, dan Kepala Staff berbagai angkatan. 

Lebih lanjut dia mengemukakan, tindakan netralitas TNI diantaranya tidak boleh sarana dan prasarana TNI digunakan Parpol. "Dan fasilitas militer untuk partai politik no way, "tegas mantan Kasad ini.

Moeldoko berpendapat, demokrasi akan stabil bila TNI netral tidak mendukung parpol."Kami yakin sepenuhnya demokrasi Indonesia bisa rusak, kalau TNI terlibat, sehingga nanti gak bisa mengawal proses politik dengan baik,"pungkasnya. (JN)

Moeldoko : Demokrasi Akan Cacat dan Rusak Bila TNI Bermain Politik

Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus memiliki semangat yang kuat untuk berperan dan berpartisipasi di dalam menjalankan stabilitas politik nasional.

Panglima TNI Jendral Moeldoko

Karena setelah reformasi berjalan, niat baik TNI yang muncul adalah bagaimana TNI memiliki konstribusi yang sangat positif di dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia.

"Demokrasi akan cacat dan rusak apabila TNI bermain-main di area politik, untuk itu kita semua para prajurit TNI mempunyai semangat yang kuat untuk tidak terlibat di dalam permainan itu," tegas Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, dalam keterangan persnya, bersama dengan Kepala Staf TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (8/1).

Sehingga, lanjut Moeldoko, TNI di dalam mengawal stabilitas nanti dijiwai dengan semangat yang murni, dari hati yang tulus dan yang muncul di balik itu.

"Kalau itu keinginan TNI,  yang sudah menjadi keinginanan dan tekat kami maka proses politik 2014 akan kita kawal sebaik-baiknya,"ujarnya. 

Dia mengataka, kedaulatan dan keutuhan TNI itu sebuah yang mutlak bagi prajurit dijaga. "Dan ukuran dan indikator TNI yang kuat apabila kedaulatan keutuhan NKRI bisa dijaga dengan baik. Ini yang mendasari Rapim TNI,"tutur Moeldoko.

Hadir dalam keterangan pers Kasad TNI Jenderal TNI Budiman, Kasau Laksamana Madya TNI Dr. Marsetyo, Kasal Marsekal TNI Ida Bagus Putu, dan Kapuspen TNI Laksaman Muda TNI Iskandar Sitompul. (JN)

Pembelian Alutsista TNI dikoordinasikan Dengan KPK, BPK dan BPKP

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, dalam pembelian alut sista akan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).    

"Kita minta petunjuk dan mengkonsultasikan kepada KPK, BPK, dan BPKP agar tidak terjadi penyimpangan, dan tidak ada lagi 'titipan' Panglima TNI,"kata Panglima dalam keterangan persnya, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (8/1). 

'Titipan' Panglima TNI, Moeldoko menilai, hal itu akan merusak sistem. "Dan kita ingin perbaikan kedepan,"tegas Panglima TNI. (JN)

KPK Awasi Dana Belanja Alutsista TNI

Mencegah terjadinya korupsi pada pengadaan dan belanja Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan pengarahan kepada Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI, Selasa 7 Januari 2013.

Ketua KPK Abraham Samad memastikan, bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik dugaan korupsi di tubuh TNI.

"Sekali lagi saya katakan bisa. Ada yang namanya koneksitas, dengan koneksitas bisa penggabungan antara peradilan sipil dan peradilan militer. Pak Sjafri juga paham soal itu," kata Abraham yang didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan.

Oleh karena itu, lanjut Abraham, dirinya mewakili KPK memberikan pencerahan kepada para perwira TNI supaya menghindari penyelewengan dalam menggunakan uang negara.

Menurutnya, korupsi tidak hanya karena tindakan individu, namun juga karena faktor sistem yang ada.

"Oleh karena itu kami mencoba memperbaiki sistemnya. Kedatangan saya hari ini sebenarnya ingin memperbaiki sistem," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan membahas hal itu lebih dalam. "Itu kan memungkinkan di dalam UU KPK Pasal 4, tapi nanti dibicarakan lebih jauh bagaimana formatnya, bagaimana mekanismenya," kata Abraham.

Seperti diketahui, anggaran negara untuk pengadaan Alutsista dalam rencana strategis (Renstra) jangka mengenah mencapai Rp 400 triliun. Sedangkan untuk belanja Alutsista tahun ini sebesar Rp 150 trilun. (VivaNews)

Panglima TNI: Prajurit Yang Masih Nakal Akan Habis Kariernya

Sejumlah anggota Yon Taifib-1 Marinir Angkatan Laut diamankan setelah terlibat keributan dengan preman di tempat prostitusi Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Anggota TNI yang ditangkap adalah Pratu GG, Sertu IPK, Prada RS dan Serda MN.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan bersikap tegas menghukum anggotanya. "Prajurit yang seperti itu, yang masih nakal akan habis itu kariernya, engga ada hidup kariernya, saya pastikan," tegas Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Moeldoko mengatakan, anggota TNI tersebut akan mendapatkan sanksi disiplin cukup berat karena diketahui telah berada di tempat hiburan. Sanksi akan diberikan pada 14 hari masa tahanan.

"Itu hukuman berat, dan sangat pengaruhi karier prajurit tersebut," ujarnya.

Panglima TNI menambahkan, jika terbukti telah terlibat dalam pertikaian yang menewaskan salah satu anggota polri, maka anggota itu akan dikenakan sanksi pidana, dan diadili di pengadilan militer. "Jelas kami kenal hukum disiplin dan pidana. Kalau nanti hasil investigasi ada pidana tentu pasti akan di pengadilan militer dan masuk penjara kalau terlibat langsung pidana," tandasnya.

Jenderal Moeldoko malu Marinir bertikai di Kalijodo

Panglima TNI Jenderal Moeldoko membenarkan anak buahnya dari pasukan elite Marinir TNI AL terlibat pertikaian dengan preman di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (5/1) kemarin. Akibat pertikaian itu, polisi yang berdinas di Polresta Tangerang, Briptu Deni Alfian Hadi, tewas tertusuk.

"Sedang ditangani oleh aparat POM kita. Memang ada anggota TNI di situ, sedang kami investigasi," kata Moeldoko, di Mabes TNI, Senin (6/1).

Moeldoko tak menyangka anak buah berbuat demikian. "Saya sesalkan tindakan prajurit TNI yang seperti itu," tegasnya.

Moeldoko menambahkan, jika terbukti bersalah, prajurit TNI itu akan dikenakan sanksi pidana dan akan diadili di Pengadilan Militer nantinya.

"Jelas kami kenal hukum disiplin dan pidana. Kalau nanti hasil investigasi ada pidana tentu pasti akan di Pengadilan Militer dan masuk penjara kalau terlibat langsung pidana," paparnya.

Sebelumnya, keributan mulanya terjadi antara anggota Marinir TNI AL dengan preman Kalijodo. Pemicunya karena pekerja seks komersil (PSK). Saat keributan terjadi, seorang anggota polisi yang coba melerai tewas ditusuk.

 (Merdeka)

Jika Terjadi Perang, Alutsista Berat TNI Haya Bertahan 3 Hari..?

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan jika suatu saat Indonesia perang dengan negara lain, hanya akan bertahan paling lama 3 hari, kenapa?

Susilo mengatakan, Indonesia akan kalah perang dengan negara lain hanya dalam waktu 3 hari, lantaran Indonesia tidak memiliki ketahanan energi yang cukup baik. Lain jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki ketahanan energi yang baik.

"Zero strategic kita. Kita nggak punya ketahanan energi, kalau Indonesia ini diblokir sana sini, kapal perang kita punya, pesawat tempur kita punya tapi mau diisi bahan bakarnya pakai apa? Pakai air?" tegas Susilo di acara Penyerahan Surat Penugasan Kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2014, di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/12/2013).

"Kalau suatu saat kita perang, dalam 3 hari kita bisa meninggal," imbuhnya.

Susilo mengungkapkan Indonesia tidak punya cadangan BBM yang disimpan secara khusus jika terjadi hal darurat seperti bencana alam atau terjadi perang.

"Cadangan BBM kita nol! Bandingkan dengan Malaysia yang punya 30 hari, Jepang dan Korea 50 hari, Singapura 50 hari," tegas dia.

Susilo menambahkan yang dimiliki Indonesia saat ini adalah cadangan operasional yang digunakan setiap hari, yang disediakan badan usaha yang menyalurkan BBM subsidi, tersebar di SPBU-SPBU dan Depo BBM.

"Cadangan operasional itu pun hanya 17 hari, bandingkan dengan Malaysia yang punya 25 hari, Singapura 50 hari, Korea 50 hari," tandasnya. (Detik)

Malam Tahun Baru, Yogyakarta Dijaga Ratusan Intel

Kodim 0734 Yogyakarta menyiapkan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) prajurit atau sekitar 100 personil untuk mengamankan perayaan malam tahun baru. Ratusan prajurit tersebut akan dilengkapi dengan senjata organik guna menunjang jalannya pengamanan.

Komandan Kodim (Dandim) 0734 Yogyakarta, Letkol (Arh) Ananta Wira mengungkapkan, ada dua strategi jajarannya dalam melakukan pengamanan malam tahun baru. Pertama memperbantukan 1 SSK prajurit untuk melekat kepada institusi Polri dan strategi berikutnya yakni dengan menempatkan ratusan prajurit tersebut di Makodim.

“Ini bersifat eksidentil, namun yang pasti telah ada BKO (bawah kendali operasi) prajurit Kodim untuk diperbantukan kepada Polresta Yogakarta,” tegas Ananta Wira di Makodim Yogyakarta (28/12/2013) kemarin kepada wartawan.

Menurut Ananta Wira jumlah itu telah disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat potensi kerawanan yang mungkin terjadi di kota ini. Sebanyak 1 SSK itu juga belum termasuk prajurit intel berseragam preman yang akan ditugaskan di beberapa titik strategis seperti perempatan Tugu Yogyakarta, kawasan Malioboro hingga perempatan Kantor Pos Besar, maupun objek vital lain seperti Gedung Agung, Kepatihan dan kantor DPRD baik DIY maupun kota.

Menurut Ananta pihaknya tidak akan bertindak sendiri dalam memberikan perintah kepada prajurit. Komando akan dilakukan dengan berkoordiansi kepada jajaran Kepolisian, lantaran institusi tersebut yang memiliki kewanangan penuh dalam hal pengamanan malam tahun baru.  (POL)

Jelang Pemilu 2014 TNI Siapkan Pasukan Anti Huru-Hara

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan pasukan anti huru-hara untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

 
"Secara hardware kami sudah siapkan pasukan (anti) huru hara yang selama ini prajurit-prajurit TNI cukup lama tidak mengenalnya. Nah akan kita latih lagi, agar kalau dibutuhkan bantuan, kami siap," kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di Jakarta, Selasa.

Usai melepas Kontigen Garuda XX-K/MONUSCO ke Kongo di Markas Besar TNI Cilangkap, ia mengatakan bahwa personel pasukan penindakan huru-hara akan dilengkapi dengan peralatan pendukung standar untuk menjalankan tugas pengamanan.

Menurut dia, TNI juga sudah berkomunikasi dengan pemangku terkait lain seperti Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman soal prosedur pengamanan Pemilu 2014.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa prajurit TNI tidak ikut dalam politik praktis.

"Dalam setiap kesempatan saya sampaikan prajurit TNI absolutely harus netral. Prajurit dan komandan yang langgar perintah saya ini, akan hadapi risiko keras," katanya. (Antara)

Kasad Tegaskan TNI Tetap Netral Pada Pilpres 2014

Kepala Staf Angkat Darat Jenderal TNI Budiman,SIP menegaskan TNI AD akan bersikap netral pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada 2014.

"Kami sudah belajar dari dua kali Pemilu Presiden secara langsung dimana TNI bersikap netral, ternyata ini cara yang terbaik sehingga terus dilakukan," kata Kasad di Ambon, Kamis.

Menurutnya, kalau pun anggota TNI tidak ikut memilih tetapi keluarganya mempunyai hak memilih dan menyerahkan kepada keluarga masing-masing untuk menjadi pemilih yang cerdas.

"Keluarga TNI wajib menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin bangsanya," katanya.

Menyinggung sering terjadinya bentrokan antarwarga masyarakat di Maluku, menurut Kasad karena masyarakatnya yang heroik.

Masyarakat Maluku memiliki jiwa keberanian yang sangat luar biasa, tapi hendaknya keberanian itu harus bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif.

"Pangdam XVI Pattimura sudah mengambil langkah yang sangat bagus, mengarahkan generasi muda Maluku untuk menyalurkan keberanian mereka pada sepak bola sehingga tidak terjebak dalam minuman keras akibatnya keberanian yang dimiliki tidak terkontrol dengan baik," ungkap Kasad.

Ditanya bagaimana dengan aparat yang menjaga wilayah terdepan atau pulau terluar kekurangan fasilitas, menurut Kasad kalau fasilitas berupa senjata tidak kurang tetapi kalau senjata per orang memang tidak cukup.

Aparat TNI yang bertugas di wilayah terdepan yang di komandani Babinsa tidak menggunakan senjata api, tetapi menggunakan pendekatan berkomunikasi yang sepadan dengan tingkat kebutuhan masyarakat setempat.

"Kami sedang membangun sistem teritorial yang menggunakan "IT" (Teknologi Informasi), dan Babinsa akan menggunkannya secara maksimal untuk berkomunikasi, sehingga kalau berbicara dengan warga negara asing sudah mempunyai kemampuan yang baik" kata Kasad Budiman. (Antara)

Satgas Indobatt cegah kontak tembak Lebanon-Israel

Rencana pihak IDF (Israel Defence Force) untuk melakukan pemotongan pohon tumbang yang menimpa Technical Fence di daerah Blue Line perbatasan Lebanon-Israel tepatnya di TP (Temporary Post)-37, telah menimbulkan reaksi dari pihak Lebanon.

Informasi awal yang di dapat dari Sector East Tactical Operation Center (SECEAST TOC), tentara IDF akan melaksanakan pemotongan pohon tersebut pada hari Jumat, 20 Desember 2013 sekira pukul 08.00 waktu setempat. Rencana dari Israel Defence Force tersebut langsung memancing reaksi dari berbagai pihak.
 

Terkait dengan informasi tersebut, Prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Indonesian Battalion (Indobatt) Kontingen Garuda XXIII-H/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) di bawah pimpinan Letkol Inf M Asmi selaku Komandan Satgas segera memerintahkan anggotanya untuk menuju Temporary Post-37 dan berjaga di sepanjang jalan Blue Line perbatasan Lebanon dan Israel.

Sementara itu, beberapa personel dari OGL (Observers Group in Lebanon), Lebanese Armed Force (LAF), wartawan lokal, Spain Battalion, Local Police dan masyarakat setempat secara berturut-turut mendatangi lokasi kejadian tersebut.

Komandan Satgas Indobatt Letkol Inf M Asmi, Pasi MIO (Military Information Officer) Lettu Inf Cahyo, Pasiops FP (Force Protection) Lettu Mar Erwan Putra, Komandan Kompi “A” Lettu Inf Ading yang saat itu sudah berada di lapangan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2010 lalu tidak terulang kembali.

Kondisi di sepanjang Blue Line yang sehari-hari biasanya lengang berubah menjadi ramai dan menegangkan, karena dari kedua pihak baik Lebanese Armed Force maupun Israel Defence Force masing-masing bersenjata lengkap.

Prajurit TNI segera menempatkan diri berada di tengah-tengah antara tentara LAF dan IDF dibawah pimpinan Lettu Mar Indra Batubara dan Lettu Inf Maulana. Beberapa personel TNI berdiri menghadap ke arah tentara LAF dan sebagian yang lain menghadap ke arah IDF sambil mengibar-ngibarkan Bendera UN (United Nation) sebagai pertanda bagi kedua pihak bahwa pasukan UNIFIL (United Nation Interim Force in Lebanon) telah hadir di antara mereka.

Komandan Satgas Indobatt Konga XXIII-H/UNIFIL Letkol Inf M Asmi memerintahkan kepada para prajuritnya agar senantiasa awas  dan waspada selama menengahi antara tentara LAF dengan IDF.

“Pastikan bahwa prosedur yang telah ditetapkan UN dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan mari kita senantiasa berdoa agar saat pemotongan pohon oleh pihak Israel Defence Force tidak terjadi hal-hal yang mengarah ke kontak senjata,” katanya.

Dikarenakan satu dan lain hal, ternyata Israel Defence Force memutuskan untuk menunda proses pemotongan pohon tumbang tersebut menjadi Jumat siang, dan sekitar pukul 14.50 waktu setempat tentara Israel baru memulai proses pemotongan pohon tersebut.

Terlihat satu orang IDF melaksanakan pemotongan pohon, dua orang personel berjaga dengan senjata mengarah ke keramaian di Blue Line dan dua personel bersiaga di bagian belakang. Di sisi lain, tentara LAF yang berada di sepanjang Blue Line pun bersiap dengan menyandang senjata M-16 nya.

Melihat hal ini, para prajurit TNI berupaya keras untuk tidak terjadi letusan senjata dari kedua belah pihak dengan memperingatkan tentara LAF dan IDF berulang kali serta tetap mengibar-ngibarkan bendera UN (United Nation).

Usai melaksanakan pemotongan pohon, tentara IDF langsung memperbaiki Technical Fence yang rusak akibat tertimpa pohon tadi. Keseluruhan proses, mulai dari pemotongan pohon sampai dengan perbaikan pagar akhirnya selesai sekira pukul 17.10 waktu setempat.

Selanjutnya, tentara IDF langsung mengemas kembali alat peralatan yang digunakan dan memasukannya ke dalam mobil kemudian pergi meninggalkan lokasi sekira pukul 17.35 waktu setempat, demikian pula dengan tentara LAF kembali menuju markasnya di wilayah Marjayoun, Lebanon Selatan. (Sindo)