Indonesia – Australia, Hard to Handle

DARWIN. Pemerintah RI merealisasikan niat untuk memperketat wilayah perairan yang berbatasan dengan Australia. TNI Angkatan Laut mulai mengerahkan beberapa kapal perang termasuk kapal rudal dan torpedo ke wilayah perbatasan.

KRI Yos Sudarso -353

Harian Guardian, 24 Januari 2014 melansir informasi itu dari Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Untung Suropati. Untung membenarkan ada beberapa kapal perang yang dipindahkan ke dekat perbatasan perairan yang dekat dengan Australia. Selain kapal peluncur rudal dan torpedo, ujar Untung, ternyata TNI AL turut mengerahkan kapal perang corvette dan pesawat perbatasan air.

“Semua kapal itu telah bergerak menuju ke perbatasan dan berpatroli di sana,” kata dia tanpa menyebut jumlah kapal yang telah dikerahkan.

Selain mengerahkan kapal dari TNI AL untuk menjaga perbatasan, TNI Angkatan Udara (AU) juga mengerahkan beberapa pesawat. Menurut Juru Bicara TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, apabila ada pelanggaran perbatasan, pangkalan udara di Makassar siap membantu mengamankan.

Seperti diketahui, Pangkalan Udara Sultan Hassanudin di Makassar, adalah pangkalan bagi 16 pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia. Dengan menggunakan pesawat itu, hanya butuh waktu satu jam mencapai Australia.

Langkah untuk menjaga perbatasan ini mulai membuat Parlemen Australia khawatir. Namun, langkah itu tidak mengejutkan bagi mereka.

Menurut anggota parlemen dari Partai Buruh, Chris Bowen, kebijakan yang ditempuh RI merupakan hasil yang dituai dari kebijakan Perdana Menteri Tony Abbott, Menteri Imigrasi, Scott Morrison dan Menteri Luar Negeri, Julie Bishop, yang bersikap kepala batu.

“Sebelumnya, sudah ada beberapa peringatan bahwa hal ini timbul karena kebijakan ngotot mereka. Kini, kami mulai terlihat jelas dampaknya,” ungkap Bowen dan dilansir kantor berita ABC News.

Sementara itu, Pemimpin Partai Hijau, Christine Milne, memperingatkan Abbott untuk mundur dari kebijakan pencari suakanya. Milne mengingatkan kembali pernyataan Pemerintah RI yang secara tegas menolak kebijakan sepihak dari Negeri Kanguru.

“Situasinya akan berdampak lebih buruk. Kini, waktunya bagi Tony Abbott mundur dan mengakui bahwa kami sedang dalam situasi yang serius dengan Indonesia,” kata Milne.

Sebelumnya, pada Jumat, 17 Januari 2014, Australia telah meminta maaf kepada Pemerintah RI lantaran telah melanggar wilayah perbatasan air secara tidak sengaja, saat mendorong balik perahu pencari suaka ke perairan Indonesia.

Setelah kejadian itu, Abbott mengatakan akan tetap menjalankan operasi perbatasan.

Dia pun meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan publik untuk memahami bahwa menghentikan manusia pencari suaka terkait masalah kedaulatan.

“Ini merupakan isu yang serius bagi suatu negara. Kami akan tetap melanjutkan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Abbott di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF), Davos, Swiss.

Retorika “Perang” Australia pada Indonesia Dikecam
Penggunaan istilah retorika berupa kata-kata seperti “perang” yang disampaikan Pemerintah Australia kepada Indonesia dalam hal mengamankan wilayah perbatasan menuai kecaman.

Paul Dibb, penulis utama buku putih pertahanan Australia menyayangkan cara penggunaan kata-kata diplomasi yang disampaikan pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott itu.

“Ini disayangkan bahwa pemerintah kita menggunakan kata-kata seperti ‘perang’ dan orang Indonesia juga berbicara tentang jet mereka yang mencapai wilayah Australia,” kata Dibb.

”Saya tidak berpikir pernyataan ini sangat membantu. Sudah waktunya bagi kedua belah pihak untuk menggunakan bahasa yang lebih terukur dan diplomatik,” lanjut Dibb, seperti dikutip The Australian, Sabtu (25/1/2014).

Peter Jennings, mantan pejabat senior di Pertahanan Australia, yang sekarang aktif di Australia Strategic Policy Institute, mendesak kedua pemerintah untuk memperbaiki hubungan pertahanan, sebelum mengalami kerusakan yang lebih lanjut. ”Ini tragis,” kata Jennings, menggambarkan situasi hubungan antara Indonesia dan Australia.

Polemik baru ketegangan Australia dan Indonesia sejatinya dipicu tindakan kapal-kapal Angkatan Laut Australia yang melanggar wilayah perairan Indonesia ketika mengusir perahu para pencari suaka. Australia mengklaim tindakan itu tidak sengaja, meski media Australia pernah menyebut pelanggaran itu terjadi tujuh kali dalam sebulan.

Pelanggaran itu membuat Pemerintah Indonesia gusar. Menkopolkam, Djoko Suyanto, pernah mengatakan, Tony Abbott harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan Indonesia yang telah dilanggar.

Komentar Menteri Djoko itu dibalas Abbott ketika berada di Forum Ekonomi Dunia di Swiss, di mana Abbott terang-terangan mengatakan, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengerti soal kedaulatan Australia, di mana pasukan Australia berusaha keras mengusir perahu para pencari suaka yang melanggar kedaulatan mereka. 


Sumber : JKGR

Perbatasan Kalimantan AKan Dijaga Tank Tempur Leopard dan Marder

Sebagian tank tempur utama Leopard dan tank tempur medium Marder dari Jerman dijadwalkan tiba di Indonesia pada Oktober 2014, sementara sisanya dijadwalkan tiba secara bertahap pada tahun depan. Sebagian tank tersebut akan ditempatkan di dua divisi Kostrad dan di perbatasan Kalimantan.

“Akan ditempatkan di Kostrad, divisi 1 dan 2. Ada pemikiran memang sebagian akan ditempatkan di perbatasan Kalimantan,” kata Purnomo Yusgiantoro, Senin (27/1/2014).

Hal itu dikatakan Menhan Purnomo Yusgiantiro, saat meninjau kesiapan garasi tank Leopard dan Marder di Batalyon Kavaleri (Yonkav) 8/Tank, Beji, Pasuruan. Turut serta dalam kunjungan tersebut Panglima TNI Jendral Moeldoko, Pangdam V/Barwijaya Mayjed TNI R Ediwan Prabowo, Panglima Divisi 2 Kostrad Mayjed TNI Agus Kriswanto, Komandan Yonkav 8/Tank Letkol Otto Sollu, serta sejumlah pejabat Mabes TNI.

Purnomo menjelaskan, awalnya TNI sebenarnya hanya membeli 40 tank dari Jerman. Namun karena perubahan kebijakan di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya yang lebih mementingkan pembangunan kekuatan tempur udara, maka TNI mendapatkan sebanyak 105 Leopard dan 50 tank Marder.

“Mereka perkecil angkatan darat yang kemudian itu kita tangkap kemudian kita bisa dapat lebih banyak. Kita untung, dengan buget yang ada kita bisa dapat Leopard 105 dan Marder 50,” jelas Purnomo.

Panglima TNI Jendral Moeldoko dalam kesempatan itu mengatakan, Yonkav 8/Tank Beji yang masuk dalam Divisi 2 Kostrad sudah siap ditempati tank Leopard dan Marder. Garasi berkapasitas sekitar 40 tank sudah disiapkan jauh-jauh hari.

“Kami ke sini untuk meninjau kesiapan dan tadi sudah dipaparkan semua. Yonkav 8 sudah siap,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, beberapa prajurit yang disiapkan sebagai kru Leopard dan Marder sudah dikirim ke Singapura untuk sharing sehingga bisa berdiskusi dengan calon kru lainnya.

“Kita juga pasti akan kirim ke Jerman untuk mempelajari. Setidaknya separuh dari kru akan kita kirimkan,” jelas Moedoko.

Moeldoko mengatakan pengembangan alutsista TNI harus terus dilakukan agar tidak kalah dengan negara tetangga. “Kalau di lingkungan kita (negara tetangga) belanjanya lebih tinggi ya nanti kita keok terus, kita juga harus di atas mereka. Ini (Leopard dan Marder) termasuk senjata paling canggih,” tandasnya. (Detik)

TNI dan Polri Masih Buru Separatis Papua Merdeka

Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan pihaknya bersama jajaran TNI masih memburu separatis yang berambisi menginginkan Papua merdeka.

Sebab aksi-aksi yang dilakukan separatis Papua Merdeka dinilai membuat ketidaknyamanan masyarakat di 'Bumi Cendrawasih' itu serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami terus melakukan penegakan hukum terhadap mereka," ujarnya, Senin (27/1/2014).

Salah satu aksi yang dilakukan para separatis yakni adanya baku tembak antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan anggota TNI dan Polri yang terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Minggu (26/1/2014).

Aksi baku tembak mengakibatkan seorang anggota TNI tewas. Dan seorang anggota separatis Papua Merdeka pun berhasil diamankan. "Dari tangan OPM, petugas menyita sepucuk senjata api dan masih dalam pemeriksaan anggota," tandasnya.

Tak hanya itu, kejadian sama juga pernah terjadi di Kampung Yambi Mulia, Papua, dan mengakibatkan dua orang tewas yakni seorang anggota TNI dan seorang lagi anggota OPM.

Dengan kondisi seperti itu, tentunya menjadikan masyarakat Papua tidak nyaman dan tidak berani untuk keluar rumah secara bebas. Karena itu jajaran TNI dan Polri masih terus memburu keberadaan separatis yang menginginkan Papua merdeka dan keluar dari NKRI. 

Sumber : Inilah

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Segera Diputuskan Presiden

Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah menyusun struktur baru untuk membangun pertahanan Indonesia lebih kuat. Struktur baru itu dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang akan diduduki jenderal bintang tiga. Struktur baru ini tinggal menunggu keputusan presiden (Keppres).

Rencana ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (9/1/2014) malam. Hadir juga dalam acara ini Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, para dirjen, dan para pejabat Kemhan.

Menurut Purnomo, struktur baru ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi operasi TNI dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Rencana struktur baru ini sudah didiskusikan sejak lama. Saat ini sudah difinalisasi, namun belum ditentukan berapa jumlah Kogabwilhan yang akan dibentuk.

"Ada beberapa alternatif, bisa empat, tiga, atau dua Kogab. Kalau empat Kogab, maka akan ada Timur, Tengah, Barat, dan Pulau Jawa. Tapi keputusan ada di tangan Presiden. Dalam waktu dekat akan diputuskan oleh Presiden," kata Purnomo. Dibentuknya Kogabwilhan ini sangat penting dalam pelaksanaan operasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Pembentukan struktur baru ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.

Penambahan struktur baru ini, kata Purnomo, tidak akan menambah jumlah anggota TNI. Kebijakan Kemhan untuk tahun 2014 terkait sumber daya manusia (SDM) adalah tidak ada pertumbuhan (zero growth). "Kebijakan SDM zero growth. Kami hanya mengganti personel-personel yang pensiun. Kalau tahun ini pensiun ada 13.000 personel, ya kami akan rekrut 13.000 orang," kata Purnomo. Jumlah anggota TNI ini saat ini sudah cukup besar, sekitar Rp 500 ribu.

Purnomo membantah bahwa pembentukan Kogabwilhan ini terkait 'inflasi' jenderal di tubuh TNI. Menurut dia, bila dibandingkan dengan Polri, jumlah bintang tiga di TNI masih lebih sedikit. Yang jelas, pembentukan Kogabwilhan ini memang sesuai dengan kebutuhan operasi. Purnomo juga menegaskan tugas Kogabwilhan tidak akan tumpang tindih dengan komando-komando utama di TNI AD, TNI AL dan di TNI AU. (Detik)

Video - Operasi Kopassus Dalam Penyelamatan Sandra Ekspedisi Lorenz Papua

Kisah penyanderaan dan pembebasan dua warga negara Belanda, masing-masing Martha Klein dan Mark van der Wal, di Mapenduma, Papua, yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1996, dijadikan film dokumenter berjudul "Gegijzeld in Indonesie" yang diproduksi oleh TV Nasional Belanda.

Koordinator Media Center Prabowo Subianto, Budi Purnomo Karjodihardjo, menjelaskan bahwa memang saat itu, ada dua warga Belanda yaitu Martha dan Mark, yang tergabung dalam sebuah ekspedisi yang dinamakan "Ekspedisi Lorenz". Keduanya disekap bersama 11 orang lainnya oleh OPM pimpinan Kelly Kwalik yang menghendaki kemerdekaan Papua.

Sebagai pimpinan TNI dengan pangkat tertinggi di lapangan waktu itu, menurut Budi pula, maka Danjen Kopassus Prabowo Subianto bertanggung jawab penuh atas Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma.

"Walaupun dihadapkan dengan medan yang sangat sulit dan peta yang minim, Prabowo pada bulan Mei 1996, berhasil membuktikan ketangguhan Kopassus dalam menyelesaikan operasi sulit, dan menjaga martabat bangsa Indonesia," ungkap Budi, Sabtu (11/1).

Budi pun mengatakan, kisah perjuangan tersebut nyatanya mendapatkan apresiasi sangat besar dari TV Nasional Belanda, sehingga mereka membuat dan menyiarkan film dokumenternya. Dia pun menyebutkan, bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan film dokumenter pembebasan sandera itu, dapat menyaksikannya melalui situs YouTube. (BeritaSatu)

Kontak Senjata TNI vs GPK di Timika, 1 Tewas

Kontak senjata antara Tim Satgas TNI dari Yonif 754 dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di wilayah Timika, Papua, terjadi Rabu (9/1) kemarin siang. Seorang anggota GPK tewas dan senjata apinya diamankan oleh TNI.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Chistian Zebua ketika dihubungi detikcom membenarkan adanya kejadian tersebut. Baku tembak terjadi antara Tim Yonif 754 dan Satgas Bantuan dengan kelompok yang menjadi pelaku penembakan di areal Freeport Indonesia selama ini.

Aksi baku tembak itu terjadi saat Tim Yonif 754 yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Freeport melaksanakan patroli di Tanggul Timur, Mimika, yang merupakan markas dari GPK tersebut.

Dalam aksi baku tembak itu satu dari anggota GPK berhasil dilumpuhkan hingga tewas dan 1 pucuk Senjata M-16 berhasil disita. (Detik)

Praktisi Hukum Internasional Sayangkan Pernyataan Panglima TNI Soal Australia

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang membolehkan Angkatan Laut Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia.

"Ada tiga alasan mengapa pernyataan tersebut disayangkan," kata Hikhahanto dalam siaran persnya yang diterima Antara, Rabu malam.

Hikmahanto menyatakan, hal tersebut untuk menanggapi pemberitaan pada Rabu (8/01) di harian nasional berbahasa Inggris yang memberitakan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko membolehkan AL Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia patut disayangkan. Bahkan Panglima TNI menyatakan Indonesia tidak perlu tersinggung (offended) karena ia telah mengizinkan.

Hikmahanto mengatakan, tiga alasan itu pertama seharusnya Panglima TNI konsisten dengan kebijakan yang diambil oleh Menko Polhukham yang menentang kebijakan PM Tony Abbott untuk menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia (boat turnback policy).

"Menkopolhuham telah mendapat pendelegasian dari Presiden sebagai otoritas di Indonesia untuk menangani masalah perbatasan dengan Australia," jelasnya.

Kedua lanjut Hikmahanto, Panglima TNI sebaiknya waspada atas upaya adu domba yang sedang dilakukan oleh pemerintah Australia. Pemerintah Australia melalui berbagai cabang pemerintahnya sedang berupaya agar Indonesia mau menerima kembali para pencari suaka dalam perjalanan mereka ke Australia.

Kebijakan ini merupakan janji kampanye PM Tony Abbott ketika pemilu. Bahkan untuk mempertahankan kursi PM-nya maka pemerintah Australia tidak segan-segan memperdaya berbagai unit dalam pemerintahan Indonesia.

"Di sini penting Panglima TNI agar dalam satu garis komando dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan tidak boleh melakukan kompromi sendiri," ujarnya.

Sedangkan ketiga kata Hikmahanto masalah pencari suaka sebenarnya tidak dapat dilihat dari sisi kemanusian belaka. Ini karena para pencari suaka sengaja mencelakakan keselamatan mereka saat menyeberangi laut dalam perjalanan mereka ke Australia.

Mereka selanjutnya, kata Hikmahanto, akan mengontak otoritas Australia agar mendapat bantuan. Harapan mereka adalah mereka akan dievakuasi dan didaratkan di Australia.

Menghadapi modus inilah kemudian PM Tony Abbott mempunyai kebijakan menghalau kapal pencari suaka.

Hikmahanto menjelaskan, Abbott membentuk "Sovereign Border Operation" yang dikomandoi oleh Jenderal berbintang tiga.

Dalam konteks demikian Panglima TNI tidak seharusnya membolehkan AL Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia. Ini agar kedaulatan Indonesia tegak dan tidak dilecehkan oleh Pemerintah Australia. (Antara)

Pesawat Susi Air Ditembaki di Puncak Jaya

Pesawat milik maskapai Susi Air jenis Pilatus dengan nomor lambung PK VVV ditembaki saat hendak mendarat di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua, Selasa 7 Desember sekitar pukul 12.00 WIT. Insiden ini terjadi beberapa jam setelah penembakan terhadap warga sipil di Wuyuneri.

Informasi yang dihimpun, pesawat Susi Air ditembaki saat hendak mendarat di landasan Bandara Mulia, tepat di Pintu Angin di atas Distrik Kulirik lokasi tempat terjadinya penyerangan terhadap Pos Polisi. Namun, rentetan tembakan itu tidak mengenai pesawat.

Juru Bicara Polda Papua, Kombes Pujo Sulistyo, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penembakan terhadap pesawat Susi Air. "Pesawat Susi Air ditembaki saat hendak mendarat di Bandara Mulia Puncak Jaya, tapi tidak ada tembakan yang mengenai pesawat," ucapnya.

Pesawat yang mengangkut berbagai bahan pokok itu terbang dari Nabire. Namun, karena ditembaki, pilot membawa kembali pesawat itu ke daerah awal. "Karena merasa bahaya, pesawat tidak mendarat dan kembali terbang ke Nabire," imbuhnya.

Pasca-penembakan, kata dia, pengamanan Bandara Mulia diperketat. Polisi dan TNI disiagakan di beberapa titik bandara.

Pelaku penembakan masih diselidiki. "Apakah ada keterkaitan dengan penyerangan Pos Polisi sebelumnya," ucapnya.

Sementara itu, pemilik Susi Air, Susi Puji Astuti, saat dikonfirmasi mengatakan, memang saat pesawat akan landing, ada tembak-tembakan di gunung. "Saya lagi di Austria. Dari laporan yang saya dapat, tembak-tembakan di gunung bukan di bandara, sehingga pesawat kami tidak apa-apa," ujar Susi melalui telepon selulernya.  (VivaNews)

Berulah Lagi, Kapal Perang Australia Masuki Perairan Indonesia Tanpa Izin

Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana tiga kapal perang milik marinir angkatan laut Australia memasuki wilayah perairan Rote saat menggiring para imigran yang memasuki wilayah Australia.

Kapal perang Australia tersebut dengan bebas melintasi di perairan Rote tanpa pengawasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkatan Laut (AL).

Hal itu diketahui setelah aparat kepolisian Resort Rote Nao kembali mengamankan 45 imigran gelap yang terdampar di Dusun kakaek Desa Lenupetu Kecamatan Pantai Baru, Senin (6/1).

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan dari juru bicara para imigran, Yusuf Ibrahim (28), di Mapolres Rote Ndao, diketahui bahwa mereka digiring oleh marinir AL Australia menggunakan tiga buah kapal perang dan enam speed boat hingga memasuki wilayah perairan Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tidak hanya itu, para imigran tersebut bahkan menunjukkan alat bukti berupa GPS di mana dalam alat tersebut menunjukkan bahwa kapal Perang milik marinir Australia telah memasuki wilayah perairan Rote sekitar tujuh mil dari daratan Pulau Rote.

Yusuf Ibrahim juga mengisahkan mereka sempat bertahan di perbatasan Australia–RI selama 1,5 hari. Selama berada di sana, mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh para marinir dengan tidak diberi makan dan hanya diberi minum.

Bahkan beberapa rekannya disiksa dengan cara dibawa ke dalam ruang mesin dan dipaksa memegang knalpot mesin kapal.

Akibatnya, keempat rekannya mengalami luka bakar pada bagian telapak tangan dan satu rekan lainnya di tendang hingga mengalami luka lebam dibagian paha dan lengan kiri.

“Empat rekan kami disiksa oleh tentara Australia dengan cara dimasukkan ke dalam ruangan mesin dan dipaksa memegang knalpot mesin sehingga mengakibatkan luka bakar di bagian telapak tangan, sedangkan satu orang lainya ditendang dan mengakibatkan luka lebam di bagian paha dan lengan bagian kiri, ungkap Yusuf.

Sementara itu, Kapolres Rote Ndao AKBP Hidayat, saat dikonfirmasi wartawan, mengatakan para imigran tersebut berangkat dari Pulau Kendari pada tanggal 21 Desember 2013 dan tiba di Australia pada tanggal 1 Januari 2014.

Setelah memasuki wilayah Australia, para imigran dihadang dan digiring keluar menggunakan kapal perang.

Aparat kepolisian yang mengetahui adanya penemuan imigran tersebut langsung bergerak ke lokasi dan langsung mengamankan para imigran tersebut ke Mapolres Rote Ndao.

Menurut rencana, para imigran tersebut akan di berangkatkan ke imigrasi kelas II Kupang, Selasa (7/1), menggunakan jasa penyeberangan Express Bahari.

Untuk diketahui, ke-45 imigran yang berhasil diamankan di antaranya laki-laki 36 orang, perempuan sembilan orang. Warga negara (WN) Nigeria dua orang, WN Sudan sembilan orang, WN Somalia 28 orang, WN Mesir tiga orang, WN Yaman satu orang, WN Gana satu orang, WN Libanon satu orang.

Sementara itu juragan dan ABK berhasil meloloskan diri dan sementara dalam pengejaran oleh aparat Kepolisian Resort Rote Ndao.  (BeritaSatu)

Pemerintah dan Aparat Tak Berdaya Hadapi Sipil Bersenjata di Papua

Aksi penembakan yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Papua terus terjadi tanpa bisa dihentikan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun aparat keamanan.

Sepanjang 2013 ada 19 orang tewas, 9 di antaranya TNI dan satu polisi. Bahkan di awal 2014, tepatnya 4 Januari sore, KSB kembali menyerang pos polisi di Kulirik, Puncak Jaya, Papua.

"Dua Brimob yang ada di pos itu melarikan diri saat diserang, sehingga delapan pucuk senjata api milik Brimob dirampas KSB," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (6/1/2014).

IPW mencatat, dari 2009 hingga awal 2014, terus terjadi aksi kekerasan bersenjata di Papua. Tahun 2009 hingga 2010 ada 41 orang tewas, baik sipil maupun aparat keamanan. Tahun 2011 hingga 2012, korban sipil 26 orang dan aparat 14 orang.

"Jika dilihat datanya memang ada penurunan. Tapi yang memilukan adalah, negara tidak dapat membasmi kelompok sipil bersenjata di Papua yang menyebabkan korban tewas terus berjatuhan," ungkapnya.

Menurut Neta, terus berulangnya peristiwa penembakan di Papua ini mengindikasikan, adanya pembiaran terhadap aksi kekerasan di wilayah itu. Fakta ini tak sejalan dengan kebijakan
membangun Papua yang damai.

"Kecewa dengan sistem keamanan yang dibangun di Papua. Pemerintahan SBY tidak hanya gagal menjamin rasa aman warga Papua, tapi juga tidak pernah memberikan kepastian hukum, seperti menangkap pelaku penembakan misterius dalam empat tahun terakhir," ucap Neta.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahkan aksi penembakan yang menewaskan delapan anggota TNI di Pos TNI di Puncak Jaya pada 21 Februari 2013 tak kunjung terungkap dan tertangkap pelakunya hingga saat ini.

"Semua seakan terbiarkan. Padahal, peristiwa demi peristiwa penembakan itu sangat merendahkan martabat bangsa, seakan kehadiran aparat keamanan di Papua semakin tak berdaya," pungkasnya. (Sindo)

Main Battle Tank Leopard Sangat Dibutuhkan Untuk Menjaga Perbatasan di Kalimantan

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman mengatakan "main battle tank Leopard" sangat dibutuhkan untuk menjaga perbatasan di Kalimantan.

Pangdam Mulawarman di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu, mengatakan perbatasan di Kalimantan sangat rawan, terutama terkait keamanan karena Kalimantan memiliki banyak titik perbatasan dengan wilayah Malaysia dan Singapura.

"Di perbatasan masih sering terjadi pembalakan liar, pertambangan liar dan pencurian ikan. Orang luar seperti sudah ingin caplok sekitar perbatasan kita. Dengan adanya Leopard akan membuat moril lawan jatuh," katanya saat menerima kunjungan wartawan dari Jakarta, di Markas Komando Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru.

Menurut dia, keberadaan Leopard akan semakin memperkuat alutsista canggih yang ada di jajaran Kodam VI/Mulawarman. Saat ini, tank yang ada di Kodam merupakan tank ringan berjenis AMX dan Scorpion. "Paling tidak, satu kompi tank Leopard (delapan unit) dapat ditempatkan di Kalimantan," tuturnya.

Dalam waktu dekat ini Kodam Mulawarman akan menerima Multi Launcher Roket System (MLRS). Selain itu sudah terbentuk Skuadron Penerbad yang diperkuat 4 heli tempur dan 4 heli angkut.

Saat ini, kata Dicky, Kodam Mulawarman juga sudah menyiapkan satu batalyon kavaleri. Sebelumnya, Kodam ini hanya memiliki detasemen kavaleri.

Kodam Mulawarman juga memperbanyak pos-pos gabungan dengan Malaysia untuk menjaga perbatasan. Keberadaan pos ini untuk mempersempit upaya adanya pemindahan patok perbatasan dan untuk menghalau para pembalak yang notabene berasal dari Malaysia.

Kodam Mulawarman bertanggung jawab menjaga perbatasan di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dicky mengatakan daerah perbatasan itu cukup rawan. Baru-baru ini, pihaknya menangkan 11 bandar shabu-shabu."Bukti yang berhasil disita adalah 6,6 gram shabu dan uang tunai Rp2,6 miliar. Uang itu diperkirakan dari hasil transaksi shabu," katanya.

Atas temuan itu, Dicky juga melakukan operasi gabungan dengan kepolisian dan kejaksaan karena dikhawatirkan banyak narkoba masuk melalui perbatasan ini."Biasanya mereka menyamar sebagai nelayan dan memasukkan narkoba melalui jalur sungai," katanya. (ROL)

Tujuh truk trailer Freeport diberondong tembakan

Sebanyak tujuh truk trailer yang mengangkut konteiner PT Freeport Indonesia diberondong tembakan oleh sekelompok orang bersenjata yang belum diketahui identitasnya di sekitar Mil 41 ruas jalan yang menghubungkan Timika-Tembagapura, Jumat.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP Sulistyo Pudjo Hartono yang dihubungi ATARA News dari Timika, Jumat membenarkan terjadinya insiden tersebut.

Menurut Pudjo, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Meski demikian, sebanyak tujuh truk trailer pengangkut konteiner PT Freeport mengalami kerusakan akibat terkena tembakan peluru tajam.

Insiden penembakan tersebut terjadi pada Jumat sekitar pukul 13.30 WIT. Saat itu iring-iringan kendaran pengangkut konteiner PT Freeport sedang melintas di lokasi kejadian dalam perjalanan dari arah Pelabuhan Portsite Amamapare menuju Tembagapura.

Iring-iringan kendaraan truk trailer pengangkut konteiner Freeport tersebut berjumlah 18 kendaraan dikawal oleh anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Amole.

Setelah berhenti sebentar di Mil 40 untuk menambah personel pengamanan, iring-iringan kendaraan kembali melanjutkan perjalanan. Namun sebelum mencapai Mil 42, iring-iringan kendaraan tersebut dihujani tembakan dari arah kanan jalan.

Meski demikian, iring-iringan kendaraan tersebut terus melanjutkan perjalanan hingga mencapai Mil 50.

Beberapa kendaraan yang terkena tembakan antaran lain truk trailer nomor lambung 0872 yang dikemudikan Yohanes Paliling, truk trailer nomor lambung 020868 yang dikemudikan Sukri R, truk trailer nomor lambung 020826 yang dikemudikan Sutrisno, truk trailer nomor lambung 021014 yang dikemudikan Ibrahim, truk trailer nomor lambung 020956 yang dikemudikan Sukri, truk trailer nomor lambung 020896 yang dikemudikan Ayos dan truk trailer yang dikemudikan Efendi.

Mendengar informasi adanya penembakan terhadap iring-iringan kendaraan tersebut, anggota TNI dari Detasemen Kaveleri 3 Srigala Ceta yang dipimpin Sertu Rahmad Rauf Luande menggunakan Panser Anoa menuju ke lokasi dari arah Mil 38.

Anggota TNI sempat menyisir di sekitar lokasi kejadian untuk mencari pelaku penembakan.

Informasi lain yang dihimpun menyebutkan dalam insiden tersebut, salah seorang supir truk trailer bernama Ayos Ansori terluka di bagian leher dan pinggang akibat terkena serpihan kaca mobil.

Insiden penembakan terhadap iring-iringan truk trailer PT Freeport tersebut merupakan yang pertama terjadi selama pekan ini di saat sebagian besar warga masih merayakan Natal.(Antara)

Pasukan Perbatasan Papua Siaga dan Waspadai OPM

Puluhan foto petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) disebarkan ke prajurit yang akan bertugas di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Tujuannya agar mereka bisa mengenal siapa saja yang patut untuk diwaspadai pada saat mereka bertugas di wilayah tersebut.

"Walaupun kerawanannya sudah menurun, namun kita harus tetap siaga," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), Mayor Jenderal Dicky Wainal Usman, di sela-sela penyiapan Satuan Petugas Pengamanan Indonesia-Papua Nugini, di Markas Komando Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/12).‬‬

Kodam Mulawarman menyiapkan 650 personel untuk mengamankan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini selama sembilan bulan. Mereka akan mulai bertugas pada akhir Februari 2014 mendatang.
Sebelum diberangkatkan ke Papua, para personel yang berasal dari

Yonif 623/BWU dan Yonif 600/Raider itu harus melakukan latihan pratugas selama tiga minggu. Pratugas ini difokuskan pada persiapan tempur dan teori penyergapan. Selain itu, mereka juga dibekali keahlian bersosialisasi untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat.

Selain persoalan OPM, Pangdam juga menekankan bahaya serangan malaria. Dia meminta petugas medis menyiapkan segala keperluan agar sebelum menginjak Papua para prajurit sudah dibekali imunitas tinggi terhadap malaria. "Malaria menjadi tantangan bagi kalian. Kalau terkena itu, kita tak bisa bekerja. Apalagi terkena malaria tropika," katanya.

Selain malaria, Dicky juga meminta prajuritnya menjaga perilaku terkait tinggi kasus HIV/AIDS di Papua. "Penyakit sipilis pun harus kalian waspadai," ujarnya.

Personel akan dihadapkan pada kondisi alam Papua yang ekstrem. Perjalanan dari Kalimantan ke Papua pun membutuhkan waktu hingga satu bulan. Dimulai dengan menggunakan kapal dari Pontianak ke Papua yang menghabiskan waktu tiga minggu, dilanjutkan dengan perjalanan darat sekitar 75 kilometer.

Belum sampai di situ, para prajurit pun harus melanjutkan perjalanan dengan pesawat angkut dan kemudian berpindah ke helikopter. Turun dari helikopter, mereka masih harus melakukan perjalanan selama sehari dengan rute menanjak sebelum akhirnya tiba di daerah perbatasan.

Fokus di Jayapura

Komandan Yonif 623/BWU, Mayor Singgih Pambudi Arinto, mengatakan pengamanan di perbatasan RI-Papua Nugini akan difokuskan di sektor Jayapura dan Keerom. Singgih menambahkan para prajurit juga akan membantu petugas imigrasi dan bea cukai, selain menjaga perbatasan.  (KJ)

Marty Natalegawa, Persoalan Papua Memerlukan Perhatian di Dalam Negeri

Persoalan Papua yang kerap menjadi duri dalam daging diplomasi Indonesia menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa lebih banyak memerlukan perhatian di dalam negeri ketimbang aspek luar negerinya.

Meski tahun lalu masalah Papua mencuat lantaran pemberitaan kantor gerakan pro-kemerdekaannya dibuka di sejumlah negara sahabat, menurut Marty, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

“Kenyataannya, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir dari dimensi luar negeri jauh lebih terkelola dibandingkan di masa lalu. Pihak yang meragukan tidak ada di tingkat negara, kecuali satu, yaitu Vanuatu. Itu pun karena masalah politik domestik mereka,” kata Marty menjawab pertanyaan Tempo dalam wawancara terbatas di Jakarta, Jumat sore, 20 Desember 2013.

Dia menekankan tidak ada lagi negara lain yang mempermasalahkan Papua. Meskipun ada kelompok lembaga swadaya masyarakat di negara-negara, seperti Eropa, Inggris, Belanda, dan Australia, yang masih menyuarakan upaya kemerdekaan Papua.

Namun, dia menyebutkan, pembukaan kantor-kantor pro-kemerdekaan Papua itu hanya sebatas konferensi pers. Sementara kondisi fisik kantor sebenarnya tidak ada. “Di Inggris, kantornya kosong. Di Belanda lebih kosong lagi. Setelah konferensi pers, sewa gedung, selesai, ditinggalkan,” kata dia.

Meski demikian, ada beberapa dimensi yang bisa memberi celah bagi komunitas internasional untuk mengecam Indonesia. Dimensi-dimensi tersebut antara lain soal hak asasi manusia, akses media asing ke Papua, serta masalah lingkungan.

“Kalau kita membiarkan pelanggaran HAM di Papua, ini celahnya. Bukan saja masyarakat internasional, rakyat Indonesia pun peduli,” kata Marty.

Sementara soal terbatasnya akses media asing ke Papua membuat seolah-olah ada yang ditutupi pemerintah. “Jadi permasalahannya ada di tangan kita, itu yang harus dikelola dengan baik,” dia menegaskan. (Tempo)

Jelang Natal & Tahun Baru Kodam IX/Udayana Tingkatkan Penjagaan Perbatasan NKRI

Komando Daerah Militer IX/Udayana meningkatkan penjagaan di perbatasan negara, di Provinsi NTT, yang berbatasan dengan negara Timor Timur, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2014.

"Kami jaga daerah perbatasan. Ada pasukan di sana baik di Bali sampai Kupang, Nusa Tenggara Timur. semua siaga," kata Panglima Kodam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya, di Denpasar, Sabtu.

Pihaknya telah mengingatkan pasukan di perbatasan untuk mewaspadai dan tidak lengah dalam menjaga keamanan.

"Kami siap. Kami tidak pernah lengah," ucap jenderal bintang dua itu.

Dia menjelaskan, kerawanan keamanan yang kerap terjadi di wilayah perbatasan itu di antaranya perdagangan dan lalu lintas penyeberangan ilegal antardua negara.

Sementara itu terkait pengamanan di Bali menjelang Natal dan Tahun Baru, Wisnu Bawa Tenaya mengungkapkan bahwa pihaknya tengah meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan.

Namun ia tidak menyebutkan secara detail jumlah personel yang dilibatkan untuk pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2014.

"Semua dilibatkan jaga Bali. Semua pecalang bersama-sama amankan Bali," katanya. (Antara)

Amerika dan Australia Aktor Utama di Balik Konflik Papua Barat

Profesor Massachusetts Institute of Technology (MIT) Noam Chomsky menilai Amerika Serikat (AS) dan Australia berada di balik Papua Barat. Menurutnya kedua negara itu melakukan skandal besar mengenai masalah Papua.

Profesor Massachusetts Institute of Technology (MIT) Noam Chomsky

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan dalam YouTube pada 14 Desember 2013, Chomsky menilai perlawanan di Papua Barat akan terus terjadi. Bapak Linguistik Modern tersebut menyebutkan pihak Barat harus bertanggungjawab atas kondisi yang terjadi.

"Saya pikir perlawanan di Papua Barat akan terus terjadi namun sepertinya hal tersebut tidak akan berhasil. Bisa negara Barat (Australia dan AS) bersedia untuk mengambil tanggungjawab dan tindakan, perlawanan itu bisa diatasi," ujar Chomsky dalam wawancara di YouTube.

"Perampokan sumber daya alam yang dilakukan oleh Australia dan kekuatan Barat (AS) lainnya, adalah sebuah skandal besar," lanjutnya.

Baginya, Indonesia adalah negara yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan skandal ini. Kondisi serupa dilakukan Australia, dalam kasus Timor Leste.

"Apa yang terjadi di Timor Leste adalah sebuah genosida. Butuh waktu lama (hingga 1999) untuk mengatasi masalah ini.  25 tahun AS mendukung yang terjadi di Timor Leste, seharusnya mereka bisa menghentikan itu dalam waktu singkat tanpa melakukan penyerangan, sanksi," jelasnya.

Noam Chomksy selama ini dikenal sebagai pengkritik keras dari kebijakan luar negeri AS. Baginya, Negeri Paman Sam selalu melakukan standar ganda dalam kebijakan luar negerinya.

Chomksy selalu mengecam ulah AS yang terus melakukan intervensi terhadap negara lain. Ini termasuk bantuan rahasia yang akan diberikan. Menurutnya hal tersebut sama seperti sebuah terorisme. (Okezone)

NKRI Dikepung 13 Pangkalan Militer Amerika Serikat

Rencana Amerika Serikat (AS) menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi besar bagi kawasan ini, termasuk Indonesia.

Tahun 2020 itu tidak lama. Dalam 6 tahun ke depan, Indonesia sudah terkurung oleh pangkalan-pangkalan militer AS. Apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk menyadari dan memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi?

Dengan kondisi ini, jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi elite Indonesia untuk segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik di kawasan.

Persoalan pangkalan militer di ASEAN ini juga harus menjadi bahan perhatian serius anggota DPR Komisi I DPR dan jangan hanya memperhatikan soal jual beli senjata saja yang rawan fee makelar. Persoalan-persoalan strategis menjadi sangat penting dalam memahami perkembangan geopolitik di Asia Tenggara seiring memanasnya persaingan Amerika Serikat dan RRC dalam lomba kekuatan pengaruh di Asia Tenggara ini. [Anton DH]

Indonesia juga harus memperkuat TNI sebagai aktor pertahanan yang tugas utamanya adalah untuk melindungi segenap wilayah kedaulatan termasuk kekayaan dan kesejahteraan penduduknya.

Hal yang terpenting bukan semata persoalan mana Alutsista yang perlu diganti dan mana yang masih layak pakai. Lebih dari itu, dalam membangun TNI yang profesional dan berwibawa di mata internasional, diperlukan sebuah grand strategy and design atas postur TNI. Postur TNI yang ideal untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang segera akan terbentang di kawasan ini dalam 6 tahun mendatang. (Pediakita)

Indonesia Dorong Keamanan Maritim Kawasan

TNI Angkatan Laut (AL) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Simposium Keamanan Maritim Internasional atau International Maritime Security Simposium (IMSS) tahun 2013 di Jakarta, 10-11 Desember 2013. IMSS yang baru pertama kali digelar ini dihadiri oleh 32 AL yang berada di kawasan, khususnya kawasan Samudera Hindia dan Pasifik, termasuk Amerika, Inggris, Belanda dan lainnya.

“Simposium Keamanan Maritim Internasional ini merupakan upaya Indonesia untuk mendorong terwujudnya keamanan maritim kawasan,” kata Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Dr Marsetio saat menutup Simposium Keamanan Maritim Internasional (International Maritime Security Simposium) tahun 2013 di Jakarta, Rabu (11/12).

Untuk meningkatkan stabilitas keamanan maritim kawasan, Angkatan Laut sebagai instrumen utama, menyelenggarakan kerja sama antarnegara. Pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri yang telah digariskan oleh pemerintah sebagai dasar bagi militer, termasuk di dalamnya TNI Angkatan Laut. Hal ini bertujuan agar kerja sama selalu mengacu pada kepentingan nasional.

“Simposium untuk tunjukkan peran Indonesia di kawasan laut. Kegiatan ini nantinya akan diselenggarakan dua tahun sekali untuk tingkatkan kapasitas Indonesia sebagai negara maritim besar, sekaligus menegaskan posisi Indonesia di kawasan,” kata KSAL.

Lebih lanjut, Marsetio mengatakan, topik konferensi sangat jelas untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian konflik. “Ada 14 KSAL yang hadir dan mereka bertemu secara bilateral untuk membicarakan banyak hal, termasuk bagaimana persoalan Laut Cina Selatan,” kata Marsetio.

Marsetio menegaskan, Indonesia tidak akan mengklaim atau membela salah satu negara yang terlibat konflik Laut Cina Selatan, baik Amerika ataupun Cina. “Bagi kami itu masalah bilateral. Indonesia enggak klaim salah satunya. Event ini bisa dipakai mereka untuk bertemu dan membahasnya. Memang enggak spesifik sebagai penengah, tapi kita harap forum ini dimanfatkan sebagai pertemuan,” katanya.

Menurut Marsetio, kerja sama Angkatan Laut perlu dilakukan untuk menjaga keamanan maritim di kawasan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut karena telah berhasil menyelenggarakan International Maritime Security Symposium (IMSS). IMSS ini diharapkan bisa membangun confidence building bagi TNI AL sehingga dapat membangun kerja sama dengan angkatan laut lain di dunia, khususnya mendorong terciptanya stabilitas kawasan.

“Indonesia melalui Simposium Keamanan Maritim Internasional atau International Maritime Security Symposium (IMSS) dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik Laut Cina Selatan,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro pada pembukaan IMSS, Selasa (10/12).

Simposium IMSS ini juga diharapkan menjadi sarana bagi TNI AL dalam hal membangun kepercayaan. “Kerja sama antara angkatan laut ini pentingnya karena kita memiliki luas wilayah di dunia yang sebagian besar meliputi perairan,” kata Purnomo.

Menurut Purnomo, simpsosium ini sangat penting dan jelas mendorong adanya kerja sama maupun penyelesaian konflik, karena Kepala Staf Angkatan Laut berbagai negara turut terlibat.

“Forum akan menghasilkan platform. Memungkinkan terbukanya hubungan bilateral antara angkatan laut berbagai negara. Kita tunjukkan kepada negara tetangga terkait pentingnya kerja sama,” tuturnya.

Hadir sebagai peserta simposium, antara lain, Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat Jonathan Greenert, Kepala Angkatan Laut Pakistan Muhammad Asif Sandila, Kepala Angkatan Laut Jepang Katsutoshi Kawano, Kepala Angkatan Laut Malaysia Tan Sri Abdul Aziz Jaafar, Kepala Angkatan Laut Singapura Ng Chee Peng, Panglima Angkatan Laut Iran Habibollah Sayyari, Direktur Perdagangan dan Dukungan Industri Departemen Pertahanan Belanda Ben Bekkering, serta Diplomat Senior Indonesia dan Pakar Kemaritiman Professor Hasyim Djalal. (Jurnas)

Pasukan Yonif 100/Raider Jaga 13.544 patok di Kalimantan Timur

Wakil Kepala Staf TNI-Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Munir mengatakan prajurit Batalyon 100/Raider, Kodam I Bukit Barisan menjaga sebanyak 13.544 patok di Kalimantan Timur, perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

"Patok perbatasan tersebut harus tetap diawasi agar jangan berpindah dari tempat yang semula ke lokasi lain," katanya di Binjai, Kamis, usai meninjau 650 prajurit Yonif 100/Raider yang akan bertugas ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Patok perbatasan Indonesia-Malaysia, menurut Wakasad, merupakan kesepakatan antarkedua negara dan harus dihormati dan saling dijaga.

"Prajurit TNI-AD harus menjaga wilayah perbatasan Indonesia karena ini adalah kedaulatan negara," ujar jenderal bintang tiga itu.

Wakasad menyebutkan, menjaga patok perbatasan tersebut, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, hal ini juga merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, katanya, menjadi tangung jawab prajurit Yonif 100/Raider mengamankan belasan ribu batas patok yang ada di Kaltim yang berbatasan dengan negara tetangga.

"Jangan sampai ada patok perbatasan negara tersebut yang bergeser dan kalau hal ini dibiarkan jelas merugikan Indonesia," ucap Munir.

Wakasad menambahkan, jika ada kelihatan patok perbatasan tersebut yang hilang atau tercabut dan usahakan agar diganti, sehingga dapat diketahui batas wilayah Indonesia.

Selain itu, prajurit TNI-AD yang ditugaskan di Kaltim harus melihat dan mengawasi patok perbatasan. Dan jangan ada yang rusak dan kalau ada yang miring usahakan menegakkannya kembali.

"Prajurit yang bertugas di daerah perbatasan dapat menjaga keamanan, kesehatan dan bergaul dengan baik dengan masyarakat setempat," kata Munir.

Pada acara kunjungan Wakasad tersebut hadir Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Istu Hari Sugiono, Kasdam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Andogo Wiradi dan para asisten.

Luas perbatasan Kalimantan Timur, Indonesia dengan Malaysia sepanjang lebih kurang 1.308 kilometer, jumlah patok perbatasan sebanyak 13.544 buah dan jumlah pos sebanyak 31 unit.

Yonif 100/Raider yang dipimpin Komandan Batalyon (Danyon) Letkol Inf Safta Feriansyah akan menggantikan Yonif 141/Aneka Yudha Jaya Prakosa (AYJP) dari Kodam II/ Sriwijaya yang saat ini bertugas di Kaltim. (Antara)

Indonesia - Malaysia Percepat Negosiasi Batas Wilayah

Pemerintah Indonesia dan Malaysia, bersepakat mempercepat negosiasi penetapan batas wilayahnya masing-masing.

Hal itu, seperti yang disampaikan melalui siaran pers yang diterima redaksi Tribunnews.com, merupakan satu dari sekian kesepakatan dalam pertemuan ke-13 Komisi Bersama Indonesia- Malaysia yang dimpimpin kedua menteri luar negeri, Senin (2/12/2013).

Dalam siaran pers itu disebutkan, kedua menteri luar negeri sepakat mempercepat negosiasi batas darat maupun maritim Indonesia dan Malaysia.

Selain masalah perbatasan, pertemuan itu juga menyepakati untuk mencapai neraca perdagangan yang lebih berimbang. Indonesia dan Malaysia juga sepakat bekerja sama mempromosikan minyak kelapa sawit di pasar global.

Sementara dalam bidang sosial dan budaya, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama menyediakan akses pendidikan kepada warga keturunan Indonesia yang bermukim di Sabah, Malaysia.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas persiapan Annual Consultation ke-10 antara kedua kepala pemerintahan kedua negara yang rencananya digelar pada 19 Desember 2013, di Jakarta. (Tribun)