Bakorkamla Minati Radar Jarak Jauh Buatan Rusia

Delegasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar), Laksdya TNI Bambang Suwarto telah melakukan kunjungan kerja ke Federasi Rusia pada tanggal 17-23 Februari 2014.

Kunjungan diadakan dengan tujuan untuk menjajaki peluang kerjasama dan bertukar pengalaman dengan pihak-pihak yang menangani bidang kelautan/perairan di Rusia mengenai pengelolaan early warning system yang dikaitkan dengan penggunaan radar. Kunjungan tersebut juga dilaksanakan guna mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia di Bakorkamla.

Dalam kesempatan pertemuan Delegasi Bakorkamla dengan Duta Besar RI Moskow, Djauhari Oratmangun, telah dibahas mengenai arti penting dan posisi strategis aspek kemampuan nasional di bidang keamanan laut dalam menjaga keutuhan NKRI.

Menurut Laksda TNI Bambang Suwarto, Bakorkamla memiliki potensi kerjasama yang dapat dikembangkan dengan pihak Rusia, antara lain dalam melengkapi Regional Coordinating Center (RCC) Bakorkamla terutama di daerah perbatasan dengan Radar Jarak Jauh/Over the Horizon (OTH) yang menjangkau jarak 200 s.d 250 NM.

Sebagai negara yang sama-sama memiliki luas laut dan wilayah perairan yang luas, Indonesia-Rusia memiliki kepentingan serupa terkait isu keamanan dan keselamatan laut. Rusia sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi pendeteksian maju menjadi salah satu mitra yang dapat memenuhi kebutuhan peralatan/ perlengkapan bidang keamanan dan keselamatan laut di Indonesia.  (Kemlu)

Singapura Batalkan Patroli Indosin Melalui Pesan WhatsApp

Singapura batal mengikuti Patroli Terkoordinasi (Patkor) Indonesia-Singapura (Indosin) ke-87 di Selat Malaka. Gugus Keamanan Laut Armada Kawasan Barat (Guskamlabar) telah menggelar operasi itu sesuai jadwal, 17 Februari 2014, tanpa unsur Angkatan Laut Singapura.

Biasanya kegiatan tahunan ini bekerja sama dengan Singapura. Jalinan kerja sama ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Setiap tahun kegiatan patroli terkoordinasi itu digelar dua kali atau selama dua periode.

Target operasi Indosin ini terkait kejadian kejahatan atau pun kecelakaan di Selat Malaka atau perbatasan perairan Indonesia-Singapura, seperti Selat Philips, Selat Singapura, dan Selat Malaka.

Komandan Gugus Keamanan Laut Kawasan Barat, Laksamana Pertama Harjo Susmoro, menepis kabar batalnya Singapura bergabung, karena alasan hangatnya polemik penamaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun, yang membuat pemerintah Singapura meradang.

"Terkait Usman Harun sangat kecil kaitan" ujar Harjo kepada Tribun Batam di Kantor Guskamlabar Batam Centre, Batam, Kamis (20/2/2014).

"Dan hanya Tuhan yang tahu," imbuh jenderal kelahiran Tegal, Jawa Tengah tahun 1965 itu.

Ia menambahkan, Singapura beralasan tidak bisa mengikuti operasi itu, dengan alasannya tengah banyak kegiatan dan minta diundur pada Maret 2014.

Namun pihak Guskamlabar tak menyanggupi karena memiliki agenda di bulan itu. Padahal kesepakatan sudah terjadi pada 17, 18, 19 Februari 2014 untuk dilakukan evaluasi terkait Indosin tahun sebelumnya.

"Jadi bukan batal, tapi Singapura minta undur dan kita tidak bisa. Artinya ada tidaknya Singapura kita tetap jalan. Namanya operasi rutin. Dan tidak ada pengaruh.

Lagi pula operasi ini bisa digelar sepanjang waktu karena waktunya 360 hari," ujar jenderal bintang satu yang bertugas menggantikan Laksamana Pertama TNI Arusukmono Indra Sucahyo.

Harjo menceritakan, ketidakikutsertaan Singapura itu disampaikan Komandan Maritime Security Task Force (MSTF) Singapore kepadanya melalui aplikasi WhatsApp.

Harjo kemudian membacakan isi pesan perwira berpangkat kolonel itu, bahwa Singapura meminta mundur jadwal Indosin dari 17 Februari ke tanggal 28 Maret 2014 karena banyak kegiatan.

Namun Harjo menyebutkan pada bulan Maret mempersiapkan kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2014 yang akan berlangsung di Batam, mulai Maret-April 2014 di Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Jadi kita tidak bisa memenuhi permintaannya karena Maret itu kita persiapan Multilateral Naval Exercise Komodo," ujar Harjo usai membacakan pesan dari Komandan MSTF Singapura dalam Bahasa Inggris.

Kegiatan MNEK ini akan dilaksanakan di perairan Anambas dan Natuna, Kepri, yang memiliki laut yang luas. Peserta dari mancanegara. Para peserta dipastikan ke Indonesia melalui transit Bandara International Changi, Singapura.

Harjo mengakui selama ini kegiatan tersebut digelar antara dua negara bertetangga, Singapura dan Indonesia. Tujuan operasi, selain menjalin kerja sama dalam penanganan keamanan di Selat Malaka.

Dalam operasi itu, rencananya Guskamlabar mengerahkan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) serta sekitar 270 personel.

Sejauh ini antara Indonesia dan Singapura memang saling memiliki kepentingan dan ketergantungan, terutama dalam soal pengamanan Selat Malaka.

Bagi Harjo, Indonesia tidak merugi dengan tidak ikutnya Singapura. "Yang rugi itu Singapura. Kepentingan mereka untuk keamanan perairan selat Malaka itu lebih besar dampaknya kepada Singapura," kata dia.

Kendati demikian, Indonesia, menurut Harjo, juga memiliki kepentingan manakala dalam menindak pelaku kejahatan di laut yang kabur ke wilayah perairan Singapura.

Apalagi Harjo mengakui, peralatan dan kecanggihan Singapura memang lebih baik dari Indonesia. Singapura memiliki peralatan canggih untuk menyebarkan semua kejadian yang berada di laut.

"Mereka punya pusat informasi. Kita belum miliki lembaga yang fokus mengurus itu," kata dia. Sehingga, lanjutnya, dengan peralatan yang canggih tersebut, Singapura dengan mudah mengirim informasi ke kapal-kapal internasional yang berlayar di Selat Malaka.

"Jadi kapal-kapal pun sering ngasih info soal kejadian di laut ke mereka (Singapura)," ucap Harjo.

Harjo pun meminta tidak dikait-kaitkan tidak bergabungnya Singapura dalam operasi tersebut. Pasalnya, selama ini kerja sama TNI AL dengan angkatan laut Singapura, tidak itu saja, namun ada sekitar 30 kegiatan.

"Kalau Guskamlabar ada satu lagi biasanya ISBS (Indonesia-Singapura Bakti Sosial) yang biasanya digelar pertengahan tahun," ucap Harjo yang didampingi sejumlah stafnya. (Tribun Batam/Muhammad Zuhri)

Indonesia Kecam Kebijakan Australia Tolak Imigran

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan pemerintah Indonesia berkali-kali menyampaikan kekesalannya terkait pengiriman kembali pencari suaka Australia ke perairan Nusantara.

Skoci yang membawa imigran dari Australia

"Indonesia tak terima dengan kebijakan itu," kata Michael saat dihubungi pada Rabu malam, 5 Februari 2014. Namun, ia tak tegas mengatakan langkah kongkret apa yang akan dilakukan oleh Indonesia berikutnya kendati pengiriman manusia perahu ini terus terjadi.

Juru bicara Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Ray Marcello, tidak bersedia mengungkapkan alasan negaranya mengirim pencari suaka asal Iran dan Afrika ke wilayah perairan Indonesia. Masalah imigran, kata dia, terkait dengan Australia mengintensifkan Operation Sovereign Borders, operasi keamanan perbatasan. "Ini untuk alasan keamanan operasional," kata Ray.

Sebelumnya, seorang anggota TNI Angkatan Laut di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Kopral Kepala Sukendi terkejut ketika mendapati sekoci aneh terdampar di wilayah penjagaannya. Ia mengatakan sekoci 'mewah' itu dilengkapi sejumlah peralatan modern dan pendingin udara. Dia menduga kapal kecil itu terdampar pada 15 Januari lalu dan penumpangnya berpencar. Salah satu imigran mengaku tiga penumpang sekoci tewas di tengah hutan Cisarua. (Kisah Pilu 90 Imigran Gelap di Hutan Cisarua) 

Perahu berwarna oranye yang membawa sekitar 90 orang imigran gelap tersebut terdampar di karang dekat pantai Sukabumi. Kini sekoci bermerek Vanguard, yang diyakini untuk membawa para pencari suaka, ditempatkan di Pelabuhan Ratu.

Sukendi kaget saat melihat sekoci berukuran 8,5 meter x 3,2 meter, yang bisa menampung 90 orang dilengkapi dengan sabuk pengaman, pendingin udara, perlengkapan navigasi, pelampung, makanan dan minuman. Kecepatan mesin diesel kapal tersebut diperkirakan dapat mencapai 30 knot. (Pakai Kapal 'Mewah', Australia Kirim Imigran ke RI) 

Cerita Sukendi menjadi semakin jelas setelah pencari suaka dari Iran mengunjungi sebuah rumah warga di Cisarua. Sepasang suami-istri menyatakan mereka menerima tamu tiga orang Iran yang kotor dan bingung pada 17 Januari 2014 lalu. Sukendi melihat kapal tersebut pada 15 Januari 2014. Mereka mengaku ada tiga imigran yang meninggal di hutan Cisarua.

Kisah Pilu 90 Imigran Gelap di Hutan Cisarua

Seorang warga Iran ditemukan terlihat bingung oleh sepasang suami-istri penduduk Cisarua, Jawa Barat, yang tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya pada 17 Januari lalu. Pria Iran itu mengaku baru saja mendarat setelah terombang-ambing di tengah samudera.

Kepada pasangan suami-istri itu, pria bertubuh tinggi ini menceritakan apa yang telah dialami sehingga terdampar di wilayah Indonesia. Menurut pria itu, kapal yang ditumpangi para pencari suaka ini tengah berlabuh menuju Australia ketika ditangkap oleh sebuah kapal penjaga perbatasan.

Kala itu, pria Iran itu mengatakan, para pasukan dari kapal penjaga langsung menyergap kapal yang bermuatan 90 orang itu. Kemudian, para pencari suaka yang kebanyakan berasal dari Iran dan Sri Langka dipindahkan ke kapal lain dan dibawa mengelilingi Pulau Christmast, Australia, selama 10 hari.

"Tak hanya laki-laki, perempuan dan anak-anak pun termasuk ke dalam rombongan para pencari suaka,"  kata si pria Iran. Selama mengelilingi pulau, kata dia, para penjaga perbatasan Australia memberi makanan dan minuman. "Juga difoto," ujar pria Iran itu seperti yang dilansir News.com.au.

Pada hari kesepuluh, ujar dia, rombongan dipaksa masuk ke sekoci berbentuk aneh. "Ada yang menolak, tapi didorong oleh mereka," ujar dia mengacu pada para penjaga. (Baca: Imigran Mengaku Disiksa di Australia)

Kemudian, mereka diberangkatkan kembali menuju Indonesia dengan membawa dokumen bertuliskan: Tidak memasuki perairan Australia. Dalam perjalanan menuju Indonesia, pria Iran itu mengatakan, rombongan dikawal oleh Komando Penjaga Perbatasan Australia hingga tiba di dekat wilayah Indonesia.

Para pencari suaka pun berhamburan keluar setibanya mereka di wilayah Indonesia. "Kami berlarian ke daratan, menuju hutan," kata pria itu. "Dua hari kami kebingungan di dalam hutan, mencari cara untuk bisa ke Cisarua," ucapnya. Tiga orang meninggal dalam pengembaraan di hutan itu.

Kapal yang digunakan oleh mereka pun telah ditemukan oleh TNI Angkatan Laut yang menjaga wilayah perairan Pelabuhan Ratu. Kopral Sukendi, seorang anggota TNI AL, menemukan kapal itu terdampar.  Sekoci bermerek Vanguard itu, yang diyakini dipakai membawa para pencari suaka kembali ke Tanah Air, ditempatkan di Pelabuhan Ratu. Sukendar berkata, "Dengan senang hati saya akan mengambil sekoci ini untuk patroli di pantai."

Pakai Kapal 'Mewah', Australia Kirim Imigran ke RI

Kopral Sukendi, seorang anggota TNI Angkatan Laut di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, terkejut ketika mendapat kabar dari anak buahnya yang mendapati sekoci aneh terdampar di wilayah penjagaannya. Sekoci atau kapal kecil itu disinyalir mendarat pada 15 Januari lalu itu dianggap aneh sebab mewah dari luar maupun dalam.

Setelah mendapat kabar itu, Sukendi meminta nelayan setempat bernama Amar untuk membawanya ke suatu tempat untuk diselidiki. Titik tersebut berada di antara markas Angkatan Laut di Ujunggenteng. Lokasi ini merupakan posisi terdekat menuju Pulau Christmas, Australia, bila ditempuh dari Pelabuhan Ratu. (Baca: Bahaya Mengancam Imigran Gelap)

Setiba mereka di tempat itu, perahu atau sekoci yang dimaksud dalam posisi tertutup. Sekoci, kata Sukendi, terdampar pada karang. Dibantu 20 orang lainnya, Sukendi dan anak buahnya menyeret kapal itu ke pantai. "Kapal tidak bocor, tapi ada tombol kemudi yang hilang," tuturnya.

Meski begitu, pada awalnya pria berpangkat kopral kepala itu agak khawatir. Asumsi dia, terdapat bahan peledak di dalamnya. Sukendi kemudian menyatakan sekoci berukuran 8.5 x 3.2 meter mampu menampung 90 orang dengan sabuk pengaman, air conditioner, peralatan navigasi, baju pelampung, pasokan makanan dan air. "Mungkin kapal ini dapat melaju hingga kecepatan 30 knot," ucapnya, seperti yang dilansir New.com.au.

Sekoci ini, menurut Sukendi, merupakan salah satu dari 11 sekoci lainnya yang ditemukan di daerah lain. Menurut keterangan yang tertera pada tubuh sekoci, Singapura merupakan negara asal pembuatnya. Namun, Sukendi menduga kapal kecil itu biasa digunakan untuk menyelamatkan diri dari Australia, yang digunakan untuk mengembalikan para pencari suaka ke Indonesia.

Dugaan Sukendi tersebut ternyata benar. Dia mendapat kepastian dari pemerintah Australia bahwa sekoci tersebut memang digunakan untuk mengembalikan para manusia kapal.

Cerita tentang terdamparnya kapal penyelemat ini semakin jelas ketika Sukendi mendapat kabar bahwa warga di Cisarua, Jawa Barat, menerima kunjungan dari beberapa orang warga Iran, yakni para pencari suaka yang dimaksud. Orang-orang Iran itu terlihat bingung ketika mengetuk pintu salah satu rumah warga pada 17 Januari, dua hari setelah sekoci terdampar.

Kini sekoci bermerek Vanguard itu, yang diyakini untuk membawa para pencari suaka kembali ke Tanah Air, ditempatkan di Pelabuhan Ratu. Sukendar berkata, "Dengan senang hati saya akan mengambil sekoci ini untuk patroli di pantai," ujarnya. (Tempo)

RI Akan Tingkatkan Patroli Laut Untuk Cegah Pelanggaran Australia

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, geram atas aksi kapal Angkatan Laut Australia, yang beberapa waktu lalu menerobos perairan Indonesia saat mengusir perahu yang ditumpangi para pencari suaka. Pelanggaran batas wilayah itu diakui sendiri oleh pemerintah Australia pekan lalu.

"Pemerintah Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Tonny Abbot juga harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan RI, yang dilanggar begitu saja oleh AL Australia," kata Djoko di Jakarta, Rabu 22 Januari 2014.

Menurut Djoko, pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara manapun, termasuk Australia seharusnya diurus bersama Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM). Kerjasama itu diatur dalam amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Indonesia akan terus meningkatkan patroli keamanan laut untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali," kata dia.

Sebelumnnya, Komandan Operasi Perbatasan Kedaulatan Australia, Letnan Jenderal Angus Campbell, menyatakan pelanggaran tersebut terjadi secara tidak sengaja. Campbell menjamin Australia tak akan mengulangi kesalahan yang sama. (VivaNews)

Anggaran Terbatas, Pembangunan Pertahanan Maritim Tersendat

Pertahanan kekuatan di wilayah perbatasan Indonesia dinilai masih lemah. Pasalnya, alokasi dana anggaran yang diberikan untuk TNI AL Indonesia terbatas.
 

 
Komandan Gugus Tempur Laut Armabar, Laksamana Pertama TNI AL A Octavian, mengatakan dana yang terbatas menjadi kendala dalam memperkuat pertahanan keamanan wilayah kelautan Indonesia. Sehingga, mempengaruhi jumlah sarana yang dimiliki.

"Kemampuan kapal-kapal kita terbatas untuk berada di Samudra Hindia. Kapal laut yang bisa kesana cuma kapal besar jenis freegate. Indonesia hanya memiliki 11-12 buah kapal. Sangat terbatas," katanya dalam acara 'Final Preparation Conference Multilateral Naval Exercise Komodo 2014', di Batam, Kamis (16/1).

Menurutnya, jumlah ideal kapal besar jenis freegate yang seharusnya dimiliki sebanyak 24 kapal untuk tiap-tiap daerah dalam satu tahun. "Itu untuk menjamin keamanan wilayah karena negara kita kepulauan," katanya.

Selain itu, minimnya fasilitas sarana angkatan laut Indonesia juga mempengaruhi banyaknya angka illegal immigrant yang masuk melalui beberapa tempat di Indonesia, seperti pantai utara Jawa.

Octavian mengatakan, meskipun jumlah immigran yang masuk menurun dari tahun lalu, terbatasnya kemampuan TNI AL masih menjadi kendala.

Selain itu, kurangnya koordinasi dengan masyarakat dalam mencegah masuknya immigran juga dikhawatirkan. Lantaran beberapa masyarakat Indonesia justru dinilai membantu immigran yang akan masuk di Indonesia.

"Seperti masyarakat di Cianjur. Mereka harus melaporkan apabila ada immigran dari mana saja yang masuk. Sehingga dapat ditindak," katanya menambahkan.

Anggaran yang dinilai kurang tersebut, lanjutnya, juga mempengaruhi kondisi rumah detensi imigrasi. Sehingga, para imigran ilegal ini dinilai akan tetap lolos dari tangkapan petugas.

Octavian mengatakan untuk meningkatkan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan, pihaknya meningkatkan kerjasama dengan negara lain serta meningkatkan kemampuan komunikasi dengan tiga bahasa dalam menangani kasus imigran ilegal. (ROL)

Akhirnya Setelah Langgar Wilayah RI, Australia Minta Maaf

Pemerintah Australia pada Jumat (17/1/2014), meminta maaf tanpa syarat kepada Indonesia setelah pasukannya melanggar perairan Indonesia. Mereka mengaku, pelanggaran itu dilakukan tidak disengaja selama operasi keamanan perbatasan.

Australia berjanji untuk mematuhi garis perbatasan dalam upaya menghentikan laju para pencari suaka atau "manusia perahu". "Kami sangat menyesal atas kejadian ini, " kata Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, dalam konferensi pers.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, semalam juga menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty M. Natalegawa.
 

"Permintaan maaf yang wajar tanpa pengecualian atas nama seluruh Pemerintah Australia, karena tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia," ucap Morrison. "Kami menjamin, hal itu tidak akan terjadi lagi."

Morrison mengatakan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, juga  akan membuat permintaan maaf secara resmi pada hari ini. "Saya harus menekankan hal ini terjadi tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan pemerintah Australia," imbuh Morrison.

Letnan Jenderal Angus Campbell, yang memimpin operasi militer dan hingga memasuki wilayah perairan Indonesia menolak menjelaskan detail  pelanggaran tersebut. Lasannya hal itu masalah operasional. "Kesalahan dibuat dalam gerakan kapal kami," ujarnya, seperti dikutip ABC. (SIndo)

Australia Nilai TNI tidak Mampu Kendalikan Perairan Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai tidak mampu mencegah pelanggaran perairan oleh tiga kapal perang Australia pada 19 Desember 2013.

Pelanggaran perairan Indonesia oleh kapal perang Australia terjadi lagipada 6 Januari 2013. Itu pun tidak dicegah aparat keamanan Indonesia.

Kapal perang Australia masuk ke perairan Indonesia hingga 7 mil dari
pesisir Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, untuk mengiring kembali perahu pengangkut imigran yang berlayar ke negara itu.

Penilaian pihak Australia itu disampaikan salah satu imigran, Rabu (8/1). "Tentara Australia bilang tentara Indonesia itu kecil. Tidak mampu berbuat apa-apa," kata Mohamed  Abdirashid, 18, imigran asal Somalia.

Ia mengisahkan, selama pelayaran melintasi perairan Indonesia menuju Australia, lampu kapal perang tersebut dipadamkan termasuk pada malam hari. Pemadaman lampu tersebut bertujuan mengelabui aparat keamanan Indonesia.

"Kami berlayar hampir dekat ke Pulau Rote kemudian melihat perahu di kejauhan. Kami mengira itu kapal perang Indonesia, ternyata bukan," ujarnya. Oleh kapal yang ternyata milik Australia, Abdirashid diminta untuk terus jalan karena Pulau Rote sudah dekat.

Sementara itu, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni mendesak Pemerintah Indonesia khususnya TNI agar tegas kepada Australia. Pasalnya, keberadaan kapal perang Australia di perairan Indonesia yang tanpa izin merupakan pelecehan.

"Tindakan Australia menghalau para imigran sampai perairan Indonesia merupakan pelecehan yang harus diambil tindakan tegas oleh Jakarta," katanya.

Imigran Timur Tengah yang dihalau kapal perang Australia kembali ke
Indonesia sebanyak dua kali. Pertama pada 19 Desember 2013 sebanyak 47 orang. Kedua pada 6 Januari 2014 sebanyak 45 orang sehingga total
imigran yang ditampung di sebuah hotel di Kota Kupang sebanyak 93 orang.

Kepala Imigrasi Kupang Silvester Sililaba mengatakan imigran ditampung di hotel karena Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang saat ini penuh. (MetroNews)

Berulah Lagi, Kapal Perang Australia Masuki Perairan Indonesia Tanpa Izin

Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana tiga kapal perang milik marinir angkatan laut Australia memasuki wilayah perairan Rote saat menggiring para imigran yang memasuki wilayah Australia.

Kapal perang Australia tersebut dengan bebas melintasi di perairan Rote tanpa pengawasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkatan Laut (AL).

Hal itu diketahui setelah aparat kepolisian Resort Rote Nao kembali mengamankan 45 imigran gelap yang terdampar di Dusun kakaek Desa Lenupetu Kecamatan Pantai Baru, Senin (6/1).

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan dari juru bicara para imigran, Yusuf Ibrahim (28), di Mapolres Rote Ndao, diketahui bahwa mereka digiring oleh marinir AL Australia menggunakan tiga buah kapal perang dan enam speed boat hingga memasuki wilayah perairan Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tidak hanya itu, para imigran tersebut bahkan menunjukkan alat bukti berupa GPS di mana dalam alat tersebut menunjukkan bahwa kapal Perang milik marinir Australia telah memasuki wilayah perairan Rote sekitar tujuh mil dari daratan Pulau Rote.

Yusuf Ibrahim juga mengisahkan mereka sempat bertahan di perbatasan Australia–RI selama 1,5 hari. Selama berada di sana, mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh para marinir dengan tidak diberi makan dan hanya diberi minum.

Bahkan beberapa rekannya disiksa dengan cara dibawa ke dalam ruang mesin dan dipaksa memegang knalpot mesin kapal.

Akibatnya, keempat rekannya mengalami luka bakar pada bagian telapak tangan dan satu rekan lainnya di tendang hingga mengalami luka lebam dibagian paha dan lengan kiri.

“Empat rekan kami disiksa oleh tentara Australia dengan cara dimasukkan ke dalam ruangan mesin dan dipaksa memegang knalpot mesin sehingga mengakibatkan luka bakar di bagian telapak tangan, sedangkan satu orang lainya ditendang dan mengakibatkan luka lebam di bagian paha dan lengan bagian kiri, ungkap Yusuf.

Sementara itu, Kapolres Rote Ndao AKBP Hidayat, saat dikonfirmasi wartawan, mengatakan para imigran tersebut berangkat dari Pulau Kendari pada tanggal 21 Desember 2013 dan tiba di Australia pada tanggal 1 Januari 2014.

Setelah memasuki wilayah Australia, para imigran dihadang dan digiring keluar menggunakan kapal perang.

Aparat kepolisian yang mengetahui adanya penemuan imigran tersebut langsung bergerak ke lokasi dan langsung mengamankan para imigran tersebut ke Mapolres Rote Ndao.

Menurut rencana, para imigran tersebut akan di berangkatkan ke imigrasi kelas II Kupang, Selasa (7/1), menggunakan jasa penyeberangan Express Bahari.

Untuk diketahui, ke-45 imigran yang berhasil diamankan di antaranya laki-laki 36 orang, perempuan sembilan orang. Warga negara (WN) Nigeria dua orang, WN Sudan sembilan orang, WN Somalia 28 orang, WN Mesir tiga orang, WN Yaman satu orang, WN Gana satu orang, WN Libanon satu orang.

Sementara itu juragan dan ABK berhasil meloloskan diri dan sementara dalam pengejaran oleh aparat Kepolisian Resort Rote Ndao.  (BeritaSatu)

AL Republik Islam Iran Ingin Tingkatkan Kerjasama Dengan TNI AL

Kepala Staf Angkatan Laut Republik Islam Iran Laksamana Muda (Rear Admiral) Dr Habibollah Sayyari mengharapkan AL Iran dan TNI AL dapat mencapai kesepakatan di masa depan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kerja sama kedua pihak.

"Kami senang dan terima kasih kepada TNI AL atas undangan untuk dapat mengikuti simposium ini (yang diadakan oleh TNI AL)," kata Sayyari dalam wawancara dengan Antara di Jakarta, Rabu.

Sayyari bertemu dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Marsetio di sela mengikuti simposium internasional keamanan maritim yang digagas TNI AL pada Selasa.

Kedua kepala staf itu saling bertukar pandangan dan menjajaki kesepakatan yang dapat dilakukan pada masa depan.

"Kami dapat saling mengenal secara dekat dari pertemuan ini," kata Sayyari yang disertai beberapa perwira AL Iran lainnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan luas, sumberdaya melimpah dan pengaruh besar di kawasan, kata dia.

Menurut dia, TNI AL memiliki kemampuan sangat baik dalam memelihara keamanan di wilayah kedaulatannya.

Sayyari mengatakan dia juga telah bertemu dengan sejumlah kepala staf angkatan laut dari berbagai negara peserta simposium, antara lain dari China, Jepang, India, Malaysia, Bangladesh, Prancis, dan Qatar.

Dia mengatakan kerja sama diperlukan secara maksimal di kawasan untuk memelihara dan menciptakan keamanan di kawasan sendiri.

Pada bagian lain dia menceritakan strategi Iran dalam pertahanan dan keamanan di laut dan bagaimana AL Iran memproduksi sendiri peralatannya termasuk membangun kapal-kapal untuk keperluan di dalam negeri.

Sayyari memandang simposium ini sangat penting dan memanfaatkan kehadirannya untuk mempererat hubungan dengan angkatan laut dari negara-negara lain.

Indonesia menyelenggarakan simposium maritim internasional pada 9-11 Desember 2013 guna membahas masalah terkini terkait keamanan dan kegiatan kemanusiaan di kawasan dan mengundang peserta dari 55 negara termasuk seluruh negara yang tergabung dalam Simposium Angkatan Laut Samudera Hindia (IONS) dan Simposium Angkatan Laut Wilayah Pasifik Barat (WPNS).

Sayyari termasuk kepala staf angkatan laut di wilayah tersebut yang diundang dan memberikan paparan pada Selasa.

Berbagai sumber yang diperoleh Antara menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir AL Iran telah meningkatkan kehadirannya di perairan internasional, termasuk di kawasan paling ujung di bagian utara Samudera Hindia, Selat Bab el-Mandeb dan Laut Merah, untuk melindungi rute-rute laut dan menyediakan keamanan bagi kapal-kapal niaga dan tanker.

Sesuai dengan usaha-usaha internasional terhadap perompakan, AL Iran juga berpatroli di Teluk Aden sejak November 2008 untuk mengawal kapal-kapal peti kemas niaga atau tanker minyak yang disewa Iran atau negara-negara lain.

AL Iran telah berhasil menggagalkan beberapa serangan atas tanker-tanker Iran atau negara lain selama misinya di perairan internasional. (Antara)

Indonesia Dorong Keamanan Maritim Kawasan

TNI Angkatan Laut (AL) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Simposium Keamanan Maritim Internasional atau International Maritime Security Simposium (IMSS) tahun 2013 di Jakarta, 10-11 Desember 2013. IMSS yang baru pertama kali digelar ini dihadiri oleh 32 AL yang berada di kawasan, khususnya kawasan Samudera Hindia dan Pasifik, termasuk Amerika, Inggris, Belanda dan lainnya.

“Simposium Keamanan Maritim Internasional ini merupakan upaya Indonesia untuk mendorong terwujudnya keamanan maritim kawasan,” kata Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Dr Marsetio saat menutup Simposium Keamanan Maritim Internasional (International Maritime Security Simposium) tahun 2013 di Jakarta, Rabu (11/12).

Untuk meningkatkan stabilitas keamanan maritim kawasan, Angkatan Laut sebagai instrumen utama, menyelenggarakan kerja sama antarnegara. Pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri yang telah digariskan oleh pemerintah sebagai dasar bagi militer, termasuk di dalamnya TNI Angkatan Laut. Hal ini bertujuan agar kerja sama selalu mengacu pada kepentingan nasional.

“Simposium untuk tunjukkan peran Indonesia di kawasan laut. Kegiatan ini nantinya akan diselenggarakan dua tahun sekali untuk tingkatkan kapasitas Indonesia sebagai negara maritim besar, sekaligus menegaskan posisi Indonesia di kawasan,” kata KSAL.

Lebih lanjut, Marsetio mengatakan, topik konferensi sangat jelas untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian konflik. “Ada 14 KSAL yang hadir dan mereka bertemu secara bilateral untuk membicarakan banyak hal, termasuk bagaimana persoalan Laut Cina Selatan,” kata Marsetio.

Marsetio menegaskan, Indonesia tidak akan mengklaim atau membela salah satu negara yang terlibat konflik Laut Cina Selatan, baik Amerika ataupun Cina. “Bagi kami itu masalah bilateral. Indonesia enggak klaim salah satunya. Event ini bisa dipakai mereka untuk bertemu dan membahasnya. Memang enggak spesifik sebagai penengah, tapi kita harap forum ini dimanfatkan sebagai pertemuan,” katanya.

Menurut Marsetio, kerja sama Angkatan Laut perlu dilakukan untuk menjaga keamanan maritim di kawasan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut karena telah berhasil menyelenggarakan International Maritime Security Symposium (IMSS). IMSS ini diharapkan bisa membangun confidence building bagi TNI AL sehingga dapat membangun kerja sama dengan angkatan laut lain di dunia, khususnya mendorong terciptanya stabilitas kawasan.

“Indonesia melalui Simposium Keamanan Maritim Internasional atau International Maritime Security Symposium (IMSS) dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik Laut Cina Selatan,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro pada pembukaan IMSS, Selasa (10/12).

Simposium IMSS ini juga diharapkan menjadi sarana bagi TNI AL dalam hal membangun kepercayaan. “Kerja sama antara angkatan laut ini pentingnya karena kita memiliki luas wilayah di dunia yang sebagian besar meliputi perairan,” kata Purnomo.

Menurut Purnomo, simpsosium ini sangat penting dan jelas mendorong adanya kerja sama maupun penyelesaian konflik, karena Kepala Staf Angkatan Laut berbagai negara turut terlibat.

“Forum akan menghasilkan platform. Memungkinkan terbukanya hubungan bilateral antara angkatan laut berbagai negara. Kita tunjukkan kepada negara tetangga terkait pentingnya kerja sama,” tuturnya.

Hadir sebagai peserta simposium, antara lain, Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat Jonathan Greenert, Kepala Angkatan Laut Pakistan Muhammad Asif Sandila, Kepala Angkatan Laut Jepang Katsutoshi Kawano, Kepala Angkatan Laut Malaysia Tan Sri Abdul Aziz Jaafar, Kepala Angkatan Laut Singapura Ng Chee Peng, Panglima Angkatan Laut Iran Habibollah Sayyari, Direktur Perdagangan dan Dukungan Industri Departemen Pertahanan Belanda Ben Bekkering, serta Diplomat Senior Indonesia dan Pakar Kemaritiman Professor Hasyim Djalal. (Jurnas)

Komitmen TNI-AL Menjaga Kedaulatan Maritim Indonesia

Perspektif keamanan tetap dianggap penting bagi pemerintah untuk menjaga kawasan perbatasan. Apalagi sejumlah wilayah tapal batas Indonesia hanya dipisahkan lautan. Tak ayal, permasalahan ini kerap memunculkan konflik akibat perebutan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. 

Patroli Maritim TNI AL mengunakan Pesawat CN-235

Karena itu, demi menjaga kedaulatan maritim, khususnya di kawasan perbatasan perlu kiranya pemerintah terus mengupayakan kelengkapan alat utama sistem senjata (alutsista) yang canggih. Keamanan di wilayah perbatasan dapat dioptimalkan melalui pertahanan darat dan laut. Dengan kelengkapan alutsista dipastikan akan mengurangi berbagai aksi penyelundupan, pencurian ikan, hingga terbebas dari ancaman perang.

Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan merealisasikan komitmennya menjaga kedaulatan maritim dengan memberikan tiga pesawat CN- 235-220 Patmar (patroli maritim) kepada TNI AL. Pesawat ini dinilai memiliki kemampuan dan daya jelajah lebih tinggi dibanding pesawat sebelumnya. CN-235-220 Patmar mampu terbang selama sembilan jam dengan kecepatan optimal 200 knot. Sementara pesawat sebelumnya NC-212 Patmar hanya bertahan selama empat jam dengan kecepatan optimal 100-150 knot.

Tak ayal, jika pesawat baru milik TNI AL ini disebut-sebut sebagai pesawat bermata elang. Sebab, dengan kekuatan Forward Looking Infra Red(FLIR)dan search radar yang terpasang di bawah badan pesawat, ia dapat menemukan sasaran dari jarak jauh. Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia ini diharapkan mampu memantau kapal-kapal imigran gelap yang kerap lalu-lalang di pantai selatan Jawa. Kemampuannya akan jauh lebih berarti bagi pusat penerbangan angkatan laut (Puspenerbal) yang kerap disebut sebagai kepanjangan mata Kapal Perang Indonesia (KRI).

“Jika dengan NC-212 Patmar hanya bisa patroli di daerah sasaran 10 menit, CN-235 Patmar bisa sampai berjam-jam dan menjangkau tempat yang lebih jauh. Dengan search radardan FLIR yang jauh lebih maju ini, kami bahkan sudah bisa mendeteksi kapal-kapal nelayan dari ketinggian 13.000 kaki,” ungkap Komandan Skuadron 800 Pusat Penerbangan TNI AL Letkol Laut (P) Imam Safii, di acara serah terima CN-235 Patmar di hanggar PTDI, Rabu (2/10).

Selain CN-235, Kementerian Pertahanan juga tengah memesan 11 helikopter antikapal selam (AKS) baru kepada PTDI dan kemungkinan akan selesai pada Oktober 2014. Helikopter AKS akan dipakai TNI AL untuk membentuk kekuatan tempur Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Nantinya SSAT akan melibatkan unsur Kapal Perang, Pesawat Udara, Korps Marinir, dan Pangkalan. Karena itu, TNI AL akan kembali menghidupkan Skuadron 100 AKS untuk menerima 11 helikopter AKS.

Dengan semakin lengkapnya alutsista yang dimiliki TNI AL, pengawasan wilayah maritim Tanah Air akan semakin tangguh. Bangsa lain atau kelompok-kelompok yang tak bertanggung jawab tidak akan berani lagi melewati laut Indonesia secara ilegal. Kapal-kapal besar yang biasa mencuri ikan kini akan takut melihat persenjataan militer dalam negeri yang semakin lengkap. Pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI) Andi Wijayanto mengatakan, secara umum alutsista TNI AL belum lengkap sampai sekarang.

Hingga tahun depan, kelengkapan alutsista baru akan mencapai 36-38% dari target utama pada 2024. “Target kelengkapan (alutsista TNI AL) itu sudah diterbitkan dokumentasinya sejak 2007. Saat ini, secara perlahan TNI AL sudah mulai melengkapi alutsistanya dengan kapalkapal patroli, pengindraan udara, dan kapal perang permukaan,” ucap Andi, kepada KORAN SINDO, kemarin. Kelengkapan alutsista merupakan kekuatan pokok militer, terlebih bangsa ini merupakan negara maritim yang hampir tiap hari dilalui kapal-kapal besar dari negara asing. Selat Sunda dan Malaka misalnya, adalah kawasan strategis bagi lalu lintas kapal perdagangan.

Bahkan, dua selat itu dianggap sebagai titik sumbat dunia, karena jika tidak bisa lewat di selat tersebut perdagangan antarnegara akan tersumbat. Menurut Andi, kelengkapan alutsista TNI AL perlu segera diupayakan terutama di laut-laut Indonesia Timur seperti di NTT, Merauke, dan Ambon. “Sejumlah pangkalan harus terus dibangun di sana. Saat ini memang beberapa pangkalan militer di sana sudah dibangun, tapi belum juga selesai,” ucap Andi. (SIndo)

Opersi Tameng Hiu-13 TNI AL Gagalkan Penyelundupan Senapan MP5

Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono menerima senjata hasil penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh pasukan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Timur (Guspurlatim).

Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono menerima senjata hasil penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh pasukan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Timur (Guspurlatim). Foto: ISTIMEWA

Penyerahan senjata hasil penyelundupan itu dilakukan Danguspurlatim, Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia dalam suatu upacara militer gabungan yang berlangsung di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Senin (02/12/2013).

Dispenarmatim dalam surat elektroniknya kepada LICOM mengungkapkan, jajaran Koarmatim yang tergabung dalam Operasi Tameng Hiu-13 berhasil mengagalkan upaya penyelundupan senjata api lewat laut di perairan perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia, Minggu (28/07/2013).

Opersi Tameng Hiu-13 digelar Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmatim mengintegrasikan seluruh komponen kekuatan yang tergabung dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL, baik dari unsur-unsur kapal perang maupun kekuatan pangkalan di daerah perbatasan.

Terintegrasinya operasi Tameng Hiu dengan satuan tugas lain terbukti efektif dan membuahkan hasil dengan ditemukannya dua pucuk senjata api pabrikan (Home Industri) mirip MP-5/UZI oleh Tim Satgas Intelijen Pangkalan Angkatan Laut Nunukan.

Kejadian bermula ketika tiga tim Satgas Intel Lanal Nunukan dipimpin Kapten Laut (KH) Dominikus Tedju menggunakan perahu Patroli Keamanan Laut (Patkamla) Pos Angkatan Laut (Posal) Sei Nyamuk dan perahu nelayan, melakukan patroli di perairan Suar Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

Tim Satgas berusaha mendekati dua speed boat yang sedang melakukan aktivitas mencurigakan di perairan perbatasan RI Malaysia tersebut. Melihat adanya petugas datang patroli TNI AL datang, kedua speed boat langsung pergi dengan kecepatan tinggi kearah Pulau Sipadan Ligitan. Petugas mendeteksi speed boat mencurigakan itu membuang suatu benda ke laut dengan maksud mengalihkan perhatian petugas.

Sasaran berhasil lolos ke perairan negara tetangga, namun tim satgas fokus terhadap benda yang di buang ke laut tersebut dan memberi tanda sekitar lokasi kejadian pada posisi 04 00 633 U – 118 04 965 S, sekitar perairan Karang Unarang, pada pukul 05. 30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA).

Setelah diadakan penyelaman ditemukan paket berupa bungkusan warna kuning. Setelah dibuka isi bungkusan tersebut berisi dua pucuk mirip MP-5/UZI kaliber 9mm, dua magzine tanpa peluru, satu popor lepasan (portabel) serta satu peredam.

Kedua senjata tersebut nomor serinya telah dirusak atau dihilangkan oleh para pelaku. Secara fisik senjata selundupan itu diperkirakan buatan home industri.

Sampai saat ini tim yang dibentuk Koarmatim telah mendeteksi beberapa tempat dari negara asal pembuat senjata tersebut, serta meneliti lebih jauh maksud dari upaya penyelundupan senjata api di perairan perbatasan tersebut. Kedua senjata hasil operasi saat ini telah dibawa ke Mako Koarmatim dan diserahkan secara resmi kepada Pangarmatim.

Pangaramatim Agung Pramono menyampaikan sambutan terkait dengan pelaksanaan Opersi Tameng Hiu-13. Operasi di bawah kendali Danguspularmatim yang melibatkan beberapa komponen SSAT Koarmatim.

Dengan keberhasilan tersebut, Pangarmatim menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim beserta para prajurit yang ikut serta terlibat dalam Opersi Tameng Hiu-13.

“Terungkapnya upaya yang diduga sebagai aksi penyelundupan senjata ini memberikan indikasi bahwa keamanan wilayah perairan yurisdiksi nasional harus terus dijaga. Karena tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di wilayah dan waktu yang lain. Keberhasilan ini patut dipertahankan dan ditingkatkan, karena eskalasi ancaman ke depan akan semakin kompleks dengan modus operandi yang beragam,” kata Pangarmatim Agung Pramono.

Agung Pramono menekankan, dalam operasi-operasi yang akan datang agar terus dilaksanakan koordinasi yang ketat dan terintegrasi di antara satuan di pangkalan dengan unsur yang beropersi di laut. Dengan demikian, pelaksanaan operasi akan dapat membuahkan hasil yang optimal.

Saat ini, jajaran Koarmatim terus meningkatkan operasi di perairan timur Indaonesia, khususnya di perbatasan dengan negara tetangga.

Skala operasi akan terus ditingkatkan melibatkan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang tergabung dalam SSAT mulai dari unsur kapal perang, pesawat udara dan helikopter TNI AL, Marinir dan Pangkalan.

Target operasi juga dikembangkan tidak hanya fokus pada aksi pencurian ikan (Illegal Fishing) namun juga difokuskan pada aksi penyelundupan senjata, Narkoba dan kegiatan infiltrasi lewat laut.

“Dampak penyelundupan senjata, jika sampai ketangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerawanan sosial, ganguan kemanan dan separatisme yang sengaja di lakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan pemerintah RI,” kata Pangarmatim. (LensaIndonesia)

KRI Kakap-811 Amankan Perairan Perbatasan Indonesia-Philipina

KRI Kakap-811 jajaran Satrol Koarmatim siap mengamankan perairan perbatasan Republik Indonesia dengan Philipina. Rencana operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin oleh Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia, S.Sos, di Lounge Room KRI Kakap-811 yang sandar di Dermaga Koarmatim, Ujung Surabaya, Senin (11/11/2013).

KRI Kakap-811

Hadir dalam rapat tersebut Asisten Intelijen Danguspurla Koarmatim Kolonel Laut (P) Yeheskiel Katiandagho, Asisten Opersi (Asops) Danguspurla Koarmatim Kolonel Laut (P) Andi Abdul Aziz, Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Koarmatim Kolonel Laut (P) Suhartono, Komandan KRI Kakap-811 Mayor Laut (P) John David Nalasakti Sondakh, S.T., serta Komandan KRI Hiu-634 Mayor Laut (P) Iwan Ridhwan, S.E.

Rencananya KRI Kakap-811 melaksanakan tugas di Bawah Kendali Operasi (BKO) Guspurla Koarmatim, bersama dengan KRI Hiu-634, dengan sandi Operasi Tameng Cucut 13. KRI Kakap-811 merupakan kapal jenis Fast Patrol Boat (FPB) 57 M buatan PT. Pal Indonesia, dipersenjatai dengan meriam kaliber 40mm, 20mm dan senajata mesin kaliber 12,7mm. Kapal perang ini mampu membawa satu helikopter. Sedangkan KRI Hiu-364 dipersenjatai meriam kaliber 57mm dan senjata pamungkas Peluru Kendali (Rudal) C-802 buatan China.

Daerah operasi berada di wilayah perairan kepulauan Provinsi Sulawesi Utara meliputi perairan laut Pulau Marore, Miangas, Marampit, Kawaluso dan Sangihe Talaud. Kepulauan tersebut merupakan daerah pulau terluar Indonesia yang berada di wilayah Indonesia bagian utara dan berbatasan langsung dengan Philipina Selatan. Pulau terdepan yang berhadapan langsung dengan Philipina yaitu Pulau Miangas. Letak geografisnya adalah pada 5° 34' 02'' LU  dan 126° 34' 54'' BT terdapat TD No. 056 dan TR No. 056.

Miangas lebih dekat dengan Filipina dari pada dengan wilayah Indonesia lainnya. Jarak antara Miangas dengan Santa Agustin atau General Santos Mindanao Filipina Selatan dapat ditempuh dalam waktu 2 hingga 3 jam. Sementara jarak Miangas dengan Melonguane, ibu kota Kabupaten Talaud, sekitar 90 mil.  Pelayaran dari Miangas  ke Manado, sejauh 275 milih bisa memakan waktu sampai dua hari.

Pulau ini letaknya terpencil di tepi Samudera Pasific dan berhadapan langsung dengan pulau Mindanao Filipina. Luasnya, hanya sekitar 3,5 kilometer persegi. Secara administratif, dulunya Miangas termasuk dalam wilayah Kecamatan Nanusa, Kabupaten Sangihe Talaud. Kini sudah merupakan kecamatan sendiri yang bersifat khusus karena hanya membawahi satu desa yakni Desa Miangas.

Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap pertahanan dan keamanan, mengingat fungsinya sebagai wilayah terdepan Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Philipina. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dan politis ini perlu diperhatikan mengingat keterbatasan penanganan pelintas batas legal di wilayah Pulau Miangas. (Dispenarmatim | TNI AL)

TNI lakukan pengamanan pulau terluar Indonesia

KRI Teluk Lampung (TLP)-540 yang merupakan salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut jenis Angkut Tank tipe Frosch (ATF), melanjutkan operasi pengamanan pulau terluar (pamputer) Wilayah Barat.

Pulau-pulau tersebut antara lain Pulau Sekatung, Pulau Nipah, Pulau Rondo dan Pulau Berhala. Usai melaksanakan rotasi satuan tugas (Satgas) Pamputer di pulau Sekatung dan Pulau Nipah, KRI Teluk Lampung (TLP)-540 menuju Sabang dan pulau-pulau terluar lainnya yang berada di wilayah Barat.

Di pulau-pulau tersebut, KRI Teluk Lampung (TLP)-540 akan melaksanakan rotasi pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Pamputer, yang berbatasan dengan negara tetangga di Wilayah Indonesia bagian Barat.

Rotasi pasukan itu meliputi debarkasi Satgas Pamputer menggantikan Satgas lama yang sudah purna tugas, setelah enam bulan menjaga dan mengamankan pulau tersebut, serta peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan dalam mendukung penugasan.

Menurut Komandan KRI Teluk Lampung (TLP)-540 Letkol Laut (P) Marwidji Harahap, sebelumnya di Pulau Sekatung KRI Teluk Lampung (TLP)-540 melaksanakan debarkasi satu regu prajurit marinir, dan di Pulau Nipah melaksanakan debarkasi dua pleton terdiri dari prajurit marinir dan prajurit TNI AD. (Sindo)