Musuhi Indonesia, Singapura Rugi Besar

Penamaan kapal perang KRI Usman Harun menambah daftar panjang memanasnya hubungan pemerintah Indonesia dengan  Singapura. Akankah hubungan Indonesia dan Singapura merenggang apalagi terputus akibat polemik ini?

Pengamat Militer dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Kusnanto Anggoro mengatakan, pemerintah Singapura tak akan berani mengambil keputusan seberani itu. Ia menilai, pihak yang paling dirugikan jika terjadi pemutusan kerja sama militer atau yang lebih parah pemutusan hubungan diplomatik adalah Singapura sendiri.

"Sebagai negara yang seharus berdaya diri, pasti untung kita. Artinya mereka lebih rugi. Kita negara besar, gitu aja koq susah amat," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Rabu (12/2/2014).

Menurutnya, ketergantungan Singapura akan Indonesia sangat besar. Karena itu, rasa tidak mungkin Singapura berani bertindak lebih jauh di luar protes terhadap penamaan KRI Usman Harun.

"Singapura tanpa Indonesia itu enggak mungkin. Kalau Indonesia tanpa Singapura itu enggak apa-apa. Enggak mungkinnya kenapa, mereka akan dimakan oleh Malaysia dan Australia," tandasnya.

Polemik KRI Usman Harun muncul karena adanya protes Singapura terhadap penamaan itu. Pihak Singapura berpendapat Usman Harun merupakan tokoh yang ditangkap dan dihukum gantung oleh pemerintah Singapura atas tuduhan melakukan pengeboman di sekitar MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada 10 Maret 1965.

Adapun nama Usman Harun, merupakan gabungan dari nama dua marinir Indonesia, yaitu Usman Janatin dan Harun Said yang dianggap terlibat pemboman di sebuah bangunan di Orchard Road pada tahun 1965.

Dua marinir Indonesia itu, telah dieksekusi dengan hukuman gantung di Singapura, karena dianggap bersalah dalam pemboman tersebut. Jenazah keduanya telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. (Sindo)

Menlu Singapura Kemukanan Alasan Spesifik Protes Penamaan KRI Usman Harun oleh TNI

Menlu Singapura Shanmugam bicara mengenai alasan spesifik mengapa pihaknya merasa keberatan dengan penamaan KRI Usman Harun oleh TNI. Penamaan boleh untuk hal lain, tapi berbeda imbasnya dengan penamaan pada kapal perang.

"Ini merupakan area di mana Indonesia memiliki kedaulatan hak untuk memberikan nama terhadap kapal perangnya, yang tumpang tindih dengan sejarah bersama dan keputusan Singapura dan Indonesia untuk meletakkan sejarah ini di belakang," ujar Shanmugam seperti dilansir dari Channel News Asia, Rabu (12/2/2014).

Shamnugam mengatakan kedua negara harus menghormati kesepakatan tersebut. Jangan sampai hal yang menjadi sejarah kelam -- bagi Singapura -- kembali muncul ke permukaan.

"Dan harus ada sensitivitas itu dalam kedua negara untuk memastikan hal itu berada di belakang kita dan tidak membukanya lagi. Itulah mengapa kami meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kembali penamaan kapal perang itu," ujarnya.

Shamnugam pun menjelaskan mengapa Singapura keberatan dengan penamaan 'Usman Harun' di sebuah kapal perang. Hal itu terkait dengan mobilitas dan simbol yang dibawa suatu kapal.

"Untuk menamakan sebuah bangunan dengan nama mereka atau menguburkannya dalam makam pahlawan nasional, itu adalah suatu hal, namun beda halnya dengan penamaan kapal perang. Sinyalnya sangat berbeda karena kapal berlayar di tujuh samudera, membawa pesan di setiap tanah yang dihampiri kapal tersebut. Begitu juga kapal itu membawa bendera nasional." (Detik)

Pemerintah RI Diminta Lebih Tegas Atasi Konflik dengan Tetangga

Kedaulatan, kewibawaan, dan kehormatan bangsa dan negara dalam melaksanakan hubungan bertetangga antar negara harus dijaga. Indonesia harus tetap berdaulat, berwibawa, dan dihormati.

Pernyataan itu disampaikan Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo terkait dengan beberapa aksi dan reaksi yang dilakukan negara tetangga terhadap beberapa kejadian pekan lalu.

Misalnya, protes Singapura terhadap penamaan KRI Harun Usman, dugaan pembakaran dan perampokan kapal nelayan asal Merauke oleh tentara Papua New Guniea, dan pengusiran imigran gelap asal Timur Tengah oleh Australia ke wilayah Indonesia.

“Indonesia harus tetap berdaulat, berwibawa dan dihormati, tanpa harus jadi menakut-nakuti negara tetangga,” kata peserta Konvensi Capres Demokrat itu dalam keterangan persnya, Selasa 11 Februari 2014.

Menurutnya, jangan sampai negara kita dianggap terlalu kompromi dan permisif atas konflik yang terjadi dengan negara tetangga, dan akhirnya merugikan bangsa dan negara kita sendiri.

“Indonesia adalah bangsa dan negara yang besar, jangan sampai kita dipermalukan bangsa lain karena kurang tegas menyelesaikan konflik,” kata Edhie.

Seperti diketahui, selain protes Pemerintah Singapura terhadap penamaan KRI Harun Usman, pekan lalu juga marak diberitakan bahwa tentara Papua New Guinea membakar kapal milik nelayan asal Merauke, Papua, dengan tuduhan melanggar lintas batas.

Selain itu juga dikabarkan bahwa Pemerintah Australia menghalau imigran gelap asal Timur Tengah yang masuk ke wilayahnya ke wilayah Indonesia.

Edhie menyatakan bahwa menurut pengalamanya sebagai militer selama 33 tahun dan 3 bulan, konflik justru kerap terjadi antar negara tetangga.

“Saya minta agar negara tetangga tetap berlaku baik dan menghormati kedaulatan dan hak masing-masing negara serta menghindari tindakan-tindakan provokasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik berkelanjutan,” kata Edhie.

Dia berharap, investigasi dilakukan dan kemudian bersikap tegas jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam hubungan antar negara tetangga di kemudian hari. (VivaNews)

TNI AU persiapkan skuadron tempur Indonesia Timur

Mabes TNI Angkatan Udara (TNI AU) tengah mempersiapkan penambahan pesawat tempur untuk pendirian skuadron tempur di wilayah Indonesia Timur.

"Mabes TNI AU tahun ini akan melakukan pengadaan pesawat tempur, yang diprioritaskan untuk wilayah udara Timur Indonesia," ungkap Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, di Biak, Rabu.

Ia mengatakan, rencana untuk membentuk skuadron pesawat tempur di Indonesia bagian Timur sudah masuk dalam grand desain Mabes TNI AU.

Hanya saja untuk merealisasikan pembentukan skuadron tempur baru, menurut Marsekal Putu Dunia, diperlukan kesiapan sarana prasarana, personel prajurit serta dukungan langsung kemampuan keuangan Negara.

"Kapan realisasinya pembentukan skuadron tempur Indonesia Timur sedang dalam perencanaan Mabes TNI AU, ya untuk tahun ini kami siapkan penambahan pesawat tempur untuk memperkuat kemampuan prajurit TNI AU dalam mengawal kedaulatan wilayah udara NKRI," tegas mantan Pangkosek Hanudnas IV Biak ini.

Disebutkan KASAU, untuk menjaga pengawasan lalu lintas udara di wilayah Papua telah dibentuk empat satuan radar TNI AU, tersebar di Timika, Merauke dan Biak.

"Dengan adanya satuan radar TNI AU diharapkan dapat memantau segala pergerakan pesawat udara yang melintas wilayah udara Papua sekitarnya, ya untuk saat ini semua pangkalan udara di Papua dan satuan radar telah menjalankan tugasnya sesuai tugas yang diemban prajurit TNI," ujarnya didampingi Kapenau Marsma TNI Hadi.

Selama kunjungan kerja di Biak Selasa dan Rabu, Kasau beserta ibu Marsekal IB Putu Dunia mengunjungi Makosek Hanudnas IV, Pangkalan Lanud Manuhua, Satuan Radar 242 serta Bataliyon 468 Sarotama Paskhas. (Antara)

Indonesia Kecam Kebijakan Australia Tolak Imigran

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan pemerintah Indonesia berkali-kali menyampaikan kekesalannya terkait pengiriman kembali pencari suaka Australia ke perairan Nusantara.

Skoci yang membawa imigran dari Australia

"Indonesia tak terima dengan kebijakan itu," kata Michael saat dihubungi pada Rabu malam, 5 Februari 2014. Namun, ia tak tegas mengatakan langkah kongkret apa yang akan dilakukan oleh Indonesia berikutnya kendati pengiriman manusia perahu ini terus terjadi.

Juru bicara Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Ray Marcello, tidak bersedia mengungkapkan alasan negaranya mengirim pencari suaka asal Iran dan Afrika ke wilayah perairan Indonesia. Masalah imigran, kata dia, terkait dengan Australia mengintensifkan Operation Sovereign Borders, operasi keamanan perbatasan. "Ini untuk alasan keamanan operasional," kata Ray.

Sebelumnya, seorang anggota TNI Angkatan Laut di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Kopral Kepala Sukendi terkejut ketika mendapati sekoci aneh terdampar di wilayah penjagaannya. Ia mengatakan sekoci 'mewah' itu dilengkapi sejumlah peralatan modern dan pendingin udara. Dia menduga kapal kecil itu terdampar pada 15 Januari lalu dan penumpangnya berpencar. Salah satu imigran mengaku tiga penumpang sekoci tewas di tengah hutan Cisarua. (Kisah Pilu 90 Imigran Gelap di Hutan Cisarua) 

Perahu berwarna oranye yang membawa sekitar 90 orang imigran gelap tersebut terdampar di karang dekat pantai Sukabumi. Kini sekoci bermerek Vanguard, yang diyakini untuk membawa para pencari suaka, ditempatkan di Pelabuhan Ratu.

Sukendi kaget saat melihat sekoci berukuran 8,5 meter x 3,2 meter, yang bisa menampung 90 orang dilengkapi dengan sabuk pengaman, pendingin udara, perlengkapan navigasi, pelampung, makanan dan minuman. Kecepatan mesin diesel kapal tersebut diperkirakan dapat mencapai 30 knot. (Pakai Kapal 'Mewah', Australia Kirim Imigran ke RI) 

Cerita Sukendi menjadi semakin jelas setelah pencari suaka dari Iran mengunjungi sebuah rumah warga di Cisarua. Sepasang suami-istri menyatakan mereka menerima tamu tiga orang Iran yang kotor dan bingung pada 17 Januari 2014 lalu. Sukendi melihat kapal tersebut pada 15 Januari 2014. Mereka mengaku ada tiga imigran yang meninggal di hutan Cisarua.

Kisah Pilu 90 Imigran Gelap di Hutan Cisarua

Seorang warga Iran ditemukan terlihat bingung oleh sepasang suami-istri penduduk Cisarua, Jawa Barat, yang tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya pada 17 Januari lalu. Pria Iran itu mengaku baru saja mendarat setelah terombang-ambing di tengah samudera.

Kepada pasangan suami-istri itu, pria bertubuh tinggi ini menceritakan apa yang telah dialami sehingga terdampar di wilayah Indonesia. Menurut pria itu, kapal yang ditumpangi para pencari suaka ini tengah berlabuh menuju Australia ketika ditangkap oleh sebuah kapal penjaga perbatasan.

Kala itu, pria Iran itu mengatakan, para pasukan dari kapal penjaga langsung menyergap kapal yang bermuatan 90 orang itu. Kemudian, para pencari suaka yang kebanyakan berasal dari Iran dan Sri Langka dipindahkan ke kapal lain dan dibawa mengelilingi Pulau Christmast, Australia, selama 10 hari.

"Tak hanya laki-laki, perempuan dan anak-anak pun termasuk ke dalam rombongan para pencari suaka,"  kata si pria Iran. Selama mengelilingi pulau, kata dia, para penjaga perbatasan Australia memberi makanan dan minuman. "Juga difoto," ujar pria Iran itu seperti yang dilansir News.com.au.

Pada hari kesepuluh, ujar dia, rombongan dipaksa masuk ke sekoci berbentuk aneh. "Ada yang menolak, tapi didorong oleh mereka," ujar dia mengacu pada para penjaga. (Baca: Imigran Mengaku Disiksa di Australia)

Kemudian, mereka diberangkatkan kembali menuju Indonesia dengan membawa dokumen bertuliskan: Tidak memasuki perairan Australia. Dalam perjalanan menuju Indonesia, pria Iran itu mengatakan, rombongan dikawal oleh Komando Penjaga Perbatasan Australia hingga tiba di dekat wilayah Indonesia.

Para pencari suaka pun berhamburan keluar setibanya mereka di wilayah Indonesia. "Kami berlarian ke daratan, menuju hutan," kata pria itu. "Dua hari kami kebingungan di dalam hutan, mencari cara untuk bisa ke Cisarua," ucapnya. Tiga orang meninggal dalam pengembaraan di hutan itu.

Kapal yang digunakan oleh mereka pun telah ditemukan oleh TNI Angkatan Laut yang menjaga wilayah perairan Pelabuhan Ratu. Kopral Sukendi, seorang anggota TNI AL, menemukan kapal itu terdampar.  Sekoci bermerek Vanguard itu, yang diyakini dipakai membawa para pencari suaka kembali ke Tanah Air, ditempatkan di Pelabuhan Ratu. Sukendar berkata, "Dengan senang hati saya akan mengambil sekoci ini untuk patroli di pantai."

Pakai Kapal 'Mewah', Australia Kirim Imigran ke RI

Kopral Sukendi, seorang anggota TNI Angkatan Laut di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, terkejut ketika mendapat kabar dari anak buahnya yang mendapati sekoci aneh terdampar di wilayah penjagaannya. Sekoci atau kapal kecil itu disinyalir mendarat pada 15 Januari lalu itu dianggap aneh sebab mewah dari luar maupun dalam.

Setelah mendapat kabar itu, Sukendi meminta nelayan setempat bernama Amar untuk membawanya ke suatu tempat untuk diselidiki. Titik tersebut berada di antara markas Angkatan Laut di Ujunggenteng. Lokasi ini merupakan posisi terdekat menuju Pulau Christmas, Australia, bila ditempuh dari Pelabuhan Ratu. (Baca: Bahaya Mengancam Imigran Gelap)

Setiba mereka di tempat itu, perahu atau sekoci yang dimaksud dalam posisi tertutup. Sekoci, kata Sukendi, terdampar pada karang. Dibantu 20 orang lainnya, Sukendi dan anak buahnya menyeret kapal itu ke pantai. "Kapal tidak bocor, tapi ada tombol kemudi yang hilang," tuturnya.

Meski begitu, pada awalnya pria berpangkat kopral kepala itu agak khawatir. Asumsi dia, terdapat bahan peledak di dalamnya. Sukendi kemudian menyatakan sekoci berukuran 8.5 x 3.2 meter mampu menampung 90 orang dengan sabuk pengaman, air conditioner, peralatan navigasi, baju pelampung, pasokan makanan dan air. "Mungkin kapal ini dapat melaju hingga kecepatan 30 knot," ucapnya, seperti yang dilansir New.com.au.

Sekoci ini, menurut Sukendi, merupakan salah satu dari 11 sekoci lainnya yang ditemukan di daerah lain. Menurut keterangan yang tertera pada tubuh sekoci, Singapura merupakan negara asal pembuatnya. Namun, Sukendi menduga kapal kecil itu biasa digunakan untuk menyelamatkan diri dari Australia, yang digunakan untuk mengembalikan para pencari suaka ke Indonesia.

Dugaan Sukendi tersebut ternyata benar. Dia mendapat kepastian dari pemerintah Australia bahwa sekoci tersebut memang digunakan untuk mengembalikan para manusia kapal.

Cerita tentang terdamparnya kapal penyelemat ini semakin jelas ketika Sukendi mendapat kabar bahwa warga di Cisarua, Jawa Barat, menerima kunjungan dari beberapa orang warga Iran, yakni para pencari suaka yang dimaksud. Orang-orang Iran itu terlihat bingung ketika mengetuk pintu salah satu rumah warga pada 17 Januari, dua hari setelah sekoci terdampar.

Kini sekoci bermerek Vanguard itu, yang diyakini untuk membawa para pencari suaka kembali ke Tanah Air, ditempatkan di Pelabuhan Ratu. Sukendar berkata, "Dengan senang hati saya akan mengambil sekoci ini untuk patroli di pantai," ujarnya. (Tempo)

Menggelar Kekuatan Pagar Teritori

Gelar kekuatan angkatan laut Indonesia kembali diperlihatkan dengan menggelar gugus tempur laut bersandi operasi Benteng Hiu 14, mulai bulan Februari 2014 di perbatasan laut Indonesia Malaysia di Kalimantan Utara.  

KRI Oswald Siahaan sedang menembakkan rudal Yakhont

Perairan yang menjadi salah satu hotspot NKRI ini memang harus terus dikawal ketat agar gangguan dan provokasi dari negeri jiran bisa dieliminasi sekaligus menunjukkan kekuatan harkat diri untuk tidak bermain api di kawasan kaya sumber daya mineral itu, Ambalat.  Gelar Benteng Hiu dipimpin oleh KRI jenis fregat Oswald Siahaan yang membawa rudal maut Yakhont. Anak buahnya terdiri dari KRI korvet anti kapal selam Lambung Mangkurat, kapal cepat rudal KRI Badik, kapal buru ranjau KRI Pulau Raas dan kapal patroli cepat KRI Badau dan KRI Salawaku. Kapal berjenis KAL, UAV dan kapal nelayan juga ikut bergabung sebagai satuan intelijen.


Sebenarnya ada dua gelar kekuatan di dua hotspot berbeda yang saat ini digelar. Yang satu lagi di kawasan laut Timor dan laut Arafuru. Di laut seberang Darwin itu TNI AL menggelar kekuatan armada laut untuk memastikan tidak ada keculasan negeri selatan untuk mencerobohi perairan teritori Indonesia.  Di luar dua gelar gugus tempur laut itu sebenarnya ada belasan KRI yang berpatroli di Natuna, selat Malaka, selat Singapura, selatan Jawa dan selat Sunda.  Itu adalah bagian dari tugas harian TNI AL untuk menjaga nilai negara kepulauan. Kemudian dalam sebulan ke depan Mabes TNI AL juga harus mempersiapkan 12-15 KRI untuk latihan gabungan angkatan laut bersama 16 negara lain di Natuna dan laut Cina Selatan.

 Itu semua bisa dilakukan karena angkatan laut Indonesia memiliki armada kapal perang yang memadai untuk melakukan penjagaan dan patroli.  Ada sekitar 160 KRI berbagai jenis yang dioperasikan.  TNI AL tahun ini akan mendapatkan belasan kapal perang baru, diantaranya 3 kapal perang light fregat Bung Tomo Class yang dibeli dari Inggris. Kapal ini sebenarnya pesanan dari Brunai tetapi tidak jadi diambil.  Jadi dibilang beli bekas juga tidak karena kapalnya masih baru, kapal baru tapi harganya harga kapal bekas.  Disamping 3 kapal tadi, ada juga pesanan 3 kapal perang jenis KCR (kapal cepat rudal) 60 m buatan PT PAL yang selesai seluruhnya tahun ini.  Kemudian penyerahan 3 KCR 40 m, 2 kapal perang jenis BCM (Bantu Cair Minyak) dan 3 kapal perang jenis LST (Landing Ship Tank) buatan galangan kapal swasta dalam negeri.

Peningkatan kuantitas dan kualitas KRI memang diperlukan, apalagi kekuatan armada RI akan disesuaikan dengan pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang dikenal dengan istilah Kogabwilhan. Sebagai negara kepulauan tentu pagar terluar Indonesia didominasi oleh perairan dan sangat wajar pula bila pagar laut ini diperkuat.  Ini juga bagian dari perubahan strategi “masuk dulu baru digebuk” menjadi “berani masuk digebuk”. Untuk angkatan laut, agar bisa masuk kategori “berani masuk digebuk” dicapai dengan penambahan kuantitas dan kualitas armada KRI dan persenjataannya.

Menyikapi kondisi kawasan yang dinamis dan menjurus pada kondisi tak terduga sebagaimana provokasi Australia di laut Selatan dan ambisi penguasaan laut Cina Selatan oleh negeri semilyar ummat, maka perkuatan daya gebuk angkatan laut Indonesia mutlak harus dipenuhi. Oleh karena itu sangat diperlukan kepemilikan kapal perang permukaan laut berkualifikasi fregat dan destroyer dan kapal selam berkualifikasi srigala.  Sejalan dengan itu sebaran pangkalan utama untuk menampung dan menjaga alutsista kapal perang diperlukan.  Menjaga kapal perang di pangkalan dari sabotase bawah laut dan serangan udara merupakan keharusan.  Jangan sampai punya banyak pangkalan tetapi telanjang tanpa perlindungan.

 Pemikir strategis di Kemhan, Mabes dan TNI AL tentu sudah punya rancang bangun kekuatan armada angkatan laut lima sampai sepuluh tahun ke depan.  Sebagai negara kepulauan maka sudah seyogyanya angkatan laut dan angkatan udara diperkuat karena merupakan pagar pengaman garis depan. Perkuatan angkatan laut dan udara seharusnya merupakan prioritas karena kekuatan matra ini adalah indikator untuk menunjukkan nilai dan martabat teritori sebuah negara kepulauan.  Adalah wajar jika dalam lima tahun ke depan kita sudah harus memiliki tambahan armada laut dengan 2-3 destroyer dan 5-6 fregat serta 6-8  kapal selam srigala. 

Jet tempur Sukhoi memayungi Jakarta

Tambahan kekuatan angkatan laut ini juga seirama dengan tambahan skuadron tempur angkatan udara, misalnya dengan penambahan 2 skuadron Sukhoi Family.  Apalagi jika diperkuat dengan pesawat peringatan dini.  Ini secara kebutuhan dasar bukan hal yang muluk karena payung perlindungan untuk negara besar ini memang harus begitu.  Tujuannya tentu bukan untuk mengajak perang tetapi untuk menjaga nilai dan martabat teritori.  Bahwa ke depan ini memang akan terjadi sesuatu yang tak terduga berupa ancaman serius bagi kedaulatan NKRI.  Maka muulai sekarang memang harus berbenah secara lebih intens, lebih fokus dan lebih revolusioner alias lebih cepat lebih baik.

Perkuatan alutsista di MEF II diharapkan akan memberikan angin kesegaran bagi pengawal republik. Sekaligus mengurangi bahkan meniadakan omongan pelecehaan orang luar utamanya tetangga selatan yang selalu menganggap armada kapal perang Indonesia kalah kelas.  Sekarang memang masih kalah kelas tetapi kita meyakini dalam lima tahun ke depan sudah mendekati kesetaraan.  Tetangga selatan memang karakternya begitu.  Tetapi jika kita tetap teguh dalam program perkuatan alutsista utamanya dengan kesediaan membeli sejumlah destroyer, fregat, kapal selam srigala dan jet tempur mutakhir maka secara perlahan omongan pelecehan itu akan berkurang.

Tetapi jangan lupa karakter orang atau negara yang suka melecehkan itu sebenarnya untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Misalnya kekhawatiran eksistensinya terhadap ancaman dari utara. Tong kosong nyaring bunyinya kata peribahasa.  Dalam bahasa preman orang yang berkarakter suka melecehkan dan anggap enteng seperti ini perlu sekali waktu digebuk dengan bogem mentah supaya cangkemnya mingkem. Pengawal republik paham dengan hukum ini tapi tak perlu berlaku seperti preman itu. Permintaannya hanya satu: perkuat dulu dengan sejumlah alutsista gahar berteknologi, kemudian perhatikan apa yang akan terjadi, niscaya mereka akan tahu diri. (Jagvane | AnalisisAlutsista)

TNI Jamin Keamanan dan Keutuhan NKRI dari Ancaman Terorisme

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsdya TNI Boy Syahrir Qamar mengatakan TNI menjamin keamanan dan keutuhan NKRI dari ancaman terorisme yang bisa saja muncul sewaktu-waktu.

"Apapun keadaannya TNI harus siap terhadap berbagai kemungkinan. Karena ancaman teroris itu ada yang bisa diprediksi tetapi ada yang perlu dipersiapkan untuk diantisipasi," kata Boy usai upacara penutupan Latihan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI dengan sandi "Waspada Nusa V tahun 2014 di Batalyon Komando 461 Paskhas Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (29/1).

TNI menggelar latihan Satgultor TNI ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Satuan Gultor TNI dan menangani kontijensi aksi teror, terutama pada saat pelaksanaan Pemilu 2014.

Marsyda Boy menuturkan, latihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Satuan Gultor TNI.

“Penyelenggaraan latihan juga untuk meningkatkan kemampuan unsur pimpinan dan staf Satuan Penanggulangan Teror TNI dalam merumuskan Rencana Operasi serta tercapainya kesiapsiagaan operasional, baik dalam sistem penangkalan dan penindakan yang handal dalam rangka penanggulangan aksi terorisme," tuturnya.

Dia mengatakan, urgensi latihan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kontijensi aksi teror yang mengancam kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama pada saat pelaksanaan Pemilu 2014.

Terkait tugas pengamanan pemilu. Marsyda Boy mengatakan pada prinsipnya TNI siap mengamankan Pemilu agar berjalan aman tertib dan lancar.

Selanjutnya, meski latihan Satgultor ini dilaksanakan dengan pengkhususan bagi matra udara, Boy menuturkan TNI AD melalui Kopassus dan TNI AL melalui Marinir juga memiliki objek pelatihan sendiri untuk mengatasi teroris yang ada.

Dia menambahkan, latihan tiap tahun ini rutin dilakukan karena dalam masa damai, tugas prajurit adalah berlatih.

Latihan Waspada Nusa V ini juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional sekaligus menjawab permasalahan terkait aksi teroris di obyek vital strategis serta meningkatkan integrasi dan keterpaduan antar Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Polri, dan Satuan Gultor dalam melaksanakan fungsi, peran dan tugasnya secara terpadu di lapangan dalam satu kesatuan komando.

Sebelumnya, latihan “Waspada Nusa V” ini dibagi dalam 2 tahap. Masing-masing Latihan Posko yang dilaksanakan mulai 24 - 25 Januari 2014 di Batalyon Komando 461 Paskhas Jakarta. Sedangkan Latihan Lapangan dilaksanakan mulai 27- 29 Januari 2014 di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma.

Peserta latihan kali ini melibatkan sebanyak 507 orang, terdiri dari 35 orang penyelenggara, 55 personel Sat-81 TNI AD, 37 personel Denjaka TNI AL, 38 personel Satbravo90 TNI AU, 5 personel Bais TNI dan 337 personil unsur pendukung. (MetroNews)

DPR Tak Akan Tinggal Diam Jika Australia Memancing Konflik Lagi

AUSTRALIA mengakui telah melanggar batas wilayah perairan Indonesia beberapa kali. Diplomat dan Angkatan Laut Australia sudah meminta maaf. Tapi, DPR mengingatkan tak akan diam saja bila terjadi lagi.

Gambar : Hendra Kurniawan/INTISARI

DPR RI mendesak Australia segera mengubah kebijakan terkait penanganan imigran pencari suaka. Australia jangan melempar tanggung jawab ke Indonesia.

Desakan itu disuarakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Minggu (19/1) terkait tindakan Angkatan Laut Australia menggiring perahu para imigran agar masuk ke wilayah Indonesia. Menurut dia, tindakan itu melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Kalau diteruskan bisa berujung konflik.

"Kami ingatkan kepada Australia, jangan memprovokasi Indonesia dengan menggiring para imigran ke wilayah kita. Kalau Australia memang ingin menciptakan konflik, kami DPR tidak akan tinggal diam. Kami akan minta Panglima TNI untuk bersikap tegas," katanya.

Beberapa kali melanggar wilayah perairan Indonesia, Australia menyatakan meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Wakil Duta Besar Australia David Engel kepada Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemenlu Dewi Savitri Wahab, Jumat (17/1). Permohonan maaf juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Australia Laksamana Grigs kepada TNI AL.

Pelanggaran wilayah oleh Angkatan Laut Australia terjadi ketika mereka mendorong kapal kayu pencari suaka asal Afrika dan Timur Tengah yang menuju Australia pada 19 Desember 2013 dan 6 Januari 2014. Media setempat, Fairfax Media menulis bahwa tiga kapal Australia melanggar batas 12 mil laut atau sekitar 22 km sebanyak lima kali sejak 13 Desember tahun lalu. (JP)

Perkuat Pertahanan, Indonesia akan Beli Satelit Militer

Kementerian Pertahanan berencana membeli satelit militer untuk kepentingan pertahanan negara. Rencana itu telah dikomunikasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Sekretariat Negara.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Rabu 29 Januari 2014, kemampuan pertahanan Indonesia harus didukung berbagai komponen, termasuk satelit.

“Kalau ada anggaran, apa salahnya (beli satelit)? Ini untuk kepentingan nasional,” kata Sjafrie. Ia yakin masyarakat pun akan mendukung niat pemerintah mengamankan negara.

Meski demikian, Sjafrie belum tahu berapa persisnya harga satelit militer, dan ke mana pemerintah nantinya akan memberikan anggaran pembelian satelit tersebut. “Selaku pengguna, kami (Kemhan) feksibel saja. Kalau anggaran diturunkan ke Kominfo, itu proporsional,” ujarnya.

Anggaran pembelian satelit militer itu tak harus diberikan kepada Kemhan. “Kami hanya menggunakan satelit itu untuk kepentingan pertahanan,” kata Sjafrie.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan rencana pembelian satelit akan dimasukkan dalam program anggaran 2014.

Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemhan pun mendukung penuh niat pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan cyber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri.

Peningkatan sistem pertahanan negara ini merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait kasus penyadapan Australia terhadap para pejabat tinggi RI. (VivaNews)

Papua & Papua Barat klaim tak ingin Merdeka

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi mengklaim saat ini tidak ada lagi masyarakatnya yang menginginkan Papua merdeka.

"Kalau ada keinginan Papua Barat Merdeka, itu tidak ada. Merdeka sekali untuk selamanya," ujar Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1/2014).

Dia menambahkan, bahwa situasi masyarakat di Papua Barat saat ini sangat kondusif. Hal senada pun dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Menurut Lukas, yang ada saat ini di daerahnya hanya sekelompok masyarakat bersenjata yang berbuat kriminal. Sekelompok bersenjata itu, kata dia, tidak menginginkan Papua merdeka.

"Sekarang yang terjadi ini, sekelompok orang bersenjata yang menurut saya sebenarnya kriminal. Karena kelompok ini dengan berbagai tuntutan kebutuhan memegang senjata, dengan demikian saya anggap kriminal, bukan berjuang minta merdeka. Begitu dia lakukan penembakan, dia meminta tuntutan, ini kan saya anggap kriminal," kata Lukas.

Oleh karena itu, dia mengaku sudah meminta Kapolda setempat untuk mengatasi sekelompok masyarakat bersenjata itu.

"Saya sembilan bulan bertugas sebagai Gubernur Papua, sudah melaksanakan dan akan melaksanakan terus program perwakilan pemerintah pusat di daerah. Rekonsiliasi saya sudah lakukan beberapa daerah yang konflik bersenjata, konflik pilkada, sudah saya laksanakan, bertemu dengan yang berseberangan, saya sudah turun bertemu," tutur Lukas.

Seperti diketahui, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan itu membahas evaluasi pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) sejak 2001 lalu di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan draft perubahannya. (Sindo)

Indonesia – Australia, Hard to Handle

DARWIN. Pemerintah RI merealisasikan niat untuk memperketat wilayah perairan yang berbatasan dengan Australia. TNI Angkatan Laut mulai mengerahkan beberapa kapal perang termasuk kapal rudal dan torpedo ke wilayah perbatasan.

KRI Yos Sudarso -353

Harian Guardian, 24 Januari 2014 melansir informasi itu dari Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Untung Suropati. Untung membenarkan ada beberapa kapal perang yang dipindahkan ke dekat perbatasan perairan yang dekat dengan Australia. Selain kapal peluncur rudal dan torpedo, ujar Untung, ternyata TNI AL turut mengerahkan kapal perang corvette dan pesawat perbatasan air.

“Semua kapal itu telah bergerak menuju ke perbatasan dan berpatroli di sana,” kata dia tanpa menyebut jumlah kapal yang telah dikerahkan.

Selain mengerahkan kapal dari TNI AL untuk menjaga perbatasan, TNI Angkatan Udara (AU) juga mengerahkan beberapa pesawat. Menurut Juru Bicara TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, apabila ada pelanggaran perbatasan, pangkalan udara di Makassar siap membantu mengamankan.

Seperti diketahui, Pangkalan Udara Sultan Hassanudin di Makassar, adalah pangkalan bagi 16 pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia. Dengan menggunakan pesawat itu, hanya butuh waktu satu jam mencapai Australia.

Langkah untuk menjaga perbatasan ini mulai membuat Parlemen Australia khawatir. Namun, langkah itu tidak mengejutkan bagi mereka.

Menurut anggota parlemen dari Partai Buruh, Chris Bowen, kebijakan yang ditempuh RI merupakan hasil yang dituai dari kebijakan Perdana Menteri Tony Abbott, Menteri Imigrasi, Scott Morrison dan Menteri Luar Negeri, Julie Bishop, yang bersikap kepala batu.

“Sebelumnya, sudah ada beberapa peringatan bahwa hal ini timbul karena kebijakan ngotot mereka. Kini, kami mulai terlihat jelas dampaknya,” ungkap Bowen dan dilansir kantor berita ABC News.

Sementara itu, Pemimpin Partai Hijau, Christine Milne, memperingatkan Abbott untuk mundur dari kebijakan pencari suakanya. Milne mengingatkan kembali pernyataan Pemerintah RI yang secara tegas menolak kebijakan sepihak dari Negeri Kanguru.

“Situasinya akan berdampak lebih buruk. Kini, waktunya bagi Tony Abbott mundur dan mengakui bahwa kami sedang dalam situasi yang serius dengan Indonesia,” kata Milne.

Sebelumnya, pada Jumat, 17 Januari 2014, Australia telah meminta maaf kepada Pemerintah RI lantaran telah melanggar wilayah perbatasan air secara tidak sengaja, saat mendorong balik perahu pencari suaka ke perairan Indonesia.

Setelah kejadian itu, Abbott mengatakan akan tetap menjalankan operasi perbatasan.

Dia pun meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan publik untuk memahami bahwa menghentikan manusia pencari suaka terkait masalah kedaulatan.

“Ini merupakan isu yang serius bagi suatu negara. Kami akan tetap melanjutkan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Abbott di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF), Davos, Swiss.

Retorika “Perang” Australia pada Indonesia Dikecam
Penggunaan istilah retorika berupa kata-kata seperti “perang” yang disampaikan Pemerintah Australia kepada Indonesia dalam hal mengamankan wilayah perbatasan menuai kecaman.

Paul Dibb, penulis utama buku putih pertahanan Australia menyayangkan cara penggunaan kata-kata diplomasi yang disampaikan pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott itu.

“Ini disayangkan bahwa pemerintah kita menggunakan kata-kata seperti ‘perang’ dan orang Indonesia juga berbicara tentang jet mereka yang mencapai wilayah Australia,” kata Dibb.

”Saya tidak berpikir pernyataan ini sangat membantu. Sudah waktunya bagi kedua belah pihak untuk menggunakan bahasa yang lebih terukur dan diplomatik,” lanjut Dibb, seperti dikutip The Australian, Sabtu (25/1/2014).

Peter Jennings, mantan pejabat senior di Pertahanan Australia, yang sekarang aktif di Australia Strategic Policy Institute, mendesak kedua pemerintah untuk memperbaiki hubungan pertahanan, sebelum mengalami kerusakan yang lebih lanjut. ”Ini tragis,” kata Jennings, menggambarkan situasi hubungan antara Indonesia dan Australia.

Polemik baru ketegangan Australia dan Indonesia sejatinya dipicu tindakan kapal-kapal Angkatan Laut Australia yang melanggar wilayah perairan Indonesia ketika mengusir perahu para pencari suaka. Australia mengklaim tindakan itu tidak sengaja, meski media Australia pernah menyebut pelanggaran itu terjadi tujuh kali dalam sebulan.

Pelanggaran itu membuat Pemerintah Indonesia gusar. Menkopolkam, Djoko Suyanto, pernah mengatakan, Tony Abbott harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan Indonesia yang telah dilanggar.

Komentar Menteri Djoko itu dibalas Abbott ketika berada di Forum Ekonomi Dunia di Swiss, di mana Abbott terang-terangan mengatakan, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengerti soal kedaulatan Australia, di mana pasukan Australia berusaha keras mengusir perahu para pencari suaka yang melanggar kedaulatan mereka. 


Sumber : JKGR

Pesawat Tempur T-50i Golden Eagle Siap Kawal NKRI

Sebanyak 16 pesawat T-50i Golden Eagle pesanan Pemerintah Indonesia seluruhnya sudah berada di Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi, setelah dua pesawat terakhir Sabtu (25/1), tiba di Lanud Iswahjudi yang diterima langsung oleh Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, S.E.

Pesawat Tempur T-50i Golden Eagle TNI AU

Kedatangan kedua pesawat terakhir tersebut merupakan pengiriman tahap akhir setelah secara bertahap dimana ke-16 pesawat T-50i Golden Eagle, diterbangkan secara ferry dengan rute Sacheon Korea Selatan-Kaohsiung Taiwan -Cebu Philipina-Sepinggan Balikpapan Kaltim-Iswahjudi Air Force Base, oleh Penerbang Korean Aerospace Industries (KAI) ke Indonesia, mulai September 2013 tahun lalu.

Acara penyambutan pesawat T-50i Golden Eagle, yang diterbangkan secara ferry oleh penerbang MR. Kwon Huiman, MR. Lee Dongkyo, MR. Khang Cheol, MR. Shin Donghak dari Negara asalnya Korea Selatan, mendapat penghormatan berupa water salute dan kesenian Reog Ponorogo, disaksikan langsung Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, S.E., bersama vice president KAI Lee Seung Min, serta segenap Pejabat di Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi,

Menurut rencana, pihak Korea akan menyerahkan ke-16 pesawat Golden Eagle ke Pemerintah Indonesia bulan Februari mendatang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, selanjutnya ke-16 pesawat Golden Eagle tersebut akan dioperasikan Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi sebagai tambahan kekuatan udara dalam mengawal dan mengamankan NKRI.

Sementara sesuai kontrak yang telah dibuat dengan PT. KAI dalam waktu 2 tahun akan menyertakan techrep (Teknical Representative), untuk mengawasi pelaksanaan operasional penerbangan sekaligus sebagai tempat konsultasi para Teknisi Skadron Udara 15 dalam merawat maupun hal-hal yang bersifat perbaikan. Teknisi tersebut juga sebagai penghubung antara Operator di Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi dengan pihak Pabrik di Korea. (TNI)

Perbatasan Kalimantan AKan Dijaga Tank Tempur Leopard dan Marder

Sebagian tank tempur utama Leopard dan tank tempur medium Marder dari Jerman dijadwalkan tiba di Indonesia pada Oktober 2014, sementara sisanya dijadwalkan tiba secara bertahap pada tahun depan. Sebagian tank tersebut akan ditempatkan di dua divisi Kostrad dan di perbatasan Kalimantan.

“Akan ditempatkan di Kostrad, divisi 1 dan 2. Ada pemikiran memang sebagian akan ditempatkan di perbatasan Kalimantan,” kata Purnomo Yusgiantoro, Senin (27/1/2014).

Hal itu dikatakan Menhan Purnomo Yusgiantiro, saat meninjau kesiapan garasi tank Leopard dan Marder di Batalyon Kavaleri (Yonkav) 8/Tank, Beji, Pasuruan. Turut serta dalam kunjungan tersebut Panglima TNI Jendral Moeldoko, Pangdam V/Barwijaya Mayjed TNI R Ediwan Prabowo, Panglima Divisi 2 Kostrad Mayjed TNI Agus Kriswanto, Komandan Yonkav 8/Tank Letkol Otto Sollu, serta sejumlah pejabat Mabes TNI.

Purnomo menjelaskan, awalnya TNI sebenarnya hanya membeli 40 tank dari Jerman. Namun karena perubahan kebijakan di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya yang lebih mementingkan pembangunan kekuatan tempur udara, maka TNI mendapatkan sebanyak 105 Leopard dan 50 tank Marder.

“Mereka perkecil angkatan darat yang kemudian itu kita tangkap kemudian kita bisa dapat lebih banyak. Kita untung, dengan buget yang ada kita bisa dapat Leopard 105 dan Marder 50,” jelas Purnomo.

Panglima TNI Jendral Moeldoko dalam kesempatan itu mengatakan, Yonkav 8/Tank Beji yang masuk dalam Divisi 2 Kostrad sudah siap ditempati tank Leopard dan Marder. Garasi berkapasitas sekitar 40 tank sudah disiapkan jauh-jauh hari.

“Kami ke sini untuk meninjau kesiapan dan tadi sudah dipaparkan semua. Yonkav 8 sudah siap,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, beberapa prajurit yang disiapkan sebagai kru Leopard dan Marder sudah dikirim ke Singapura untuk sharing sehingga bisa berdiskusi dengan calon kru lainnya.

“Kita juga pasti akan kirim ke Jerman untuk mempelajari. Setidaknya separuh dari kru akan kita kirimkan,” jelas Moedoko.

Moeldoko mengatakan pengembangan alutsista TNI harus terus dilakukan agar tidak kalah dengan negara tetangga. “Kalau di lingkungan kita (negara tetangga) belanjanya lebih tinggi ya nanti kita keok terus, kita juga harus di atas mereka. Ini (Leopard dan Marder) termasuk senjata paling canggih,” tandasnya. (Detik)

Mengutip Kata-kata Gus Dur "Australia menjadi negeri usus buntu"

Australia, Mengapa Harus Panik Dan Berkeringat

 Kepanikan PM Australia dengan pergerakan angkatan laut dan udara Indonesia di depan Darwin sangat terlihat ketika dia dalam sebuah wawancara dengan Independent Australia mengatakan akan memanggil pulang seluruh kapal perang yang sedang bertugas di luar negeri dan menunjuk seorang menteri urusan pertempuran.  Dalam ruang pandang diplomatik ini merupakan langkah overdosis yang justru akan mentertawakan kualitas kepemimpinan Abbott yang selalu umbar pernyataan emosional dan kepanikan.  Kenyataan memang begitu, uji cerdas cermat dan intelektual kepemimpinan dari unsur partai Liberal kalah kualitas jika ditandingkan dari unsur partai Buruh.  Karena mata pelajaran yang tak diajarkan kepada Tony Abbott selama kuliah di kampus partai Liberal adalah mata pelajaran kesantunan dan budi pekerti.

2 KRI jenis fregat siaga di pangkalan aju

PM Australia ini mesti berhati-hati dengan model arogansi pertetanggaannya.  Jika buruknya hubungan ini tidak dikelola dengan hati nurani dan kualitas intelektual kepemimpinan maka kerugian lebih besar akan ditanggung negeri itu.  Kerugian paling fatal dari semua akibat gaya kepemimpinan yang sok jagoan itu adalah dibukanya kartu truf diplomatik yang selama ini disimpan di lemari pendingin Kemenlu.  Yaitu merapatnya Indonesia ke Cina dan Rusia. Jika ini terjadi maka sesungguhnya negeri aborigin itu sudah terisolasi dari mata rantai utama Asia Pasifik, dan benarlah  kata Gus Dur waktu itu, Australia menjadi negeri usus buntu.

Perhitungan visioner Indonesia ini harus bisa dianalisis dengan cermat oleh Australia kalau tak mau terjadi sebuah kisah perjiranan yang patah arang, sesal kemudian tak berguna. Kedekatan hubungan diplomatik dan militer Indonesia dengan Cina tak terbantahkan saat ini. Paman Panda sedang mendirikan sekolah rudal di Indonesia, sesuatu yang jarang terjadi di dunia karena negara pemilik teknologi rudal sangat pelit ilmu. Jika transfer teknologi rudal C 705 ini di wisuda, maka mulai tahun 2017 Indonesia akan mampu memproduksi peluru kendali anti kapal yang bisa dikembangkan menjadi peluru kendali varian lain yang lebih gahar.

Demikian juga dengan Rusia.  Masih ingat ketika KTT APEC di Bali Oktober 2013, Presiden SBY bermain gitar dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Vladimir Putin. Lalu keduanya berpelukan hangat sementara Abbott salah tingkah, padahal pemimpin APEC yang lain bertepuk tangan hangat.  Bukankah ini sinyal kedekatan RI-Rusia.  Buktinya ada tawaran 10 kapal selam herder dari Rusia dan rencana beli Sukhoi SU35 serta persenjataan maut lainnya.  Penting juga diketahui bahwa Cina dan Rusia akan mengikuti latihan gabungan angkatan laut 17 negara bertajuk Latgab Komodo April mendatang di Natuna.  Sementara Australia mengundurkan diri, sebuah sikap serba salah. Kalau diikuti malu hati karena hubungan militer dengan RI sedang dingin.  Kalau tidak diikuti kok merasa terkucil padahal latihan itu ada di medan konflik yang harus diikuti percaturannya, Laut Cina Selatan.

Jet tempur Sukhoi menjatuhkan bom

Jika Indonesia merapat ke Cina maka konflik teritori di Laut Cina Selatan secara psywar telah dimenangkan negeri semilyar ummat itu.  Dengan Cina memeluk Indonesia sebagai pemilik teritori bumper untuk Australia maka bisa dipastikan negeri selatan itu akan klimpungan sendiri, meski di belakangnya ada AS.  Belum lagi dengan kekuatan ekonomi Cina yang akan mengambil alih posisi kepemimpinan liga kekuatan ekonomi dari AS pada tahun 2018 dan akan terus memimpin tanpa bisa dikejar lagi oleh AS.  Sementara pada saat itu kekuatan ekonomi Indonesia yang saat ini menduduki 15 besar dunia, nomor satu di ASEAN akan terus melaju menuju anak tangga 13 besar dunia.  Tahun 2030 diprediksi kekuatan ekonomi Indonesia menduduki 9 besar dunia dimana di sepanjang urutan itu tidak ada nama Australia.

Makanya kita harus berwawasan visioner dong dalam memandang masa depan.  Bukan mencak-mencak gak karuan, reaksioner, emosional, merasa lebih hebat, besar kepala karena dilindungi oleh Pak De dan abang sepupunya, AS dan Inggris.  Persekutuan Indonesia dengan Cina dan Rusia, jika terbentuk, akan mampu menjungkirbalikkan peta kekuatan ekonomi dan militer Asia Pasifik.  Abad Asia Pasifik sudah di depan mana.  Kan gak pernah disebut abad Asia Australia atau abad Asia Australia Pasifik.  Dari ungkapan itu saja tersirat bahwa memang ke depannya negeri benua selatan itu tidak dianggap oleh negara-negara “asli” Asia Pasifik. Jadi harap maklum ya, dia kan “pendatang” bukan penduduk asli Asia Pasifik.


Kahadiran armada angkatan laut Indonesia di pagar halaman Darwin tentu sudah terukur tujuannya.  Seperti yang disampaikan Menlu Marty bahwa ada 4 perahu “milik” Australia yang dikembalikan ke teritori Australia oleh tiga KRI.  Jadi diantar sampai batas 12 mil pantai utara benua itu.  Jadi jelas tujuannya, bukan mau ofensif atau menyerang.  Ini operasi kawal border dan boleh saja disebut unjuk kekuatan, tapi kan unjuk kekuatannya di pagar halaman sendiri.  Jadi sangat lucu kalau kehadiran kapal perang sebuah negara lalu disikapi dengan pernyataan kepanikan, siaga perang sampai menyebut operasi darurat mempertahankan daratan Australia, memanggil kapal perang yang sedang bertugas di luar negeri, menunjuk menteri pertempuran.  Alamak, macam gelap saja dunia ini di wajahnya.  Mengapa harus panik dan berkeringat.

Biasanya operasi siaga militer tidak untuk konsumsi publik.  Pengerahan armada laut RI ke NTT tidak diumbar di media dalam negeri.  Demikian juga ketika RI mengirim 2 fregat dan 1 LPD ke Somalia untuk membebaskan KM Sinar Kudus, semua rakyat bangsa besar ini tak ada yang tahu karena ini menyangkut strategi militer.  Jadi semua yang dilakukan Indonesia itu terukur, terkontrol dan proporsional.  Hubungan pertetanggaan RI dan Australia adalah takdir sejarah karena letak keduanya tidak bisa dipindah sampai kiamat. Jadi marilah melihat hubungan bilateral ini dalam perspektif yang luas dan visioner.  Bagaimana ke depannya generasi penerus kedua bangsa bisa saling mengisi kelas-kelas kesejahteraan dan kebagusan cara pandang.

Semua persoalan hubungan bisa diselesaikan dengan otak bukan otot.  Karena Australia lebih dulu mengedepankan otot untuk urusan manusia perahu, kita juga bisa tunjukkan bahwa kita juga punya otot. Ini lho otot kami, kata sejumlah KRI di pagar Darwin, ditemani herder bawah laut.  Anehnya 3 KRI itu tidak ada yang “menyambut”. Memang keki juga berhadapan dengan pemimpin tetangga yang berkarakter “trouble maker”. Tapi percayalah model itu tidak mewakili suasana bathin sebagian besar rakyat dan bangsa Australia.  Dan kita yakin suatu saat nanti Tony Abbott akan terengah-engah sendiri dengan lagak cowboynya.  Apalagi kalau Pak De dan abang sepupunya AS dan Inggris bilang setengah membentak : “Mr Abbott, stop your cangkem, mingkem !”. (Jagvane | Analisis Alutsista)

Australia, Menepuk Air Di Dulang Tepercik Muka Sendiri

Tanpa banyak cakap, militer Indonesia mengerahkan berbagai kapal perang ke perairan halaman belakang rumahnya dimana di pagar halaman seberang itu ada Darwin, satu-satunya kota yang ada di Australia Utara, tak lebih besar dari kota Kupang di NTT.  Gerakan angkatan laut RI dengan menyebar kapal perang korvet, fregat, kapal cepat rudal dan kapal cepat torpedo dengan dukungan jet tempur Sukhoi dan 4 radar militer canggih yang baru dipasang menyadarkan Australia bahwa Indonesia sangat serius menyikapi sikap kepala batu pemerintahan Australia yang dipimpin si cowboy Tony Abbott.

Embarkasi pasukan, sudah terbiasa

Gaya keras kepala si Abbott ini sudah terlihat ketika masa kampanye dia tahun lalu untuk mengejar kursi Aussi One.  Dia bilang akan menempatkan sejumlah intelijen di Indonesia untuk memantau pergerakan manusia perahu, membeli perahu, membayar sejumlah sipil Indonesia untuk memberikan informasi tentang posisi manusia perahu yang hendak ke negeri selatan itu.  Ini saja sejatinya sudah menyinggung harkat dan martabat kita, emangnya negeri ini tak bertuan.  Pernyataannya itu meski untuk konsumsi kampanye pemilihan umum jelas meremehkan pemerintah Indonesia.  Dia menang dan jadi Perdana Menteri salah satunya karena pernyataannya itu.  Tapi sekarang dia terjebak dengan jaring yang dia tebar sendiri.  Celakanya sebagian besar rakyatnya pun berbalik menghujat dia.

 Ketika urusan sadap menyadap terkuak, gaya arogansi Abbott dipertontonkan dengan tak rela minta maaf. Bandingkan dengan gaya Obama ketika urusan yang sama dengan Jerman, lebih low profile dan meminta maaf kepada Jerman.  Yang dipertontonkan Abbott bukan gaya negarawan santun melainkan gaya preman seperti garis dan raut wajahnya yang keras. Bandingkan dengan Kevin Rudd yang ramah dan santun sehingga mampu mengambil hati rakyat dan bangsa ini.  Sesungguhnya irama hubungan Indonesia dan Australia tergantung gaya kepemimpinan negeri kanguru itu.  Oleh karena itu situasi hubungan yang buruk saat ini ada di koridor kepemimpinan pemerintah Australia, bukan pada rakyat dan bangsa Australia yang saat ini justru mengecam hebat cara si Abbott menangani pola hubungan bertetangganya dengan Indonesia.

Satuan Radar Buraen Kupang, mata dan telinga NKRI

Australia harus menyadari bahwa militer Indonesia tidak seperti lima tahun lalu.  Ketika diadakan Sail Komodo beberapa bulan yang lalu di depan Darwin sesungguhnya telah “tersedia” sedikitnya 30 kapal perang Indonesia berbagai jenis di halaman belakang kita. Hanya saja kita ini kan menganut politik perkawanan yang santun, jadi tak perlu pamer kekuatan.  Berhitung tentang kekuatan militer khususnya angkatan laut, sebenarnya Indonesia mampu mengerahkan 50 kapal perang ke perairan NTT dalam waktu singkat.  Ini sudah biasa dilakukan dalam setiap latihan Armada Jaya atau Latgab TNI.  Padahal jumlah itu hampir sama dengan kekuatan angkatan laut Australia yang memiliki 54 kapal perang.  Indonesia sendiri saat ini memiliki 160 kapal perang dan akan terus bertambah.

 Gerakan kapal perang Indonesia ke NTT kita sambut positif karena ini langkah awal untuk menyatakan sikap menjunjung harkat. Kita tidak ingin berselisih dan mengajak tarung dengan negara manapun termasuk Australia.  Namun pelecehan teritori perairan seperti yang diakui oleh Australia dan kemudian minta maaf tentu harus dijawab pula dengan langkah dan cara militer.  Menlu Marty tidak menggubris kata maaf dari Menlu Julie Bishop bahkan kembali menyudutkan Australia dengan menyatakan,” Coba kalau dari dulu sudah minta maaf, tidak akan seperti ini kan”.  Kekuatan militer Indonesia dalam bulan dan tahun-tahun mendatang akan mendapat sejumlah alutsista sangar, misalnya kapal selam Kilo, jet tempur Sukhoi SU35, rudal SAM strategis dan lain-lain. Dengan kekuatan menuju kesetaraan ini Australia seharusnya berhitung cermat karena kekuatan yang tak bakalan ditandingi Australia seumur hidup adalah jumlah penduduk Indonesia yang sepuluh kali lipat dan punya karakter militan nasionalis.

Kita ingin sampaikan pesan pada Tony Abbott: “Kultur timur itu Bott, atau kultur Asia sesungguhnya lebih menghargai nilai-nilai kesantunan dan etika dalam bertetangga.  Memang beda sama kultur sampeyan yang anglo saxon itu.  Lebih sering mendikte, merasa paling jagoan, merasa paling pintar dan tahu segalanya.  Kalau sampeyan tinggal di Eropa gak papa.  Tapi sampeyan ada di lokasi adat istiadat di mana kesantunan dan tatakrama lebih dikedepankan. Lihat saja rumah di ranah ASEAN, rumah-rumah didalamnya selalu mengedepankan musyawarah dan kearifan meski ada konflik diantara sesama rumah. Nek sampeyan bisa memahami itu, kita yakin semua persoalan pertetanggaan kita dapat diselesaikan dengan musyawarah”.

“Tapi kalau tetap keras kepala ya rasain sendiri. Kata peribahasa menepuk air didulang tepercik muka sendiri. Anda sudah dipermalukan dunia dan PBB karena menelantarkan dan menyiksa manusia perahu.  Di dalam negeri pun sami mawon, anda dicerca di parlemen dan rakyat sendiri.  Ada peribahasa Pak Abbott, Air beriak tanda tak dalam, kayak sampeyan itu yang selalu umbar pernyataan petintang petinting.  Air tenang menghanyutkan, itulah gaya kami untuk tak umbar kalimat kumat.  Bukankah laut selatan itu dalam Bott, mungkin saja di kedalaman itu si Kilo siluman sudah bermain mata dengan ratu pantai selatan.  Bukankah air tenang itu menghanyutkan”. (AnalisisAlutsista)

Parlemen Eropa Tegaskan Dukungan Keutuhan Wilayah NKRI

Sidang Komisi Luar Negeri Parlemen Eropa memutuskan untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia - Uni Eropa dan akan segera membawanya kepada Sidang Pleno Parlemen Eropa untuk diterima sebagai perjanjian hukum yang mengikat Indonesia dan Uni Eropa.

Perjanjian itu juga memuat penegasan terhadap kedaulatan, integritas teritorial dan keutuhan wilayah Indonesia. Dengan demikian, keutuhan wilayah Indonesia merupakan suatu elemen hukum yang mengikat dalam hubungan Indonesia - Uni Eropa, kata Counsellor Pensosbud KBRI Brussels, Riaz JP Saehu kepada ANTARA London, Jumat.

Hal itu terungkap dalam diskusi tentang Papua Barat yang diselenggarakan oleh Sub Komite HAM, Parlemen Eropa, katanya.

Saat ini semua Parlemen Nasional 27 negara anggota Uni Eropa meratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif tersebut yang menjadi kerangka dasar hubungan Indonesia - Uni Eropa yang lebih komprehensif dan strategis.

Pentingnya Perjanjian ini bagi hubungan Indonesia - Uni Eropa itu kembali ditekankan Ana Gomes, anggota Parlemen Eropa, dalam diskusi tentang Papua Barat yang diselenggarakan oleh Sub Komite HAM, Parlemen Eropa, Kamis.

Diskusi yang berlangsung selama 45 menit dengan sembilan pembicara ini merupakan bagian dari diskusi umum Sub Komite HAM tentang berbagai masalah HAM dan administrasi internal Sub Komite yang berlangsung selama dua hari.

Sub Komite HAM juga mengadakan diskusi tentang efisiensi 40 lebih Dialog HAM Uni Eropa dengan berbagai negara di dunia Sementara diskusi tentang Papua Barat ini dihadiri empat anggota Parlemen Eropa dari total 164 anggota Parlemen Eropa yang duduk di Komite Hubungan Luar Negeri.

Dalam menanggapi pernyataan anggota masyarakat madani Indonesia yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, Ana Gomes menyampaikan keberadaan anggota masyarakat madani Indonesia di Brussels merupakan bukti nyata kemajuan pesat demokratisasi Indonesia, dimana mereka dapat bepergian ke Eropa tanpa dihalangi Pemerintah Indonesia.

Ana Gomes menjelaskan bahwa pada saat ia bertugas di Indonesia pada 1999, masalah Papua tabu dibicarakan dan kini hal ini menjadi suatu hal yang biasa dibicarakan di berbagai forum di Indonesia.

Ditekankan demokrasi di Indonesia telah sedemikian maju sehingga Uni Eropa dan Indonesia kini memiliki Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia - UE yang membuka kesempatan luas bagi pengembangan kerja sama termasuk bidang HAM.

Sementara itu, Leonidas Donskis, anggota Parlemen Eropa asal Lithuania, menyatakan yang diperlukan sebenarnya adalah dialog budaya antar berbagai pihak dan bukan dialog politik.


Jadi Contoh

Sedangkan Morgan McSwiney yang mewakili European External Action Service (EEAS) yaitu Kantor Urusan Politik Luar Negeri dan Pertahanan Uni Eropa menyampaikan Indonesia adalah contoh baik demokratisasi yang sukses.

Model Indonesia perlu menjadi rujukan di Timur Tengah dan Indonesia juga telah memberikan inspirasi bagi Myanmar, ujarnya.

McSwiney menekankan Uni Eropa mendukung kesatuan wilayah Indonesia dan Dialog HAM EU - Indonesia yang telah berjalan selama empat kali merupakan suatu forum yang sangat positif dan konstruktif antara Indonesia dan UE dalam membahas HAM.

Ketua Sidang juga memberikan kesempatan kepada Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Arif Havas Oegroseno untuk memberikan pandangan.

Dalam hal ini, Dubes Arif Havas Oegroseno menjelaskan bahwa pemekaran Papua merupakan bagian dari program desentralisasi nasional yang dilakukan sejak 1999.

Dikatakannya prosesnya pun dilakukan setelah diadakannya dialog antara Pemerintah Pusat dengan Daerah di mana dasar hukum pemekaran Papua adalah UU yang mana prosesnya dilakukan secara demokratis di dalam Parlemen Indonesia.

Bahkan kalangan masyarakat dan akademis Papua lah yang menyusun RUU Otonomi Khusus Papua 2001. Oleh karena itu, pernyataan bahwa selama 15 tahun terakhir tidak ada perubahan sama sekali merupakan pernyataan menyesatkan atau "misleading," ujar Dubes Havas. (Antara)

SBY Merasa Dikhianati Australia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa dikhianati oleh Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang selama ini telah dianggap sebagai teman baiknya.

Hal itu diungkap SBY dalam buku terbaru yang dia luncurkan pada Jumat, 17 Januari 2014 bertajuk "Selalu Ada Pilihan".

Laman News Corporated Australia, Sabtu 18 Januari 2014 melansir dalam buku barunya itu, SBY menulis penyesalannya yang mendalam soal isu penyadapan yang mengemuka di November 2013 lalu. Akibat isu itu, hubungan bilateral kedua negara yang sebelumnya berada di puncak, kembali ke titik nadir.

Bahkan, SBY menjelaskan hubungan kedua negara kembali anjlok sama seperti ketika krisis Timor Timur menyeruak di 1999 silam. Dalam buku setebal 807 halaman itu, SBY menyatakan dengan jelas kekecewaannya terhadap Abbott dalam menangani kasus spionase.

Khususnya, ketika pemimpin Partai Liberal itu, menolak meminta maaf atas aksi Badan Intelijen mereka (DSD) yang telah menyadap komunikasi pribadinya, Ani Yudhoyono, dan para pejabat tinggi lainnya. SBY menyebut aksi itu, benar-benar telah melukainya secara pribadi.

Awalnya, SBY menulis, dia ingin menahan diri memberikan respon keras atas isu penyadapan yang dilakukan oleh Negeri Kanguru. Namun, pikirannya berubah, ketika secara terang-terangan Abbott menolak meminta maaf dan mengatakan aktivitas spionase merupakan hal yang biasa dilakukan antar negara.

"Ketika teman baik saya, Tony Abbott mengatakan di hadapan Parlemen Australia bahwa kasus ini normal dan menolak untuk meminta maaf, saya tidak bisa lagi berdiam diri," tulis SBY di buku barunya itu.

SBY juga menulis ia tidak dapat menerima secara rasional keputusan Australia untuk memata-matai dirinya dan orang terdekatnya.

"Hal penting lainnya yaitu bahwa insiden ini terkait dengan sisi moral dan etis menjadi seorang tetangga yang baik," imbuh SBY.

SBY pun mengaku sangat kecewa dengan respons yang diberikan Pemerintah Australia. Australia, dinilai SBY, memberikan jawaban yang mengambang.

"Jawaban yang mereka berikan antara 'ya' dan 'tidak'," kata SBY.

Di dalam buku itu SBY turut menyatakan Negeri Kanguru seharusnya menginformasikan kepadanya soal adanya kelompok intelijen dari lima negara sekutu Amerika Serikat (AS) yang disebut "Lima Mata".

"Ketika saya membaca berita soal aksi penyadapan yang melibatkan AS dan Australia, saya menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk meminta klarifikasi dari pihak Australia," kata SBY di bukunya.

Penyelesaian ketegangan hubungan bilateral ini sepertinya akan berlangsung cukup lama. Pasalnya, di bukunya, terlihat jelas bahwa SBY tetap kesal dengan drama penyadapan yang berlangsung akhir tahun 2013 itu.

SBY mengatakan belum menerima penjelasan yang memuaskan dari pihak Australia. Walau begitu, SBY mengajukan enam langkah penyelesaian untuk menormalkan kembali hubungan diplomatik kedua negara.

Buku itu diluncurkan pada Jumat, 17 Januari 2014 di Jakarta Convention Centre (JCC) di hadapan 1000 hadirin, termasuk para politisi dan pebisnis.

Awalnya, SBY ingin meluncurkan buku tersebut pada Desember 2013, tetapi ditunda karena ingin memasukkan bab tambahan mengenai isu penyadapan yang dilakukan DSD. Bab itu diberi judul "Seorang Pemimpin Harus Tegas, tetapi Tetap Rasional". (VivaNews)

RI Akan Tingkatkan Patroli Laut Untuk Cegah Pelanggaran Australia

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, geram atas aksi kapal Angkatan Laut Australia, yang beberapa waktu lalu menerobos perairan Indonesia saat mengusir perahu yang ditumpangi para pencari suaka. Pelanggaran batas wilayah itu diakui sendiri oleh pemerintah Australia pekan lalu.

"Pemerintah Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Tonny Abbot juga harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan RI, yang dilanggar begitu saja oleh AL Australia," kata Djoko di Jakarta, Rabu 22 Januari 2014.

Menurut Djoko, pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara manapun, termasuk Australia seharusnya diurus bersama Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM). Kerjasama itu diatur dalam amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Indonesia akan terus meningkatkan patroli keamanan laut untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali," kata dia.

Sebelumnnya, Komandan Operasi Perbatasan Kedaulatan Australia, Letnan Jenderal Angus Campbell, menyatakan pelanggaran tersebut terjadi secara tidak sengaja. Campbell menjamin Australia tak akan mengulangi kesalahan yang sama. (VivaNews)

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Segera Diputuskan Presiden

Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah menyusun struktur baru untuk membangun pertahanan Indonesia lebih kuat. Struktur baru itu dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang akan diduduki jenderal bintang tiga. Struktur baru ini tinggal menunggu keputusan presiden (Keppres).

Rencana ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (9/1/2014) malam. Hadir juga dalam acara ini Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, para dirjen, dan para pejabat Kemhan.

Menurut Purnomo, struktur baru ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi operasi TNI dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Rencana struktur baru ini sudah didiskusikan sejak lama. Saat ini sudah difinalisasi, namun belum ditentukan berapa jumlah Kogabwilhan yang akan dibentuk.

"Ada beberapa alternatif, bisa empat, tiga, atau dua Kogab. Kalau empat Kogab, maka akan ada Timur, Tengah, Barat, dan Pulau Jawa. Tapi keputusan ada di tangan Presiden. Dalam waktu dekat akan diputuskan oleh Presiden," kata Purnomo. Dibentuknya Kogabwilhan ini sangat penting dalam pelaksanaan operasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Pembentukan struktur baru ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.

Penambahan struktur baru ini, kata Purnomo, tidak akan menambah jumlah anggota TNI. Kebijakan Kemhan untuk tahun 2014 terkait sumber daya manusia (SDM) adalah tidak ada pertumbuhan (zero growth). "Kebijakan SDM zero growth. Kami hanya mengganti personel-personel yang pensiun. Kalau tahun ini pensiun ada 13.000 personel, ya kami akan rekrut 13.000 orang," kata Purnomo. Jumlah anggota TNI ini saat ini sudah cukup besar, sekitar Rp 500 ribu.

Purnomo membantah bahwa pembentukan Kogabwilhan ini terkait 'inflasi' jenderal di tubuh TNI. Menurut dia, bila dibandingkan dengan Polri, jumlah bintang tiga di TNI masih lebih sedikit. Yang jelas, pembentukan Kogabwilhan ini memang sesuai dengan kebutuhan operasi. Purnomo juga menegaskan tugas Kogabwilhan tidak akan tumpang tindih dengan komando-komando utama di TNI AD, TNI AL dan di TNI AU. (Detik)

Australia Janji Tidak Lagi Terobos Perairan Indonesia

Komandan Operasi Perbatasan Kedaulatan Australia, Letnan Jenderal Angus Campbell, mengatakan telah mempelajari kesalahan yang mereka buat saat menerobos perairan Indonesia dalam rangka mengusir kapal pengangkut imigran gelap. Dia menjamin tidak akan ada pelanggaran serupa.

Pencari suaka di perairan Indonesia

Namun, Campbell bungkam saat ditanya bagaimana caranya memantau para anak buahnya di lapangan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Harian Sydney Morning Herald (SMH), Jumat 17 Januari 2014, melansir Campbell hanya menyebut bahwa tentara AL Australia telah memberlakukan langkah sementara hingga peninjauan aksi penerobosan itu selesai dilaksanakan.

"Saya hanya akan mengatakan bahwa saya merasa sangat nyaman karena terdapat kendali aktif untuk memastikan bahwa kapal-kapal kami tidak akan berbuat kesalahan serupa di masa mendatang," ujar Campbell. Namun dia tidak bersedia jelaskan lebih lanjut soal langkah berikut.

Sementara Menteri Imigrasi dan Perbatasan, Scott Morrison, mengatakan Kepala Tentara AL Australia, Ray Griggs, telah menghubungi TNI AL pada Kamis kemarin, untuk menginformasikan soal pelanggaran itu. Ray, ujar Morrison, turut meminta maaf atas perbuatan itu.

Aksi tersebut dilakukan secara tidak sengaja. Menurut Campbell, mereka baru menyadari telah melewati batas teritori perairan Indonesia, ketika melihat laporan rutin kapal Negeri Kanguru yang beroperasi di perbatasan.

Permintaan maaf juga coba disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. Namun, Reuters melansir Bishop tidak dapat menghubungi Menlu Marty Natalegawa, karena dia sedang berada di Myanmar untuk sebuah pertemuan terkait ASEAN.

Morrison tidak menjawab pertanyaan media apakah permintaan maaf formal telah dikeluarkan oleh Kementeriannya. Namun, dia membenarkan bahwa Bishop telah mengirimkan surat permintaan maaf ke Menlu Marty.

"Kami telah meminta maaf dan telah menyatakan secara jelas apa yang terjadi dalam peristiwa itu kepada rekan kami di Indonesia hari ini," ujar Morrison.

Tetap Berlangsung

Namun, lanjut Morrison, bukan berarti akibat kejadian ini mereka akan berhenti bekerja menghentikan pencari suaka.

"Kami akan terus bekerja sesuai dengan amanah ketika kami dipilih dulu yaitu untuk menghentikan perahu pencari suaka," imbuh Morrison.

Tentara AL Australia sebelumnya dilaporkan mendorong kembali perahu para pencari suaka ke perairan Indonesia. Polisi Indonesia yang tak ingin disebut namanyaitu mengatakan bahwa penduduk desa menemukan sejumlah pencari suaka yang terdampar di perairan pada 8 Januari 2014.

Itu adalah kali ketiga tentara AL Australia mendorong para pencari suaka ke perairan Indonesia. Sebelumnya, TNI AL telah mengkonfirmasi dua perahu sebelumnya yang didorong oleh AL Australia yaitu, pada 19 Desember 2013 dan 6 Januari 2014. (VivaNews)