Perkuat Pertahanan, Indonesia akan Beli Satelit Militer

Kementerian Pertahanan berencana membeli satelit militer untuk kepentingan pertahanan negara. Rencana itu telah dikomunikasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Sekretariat Negara.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Rabu 29 Januari 2014, kemampuan pertahanan Indonesia harus didukung berbagai komponen, termasuk satelit.

“Kalau ada anggaran, apa salahnya (beli satelit)? Ini untuk kepentingan nasional,” kata Sjafrie. Ia yakin masyarakat pun akan mendukung niat pemerintah mengamankan negara.

Meski demikian, Sjafrie belum tahu berapa persisnya harga satelit militer, dan ke mana pemerintah nantinya akan memberikan anggaran pembelian satelit tersebut. “Selaku pengguna, kami (Kemhan) feksibel saja. Kalau anggaran diturunkan ke Kominfo, itu proporsional,” ujarnya.

Anggaran pembelian satelit militer itu tak harus diberikan kepada Kemhan. “Kami hanya menggunakan satelit itu untuk kepentingan pertahanan,” kata Sjafrie.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan rencana pembelian satelit akan dimasukkan dalam program anggaran 2014.

Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemhan pun mendukung penuh niat pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan cyber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri.

Peningkatan sistem pertahanan negara ini merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait kasus penyadapan Australia terhadap para pejabat tinggi RI. (VivaNews)

Pengadaan Satelit Militer Gunakan Dana PNBP Kemenkominfo

RENCANA pembelian satelit khusus militer guna menangkal penyadapan bakal segera diwujudkan. Prosesnya dipermudah dengan menggunakan duit PNBP Kemenkominfo, tidak memakai dana APBN 2014.

Rencana pemerintah untuk segera punya satelit khusus militer bakal segera terwujud tahun depan. Soalnya pengadaan satelit guna menangkal penyadapan dan sebagainya itu akan lebih mudah karena tidak menggunakan dana APBN 2014.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, satelit itu akan dibeli dengan duit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo. "Ini akan lebih cepat prosesnya. Kalau pakai APBN 2014, mesti melalui pengajuan dan menunggu masukan-masukan," katanya kepada JurnalParlemen, Kamis (26/12).

Menurut Hasanuddin, biaya pembelian satelit itu sekitar Rp 5-7 triliun. Dana segitu agaknya cukup dipenuhi dari PNBP Kemenkominfo 2013. Asal tahu saja, PNBP Kemenkominfo pada 2012 saja mencapai Rp 11,58 triliun. Tahun ini jumlahnya diperkirakan naik.

Tapi, supaya tidak jadi masalah, pembelian satelit itu harus dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga. Sedangkan pengawasannya oleh DPR. Selanjutnya, BPK tinggal mengauditnya.

"Pengadaannya tidak dilakukan satu kementerian saja, harus melibatkan Kemenhan, Sekneg, dan Kemenkominfo. Kemenhan sebagai institusi yang mengamankan perangkat persandian, Sekneg sebagai wakil pemerintah dan presiden, sedangkan Kemenkominfo penyedia jalur komunikasi," katanya.

Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan segera menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan punya satelit sendiri untuk keperluan itu. Dikendalikan oleh Kemenhan, pertahanan siber yang ia maksud akan jadi tugas BIN, BAIS, Lemsaneg, dan Polri. Nantinya, pertahanan siber dioperasikan TNI, sedangkan kriminal siber ditangani Polri. (JP)

Pembelian Satelit Pertahanan dianggarkan tahun 2014

DPR sudah sepakat dengan Kemenhan untuk menganggarkan pembelian satelit militer di tahun depan. Semoga saja Kemenkeu meloloskan permintaan ini.
 
Keinginan TNI untuk terus memodernisir sistem kesenjataan dan keamanan masih saja terkendala anggaran. Ganjalan anggaran pula yang membuat rencana pembelian satelit untuk kebutuhan militer tertunda-tunda. 

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan, rencana pengadaan satelit militer sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2012 lalu. Karena saat itu anggarannya belum tersedia cukup, maka rencana pengadaan satelit hingga kini belum dapat direalisasikan.

Namun, kasus penyadapan dari pihak Australia dan AS yang terungkap belakangan ini membuat DPR dan pemerintah bersepakat perlu mempercepat pengadaan satelit militer. "Agar kasus pengadapan seperti itu, dapat dicegah dan tidak terulang," ujar Fayakhun kepada JurnalParlemen, Minggu (8/12).

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga memberikan kabar gembira buat TNI. Dia mengungkapkan, biaya pengadaan satelit militer ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun. Anggaran sebesar itu kini sudah nangkring dalam APBN TA 2014.

Saat dilakukan rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan jajarannya di Komisi I pekan lalu, soal anggaran pengadaan satelit militer itu memang belum dibahas secara detail, baru sebatas perkiraan saja. "Namun sudah ada komitmen anggaran pembelian satelit akan dimasukkan dalam APBN TA 2014," ujarnya.

Saat ini pihak Kemenhan tengah membicarakannya dengan Kementerian Keuangan mengenai sumber pendanaan untuk pembelian satelit itu. Hasil pembicaraan itu nantinya akan dibawa Kemenhan ke Komisi I. Komisi I DPR berjanji tidak akan mencampuri teknis pengadaan satelit tersebut.

Nantinya komisi I hanya akan mengawasi saja realisasi dari hal itu, apakah sudah sesuai perencanaan atau tidak. Namun demikian, DPR berharap, satelit itu akan dibuat oleh putra-putri Indonesia. Hal ini untuk mengurangi risiko penyadapan maupun kebocoran data bila satelit dipesan di luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, akan menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit sendiri untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri. Pertahanan siber yang akan dibangun itu nantinya berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan untuk sistem keamanan dan pertahanan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Polri.

Purnomo menambahkan, untuk urusan siber ada dua institusi yang menangani. Yakni pertahanan siber di bawah Kementerian Pertahanan yang dioperasikan oleh TNI. Sedangkan kriminal siber itu di bawah kewenangan Polri. (JP)

BIN Dukung Satelit Pertahanan Produksi Dalam Negeri

Kepala Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal Marciano Norman, mendukung wacana kepemilikan satelit khusus untuk komunikasi penting dan pertahanan Indonesia. Menurut dia, sudah seharusnya Indonesia punya satelit khusus untuk bidang pertahanan.

Perkembangan Satelit Lapan, Cikal Bakal Satelit Pertahanan Republik Indonesia

"Jadi satelit khusus untuk Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, termasuk intelijen juga harus punya sendiri," kata Marciano saat ditemui wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

Saat ini satelit komunikasi pertahanan Indonesia masih menumpang pada satelit komunikasi biasa. Hal ini diakui Marciano sangat rentan terjadi penyadapan dari pihak tak bertanggung jawab.

Terlebih, Marciano berharap satelit khusus ini diproduksi sendiri oleh Indonesia, termasuk segala macam komponen di dalamnya. Menurut dia, satelit produksi dalam negeri sangat aman dari kemungkinan penyadapan yang dilakukan negara lain. "Mudah-mudahan segera terealisasi," kata dia.

Hari ini Marciano menghadiri rapat dengan Komisi Pertahanan DPR. Selain Marciano, perwakilan pemerintah yang lain adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Polri Jenderal Sutarman, dan Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi.

Dalam rapat tersebut, Komisi Pertahanan mendukung langkah yang diambil pemerintah dalam menyikapi penyadapan Australia. Komisi Pertahanan juga mendesak pemerintah segera meningkatkan persandian dan membuat satelit komunikasi sendiri. (Tempo)

DPR - Indonesia Harus Memiliki Satelit Pertahanan Sendiri

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, negara membutuhkan satelit yang tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya penyadapan seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia.

"Jalan keluar yang paling baik, realistis, kita harus mempunyai peralatan yakni satelit. Negara harus punya satelit khusus yang didedikasikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan," kata Agus di Jakarta Komisi I DPR RI sendiri sudah membahas rencana pembelian satelit khusus tersebut.

"Kita sudah bahas di Komisi I DPR RI. Mitra kerja Komisi I DPR RI sudah diajak bicara dan sepakat. Tinggal dirumuskan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terealisir," kata Agus.

Dia mengatakan, satelit yang khusus dimiliki dan dibeli Indonesia, hanya digunakan untuk fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan. "Disitu ada kegiatan mengcover kegiatan inteligen, melakukan counter kalau diintersep, ada kepentingan militer, cyber war," kata politisi Golkar itu.

Dikatakan, pembelian satelit tersebut adalah untuk mengimbangi perkembangan teknologi penyadapan yang dipergunakan oleh AS dan Australia meskipun peralatan anti sadap yang dimiliki oleh Badan Inteligen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mungkin memadai.

"Tapi adalah alat-alat yang memprotek komunikasi, data dan info dari kantor presiden dan wakil presiden. Saya kira, cukup memadai atau tidak, saya tidak tahu karena kita tak boleh menutup kemungkinan bahwa teknologi yang dipergunakan oleh AS dan Australia itu, teknologi penyadapan, teknologi inteligen, berkembangnya cepat sekali. Apakah kita mempunyai ritme yang sama dengan perkembangan teknologi itu, saya kira harus betul-betul kita pelajari," kata dia.

Selain itu, sekarang ini bukan hanya presiden dan wakil presiden yang disadap, tapi juga ada politisi, menteri dan ketua-ketua umum partai, termasuk pimpinan DPR. "Menurut pandangan saya, mereka cukup "telanjang" dan mudah disadap. Apakah mereka punya pengamanan yang cukup sehingga tidak disadap," ujarnya. (Antara)

Langkah Awal LAPAN Meluncurkan Roket Menuju Mars

Beberapa negara sudah memulai proyek penelitian untuk memungkinkan umat manusia menghuni planet tersebut. Selasa sore kemarin, India sudah meluncurkan roket yang membawa pengorbit pertama mereka ke Mars.

Lalu kapan Indonesia? Pertanyaan itu begitu menantang dan membayangkan saja tidak tega. Tapi pertengahan Oktober lalu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sudah mulai melangkah ke arah sana.

Setidaknya, diskusi ke arah itu sudah mulai digalakkan dalam momen penyelenggaraan Festival Sains Antariksa (FSA) di Pusat Sains Antariksa Lapan, Bandung, Sabtu (19/10).

Kegiatan ini merupakan wujud partisipasi Lapan dalam World Space Week 2013 dan rangkaian menyambut HUT Lapan ke-50 pada 27 November 2013. FSA yang diikuti 152 siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas tersebut bertema Exploring Mars, Discovering Earth.

"Sesuai dengan tema, dengan mengeksplorasi Mars, kita juga mempelajari Bumi kita sendiri. Belajar cara menciptakan lingkungan hidup yang kita inginkan, dan cara manusia bisa mengelola sumber daya yang ada," kata Kepala Pusat Sains Antariksa Lapan Clara Yono Yatini dalam sambutannya dilansir dari laman Lapan,lapan.go.id.

Guru pendamping peserta FSA 2013 mengikuti sesi tanya jawab setelah presentasi Pengaruh Lingkungan Ruang Angkasa terhadap Pertumbuhan Tanaman serta misi Space Seeds for Asian Future (SSAF) pada acara FSA 2013 di Auditorium Lapan Bandung.

Perlukah Bangsa Indonesia ke Mars?

NKRI dibangun untuk berdiri selamanya. Jadi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan di masa mendatang juga merupakan milik bangsa ini. Setidaknya Indonesia dari sekarang harus bersiap, jikalau suatu saat bumi yang dihuni umat manusia mengalami gangguan kosmologis. Ada banyak tujuan lain mengeksplorasi Planet Mars.

"Berjaga-jaga terhadap tumbukan Bumi dengan asteroid di kemudian hari, mengurangi kepadatan penduduk di Bumi, serta mengembangkan berbagai bentuk teknologi baru," ujar Gunawan Edmiranto Peneliti Bidang Matahari dan Antariksa LAPAN dalam presentasinya.

Di FSA ini juga ditampilkan presentasi misi Space Seeds for Asian Future (SSAF) oleh tim SSAF Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (SITH ITB). Mereka memberikan gambaran tentang biji yang dibawa dan ditumbuhkembangkan di ruang angkasa.

"Kesimpulan yang didapat dari eksperimen tersebut yaitu biji ruang angkasa mengalami kerusakan kulit biji dan aberasi kromosom," ujar Chunaeni Latief dari SITH ITB. Ia menambahkan, meskipun ada perbedaan pada pertumbuhan dan produktivitasnya, penelitian lebih lanjut masih perlu dilakukan. (ROL)

Menjajaki Alternatif Lokasi Peluncuran Roket Indonesia

Morotai bukan sekedar pulau di Maluku Utara yang bersejarah dan menyimpan jejak pasukan sekutu di masa Perang Dunia II, karena pulau ini juga dinilai ideal dipilih sebagai lokasi peluncuran roket yang sudah seharusnya dimiliki Indonesia.

Jarangnya penduduk (54 ribu jiwa untuk daerah seluas 2.315 km2) dan lokasinya yang menghadap langsung ke Samudera Pasifik sesuai untuk memenuhi prasyarat sebuah lokasi peluncuran roket yang harus menghadap ke laut bebas dan jauh dari wilayah berpenduduk padat.

Pulau Morotai juga dinilai sebagai alternatif terbaik di antara dua lokasi pilihan lainnya, seperti Pulau Enggano, Bengkulu dan Pulau Biak, Papua, kata Deputi bidang Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Dr. Ing. Soewarto Hardhienata.

"Pada 6 November ini kami mulai mempersiapkan pengiriman perlengkapan peluncuran beserta roketnya melalui kapal ke Morotai, mungkin sekitar 20 hari perjalanan. Diharapkan awal Desember peluncuran roket sudah bisa dimulai, ini sebagai uji coba lokasi," katanya.

Lapan, ujarnya, sejak lama telah berencana mengembangkan roket pengorbit satelit (RPS) yang didesain dan dibuat secara mandiri di dalam negeri untuk mengorbitkan satelit yang juga buatan sendiri.

Namun Desember ini roket-roket yang diluncurkan untuk uji terbang di Morotai memang masih roket-roket ukuran kecil yakni dua unit RX 1210 dan empat unit RX 1220 yang digunakan untuk misi pertahanan, ujarnya.

"Roket pengorbit satelit yang berskala besar merupakan rencana jangka panjang Lapan untuk 2025, karena untuk sekarang ini Lapan masih menggunakan roket milik India untuk meluncurkan satelit. Lokasi peluncurannya pun dari negara itu," katanya.

Satelit Lapan-Tubsat (Lapan A1) seberat 57 kg buatan Lapan telah diluncurkan sejak Januari 2007 dari Pusat Antariksa Satish Dhawan, India untuk keperluan memantau kondisi bumi dan pemantauan lalu lintas kapal.

Satelit berikutnya yang sudah siap adalah Lapan A2 yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 2013, namun ditunda hingga 2014 karena kesiapan roket India yang belum selesai. Lapan A2 ini akan disusul satelit Lapan A3 di tahun berikutnya.

"Indonesia adalah negara kepulauan yang luas. Satelit adalah alat yang tak bisa ditawar lagi di zaman modern ini, terkait pentingnya komunikasi antarwilayah dan optimasi sumber daya alam melalui pengamatan penginderaan jauh serta untuk kepentingan keamanan wilayah," katanya.

Pengembangan roket Lapan, lanjut dia, ditujukan baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan pertahanan, yang dalam jangka panjang juga mengarah pada peluncuran satelit.

Dimulai dengan RX 320 yang diluncurkan pada 2008, disusul RX 420 pada 2009 dan terakhir mempersiapkan roket RX-550 (Kaliber 550mm) dengan jangkauan 300 km yang masih dalam tahap uji statis.

Teknologi roket, urai Soewarto, bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, baik sipil maupun militer, tergantung dari muatannya, apakah berupa sensor ilmiah untuk kepentingan pengamatan bumi atau satelit untuk keperluan komunikasi, atau berupa hulu ledak.

Untuk misi pertahanan, teknologi roket Lapan sudah diadopsi oleh Konsorsium Roket yang terdiri dari Kemhan, Kemristek, PT Pindad, PT Dahana, dan PT DI yang ditandai dengan diproduksi sebanyak 200 unit roket dinamai R Han-122 dengan daya jangkaunya 20 km pada 2012 dan 2013.

Roket R Han 122 ini akan disusul R Han 220 berdaya jangkau 40 km yang sedang dikembangkan konsorsium untuk kepentingan peningkatan kapasitas personel militer.

Pengganti Pamengpeuk

Menurut Kepala Pusat Teknologi Roket Lapan Dr Rika Andiarti, selama ini Lapan menggunakan Instalasi Peluncuran Roket di Pameungpeuk, Garut untuk melakukan uji terbang roket dengan ketinggian terbatas.

Instalasi yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini dibangun khusus untuk riset penguasaan teknologi dasar roket, terutama pada kinerja motor roket, agar roket dapat meluncur dengan baik, ujarnya.

Namun instalasi milik Lapan ini sudah tak lagi ideal untuk melakukan uji coba roket berukuran besar berhubung saat ini kawasan di sekitar Pantai Santolo itu sudah semakin padat penduduk, dan makin berkembang menjadi kawasan wisata.

"Untuk meluncurkan roket yang berukuran besar diperlukan lokasi yang memenuhi zona aman, mengingat faktor resiko yang ditimbulkannya lebih besar, karena itu dicarilah lokasi baru yang memenuhi syarat, sekaligus syarat sebagai bandar antariksa nasional," katanya.

Dari hasil ekspedisi di Morotai, ada enam alternatif lokasi, yakni di Tanjung Gurango, Desa Gorua, Kecamatan Morotai Utara yang jaraknya dari pemukiman penduduk 2 km, Pulau Tabailenge di depan kota Berebere dengan jarak 2,5 km, Kecamatan Morotai Utara, di Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara yang jaraknya 2 km dari pemukiman penduduk.

Selain itu Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur dengan jarak 1 km dari pemukiman penduduk, lokasi antara Desa Sangowo dan Desa Daeo Kecamatan Morotai Timur serta Tanjung Sangowo yang letaknya berada di antara Desa Sangowo dan Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur.

Dari enam alternatif lokasi itu, urainya, Tanjung Sangowo merupakan wilayah yang paling potensial, karena jika ditarik garis lurus, jarak tepi dua desa ini mencapai 6,5 km sehingga jika meletakkan posisi peluncur utama di tengah antara dua desa itu, maka jaraknya lebih dari 3 km dari masing-masing desa, jauh dari kawasan penduduk.

Kontur daerah tersebut juga merupakan bukit yang sebagian besar memiliki sudut kemiringan yang tak curam, sementara di selatan kontur tanahnya datar dengan tepi pantai yang landai dan bagian utara pegunungan yang langsung bersinggungan dengan pantai dengan kemiringan cukup curam.

Kontur yang relatif datar dapat digunakan untuk daerah perakitan, penyimpanan serta pekerjaan dengan mobilitas tinggi, sedangkan peluncur yang memerlukan standar keamanan dan keselamatan tinggi dapat diletakkan di daerah yang mempunyai ketinggian cukup dari muka laut.

"Daerah terbang roket di sini bisa ke arah utara dan bisa ke timur, bebas ke laut dan juga tak melewati jarak jangkau ke pemukiman penduduk maupun ke batas negara lain," katanya.

Berbeda dengan Pameungpeuk yang baru mengantisipasi uji terbang roket skala kecil, Morotai ditargetkan menampung uji terbang roket skala besar, bahkan termasuk peluncuran satelit yang jangkauannya minimal 350 km, misalnya untuk keperluan remote sensing, bahkan sampai ketinggian 36 ribu km untuk geostation, kata Rika.

Sebelumnya Asisten Deputi Penyedia Jaringan Kemristek Goenawan Wibisana mengatakan, pihaknya sangat mendukung misi ini, khususnya karena roket berdaya jangkau hingga ratusan kilometer seperti yang ditargetkan memerlukan lokasi pengujian dan peluncuran yang representatif.

"Ini sangat penting untuk bangsa," tambahnya. (ROL)