Keinginan TNI untuk terus memodernisir sistem kesenjataan dan keamanan masih saja terkendala anggaran. Ganjalan anggaran pula yang membuat rencana pembelian satelit untuk kebutuhan militer tertunda-tunda.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan, rencana pengadaan satelit militer sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2012 lalu. Karena saat itu anggarannya belum tersedia cukup, maka rencana pengadaan satelit hingga kini belum dapat direalisasikan.
Namun, kasus penyadapan dari pihak Australia dan AS yang terungkap belakangan ini membuat DPR dan pemerintah bersepakat perlu mempercepat pengadaan satelit militer. "Agar kasus pengadapan seperti itu, dapat dicegah dan tidak terulang," ujar Fayakhun kepada JurnalParlemen, Minggu (8/12).
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga memberikan kabar gembira buat TNI. Dia mengungkapkan, biaya pengadaan satelit militer ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun. Anggaran sebesar itu kini sudah nangkring dalam APBN TA 2014.
Saat dilakukan rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan jajarannya di Komisi I pekan lalu, soal anggaran pengadaan satelit militer itu memang belum dibahas secara detail, baru sebatas perkiraan saja. "Namun sudah ada komitmen anggaran pembelian satelit akan dimasukkan dalam APBN TA 2014," ujarnya.
Saat ini pihak Kemenhan tengah membicarakannya dengan Kementerian Keuangan mengenai sumber pendanaan untuk pembelian satelit itu. Hasil pembicaraan itu nantinya akan dibawa Kemenhan ke Komisi I. Komisi I DPR berjanji tidak akan mencampuri teknis pengadaan satelit tersebut.
Nantinya komisi I hanya akan mengawasi saja realisasi dari hal itu, apakah sudah sesuai perencanaan atau tidak. Namun demikian, DPR berharap, satelit itu akan dibuat oleh putra-putri Indonesia. Hal ini untuk mengurangi risiko penyadapan maupun kebocoran data bila satelit dipesan di luar negeri.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, akan menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit sendiri untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri. Pertahanan siber yang akan dibangun itu nantinya berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan untuk sistem keamanan dan pertahanan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Polri.
Purnomo menambahkan, untuk urusan siber ada dua institusi yang menangani. Yakni pertahanan siber di bawah Kementerian Pertahanan yang dioperasikan oleh TNI. Sedangkan kriminal siber itu di bawah kewenangan Polri. (JP)
