"TNI AD dari dulu tumbuh sebagai tentara rakyat, merupakan keniscayaan untuk bersinergi dengan rakyat, jangan jadi alat kekuasaan apalagi sebagai centeng pengusaha. Saya lihat sudah semakin tertata, tapi perlu peningkatan kesejahteraan, jadi tidak ada lagi yang nyambi," kata Susaningtyas, di Jakarta, Jumat.
Politisi Partai Hanura ini juga menekankan hal terpenting dari semangat Juang Kartika itu harus memiliki keinginan menjaga kedaulatan NKRI secara utuh.
"Utuh dalam artian menjaga dari ancaman terhadap kehidupan ipoleksosbud serta memiliki visi pertahanan holistik," kata wanita yang mendalami masalah intelijen ini.
Tak hanya itu, wanita yang akrab disapa Nuning ini, mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga tak kalah pentingnya.
"Itu semua harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit dan penguatan alutsistanya. Tentu itu semua dibutuhkan politik anggaran yang mendukungnya. Ini semua bisa terlaksana bila parlemen dan pemerintah mendukungnya," tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya AD berbenah diri dalam turut menjaga kehidupan HAM dan kemesraan dengan matra lain, termasuk polisi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan TNI AD dalam bersinergi bersama rakyat harus terus diperlukan penguatan jiwa dan perilaku kemanunggalan.
"Bukan saja dari sisi program yang terus berjalan tapi juga pembinaan karakter sosial prajurit yang manunggal dengan rakyat. Sehingga kedepan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum prajurit dengan warga sipil," ujarnya.
Mahfudz pun meyakini TNI AD akan tetap menjadi inti kekuatan pertahanan mengacu kepada kondisi geografis dan demografis Indonesia.
"Kemampuan individual dan tempur TNI AD tetap bagus, meski di tengah keterbatasan sarana-prasarana, alutsista dan kesejahteraan. Mulai tahun ini ada peningkatan berarti di tiga aspek tersebut. Dan dalam rencana strategis (renstra) lima tahun kedepan, penguatan matra darat akan lebih diprioritaskan," jelasnya.
Menurut dia, penguatan TNI AD karena menyangkut urgensi fungsi-tugas TNI AD dalam menjaga wilayah darat Indonesia, khususnya di perbatasan dan dalam fungsi perbantuan mengatasi gejala-gejala konflik horizontal yang masih kerap terjadi. Selain melaksanakan tugas dalam menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan prajurit TNI AD juga perlu diperhatikan.
"Kesejahteraan prajurit masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi sarana perumahan, layanan kesehatan dan tunjangan operasional. Ini jadi perhatian serius Komisi I DPR," katanya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, mengatakan, upaya yang dilakukan oleh TNI dalam mendekatkan diri kepada rakyat, yakni dengan melakukan berbagai kegiatan seperti Ekspedisi NKRI, pelibatan ketika terjadi bencana alam hingga Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk percepatan pembangunan.
"TMMD adalah usaha dalam mewujudkan tugas TNI. Dalam konteks ini, TNI harus bisa memahami dan menangkap pemikiran bahwa masih ada potensi yang bisa dikembangkan dalam memacu dan mempercepat penuntasan kesejahteraan rakyat bagi masyarakat yang belum tersentuh pembangunan," ujar Panglima TNI.
Ia mengatakan, TNI memiliki pengabdian yang tulus, mewarisi nilai perjuangan masa lalu yang hidupnya tidak lepas dari ruh-nya rakyat, tentu terpanggil untuk berbuat bersama komponen lainnya membantu negara dalam mewujudkan amanah konstitusi.
Pada perspektif keamanan, TMMD memiliki relevansi dalam upaya mengamankan wilayah perbatasan dan memberdayakan wilayah pertahanan serta kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, dalam mempertahankan wilayah dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sedangkan pada perspektif kesejahteraan, TMMD diarahkan dalam rangka membantu tugas pemerintah daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan serta sebagai upaya membantu percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Antara)
