"Budget yang ditetapkan pemerintah terus terang tidak cukup. Peralatan tempur kita beroperasi 40 %," kata Purnomo disela acara penandatangananan nota kesepahaman pasokan BBM dengan PT Pertamina (Persero), di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Purnomo mengungkapkan, terbatasnya anggaran menyebabkan instansinya dan TNI harus menanggung utang hingga Rp 8 triliun sampai akhir periode kabinet Indonesia Bersatu jilid dua yang berakhir pada tahun depan.
"kami harus membayar BBM pada akhir kabinet Rp 8 triliun, utang kami untuk membayar BBM. Ini mengganggu operasi TNI," tuturnya.
Dari perhitungan Kemenhan, kuota yang cocok untuk memenuhi kebutuhan BBM Alutsista TNI sebetulnya hanya 0,4 juta kilo liter (Kl). Kedepan Kemenhan memperkirakan kebutuhan BBM akan menjadi 0,6 juta KL seiring penambahan armada Alutsista.
"Berdasarkan hasil BPKP, yang kami perlukan tidak banyak, 0,4 juta Kl. Namun karena peralatan kita sebagian tua dan memerlukan konsumsi BBM yang banyak, lima tahun kabinet itu luar biasa pembangunan alat TNI," jelasnya.
Kondisi ini diakui Purnomo menjadi dilema bagi instansinya. Pasalnya, tugas TNI dalam menjaga kemanan dan ketertiban negara harus dihantui dengan tumpukan utang yang ditanggung.
"Menhan tidak bisa bayar utang ke Pertamina, di sisi lain kami memerlukan untuk kebutuhan operasi peralatan. Disini dengan uluran tangan pertamina, bisa membantu kita," paparnya.
Jika TNI dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Kemenhan yakin kerugian negara dapat diselamatkan. Terlebih lagi aktivitas ilegal seperti penyelundupan BBM, illegal fishing, yang begitu banyak bisa memicu kerugian yang lebih besar bagi keuangan negara. (Liputan6)
