Delegasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar), Laksdya TNI Bambang Suwarto telah melakukan kunjungan kerja ke Federasi Rusia pada tanggal 17-23 Februari 2014.
Kunjungan diadakan dengan tujuan untuk menjajaki peluang kerjasama dan bertukar pengalaman dengan pihak-pihak yang menangani bidang kelautan/perairan di Rusia mengenai pengelolaan early warning system yang dikaitkan dengan penggunaan radar. Kunjungan tersebut juga dilaksanakan guna mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia di Bakorkamla.
Dalam kesempatan pertemuan Delegasi Bakorkamla dengan Duta Besar RI Moskow, Djauhari Oratmangun, telah dibahas mengenai arti penting dan posisi strategis aspek kemampuan nasional di bidang keamanan laut dalam menjaga keutuhan NKRI.
Menurut Laksda TNI Bambang Suwarto, Bakorkamla memiliki potensi kerjasama yang dapat dikembangkan dengan pihak Rusia, antara lain dalam melengkapi Regional Coordinating Center (RCC) Bakorkamla terutama di daerah perbatasan dengan Radar Jarak Jauh/Over the Horizon (OTH) yang menjangkau jarak 200 s.d 250 NM.
Sebagai negara yang sama-sama memiliki luas laut dan wilayah perairan yang luas, Indonesia-Rusia memiliki kepentingan serupa terkait isu keamanan dan keselamatan laut. Rusia sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi pendeteksian maju menjadi salah satu mitra yang dapat memenuhi kebutuhan peralatan/ perlengkapan bidang keamanan dan keselamatan laut di Indonesia. (Kemlu)
Home » Posts filed under Radar Pertahanan
Tampilkan postingan dengan label Radar Pertahanan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Radar Pertahanan. Tampilkan semua postingan
Perkuat Pertahanan Udara TNI AU datangkan 4 Radar Baru
Indonesia mengalami kekurangan radar untuk pertahanan. Rencananya, sebanyak 4 unit radar baru khusus militer berjenis radar primer bakal didatangkan tahun ini. Hal ini tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pertahanan 2009-2014.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Hadi Tjahjanto menuturkan, hingga kini Indonesia baru memiliki 20 radar yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Untuk radar kita sudah tergelar 20 radar dengan jenis Plesey, Thomson dan Master-T," kata pria berkumis itu dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (14/02/2014).
Hadi menuturkan, TNI AU akan membeli radar-radar baru secara bertahap. Diharapkan, radar-radar itu dapat membantu menjaga perbatasan dan wilayah udara tanah air.
"Saya perlu tambahkan radar tambahan renstra 2, Jayapura, Tambolaka, Singkawang, Ploso. Pada renstra 3, Morotai, Ambon, Kendari, Tanjung Pandan, Bengkulu dan Nliyep Malang," tuturnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai radar khusus militer di Indonesia masih kurang. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kemenhan bekerja sama dengan radar sipil atau radar sekunder.
"Kekurangannya kami hitung sekitar 32-34 unit radar di seluruh Indonesia," ucap Purnomo di Landasan Udara Ranai, Natuna, pada 30 Oktober 2013 silam.
Radar primer atau khusus militer digunakan untuk memantau dan mencatat segala jenis pesawat yang terbang yang menggunakan bahan baku logam. Sedangkan radar sekunder atau sipil digunakan pada penerbangan domestik dan tidak akan bisa memantau pesawat yang mematikan transmiternya. (Liputan6)
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Hadi Tjahjanto menuturkan, hingga kini Indonesia baru memiliki 20 radar yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Untuk radar kita sudah tergelar 20 radar dengan jenis Plesey, Thomson dan Master-T," kata pria berkumis itu dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (14/02/2014).
Hadi menuturkan, TNI AU akan membeli radar-radar baru secara bertahap. Diharapkan, radar-radar itu dapat membantu menjaga perbatasan dan wilayah udara tanah air.
"Saya perlu tambahkan radar tambahan renstra 2, Jayapura, Tambolaka, Singkawang, Ploso. Pada renstra 3, Morotai, Ambon, Kendari, Tanjung Pandan, Bengkulu dan Nliyep Malang," tuturnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai radar khusus militer di Indonesia masih kurang. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kemenhan bekerja sama dengan radar sipil atau radar sekunder.
"Kekurangannya kami hitung sekitar 32-34 unit radar di seluruh Indonesia," ucap Purnomo di Landasan Udara Ranai, Natuna, pada 30 Oktober 2013 silam.
Radar primer atau khusus militer digunakan untuk memantau dan mencatat segala jenis pesawat yang terbang yang menggunakan bahan baku logam. Sedangkan radar sekunder atau sipil digunakan pada penerbangan domestik dan tidak akan bisa memantau pesawat yang mematikan transmiternya. (Liputan6)
Pembelian Satelit Pertahanan dianggarkan tahun 2014
DPR sudah sepakat dengan Kemenhan untuk menganggarkan pembelian satelit militer di tahun depan. Semoga saja Kemenkeu meloloskan permintaan ini.
Keinginan TNI untuk terus memodernisir sistem kesenjataan dan keamanan masih saja terkendala anggaran. Ganjalan anggaran pula yang membuat rencana pembelian satelit untuk kebutuhan militer tertunda-tunda.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan, rencana pengadaan satelit militer sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2012 lalu. Karena saat itu anggarannya belum tersedia cukup, maka rencana pengadaan satelit hingga kini belum dapat direalisasikan.
Namun, kasus penyadapan dari pihak Australia dan AS yang terungkap belakangan ini membuat DPR dan pemerintah bersepakat perlu mempercepat pengadaan satelit militer. "Agar kasus pengadapan seperti itu, dapat dicegah dan tidak terulang," ujar Fayakhun kepada JurnalParlemen, Minggu (8/12).
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga memberikan kabar gembira buat TNI. Dia mengungkapkan, biaya pengadaan satelit militer ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun. Anggaran sebesar itu kini sudah nangkring dalam APBN TA 2014.
Saat dilakukan rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan jajarannya di Komisi I pekan lalu, soal anggaran pengadaan satelit militer itu memang belum dibahas secara detail, baru sebatas perkiraan saja. "Namun sudah ada komitmen anggaran pembelian satelit akan dimasukkan dalam APBN TA 2014," ujarnya.
Saat ini pihak Kemenhan tengah membicarakannya dengan Kementerian Keuangan mengenai sumber pendanaan untuk pembelian satelit itu. Hasil pembicaraan itu nantinya akan dibawa Kemenhan ke Komisi I. Komisi I DPR berjanji tidak akan mencampuri teknis pengadaan satelit tersebut.
Nantinya komisi I hanya akan mengawasi saja realisasi dari hal itu, apakah sudah sesuai perencanaan atau tidak. Namun demikian, DPR berharap, satelit itu akan dibuat oleh putra-putri Indonesia. Hal ini untuk mengurangi risiko penyadapan maupun kebocoran data bila satelit dipesan di luar negeri.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, akan menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit sendiri untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri. Pertahanan siber yang akan dibangun itu nantinya berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan untuk sistem keamanan dan pertahanan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Polri.
Purnomo menambahkan, untuk urusan siber ada dua institusi yang menangani. Yakni pertahanan siber di bawah Kementerian Pertahanan yang dioperasikan oleh TNI. Sedangkan kriminal siber itu di bawah kewenangan Polri. (JP)
Keinginan TNI untuk terus memodernisir sistem kesenjataan dan keamanan masih saja terkendala anggaran. Ganjalan anggaran pula yang membuat rencana pembelian satelit untuk kebutuhan militer tertunda-tunda.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan, rencana pengadaan satelit militer sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2012 lalu. Karena saat itu anggarannya belum tersedia cukup, maka rencana pengadaan satelit hingga kini belum dapat direalisasikan.
Namun, kasus penyadapan dari pihak Australia dan AS yang terungkap belakangan ini membuat DPR dan pemerintah bersepakat perlu mempercepat pengadaan satelit militer. "Agar kasus pengadapan seperti itu, dapat dicegah dan tidak terulang," ujar Fayakhun kepada JurnalParlemen, Minggu (8/12).
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga memberikan kabar gembira buat TNI. Dia mengungkapkan, biaya pengadaan satelit militer ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun. Anggaran sebesar itu kini sudah nangkring dalam APBN TA 2014.
Saat dilakukan rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan jajarannya di Komisi I pekan lalu, soal anggaran pengadaan satelit militer itu memang belum dibahas secara detail, baru sebatas perkiraan saja. "Namun sudah ada komitmen anggaran pembelian satelit akan dimasukkan dalam APBN TA 2014," ujarnya.
Saat ini pihak Kemenhan tengah membicarakannya dengan Kementerian Keuangan mengenai sumber pendanaan untuk pembelian satelit itu. Hasil pembicaraan itu nantinya akan dibawa Kemenhan ke Komisi I. Komisi I DPR berjanji tidak akan mencampuri teknis pengadaan satelit tersebut.
Nantinya komisi I hanya akan mengawasi saja realisasi dari hal itu, apakah sudah sesuai perencanaan atau tidak. Namun demikian, DPR berharap, satelit itu akan dibuat oleh putra-putri Indonesia. Hal ini untuk mengurangi risiko penyadapan maupun kebocoran data bila satelit dipesan di luar negeri.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, akan menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit sendiri untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri. Pertahanan siber yang akan dibangun itu nantinya berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan untuk sistem keamanan dan pertahanan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Polri.
Purnomo menambahkan, untuk urusan siber ada dua institusi yang menangani. Yakni pertahanan siber di bawah Kementerian Pertahanan yang dioperasikan oleh TNI. Sedangkan kriminal siber itu di bawah kewenangan Polri. (JP)
BUK-M2E Rudal Pertahanan Udara dari Rusia Untuk Indonesia
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro akhirnya mengumumkan rencana pembelian kapal selam dari Rusia, untuk memperkuat armada TNI AL. Rencana ini ditindaklanjuti dengan mengirim Tim TNI AL ke Rusia pada pertengahan Januari 2014, untuk melihat tawaran apakah mengambil kapal selam bekas/refurbish atau yang baru.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Pertahanan usai bertemu dengan Perwakilan RosoboronExport yang ditemani Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin di Kantor Kemenhan, 6/12/2013.
Dengan dibelinya kapal selam Kilo Class dan Amur dari Rusia, menunjukkan rencena-rencana pembelian seperti yang tercatat di SIPRI maupun yang ditawarkan Rusia, terpenuhi sudah.
Dari pola ini terlihat, walau TNI mengejar transfer teknologi dalam pengadaan alutsista, namun tidak melupakan kualitas. Alutsista yang berkualitas tetap dibeli sambil memburu ToT dari berbagai negara, termasuk Rusia.
Berbicara alutsista yang berkualitas jika dikaitkan sistem pertahanan udara, negara Rusia bisa dikatakan yang terdepan untuk urusan teknologi ini. Sistem pertahanan Rusia berkembang pesat dan semakin matang. Mereka pun terus meningkatkannya dengan membangun S-500 yang memiliki jarak tembak 600 km dan bisa membidik setiap benda yang terbang di udara.
Indonesia memang sedang mencari sistem pertahanan udara, antara lain untuk menjaga Ibukota Negara. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pertemuan tanggal 21/8/2013 itu membahas sinergi antara Kementerian Pertahanan dan Pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan ruang bawah tanah di Monas yang akan diintegrasikan dengan sistem pengamanan Ibukota, termasuk pertahanan udara.
Ide pembangunan sistem pertahanan udara yang modern ini, bisa jadi sudah didengar RosoboronExport, beberapa waktu sebelumnya.
Pada Indo Defence 2012, RosoboronExport menawarkan sistem pertahanan udara modern bagi Indonesia. Sitem pertahanan rudal yang ditawarkan adalah integrasi air defence system yang menggabungkan sistem pertahanan rudal jarak menengah BUK-M2E dengan sistem pertahanan rudal/senjata jarak pendek Pantsir-S1.
Pakar RosoboronExport meyakini konfigurasi sistem itu akan secara efektif melindungi obyek-obyek vital militer maupun instalasi lainnya dari potensi serangan udara musuh, termasuk serangan udara yang masif.
Buk-M2E (nama di NATO: SA-17 Grizzly) merupakan sistem medium-range surface-to-air missile (SAM) bergerak, yang didisain untuk melindungi pasukan maupun instalasi/bangunan dari ancaman serangan udara. SA=17 Grizzly merupakan upgrade dari sistem pertahanan udara bergerak versi Buk-M1 yang sudah combat proven.
Buk-M2E dibuat untuk menetralisir serangan masif dari pesawat tempur taktis maupun strategis, rudal balistik taktis, rudal jelajah, rudal pesawat tempur, bom pintar, helikopter, termasuk hovering rotorcraft, UAV, meski Buk-M2E mendapatkan serangan electronic countermeasures yang gencar.
Adapun Pantsir-S1 (NATO: SA-8 Greyhound) merupakan sistem pertahanan udara berbasis rudal/senjata yang didisain untuk melindungi areal-areal yang vital, big military areas, target industri dan unit pasukan darat. Pantsir-S1 memperkuat unit pertahanan udara dalam melindungi pasukan maupun instalasi militer dari serangan udara presisi, baik di ketinggian rendah maupun extreme low altitudes.
Sepertinya, Kementerian Pertahanan dan TNI sedang menjajaki sistem rudal pertahanan modern dari Rusia itu. Sekali lagi, menjajaki. Penjajakan ini dimulai dengan datangnya perwakilan RosoboronExport ditemani Duta Besar Rusia untuk Indonesia, menghadap Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di Jakarta. (JKGR)
![]() |
| Sistem Pertahanan Rudal Buk-M2E Rusia (photo:Rosoboronexport) |
Pernyataan ini disampaikan Menteri Pertahanan usai bertemu dengan Perwakilan RosoboronExport yang ditemani Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin di Kantor Kemenhan, 6/12/2013.
Dengan dibelinya kapal selam Kilo Class dan Amur dari Rusia, menunjukkan rencena-rencana pembelian seperti yang tercatat di SIPRI maupun yang ditawarkan Rusia, terpenuhi sudah.
Dari pola ini terlihat, walau TNI mengejar transfer teknologi dalam pengadaan alutsista, namun tidak melupakan kualitas. Alutsista yang berkualitas tetap dibeli sambil memburu ToT dari berbagai negara, termasuk Rusia.
Berbicara alutsista yang berkualitas jika dikaitkan sistem pertahanan udara, negara Rusia bisa dikatakan yang terdepan untuk urusan teknologi ini. Sistem pertahanan Rusia berkembang pesat dan semakin matang. Mereka pun terus meningkatkannya dengan membangun S-500 yang memiliki jarak tembak 600 km dan bisa membidik setiap benda yang terbang di udara.
Indonesia memang sedang mencari sistem pertahanan udara, antara lain untuk menjaga Ibukota Negara. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pertemuan tanggal 21/8/2013 itu membahas sinergi antara Kementerian Pertahanan dan Pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan ruang bawah tanah di Monas yang akan diintegrasikan dengan sistem pengamanan Ibukota, termasuk pertahanan udara.
Ide pembangunan sistem pertahanan udara yang modern ini, bisa jadi sudah didengar RosoboronExport, beberapa waktu sebelumnya.
Pada Indo Defence 2012, RosoboronExport menawarkan sistem pertahanan udara modern bagi Indonesia. Sitem pertahanan rudal yang ditawarkan adalah integrasi air defence system yang menggabungkan sistem pertahanan rudal jarak menengah BUK-M2E dengan sistem pertahanan rudal/senjata jarak pendek Pantsir-S1.
![]() |
| 9K317E Buk M2E / MZKT-6922 battery component models (Zhuhai Imagery) |
Pakar RosoboronExport meyakini konfigurasi sistem itu akan secara efektif melindungi obyek-obyek vital militer maupun instalasi lainnya dari potensi serangan udara musuh, termasuk serangan udara yang masif.
Buk-M2E (nama di NATO: SA-17 Grizzly) merupakan sistem medium-range surface-to-air missile (SAM) bergerak, yang didisain untuk melindungi pasukan maupun instalasi/bangunan dari ancaman serangan udara. SA=17 Grizzly merupakan upgrade dari sistem pertahanan udara bergerak versi Buk-M1 yang sudah combat proven.
Buk-M2E dibuat untuk menetralisir serangan masif dari pesawat tempur taktis maupun strategis, rudal balistik taktis, rudal jelajah, rudal pesawat tempur, bom pintar, helikopter, termasuk hovering rotorcraft, UAV, meski Buk-M2E mendapatkan serangan electronic countermeasures yang gencar.
![]() |
| Sistem Pertahanan rudal/senjata jarak pendek mobile,Pantsir-S1 Rusia (SA-8 Greyhound |
Adapun Pantsir-S1 (NATO: SA-8 Greyhound) merupakan sistem pertahanan udara berbasis rudal/senjata yang didisain untuk melindungi areal-areal yang vital, big military areas, target industri dan unit pasukan darat. Pantsir-S1 memperkuat unit pertahanan udara dalam melindungi pasukan maupun instalasi militer dari serangan udara presisi, baik di ketinggian rendah maupun extreme low altitudes.
Sepertinya, Kementerian Pertahanan dan TNI sedang menjajaki sistem rudal pertahanan modern dari Rusia itu. Sekali lagi, menjajaki. Penjajakan ini dimulai dengan datangnya perwakilan RosoboronExport ditemani Duta Besar Rusia untuk Indonesia, menghadap Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di Jakarta. (JKGR)
Radar Pasif Pencari Jejak UAV hingga Pesawat Siluman Dari Jarak 600 km
Apakah yang dimaksud Radar Pasif? Mengapa sering disebut sebagai sistem radar yang mampu menjejak pesawat “siluman” (stealth)?
Radar (Radio Detecting And Ranging) adalah sebuah peralatan elektronik yang umumnya digunakan untuk memantau suatu wilayah udara untuk kepentingan pengamatan dan pengendalian lalu lintas udara. Meskipun demikian radar juga digunakan untuk keperluan pengamatan cuaca, lalu lintas kapal laut dan bahkan mengamati kecepatan lalu lintas darat.
Prinsip kerja radar konvensional adalah memancarkan gelombang radio ke angkasa dan menangkap kembali pantulan akibat mengenai benda terbang. Besarnya sinyal pantulan dikenal dengan nama Radar Cross Section (RCS). Pesawat terbang konvensional akan menghasilkan RCS sesuai ukurannya, namun pada pesawat modern, khususnya pesawat militer generasi terkini memiliki nilai RCS kecil atau bahkan sangat kecil sehingga sulit terdeteksi radar konvensional sehingga disebut pesawat “Siluman”.
Kemampuan menjadi “Siluman” atau Stealth ini dihasilkan oleh pengembangan teknologi airfoil/airframe, material dan avionik pesawat. Teknologi airfoil/airframe menggunakan desain bentuk yang mengurangi pantulan radar. Teknologui material menggunakan penyerapan gelombang radar sehingga mengurangi pantulan sampai tidak memantul sama sekali.
Tehnologi avionik yang mengurangi pancaran elektromagnetik atau mengganggu pancaran elektromagnetik lawan. Jika teknologi ini digunakan pada pesawat tak berawak (UAV) maka akan sangat ampuh, ukuran UAV yang kecil dan tidak tertangkap radar akan menyulitkan untuk mengantisipasi ancaman, terelbih bila pesawat UAV memiliki kemampuan penyerang di samping pengintai berkemampuan tinggi.
Untuk menghadapi pesawat-pesawat yang sulit dideteksi maka dikembangkan peralatan “penjejak pasif” (passive sensor) atau radar pasif. Cara kerjanya adalah dengan menerima semua frekuensi elektromagnetik yang dipancarkan oleh pesawat dan UAV. Meliputi gelombang komunikasi, data link, radar altimeter, radar cuaca, radar early warning, radar deteksi, peralatan navigasi, transponder IFF, GPS, ADSB, dan aneka pancaran gelombang elektromagnetik yang terpancar atau diterima oleh pesawat tadi.
Diketahui prinsip radar pasif yang menggunakan 3-4 peralatan sensor penerima pada suatau jarak tertentu sanggup menggunakan prinsip triangulasi untuk menentukan posisi, ketinggian, kecepatan dan arah pergerakan sasaran yang di deteksi. Dengan makin canggihnya teknologi maka radar pasif makin peka dan makin canggih. Peralatan ini bisa menjadi alat deteksi, alat analisis, dan pengumpul data elektronis. Bisa menjadi alat Electronic Intelligent, Electronic Support Measures, dan Signal Intelligence.
Keuntungan menggunakan radar pasif adalah antara lain mampu mendeteksi sasaran secara tiga dimensi pada jarak 400-600 km tanpa diketahui sasaran (senyap) karena tidak memancarkan sinyal radar, mampu juga mendeteksi emisi di daratan dan lautan secara senyap, handal terhadap jammer, bekerja secara rahasia, relatif murah dan mudah dirawat, mudah diintegrasikan, mudah dilakukan alih teknologi, serta sangat ampuh bila digabungkan dengan sensor radar pertahanan udara aktif yang sudah ada.
Kemampuan pertahanan udara yang mengandalkan radar aktif akan sangat terdongkrak dengan dilengkapi sistem radar pasif, sehingga tidak saja pesawat konvensional bisa lebih mudah tertangkap radar namun juga pesawat non konvensional berkemampuan stealth, termasuk pesawat tanpa awak dan rudal jelajah bisa terdeteksi dan bisa dilumpuhkan sedini mungkin. (Angkasa)
Artikel ditulis oleh : Kol. Pnb Agung “Sharky” Sasongkojati
Baca juga artikel "Ceko Tawarkan teknologi radar Pasifnya kepada Indonesia"
Radar (Radio Detecting And Ranging) adalah sebuah peralatan elektronik yang umumnya digunakan untuk memantau suatu wilayah udara untuk kepentingan pengamatan dan pengendalian lalu lintas udara. Meskipun demikian radar juga digunakan untuk keperluan pengamatan cuaca, lalu lintas kapal laut dan bahkan mengamati kecepatan lalu lintas darat.
Prinsip kerja radar konvensional adalah memancarkan gelombang radio ke angkasa dan menangkap kembali pantulan akibat mengenai benda terbang. Besarnya sinyal pantulan dikenal dengan nama Radar Cross Section (RCS). Pesawat terbang konvensional akan menghasilkan RCS sesuai ukurannya, namun pada pesawat modern, khususnya pesawat militer generasi terkini memiliki nilai RCS kecil atau bahkan sangat kecil sehingga sulit terdeteksi radar konvensional sehingga disebut pesawat “Siluman”.
Kemampuan menjadi “Siluman” atau Stealth ini dihasilkan oleh pengembangan teknologi airfoil/airframe, material dan avionik pesawat. Teknologi airfoil/airframe menggunakan desain bentuk yang mengurangi pantulan radar. Teknologui material menggunakan penyerapan gelombang radar sehingga mengurangi pantulan sampai tidak memantul sama sekali.
Tehnologi avionik yang mengurangi pancaran elektromagnetik atau mengganggu pancaran elektromagnetik lawan. Jika teknologi ini digunakan pada pesawat tak berawak (UAV) maka akan sangat ampuh, ukuran UAV yang kecil dan tidak tertangkap radar akan menyulitkan untuk mengantisipasi ancaman, terelbih bila pesawat UAV memiliki kemampuan penyerang di samping pengintai berkemampuan tinggi.
Untuk menghadapi pesawat-pesawat yang sulit dideteksi maka dikembangkan peralatan “penjejak pasif” (passive sensor) atau radar pasif. Cara kerjanya adalah dengan menerima semua frekuensi elektromagnetik yang dipancarkan oleh pesawat dan UAV. Meliputi gelombang komunikasi, data link, radar altimeter, radar cuaca, radar early warning, radar deteksi, peralatan navigasi, transponder IFF, GPS, ADSB, dan aneka pancaran gelombang elektromagnetik yang terpancar atau diterima oleh pesawat tadi.
Diketahui prinsip radar pasif yang menggunakan 3-4 peralatan sensor penerima pada suatau jarak tertentu sanggup menggunakan prinsip triangulasi untuk menentukan posisi, ketinggian, kecepatan dan arah pergerakan sasaran yang di deteksi. Dengan makin canggihnya teknologi maka radar pasif makin peka dan makin canggih. Peralatan ini bisa menjadi alat deteksi, alat analisis, dan pengumpul data elektronis. Bisa menjadi alat Electronic Intelligent, Electronic Support Measures, dan Signal Intelligence.
Keuntungan menggunakan radar pasif adalah antara lain mampu mendeteksi sasaran secara tiga dimensi pada jarak 400-600 km tanpa diketahui sasaran (senyap) karena tidak memancarkan sinyal radar, mampu juga mendeteksi emisi di daratan dan lautan secara senyap, handal terhadap jammer, bekerja secara rahasia, relatif murah dan mudah dirawat, mudah diintegrasikan, mudah dilakukan alih teknologi, serta sangat ampuh bila digabungkan dengan sensor radar pertahanan udara aktif yang sudah ada.
Kemampuan pertahanan udara yang mengandalkan radar aktif akan sangat terdongkrak dengan dilengkapi sistem radar pasif, sehingga tidak saja pesawat konvensional bisa lebih mudah tertangkap radar namun juga pesawat non konvensional berkemampuan stealth, termasuk pesawat tanpa awak dan rudal jelajah bisa terdeteksi dan bisa dilumpuhkan sedini mungkin. (Angkasa)
Artikel ditulis oleh : Kol. Pnb Agung “Sharky” Sasongkojati
Baca juga artikel "Ceko Tawarkan teknologi radar Pasifnya kepada Indonesia"
TNI AU Butuh Tambahan 34 Radar Untuk Jaga Kedaulatan Udara Indonesia
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantioro menjelaskan, saat ini Indonesia sedikitnya membutuhkan sebanyak 34 radar. Radar dibutuhkan untuk menunjang pengawasan TNI Angkatan Udara (AU) dalam menjaga wilayah udara di seluruh Indonesia.
"Jadi radar TNI AU itu radar primer, kalau sekunder itu buat komersil. Untuk kekurangannya, kami hitung sekitar 32 sampai 34 radar untuk seluruh Indonesia," kata Purnomo di Markas Komando Latihan Angkasa Yudha 2013 Lanud Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/10).
Purnomo menegaskan, saat ini yang menjadi prioritas penambahan radar dipusatkan di bagian timur Indonesia. Semua dilakukan demi pengawasan arus penerbangan yang maksimal.
"Wilayah barat sudah sebagian terpenuhi. Kalau wilayah timur ya bertahap. Untuk renstra (rencana strategis) pertama ada empat yang harus dipenuhi," ujar Purnomo.
Namun demikian, pemenuhan radar yang kurang tersebut akan dilakukan secara bertahap. Semua dilakukan sesuai renstra dan masterplan yang sudah ada.
Dijelaskan, selain dilakukan bertahap, pemenuhan radar tersebut juga menunggu persetujuan dari kementrian keuangan (Kemkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas).
"Untuk renstra pertama sampai 2014 ini, kami rencana beli 4 radar harganya total US$ 150 juta," ungkap Menhan.
Penguatan alat utama sistem senjata (Alutsista) juga tetap akan menjadi prioritas. Kemhan saat ini masih utamakan alutsista bergerak, baru pemenuhan alutsista tidak bergerak seperti radar.
Komandan Satuan Radar 212 Lanud Ranai Mayor Electronika Feri menuturkan, radar yang sudah terpasang di Lanud Ranai jangkauanya mencapai hingga 540 Km. Akivitas radar sangat diperlukan untuk mengintai arus penerbangan yang melewati udara di Natuna.
"Jangkauan radar ini bisa sampai kucing (wilayah bagian Malaysia)," kata Feri.
Saat ini, radar di Lanud Ranai yang menjadi pintu gerbang terdepan pertahanan Indonesia dijaga sekitar 47 Personil. 47 itu terdiri dari perwira 12 dan anak buah 35.
"Mulai Januari hingga Oktober hanya ada penerbangan kapal Tiongkok, tapi setelah dicek berkas lengkap, itu terjadi April 2013," ucapnya. (BeritaSatu)
"Jadi radar TNI AU itu radar primer, kalau sekunder itu buat komersil. Untuk kekurangannya, kami hitung sekitar 32 sampai 34 radar untuk seluruh Indonesia," kata Purnomo di Markas Komando Latihan Angkasa Yudha 2013 Lanud Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/10).
Purnomo menegaskan, saat ini yang menjadi prioritas penambahan radar dipusatkan di bagian timur Indonesia. Semua dilakukan demi pengawasan arus penerbangan yang maksimal.
"Wilayah barat sudah sebagian terpenuhi. Kalau wilayah timur ya bertahap. Untuk renstra (rencana strategis) pertama ada empat yang harus dipenuhi," ujar Purnomo.
Namun demikian, pemenuhan radar yang kurang tersebut akan dilakukan secara bertahap. Semua dilakukan sesuai renstra dan masterplan yang sudah ada.
Dijelaskan, selain dilakukan bertahap, pemenuhan radar tersebut juga menunggu persetujuan dari kementrian keuangan (Kemkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas).
"Untuk renstra pertama sampai 2014 ini, kami rencana beli 4 radar harganya total US$ 150 juta," ungkap Menhan.
Penguatan alat utama sistem senjata (Alutsista) juga tetap akan menjadi prioritas. Kemhan saat ini masih utamakan alutsista bergerak, baru pemenuhan alutsista tidak bergerak seperti radar.
Komandan Satuan Radar 212 Lanud Ranai Mayor Electronika Feri menuturkan, radar yang sudah terpasang di Lanud Ranai jangkauanya mencapai hingga 540 Km. Akivitas radar sangat diperlukan untuk mengintai arus penerbangan yang melewati udara di Natuna.
"Jangkauan radar ini bisa sampai kucing (wilayah bagian Malaysia)," kata Feri.
Saat ini, radar di Lanud Ranai yang menjadi pintu gerbang terdepan pertahanan Indonesia dijaga sekitar 47 Personil. 47 itu terdiri dari perwira 12 dan anak buah 35.
"Mulai Januari hingga Oktober hanya ada penerbangan kapal Tiongkok, tapi setelah dicek berkas lengkap, itu terjadi April 2013," ucapnya. (BeritaSatu)
Langganan:
Postingan (Atom)







