DPR Ingatkan Deteksi Dini Intelijen

Komisi I DPR RI ingatkan deteksi dini dan kewaspadaan intelijen, menyusul meningkatnya suhu politik luar negeri RI akibat campur tangan Singapura. Demikian pula terkait dengan sikap beberapa negara  tetangga, yang mulai tampak mengusik ketenangan Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, Komisi I DPR RI sudah menggelar rapat dengan Panglima TNI, dalam menyikapi permasalahan ini. “Intinya Komisi I bersama- sama TNI tegas menolak apapun bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan negara RI,” jelasnya,saat mlakukan kunjungan kerja di Kodam IV/Diponegoro, Kamis (13/2).

 Tapi hal ini juga menjadi hal yang harus dicermati. Singapura sudah mulai menunjukkan hal- hal yang kurang bersahabat. Demikian halnya dengan Papua Nugini maupun Australia.

Makanya, Komisi I DPR RI mendesak kepada Panglima TNI dan Kementrian Pertahanan RI untuk melengkapi skuadron baru di Madiun yang akan diresmikan Presiden SBY  pada Jumat (14/2),dengan persenjataan serta peralatan radar yang mumpuni.

 Sehingga skuadron baru ini dapat mendukung berbagai langkah antisipasi maupun perlawanan akibat intervensi asing terhadap kedaulatan negara RI. “Pokoknya kita negara yang berdaulat, merdeka dan negara yang mempunyai sikap bahwa sejengkal tanahpun, merupakan harga diri bangsa yang harus kita pertahankan,” tegasnya.

Dalam jangka panjang, masih jelas politisi PDIP ini, Komisi I DPR RI juga telah meminta agar matra darat, laut dan udara harus terus diperkuat. Demikian halnya dengan profesionalisme prajurit TNI serta kesejahteraan prajurit ke depan juga harus bisa menjadi lebih baik. “Dengan begitu, apapun yang menyangkut stabilitas serta keutuhan bangsa Indonesia, TNI harus terpanggil,” tambah Tjahjo. (ROL)

DPR Tak Akan Tinggal Diam Jika Australia Memancing Konflik Lagi

AUSTRALIA mengakui telah melanggar batas wilayah perairan Indonesia beberapa kali. Diplomat dan Angkatan Laut Australia sudah meminta maaf. Tapi, DPR mengingatkan tak akan diam saja bila terjadi lagi.

Gambar : Hendra Kurniawan/INTISARI

DPR RI mendesak Australia segera mengubah kebijakan terkait penanganan imigran pencari suaka. Australia jangan melempar tanggung jawab ke Indonesia.

Desakan itu disuarakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Minggu (19/1) terkait tindakan Angkatan Laut Australia menggiring perahu para imigran agar masuk ke wilayah Indonesia. Menurut dia, tindakan itu melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Kalau diteruskan bisa berujung konflik.

"Kami ingatkan kepada Australia, jangan memprovokasi Indonesia dengan menggiring para imigran ke wilayah kita. Kalau Australia memang ingin menciptakan konflik, kami DPR tidak akan tinggal diam. Kami akan minta Panglima TNI untuk bersikap tegas," katanya.

Beberapa kali melanggar wilayah perairan Indonesia, Australia menyatakan meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Wakil Duta Besar Australia David Engel kepada Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemenlu Dewi Savitri Wahab, Jumat (17/1). Permohonan maaf juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Australia Laksamana Grigs kepada TNI AL.

Pelanggaran wilayah oleh Angkatan Laut Australia terjadi ketika mereka mendorong kapal kayu pencari suaka asal Afrika dan Timur Tengah yang menuju Australia pada 19 Desember 2013 dan 6 Januari 2014. Media setempat, Fairfax Media menulis bahwa tiga kapal Australia melanggar batas 12 mil laut atau sekitar 22 km sebanyak lima kali sejak 13 Desember tahun lalu. (JP)

Komisi III DPR Kecam Cara Penyergapan Teroris Oleh Densus 88

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani, mengecam aksi penyergapan terduga teroris yang dilakukan oleh Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, di daerah Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan.

"Saya mengecam betul aksi itu," kata Yani di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 5 Januari 2014.

Yani menambahkan, seharusnya Densus 88 Antiteror tersebut, menangkap seluruh terduga teroris itu hidup-hidup, untuk memastikan apakah benar yang telah dilumpuhkan oleh Densus 88 tersebut adalah seorang teroris.

"Selain itu, kalau semua terduga teroris itu ditangkap hidup-hidup, Polri juga akan mendapatkan informasi jaringan teroris lainnya. Seharusnya Densus berpikir sejauh itu," papar Yani.

Untuk itu, Yani mengimbau kepada Polri, agar dapat mengarahkan Densus 88 Antiteror untuk tidak bertindak gegabah dalam setiap menangani aksi penyergapan teroris. (Sindo)

BNPT Menanggapi dengan sinis Kritikan Ketua MPR Terkait Penggerebekan Teroris Ciputat

Komentar Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto terkait penggerebekan teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, mendapat tanggapan sinis dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansya’ad Mbai.

Kepala BNPT Ansyaad Mbai (Dok. Istimewa)

"Mungkin (Ketua MPR) tidak tahu konteksnya. Lihat konteksnya," tukas Ansya’ad saat ditemui di luar Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2014).

Ansya’ad menjelaskan penembakan yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terhadap teroris di Ciputat tersebut sudah sesuai prosedur.

"Itu kan pekerjaan profesional. Tidak bisa kita komentari di atas meja, kalau tidak tahu apa-apanya di lapangan," tegasnya.

Semua polisi, kata dia, idealnya tidak ingin menghilangkan nyawa teroris. "Ini kan menangkap. Menangkap itu kan baik-baik, eh kamu ke pengadilan. Tapi sialnya, yang diajak ini (teroris) mau membunuh yang mengajak (polisi). Ya kan gitu," tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto mengkritik proses penggerebekan teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, Ia menyayangkan dalam kegiatan itu enam orang teroris tewas.

"Ini operasi (penggerebekan di Ciputat) dengan korban enam orang perlu dikaji pimpinan (Polri)," kata Sidharto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Namun diakui politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, para terduga teroris itu terkadang memilih mati ketimbang menyerahkan diri ke aparat kepolisian.

"Kalau menyerah dia dianggap sebagai pengkhianat oleh teman-temannya. Nanti kebocoran info itu dari situ," tukasnya.

Parlemen Kritik Cara Polisi Gerebek Terduga Teroris

Penggerebekan terduga teroris selalu berujung kematian, termasuk penggerebekan terduga teroris di Ciputat, Tangerang Selatan.

Hal ini mendapat kritikan dari Ketua MPR Sidarto Danusubroto. Menurutnya, perlu ada kajian pola penggrebekan terhadap orang-orang yang diduga teroris oleh kepolisian.

"Ini operasi (penggerebekan di Ciputat) dengan korban enam orang perlu dikaji pimpinan (Polri)," kata Sidharto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2014).

Namun diakui politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, para terduga teroris itu terkadang memilih mati ketimbang menyerahkan diri ke aparat kepolisian.

"Kalau menyerah dia dianggap sebagai penghianat oleh teman-temannya. Nanti kebocoran info itu dari situ," tukasnya. (Sindo)

Legislator minta BNPT selesaikan cetak biru pencegahan terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) harus segera membuat dan menyelesaikan cetak biru  pencegahan tindak pidana terorisme sebagai panduan semua lembaga negara terkait pemberantasan terorisme.

"Cetak biru itu bisa menjamin efektivitas penanggulangan terorisme dari hulu hingga hilir. Selama ini Tim Detasemen Khusus 88/Anti Teror hanya menjadi pasukan ‘pemadam kebakaran’ tanpa bisa menumpas aksi terorisme," kata anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pencegahan itu akan efektif kalau sumber suplai teroris ditutup yaitu dengan meluruskan ideologi agama kelompok-kelompok radikal dan intoleran.

"Sementara kerja-kerja pencegahan yang seharusnya dilakukan lembaga intelijen yang notabene memiliki unit antiteror, tidak efektif dan bahkan kontraproduktif,” kata Eva.

Eva juga mengatakan, BNPT harus menyiapkan skenario untuk menanggulangi kelompok-kelompok radikal yang berpotensi besar menjadi kelompok teroris.

 "BNPT juga harus menugaskan lembaga-lembaga tertentu yang memiliki akses terhadap kelompok tersebut untuk melakukan berbagai pendampingan," sebut politisi PDI Perjuangan itu.

Adapun program yang bisa dilakukan BNPT adalah dengan memberikan program pemberdayaan ekonomi, konseling keluarga, program untuk para istri, dan lain-lain.

Program pembinaan para narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan juga harus disiapkan BNPT bersama Menteri Hukum dan HAM.

“Di Lapas mereka saling berkoordinasi agar operasi-operasi di luar jalan terus. Bahkan bisa melakukan perekrutan di dalam Lapas.  Jadi, kita minta BNPT tak hanya menjadi eksekutor, tapi menjalankan fungsi sebagai koordinator antara aparat keamanan,” ujarnya.  (Antara)

Pengadaan Satelit Militer Gunakan Dana PNBP Kemenkominfo

RENCANA pembelian satelit khusus militer guna menangkal penyadapan bakal segera diwujudkan. Prosesnya dipermudah dengan menggunakan duit PNBP Kemenkominfo, tidak memakai dana APBN 2014.

Rencana pemerintah untuk segera punya satelit khusus militer bakal segera terwujud tahun depan. Soalnya pengadaan satelit guna menangkal penyadapan dan sebagainya itu akan lebih mudah karena tidak menggunakan dana APBN 2014.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, satelit itu akan dibeli dengan duit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo. "Ini akan lebih cepat prosesnya. Kalau pakai APBN 2014, mesti melalui pengajuan dan menunggu masukan-masukan," katanya kepada JurnalParlemen, Kamis (26/12).

Menurut Hasanuddin, biaya pembelian satelit itu sekitar Rp 5-7 triliun. Dana segitu agaknya cukup dipenuhi dari PNBP Kemenkominfo 2013. Asal tahu saja, PNBP Kemenkominfo pada 2012 saja mencapai Rp 11,58 triliun. Tahun ini jumlahnya diperkirakan naik.

Tapi, supaya tidak jadi masalah, pembelian satelit itu harus dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga. Sedangkan pengawasannya oleh DPR. Selanjutnya, BPK tinggal mengauditnya.

"Pengadaannya tidak dilakukan satu kementerian saja, harus melibatkan Kemenhan, Sekneg, dan Kemenkominfo. Kemenhan sebagai institusi yang mengamankan perangkat persandian, Sekneg sebagai wakil pemerintah dan presiden, sedangkan Kemenkominfo penyedia jalur komunikasi," katanya.

Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan segera menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan punya satelit sendiri untuk keperluan itu. Dikendalikan oleh Kemenhan, pertahanan siber yang ia maksud akan jadi tugas BIN, BAIS, Lemsaneg, dan Polri. Nantinya, pertahanan siber dioperasikan TNI, sedangkan kriminal siber ditangani Polri. (JP)

DPR - Indonesia Belum Mampu Hadapi "Cyber War"

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, Indonesia menjadi objek cyber war (perang teknologi) didasarkan karena peran Indonesia yang semakin penting dalam ekonomi dan politik global.

Menurutnya, hal ini karena banyak negara yang punya kepentingan di Indonesia, baik sebagai mitra kerja atau memposisikan Indonesia sebagai ancaman untuk mereka.

“Karena semakin penting posisi suatu negara makan akan semakin banyak pula dilakukan penyadapan,” kata Tantowi saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat 13 Desember 2013.

Tantowi mengatakan, dalam sisi peralatan dan teknologi, Indonesia belum mampu mengahadapi cyber war. Maka diperlukan penguatan pada sektor teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu, Indonesia masih terlalu pasif, pada proses selanjutya Indonesia harus lebih aktif dalam forum cyber war. Saat ini, lanjut dia, dibutuhkan upaya koordinatif antara kementerian dan lembaga terkait.

Seperti Kemenkoinfo, BIN, TNI, Lemsaneg, dan Polisi. Selain itu, dibutuhkan pembelian satelit tersendiri tertama guna kepentingan TNI. Karena ancaman sangat mungkin terajadi dalam pemberian satelit-satelit yang menajdi hibah atau bantuan.

“Alat-alat tersebut harus dipastikan, bahwa aman dari koneksi dengan negara pemberi. Karena teknologi memang tidak terkalahkan, maka Indonesia dituntut untuk berjalan selaras dengan kemajuan dalam batasan kemampuan khususnya anggaran ” ucapnya.

Menurut dia, tantangan ke depan yang akan dihadapi ialah melalui penyadapan dan berlanjut kepada hack ke situs-situs pemerintahan oleh para hacker (peretas). Seperti masih banyak kepala negara yang telah disadap karena dunia sekarang sudah saling mencurigai.

“Tinggal tunggu penjelasan dari snowden saja, dengan demikian dapat dipastikan banyak negara yang telah mempersiapkan diri dalam upaya penangkalan melalui teknologi dan perundingan bilateral maupun multilateral,” tegasnya. (Sindo)

Menhan Bahas Infrastruktur Kapal Selam Indonesia

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR. Rapat itu membahas tentang infrastruktur pangkalan kapal selam di Indonesia.

"Kami kan mau bangun kapal selam di Indonesia dan mau bangun itukan butuh infrastruktur, butuh dana. Nah dananya dari mana kan kita enggak tahu. Jadi itu yang kami bahas," kata Purnomo usai rapat di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/12/13).

Dalam rapat itu, Menhan juga membahas rencana pembelian kapal selam dengan Rusia. Adapun rencana pembelian itu mencapai angka 300 juta dollar amerika.

"Kami sampai saat ini masih membicarakan dengan Rusia mengenai pembelian ini," tutur Menhan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan, pembelian kapal selam di Indonesia merupakan langkah strategis Indonesia di bidang pertahanan laut. Untuk itu, pihaknya perlu membahas ini dengan pihak-pihak terkait.

"Ya itu merupakan 1 pemikiran strategis yang msh butuh 1 penyesuaian anggaran. Kapal selam rusia bisa 350 juta dollar AS lebih," pungkasnya. (Detik)

Ingin Temui Snowden, DPR Minta Akses dari Dubes Rusia

Komisi I DPR telah menemui Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Galuzin, guna meminta akses bertemu dengan Edward Snowden, pembocor data intelijen Amerika Serikat. Snowden kini dalam perlindungan Pemerintah Rusia setelah menjadi buron utama AS. 

"Kami diterima dalam suasana sangat akrab di kediaman resmi beliau. Sebagai pejabat resmi Pemerintah Rusia," kata Anggota Komisi I Tantowi Yahya di Jakarta, Rabu 27 November 2013.

Dalam pertemuan itu, Mikhail, mempersilahkan Komisi I untuk
menghubungi website pengacara terkenal Rusia yang menjadi pengacara Edward Snowden serta telepon yang bisa dihubungi. Pengacara itu bernama Anatoly Kucherena.

"Sudah tentu. Kami sadar ini bukan perjuangan mudah. Namun kami akan berupaya dengan memanfaatkan semua kanal yang kami punya," kata dia.

Tantowi mengatakan Dubes Rusia untuk Indonesia tidak akan menjadi mediator antara Komisi I dengan Snowden. Komisi I mengaku mengerti sikap yang diambil Dubes tersebut.

Edward Snowden diketahui adalah pembocor aksi penyadapan Australia dan AS ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dia memberikan data-data rahasia kepada media massa di Australia.

Bahkan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengatakan Indonesia patut berterima kasih kepada Snowden. Sebab, dengan informasi dan data yang diperoleh Snowden, aksi spionase Australia terhadap Indonesia terbongkar.

"Kalau mau jujur kita harus terima kasih kepada Snowden. Kalau tidak kita tidak akan tahu," katanya.

Edward Snowden diketahui telah membocorkan 200.000 dokumen pemerintah AS kepada media. Kata Snowden, intelijen AS telah menyadap telepon sedikitnya 35 kepala negara di seluruh dunia.

Nama Edward Snowden mencuat setelah sebelumnya dia mengaku telah menyebarkan surat penyadapan telepon dan internet oleh intelijen Amerika Serikat kepada media. Demi mengungkapkan kebusukan intelijen AS, Snowden rela meninggalkan kehidupannya yang mapan di Hawai.

Dia rela meninggalkan pekerjaan gaji besarnya demi mengungkapkan borok intelijen pemerintah AS. Pemerintahan Obama kebakaran jenggot mengetahui rahasia terbesar mereka akhirnya terungkap. AS berdalih, penyadapan penting untuk keamanan negara. Dia kini diburu setelah dianggap melakukan tindakan kriminal.

Meski begitu, Snowden tidak menyesal meninggalkan pekerjaan dan hidupnya yang nyaman dalam pelarian. Semua ini  demi dunia yang lebih baik dan bebas berekspresi.

"Saya tidak ingin hidup di dunia tanpa privasi, tanpa ruang untuk menjelajahi intelektualitas dan kreativitas," kata Snowden saat diwawancara The Guardian.

Kini, pria yang telah membuka mata dunia itu berada di Moscow, Rusia. Di Negeri Beruang Merah itu, Snowden dikabarkan telah bekerja pada perusahaan situs media sosial. (Viva)

DPR Kantongi Kontak Edward Snowden

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengantongi kontak Edward Snowden, mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang kini mendapat suaka dari pemerintah Rusia.

Edward Snowden, pembocor data rahasia program mata-mata AS, Kamis (1/8), akhirnya mendapatkan suaka sementara dari pemerintah Rusia yang berlaku untuk setahun. | AP

"Saya sudah mempunyai kontak dengan pihak Snowden. Manakala diperlukan apakah kita akan melakukan langkah-langkah untuk menyatakan sikap," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Priyo mengatakan, keberadaan Snowden di Rusia belum diketahui karena dirahasiakan oleh pemerintah setempat. Bahkan, ketika bertemu Priyo, Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev mengaku tak mengetahui keberadaan Snowden.

Berdasarkan informasi yang Priyo dapatkan, saat ini Snowden didampingi oleh seorang pengacara paling top di Rusia. Salah satu jalur untuk membuka komunikasi dengan Snowden adalah melalui pengacaranya tersebut.

Namun, Priyo tidak bersedia memberi informasi kapan akan membuka komunikasi dengan Snowden. Selain itu, ia juga tak membeberkan detail sumber dari informasi yang diterimanya.

"Sampai saat ini tidak tahu Snowden di mana, yang pasti di Rusia," kata politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, Edward Snowden adalah orang yang membocorkan penyadapan terhadap Indonesia oleh Australia dan AS. Media Australia dan Inggris kemudian memuat dokumen rahasia tersebut yang memanaskan hubungan Indonesia dan Australia.

Dokumen rahasia dari Snowden menunjukkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia.

Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Ny Ani Yudhoyono pada Agustus 2009.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Presiden SBY mengirim surat ke Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan tersebut.  (Kompas)

Komisi I DPR Upayakan Bertemu Snowden di Rusia

Penyadapan Badan Intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat penting lainnya, terbongkar. Aksi spionase Negeri Kanguru terbongkar berkat bocoran dari mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat NSA, Edward Snowden, yang kini mendapat suaka dari Rusia setelah menjadi buronan AS.

Ketua Komisi I Bidang Luar Negeri dan Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Gumiwang, Selasa 19 November 2013 mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk bertemu Edward Snowden untuk mencari tahu lebih detail perihal penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.

"Kami upayakan Komisi I ketemu Snowden di Moscow. Kami yang upayakan. Komisi I kan mitra pemerintah," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta.

Kata Agus, sikap pemerintah sudah cukup dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Australia dan mengevaluasi seluruh kerjasama dengan Australia. Selebihnya, Komisi I DPR akan membantu dalam hal lain. Salah satunya, meminta keterangan pihak-pihak terkait, termasuk Snowden.

Menurut Agus, sikap tegas dari pemerintah akan memberikan dampak bagi hubungan kedua negara. "Paling rugi pihak Australia, bukan kita. Melihat besarnya kepentingan ekonomi mereka," kata dia.

Edward Snowden diketahui adalah pembocor aksi penyadapan Australia dan AS ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dia memberikan data-data rahasia kepada media massa di Australia.

Bahkan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengatakan Indonesia patut berterima kasih kepada Snowden. Sebab, dengan informasi dan data yang diperoleh Snowden, aksi spionase Australia terhadap Indonesia terbongkar.

"Kalau mau jujur kita harus terima kasih kepada Snowden. Kalau nggak kita nggak akan tahu," katanya.

Aksi penyadapan Australia terhadap Indonesia diungkap Snowden dalam dokumen yang ia bocorkan dan dilansir harian Inggris The Guardian, 2 November 2013.

Kata dia, Badan Intelijen Australia (DSD) bekerja bahu-membahu dengan badan keamanan nasional Amerika Serikat (National Security Agency) untuk memperoleh informasi yang menjadi target mereka.

DSD bahkan disebut memasukkan ahli Bahasa Indonesia ke dalam timnya untuk memonitor dan menyeleksi informasi dari komunikasi yang berhasil mereka dapatkan.

"Tujuan dari upaya (spionase) ini adalah untuk mengumpulkan pemahaman yang kuat tentang struktur jaringan yang diperlukan dalam keadaan darurat," kata Snowden yang tertulis dalam dokumen.

Profil Snowden
Edward Snowden diketahui telah membocorkan 200.000 dokumen pemerintah AS kepada media. Kata Snowden, intelijen AS telah menyadap telepon sedikitnya 35 kepala negara di seluruh dunia.

Nama Edward Snowden mencuat setelah sebelumnya dia mengaku telah menyebarkan surat penyadapan telepon dan internet oleh intelijen Amerika Serikat kepada media. Demi mengungkapkan kebusukan intelijen AS, Snowden rela meninggalkan kehidupannya yang mapan di Hawaii

Karir pria 31 tahun ini sangat pesat, mulai dari satpam hingga analis infrastruktur jaringan di perusahaan ternama. Tapi siapa sangka Snowden tidak pernah lulus SMA.

Penelurusan Reuters, Snowden keluar saat kelas dua di SMA Arundel di Fort Meade, Maryland. Ketika usianya mencapai 18 tahun, orangtuanya bercerai. Saat itu dia tinggal di Crofton, Maryland, di lingkungan orang-orang Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

Kepada The Guardian, dia mengatakan cita-citanya saat itu ingin bergabung dengan militer untuk membantu AS berperang di Irak dan "membebaskan rakyat dari tekanan".

Namun, dia hanya bertahan empat bulan di angkatan bersenjata AS setelah kedua kakinya patah saat latihan. Ini diperkuat catatan Pentagon, yang menunjukkan Snowden masuk pada Mei 2004 dan keluar tanpa menyelesaikan pelatihannya.

Lalu, dia bekerja sebagai petugas keamanan di kantor rahasia NSA. Kemudian, dia pindah ke CIA menjadi petugas keamanan jaringan. Karirnya meningkat cepat karena dia mengerti internet dan bahasa pemrograman.

Tahun 2007, CIA menempatkannya di Kedutaan Besar AS di Jenewa, Swiss. Di sini, dia bertugas merawat dan memperbaiki jaringan komputer. Snowden keluar tahun 2009 dan bekerja untuk perusahaan rekanan NSA, Booz Allen Hamilton, yang disewa untuk mengawasi sistem komputer mata-mata mereka.

Selama tiga bulan terakhir dia ditugaskan di Hawaii. Snowden mendapatkan gaji besar, sekitar Rp1,9 miliar per tahun. Tugasnya, merawat jaringan NSA di pulau tersebut. Di sinilah dia berhasil mencuri perintah penyadapan NSA terhadap jutaan warga Amerika Serikat, melalui telepon dan internet.

Dia rela meninggalkan pekerjaan gaji besarnya demi mengungkapkan borok intelijen pemerintah AS. Pemerintahan Obama kebakaran jenggot mengetahui rahasia terbesar mereka akhirnya terungkap. AS berdalih, penyadapan penting untuk keamanan negara. Dia kini diburu setelah dianggap melakukan tindakan kriminal.

Meski begitu, Snowden tidak menyesal meninggalkan pekerjaan dan hidupnya yang nyaman dalam pelarian. Semua ini  demi dunia yang lebih baik dan bebas berekspresi.

"Saya tidak ingin hidup di dunia tanpa privasi, tanpa ruang untuk menjelajahi intelektualitas dan kreativitas," kata Snowden saat diwawancara The Guardian.

Kini, pria yang telah membuka mata dunia itu berada di Moscow, Rusia. Di Negeri Beruang Merah itu, Snowden dikabarkan telah bekerja pada perusahaan situs media sosial. (VivaNews)

Parlemen - Penyadapan Jadi Ujian Kedaulatan RI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyatakan, isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat adalah ujian bagi Indonesia. Namun, menurutnya, tak dapat dipungkiri penyadapan yang dilakukan merupakan persoalan serius dalam hubungan diplomatik di kedua negara.

PM Australia Tony Abbott dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

Hal ini disampaikan Marzuki saat berpidato di rapat paripurna pembukaan masa sidang II tahun sidang 2013-2014 di Gedung DPR, Senin 18 November 2013.

“Ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan para pemimpin dunia,” ujar dia.
 

Tapi, kata Marzuki, sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia sepatutnya tidak terjebak dalam kerangka pikir pragmatis demi kepentingan diplomasi semata, melainkan harus menuntaskan persoalan penyadapan ini secara tegas.

“Misalnya kepala negara meminta penjelasan langsung kepada kedua kepala negara tersebut sekaligus untuk membangun kesepakatan baru secara bilateral serta komitmen untuk menghentikan penyadapan terhadap negara lain,” kata Marzuki.

Sebelumnya, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri sore ini, Menlu Marty Natalegawa menegaskan bahwa Pemerintah memutuskan memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema menyikapi terbongkarnya penyadapan telepon Presiden RI dan sejumlah pejabat penting lainnya.

"Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia di Australia untuk konsultasi," kata Marty.

Menurutnya, mustahil duta besar bisa melakukan tugas-tugasnya di tengah suasana yang mengganggu ini. "Saya telah bicara dengan presiden bahwa Dubes kembali ke Jakarta untuk konsultasi dengan pemerintah, untuk nantinya mengambil keputusan," katanya.

Hanya saja, Marty tidak menjelaskan lebih detil ihwal pemanggilan pulang itu. "Saya gunakan istilah konsultasi dengan pemerintah sambil kita evaluasi," ujarnya.  (VivaNews)

DPR - Indonesia Harus Memiliki Satelit Pertahanan Sendiri

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, negara membutuhkan satelit yang tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya penyadapan seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia.

"Jalan keluar yang paling baik, realistis, kita harus mempunyai peralatan yakni satelit. Negara harus punya satelit khusus yang didedikasikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan," kata Agus di Jakarta Komisi I DPR RI sendiri sudah membahas rencana pembelian satelit khusus tersebut.

"Kita sudah bahas di Komisi I DPR RI. Mitra kerja Komisi I DPR RI sudah diajak bicara dan sepakat. Tinggal dirumuskan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terealisir," kata Agus.

Dia mengatakan, satelit yang khusus dimiliki dan dibeli Indonesia, hanya digunakan untuk fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan. "Disitu ada kegiatan mengcover kegiatan inteligen, melakukan counter kalau diintersep, ada kepentingan militer, cyber war," kata politisi Golkar itu.

Dikatakan, pembelian satelit tersebut adalah untuk mengimbangi perkembangan teknologi penyadapan yang dipergunakan oleh AS dan Australia meskipun peralatan anti sadap yang dimiliki oleh Badan Inteligen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mungkin memadai.

"Tapi adalah alat-alat yang memprotek komunikasi, data dan info dari kantor presiden dan wakil presiden. Saya kira, cukup memadai atau tidak, saya tidak tahu karena kita tak boleh menutup kemungkinan bahwa teknologi yang dipergunakan oleh AS dan Australia itu, teknologi penyadapan, teknologi inteligen, berkembangnya cepat sekali. Apakah kita mempunyai ritme yang sama dengan perkembangan teknologi itu, saya kira harus betul-betul kita pelajari," kata dia.

Selain itu, sekarang ini bukan hanya presiden dan wakil presiden yang disadap, tapi juga ada politisi, menteri dan ketua-ketua umum partai, termasuk pimpinan DPR. "Menurut pandangan saya, mereka cukup "telanjang" dan mudah disadap. Apakah mereka punya pengamanan yang cukup sehingga tidak disadap," ujarnya. (Antara)

Parlemen : Indonesia Perlu Rudal Jarak Menengan dan Jarak Jauh

Indonesia Membutuhkan radar canggih, penempatan persenjataan jarak menengah dan jauh serta profesionlisme prjurit yang handal

Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menyarankan adanya strategi pertahanan berlapis di Indonesia. Hal itu disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan berbagai negara tentangga.

Rudal Jarak Jauh S-400 Buatan Rusia

"Khususnya konsentrasi pada wilayah pertahanan perbatasan, syarat utama adalah kekuatan komunikasi yang tangguh dan penempatan radar yang canggih," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (31/10/2013).

Hal itu didukung dengan penempatan persenjataan jarak menengah dan jauh serta profesionlisme prjurit yang handal. Sekjen PDIP itu menyarankan TNI membentuk satuan khusus intelejen cyber army.

"Kita haruss dukung renstra janka pendek kementerian pertahanan dan TNI secara terpadu," kata Tjahjo.

Indonesia, kata Tjahjo, bisa meniru pola pertahanan negara Tiongkok yang mempunyai strategi pertahanan kewilyahan daratan luas dan lautan yang relatif kecil tetapi terpadu. Tiongkok yang memiliki daratan luas, mampu terkonsentrasi dengan sistem pertahanan satelit dan radar yang canggih.

"Operasi pengamanan pertahanan perbatasan dan operasi daerah rawan harus jadi prioritas pertahanan TNI," imbuhnya.

Disisi lain, kata Tjahjo, TNI harus prioritas mencermati kawasan Asia Timur dan Pasific disamping pada tataran bilateral juga tetap prioritas.

Selain itu, menurut Tjahjo, yang harus terus diperhatikan Kementerian Pertahanan dan pimpinan TNI adalah masalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Sebab, kondisi ini memang harus terus dilakukan seiring dengan peningkatan profesionalisme prajurit dan pengembangan modernisasi alutsista TNI.

Disamping pekerjaan rumah TNI yang terus dilakukan seperti menuntaskn reformasi birokrasi TNI dan mengembangkan Trimatra Terpadu serta menuntaskn masalah penghapusan bisnis TNI.

Kemudian, transparansi rekruitmen personil dan Pimpinan TNI serta memberdayakn insdustri pertahanan dann persenjataan dalam negri demi memperkuat postur TNI khususnya diperbatasan.

"Program berkesinmbungn panglima TNI dan renstra jangka pendek,menengah, panjang Kementerian Pertahanan harus terproses bertahap berkesinambungan dan pasti," imbuhnya.

Sumber : Tribun

Parlemen : Penyadapan AS di Indonesia Bisa Jadi Skandal Politik Besar

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menegaskan sangat mungkin pihak Amerika Serikat (AS) memang meakukan penyadapan komunikasi di Indonesia.

"Apalagi pihak pemerintah AS pernah nyatakan bahwa mereka lakukan hal yang lazim dilakukan di dunia intelijen," kata Mahfudz ketika dikonfirmasi, Kamis (31/10/2013).
Informasi mengenai aksi AS  memata-matai Asia Tenggara termasuk Indonesia dilansir  media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.

Disebutkan aksi penyadapan dilakukan gabungan dua badan rahasia AS yakni CIA dan NSA  yang dikenal dengan nama "Special Collection Service".

Amerika Serikat diketahui menyadap dan memantau komunikasi elektronik di Asia Tenggara melalui fasilitas mata-mata yang tersebar di kedutaan besarnya di beberapa negara di kawasan itu, termasuk kedutaan AS  di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, seperti dilaporkan media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.

Menurut Mahfudz penyadapan ilegal oleh pihak AS ini bisa menjadi skandal politik besar di Indonesia jika terbongkar siapa-siapa  saja pihak Indonesia yang disadap oleh Amerika.

Masalah ini telah dilaporkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa   kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Yang saya ketahui Menlu telah melaporkan ke Bapak Presiden bahwa Menlu telah berkomunikasi dengan Kuasa Usaha Kedubes AS di Jakarta yang intinya menyampaikan protes dan keprihatinan yang mendalam atas berita adanya fasilitas pemantauan komunikasi intelejen di Kedubes AS di Jakarta," kata Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri,Teuku Faizasyah, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (30/10/2013).

Menurut Teuku, posisi pemerintah Indonesia sudah disampaikan Menlu dalam pembicaraan tersebut bahwa apabila berita termaksud benar, maka tindakan tersebut tidaklah bersahabat.

"Dan ini bertentangan dengann hubungan baik Indonesia dengan AS," ujar Teuku.


Sumber : Tribun

Di China, Komisi I DPR Pelajari Hukum Disiplin Militer

Komisi I DPR tengah mempelajari hukum disiplin militer Republik Rakyat China berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Displin Militer yang sedang dibahas DPR.

Komisi I yang diketuai Mahfudz Siddiq dan beberapa anggota menggelar pertemuan dengan para pakar militer serta akademisi sistem hukum militer China, antara lain Profesor Neng Xinyu, pakar hukum militer dari China University of Political Science and Law, di Beijing, Selasa.

Komisi I dan Pemerintah sepakat bahwa RUU Hukum Displin Militer (RUU HDM) diproses masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2013, sebagai usul inisiatif Komisi I DPR RI.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan berdasarkan sejumlah kejadian yang menyangkut disiplin TNI akhir-akhir ini, pemerintah perlu meminta perhatian DPR terhadap perlunya kembali penuntasan RUU HDM.

Ia mengatakan TNI memerlukan UU HDM yang pasti, tegas, dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan.

Mahfudz menyatakan pembuatan UU tersebut untuk membuat TNI bisa membenahi displin anggotanya.

Selain mempelajari hukum disiplin militer China, Komisi juga melakukan dengar pendapat dengan Duta Besar RI untuk China merangkap Mongolia Imron Cotan membahas perkembangan dan kendala dalam perkembangan hubungan RI dan China.  (Antara)

Komisi I Kunjungi China Untuk Tindaklanjuti Kerja Sama Pertahanan

Setelah masa sidang I tahun 2013-2014 ditutup pekan lalu, DPR memasuki masa reses. Komisi I DPR memanfaatkan masa reses kali ini dengan melakukan kunjungan kerja ke China.

"Saya langsung memimpin delegasi ke China. Berangkat Sabtu (26/10) malam dan tiba kembali pada 1 November mendatang," ujar Mahfudz Siddiq kepada JurnalParlemen, sesaat sebelum meninggalkan Tanah Air.

Selama sepekan, Mahfudz dan 10 anggota Komisi Luar Negeri akan berada di China untuk menindaklanjuti kerja sama di bidang pertahanan dan hasil kunjungan Presiden China ke Indonesia awal Oktober lalu. Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi beberapa kesepakatan yang sudah diteken tapi belum direalisasikan.

"Kita akan cari tahu, apa penyebab dan kendalanya kenapa belum terealisasi beberapa kerja sama bidang pertahanan dengan China yang sudah tercapai selama ini. Itu yang kita bicarakan," ujarnya.

Delegasi Indonesia juga berencana mengunjungi pabrik roket di Negeri Tirai Bambu itu. Ini merupakan upaya pengawasan DPR terhadap kerja sama Indonesia dengan China terkait produksi bersama alutsista berupa roket.

"Kita perlu melihat secara langsung kondisi perusahaan roket China itu seperti apa, sistem dan teknologi yang dipergunakan, serta manajemen pengelolaan dan kapasistas produksinya. Kita harapkan ada alih teknologi agar Indonesia juga bisa memproduksi dan mengembangkan hal serupa di dalam negeri sendiri," jelasnya.

Penguatan hubungan bilateral RI-China, terutama di bidang pertahanan, dimaksudkan untuk membangun kekuatan kawasan. China adalah aktor utama di kawasan Asia. (JP)

Panglima TNI Lirik 10 Kapal Selam Eks Angkatan Laut Rusia

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku tertarik untuk mendalami dan mengkaji tawaran 10 kapal selam eks angkatan laut Rusia. Kata Moeldoko, kondisi kapal selam tersebut masih memadai. 

Namun demikian, Moeldoko menegaskan, meski TNI tertarik untuk membeli kapal selam bekas tersebut, pihaknya tetap akan melakukan verifikasi secara mendalam dulu.

"Saya kira kita tertarik dengan itu. Sampai saat ini masih dilakukan kajian dan pendalaman. Dan kalau bisa, itu akan lebih bagus, ya," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di sela-sela raker dengan Komisi I DPR RI, Kamis (17/10).

Moeldoko pengatakan, pihaknya merespons sangat baik atas tawaran 10 kapal selam dari Rusia itu, karena memiliki efek gentar yang cukup baik. Apalagi kapal selam yang ditawarkan ke Pemerintah Indonesia cocok dengan kondisi Tanah Air, yakni jenis dan tipe kapal selam kelas menengah.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah mendapat tawaran untuk membeli sekitar 10 unit kapal selam dari Rusia. Jumlah ini di luar rencana pembelian tiga unit kapal selam dari Korea Selatan yang akan datang pada 2014.

"Kapal selam dari Rusia sudah ada. Mereka membuka kesempatan karena kedekatan dengan kita," ujar Purnomo beberapa waktu lalu.

Saat itu Purnomo menyatakan, pemerintah belum bulat untuk menerima tawaran Rusia karena masih harus mempertimbangkan dan menghitung biaya.

Selain harga kapal selam per unit, pemerintah juga harus mempertimbangkan besarnya biaya perawatan, pemeliharaan, perbaikan, dan kesiapan infrastruktur. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah usia atau masa guna kapal selam tersebut. "Kita sedang survei pangkalan kapal selam, salah satunya di Palu,"ujarnya.

Pada 2024 meski belum memastikan sebagai negara terkuat, menurut Purnomo, Indonesia akan berada pada empat negara kuat di kawasan Asia Tenggara bersama Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bersama tiga negara ini, Indonesia akan membentuk ASEAN Defense Ministerial Meeting yang kuat dari ancaman kawasan luar. (Parlemen)

Banggar DPR RI Sepakati, Anggaran Kemenhan 2014 Sebesar Rp 83 Triliun

Pembahasan anggaran belanja Kementerian Pertahanan untuk tahun anggaran 2014 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sudah hampir usai. Diperkirakan anggaran belanja TNI di tahun depan bisa mencapai Rp 83 triliun.

Helikopter Aphace Menjadi Target Belanja Kemenhan di tahun 2014

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar yang juga anggota Banggar Fayakhun Andriadi menjelaskan, setelah Komisi I menyelesaikan pembahasan anggaran indikatif  Kemenhan TA 2014, anggaran belanja dilanjutkan pembahasannya di Banggar.

"Saat ini pembahasan anggaran Kemenhan di Banggar sudah hampir selesai, tinggal beberapa poin saja," ujar Fayakhun kepada JurnalParlemen, Senin (14/10).

Fayakhun menjelaskan, secara umum Banggar telah memberikan lampu hijau untuk anggaran Kemenhan TA 2014 sekitar Rp 83 trilliun. Pagu indikatif Kemenhan TA 2014 sebelumnya sebesar Rp 80,497 tiliun.

Banggar juga telah memberikan dukungan untuk ajuan penggunaan dana sekitar Rp 6 triliun untuk kepentingan pengadaan helikopter serang Apache beserta persenjataannya dari AS dan pesawat angkut Hercules C-130 bekas kepunyaan RAAF (Royal Australian Air Force).

Sedangkan untuk usulan tambahan inisiatif baru sebesar Rp 8,7 triliun dari Kemenhan pada TA 2014, kata Fayakhun, masih akan didalami Banggar. "Terutama untuk program apa saja usul inisiatif tambahan anggaran sebesar itu nantinya akan digunakannya. Di Banggar masih butuh penjelasan detail atas usulan program dan penggunaannya," ujarnya.  (Parlemen)