Tinjau Kapal Selam Kilo Class, Delegasi TNI AL Kunjungi Armada Utara Rusia

Menindaklanjuti kunjungan kerja KASAL RI ke Rusia tahun 2013 dalam upaya  penjajakan peningkatan kerjasama pertahanan yang lebih erat antara Indonesia dan Rusia, delegasi TNI AL yang diketuai Assisten Perencanaan (Asrena) Kasal Laksda TNI, Ade Supandi telah mengadakan kunjungan kerja ke Rusia, 9-15 Februari 2014.

Menurut keterangan Sekretaris I Pensosbud KBRI Moskow, Lailal K Yuniarti, dalam kunjungan tersebut Laksda Ade Supandi dan delegasi antara lain Mengunjungi Armada Utara Rusia di Polyarniy, Murmanks, Federasi Rusia pada (10-12/2/2014) diterima langsung oleh Rear Admiral Oleg Golubev.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi meninjau kapal selam Kilo Class yang diharapkan akan dapat memperkuat Alutsista TNI AL.

”Delegasi TNI AL berkesempatan melihat berbagai kapal selam, baik yang sudah maupun yang belum dimodernisasi.  Pihak Rusia menyampaikan harapan agar kapal selam yang di tawarkan kepada  pihak Indonesia dapat  menjadi bagian dari kekuatan Alutsista TNI khususnya, TNI AL ”, ujar Yuniarti.

Selama di Rusia, Asrena KASAL Laksda Ade Supandi dan delegasi juga telah melakukan pertemuan dengan Dubes RI Moskow, Djauhari Oratmangun, guna membicarakan kerjasama Indonesia – Rusia di bidang militer di masa yang akan datang.

Mengapa Rusia Jadi Mitra?

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia perlu memiliki Angkatan Laut yang kuat. Dalam hal ini, sebagai negara dengan tingkat penguasaan teknologi yang tinggi, Rusia adalah mitra yang ideal. Selain itu, Rusia tidak menetapkan prakondisi politik apapun untuk penjualan senjata.

Hubungan kerjasama militer kedua negara tidak terbatas pada jual-beli persenjataan. Kedua negara juga melakukan latihan bersama mengatasi pembajakan laut.

Sebagai catatan, sejak Indonesia dan Rusia menandatangani perjanjian Kemitraan Strategis di tahun 2003, hubungan kerjasama antara kedua negara semakin erat, tidak terkecuali di bidang pertahanan. Indonesia dan Uni Soviet  pernah memiliki hubungan yang sangat dekat setelah keduanya mulai menjalin hubungan diplomatik di tahun 1950. Pada waktu itu, Indonesia banyak membeli persenjataan dari Uni Soviet. Berkat dukungan militer tersebut, Angkatan Laut Indonesia menjadi yang kedua terkuat di Asia setelah RRT.

Walau demikian, hubungan erat tersebut tidak berlangsung lama. Akibat perubahan peta politik di Tanah Air, hubungan tersebut sempat membeku dan hanya mulai membaik di awal 2000-an ketika RI dan Federasi Rusia sebagai  successor state Uni Soviet kembali memperkuat hubungan dengan Indonesia. (Yuniarti| PelitaOnline.com)

TNI AL: Kapal Perang China Kantongi Izin Latihan di Selatan Jawa

Kapal-kapal perang China menggelar latihan di dekat perairan Indonesia, sebelah selatan lepas pantai Pulau Jawa. Lokasi ini juga berada dekat Pulau Christmas yang merupakan milik Australia. Latihan yang digelar China itu diintai seksama oleh Australia.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Untung Suropati, mengatakan latihan tiga kapal perang China itu telah diketahui oleh pemerintah Republik Indonesia. China meminta izin kepada atase pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing.

“Tak ada yang salah dengan latihan simulasi perang yang digelar AL China,” kata Untung kepada VIVAnews, Jumat 14 Februari 2014. Salah satu latihan meliputi cara mengatasi perompakan.

Untung mengatakan, berdasarkan pemantauan instansinya, AL China taat prosedur saat melintasi perairan Indonesia. “Mereka melewati perairan Alur Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 dengan rute dari Laut China Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, lalu terakhir menuju Samudera Hindia,” kata dia.

Untuk rute pulang, ketiga kapal perang China itu akan melalui ALKI 2, yakni Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sawu, Laut China Selatan, dan kembali ke pangkalan mereka di Kota Hainan, China.

Untung menyatakan, tiga kapal perang China tersebut berlatih secara legal karena masih berada di perairan internasional. Selain itu, saat melewati perairan Indonesia, kapal-kapal itu menujukkan itikad damai tanpa bermusuhan.

Menurut Untung, AL dari negara manapun berhak untuk memproyeksikan kekuatannya di laut internasional. “Sepanjang mereka memiliki kekuatan AL tingkat dunia atau disebut Blue Water Navy,” kata dia.

AL yang masuk kategori ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara itu, China sedang menuju tahapan Blue Water Navy.

Harian Australia, Brisbane Times, sebelumnya mengutip sumber di kalangan pengamat militer Australia yang menyebut langkah terbaru China tersebut menunjukkan makin percaya diri militer mereka di tengah sengketa teritorial dengan sejumlah negara di Laut China Selatan dan Laut China Timur.  (VivaNews)

PT Pindad dan FNSS Turki Tandatangani Kesepakatan Pembangunan Bersama Medium Tank

Dirjen Potensi Pertahanan Dr Drs Timbul Siahaan MM, Kamis (6/2), menyaksikan penandatanganan Joint Partnership antara PT Pindad dengan FNSS Turki dalam pembangunan Medium Tank di Gedung Soeprapto, Kemhan, Jakarta. Partnership Agreement antara PT Pindad dengan FNSS Turki ini merupakan langkah penting dalam kerjasama industri pertahanan kedua negara. Dengan kesepakatan yang ditandatangani ini diharapkan selanjutnya project agreement antara kedua Kemhan dapat segera ditandatangani juga sehingga secara resmi program pembangunan bersama medium tank ini dapat segera dilaksanakan.

Kerjasama joint development medium tank kerjasama Indonesia-Turki dimulai pada 29 Juni 2010 setelah Kementerian Pertahanan kedua negara menandatangani persetujuan kerjasama industri pertahanan (Defence Industry Cooperation) di Ankara Turki. Dimana salah satu kesepakatannya adalah Turki dan Indonesia akan melaksanakan pengembangan Medium Tank bersama yang dilaksanakan oleh FNSS Turki dan PT Pindad.

Sebagai tindak lanjut, telah ditandatangani MoU antara PT Pindad dan FNSS yang kemudian lebih rinci dituangkan dalam Protocol on Defence Industry Cooperation antara Kemhan RI dan Kemhan Turki pada 7 April 2011 di Jakarta.

Selanjutnya PT Pindad melakukan riset dengan pengguna dalam hal ini Pussenkav TNI AD untuk mendapatkan masukan kebutuhan kavaleri akan medium tank. Pada 7 Mei 2013 dilaksanakan Bilateral Meeting ke-2 Defence Industry Cooperation di Turki yang menghasilkan kesepakatan pendanaan bersama program joint development medium tank.

Pada 4 April 2013 dilakukan rapat koordinasi implementasi kerjasama RI-Turki dalam pengembangan medium tank di PT Pindad Bandung. Pada Juli 2013 di Pothan Kemhan dilaksanakan presentasi bersama PT Pindad dan FNSS tentang proposal rencana dan budget joint medium tank development. Tanggal 4 Desember 2013 pada Pameran Bridex di Brunei Darusalam dialkukan pertemuan antara perwakilan kedua negara yang diantaranya membicarakan pembangunan joint medium tank dan komitmen kedua pemerintahan atas program ini.

Kerjasama pembangunan medium tank antara industri pertahanan kedua negara ini diharapkan dapat semakin mempererat kerjasama pertahanan Indonesia dan Turki. MoU ini juga diharapkan menjadi awal yang baik bagi kerjasama kedua industri pertahanan ini di masa mendatang. (DMC)

Republik Indonesia – Belanda Tandatangani MoU Kerjasama Pertahanan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda Jeanine Hennis Plasschaert menandatangani Memorandum of Understanding  (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang kerjasama pertahanan, Selasa, 4 Februari 2014, di Den Haag, Belanda. MoU ditandatangani saat kunjungan Menhan RI ke Belanda selama tiga hari, mulai tanggal 2 sampai dengan 4 Februari 2013.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi tonggak sejarah penting bagi hubungan RI-Kerajaan Belanda khususnya di bidang pertahanan. Kedua negara sepakat untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama teknis yang telah terjalin sejak lama berdasarkan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, prinsip-prinsip kesetaraan, tidak mencampuri urusan dalam negeri dan prinsip saling menguntungkan.

MoU mencakup kerjasama dalam enam bidang yaitu:

1. Dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional. 
2. Pertukaran kunjungan pejabat pertahanan kedua negara, baik pejabat militer maupun sipil.
3. Kerjasama materiil pertahanan meliputi kerjasama produksi, pemeliharaan dan dukungan logistik, pertukaran dan alih teknologi dan informasi, pelatihan teknis personel dan kerjasama industri pertahanan.
4. Pertukaran informasi dan pengalaman  dalam hukum militer dan sejarah militer, penanggulangan bencana, ilmu pengetahuan dan teknologi, intelijen militer dan keamanan maritime.
5. Memperkuat hubungan antar angkatan bersenjata kedua negara di bidang pendidikan dan pelatihan, kunjungan kapal, logistik dan operasi pemeliharaan perdamaian.
6. Kerjasama pengembangan sumber daya manusia pertahanan kedua negara melalui pendidikan dan pelatihan.

Di bidang pendidikan militer, Belanda juga menawarkan pendidikan bagi para Taruna AAL untuk menyelesaikan pendidikan penuh di Akademi Pertahanan Negeri Belanda. Sedangkan di bidang hukum, melalui Universitas Leiden, pihak Belanda juga membuka tawaran bagi para personel pertahanan RI untuk mengikuti pendidikan pasca-sarjana (S2).

Selain penandatanganan  MoU, Menhan RI dan Menhan Belanda juga melakukan pertemuan bilateral bertukar pandangan mengenai situasi keamanan regional dan internasional serta membahas perkembangan proyek pengadaan kapal frigat TNI AL.

Menhan RI juga berkesempatan meninjau galangan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) di Vlissingen, kunjungan ke Akademi Pertahanan Belanda (NLDA) di Breda, Universitas Leiden di Leiden dan TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek–Dutch Organization for Applied Scientific Research) di Den Haag. (DMC)

Wamenhan Arab Saudi Jajaki Kerjasama Pengembangan Kendaraan Tempur dengan Indonesia

Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Salman bin Sultan bin Abdul Aziz As-Saud, melakukan kunjungan kerja ke Indonesia dan bertemu dengan Wamen Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Mereka menandatangani kerjasama Defence Cooperation Agreement.

Keduanya kemudian mengadakan jumpa pers di gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Kamis (23/1/2014). Sjafrie mengenakan setelan jas hitam sedang Wamen Arab Saudi mengenakan baju gamis berwarna putih dan penutup kepala shemagh.

"Sejak tahun 1950 baru saat ini kita menerima kunjungan Wamenhan Arab Saudi yang mewakili Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Ada 2 hal penting dari pertemuan ini. Pertama, peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam profesionalitas dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa pada prajurit muslim kita," kata Sjafrie.

"Kedua, untuk kerjasama industri seperti join assessment dalam kendaraan tempur. Beliau saat ini sedang melihat kendaraan tempur panser Anoa yang sudah digunakan oleh Kopassus," lanjutnya.

Pangeran Salman juga akan meninjau alutsista milik TNI seperti pesawat CN 235, CN 295 dan helikopter Bell 412. Pihak Arab Saudi juga menyetujui memberikan pelatihan bahasa Arab untuk persiapan kontingen PBB Indonesia yang akan berangkat ke Libanon di pusat bahasa di Shanti Dharma Sentul, Jawa Barat.

Kedua pejabat juga membahas mengenai terorisme yang kerap dikaitkan dengan agama Islam. "Akan ada kerjasama dengan kedua pasukan khusus RI dan Arab Saudi untuk menanggulangi terorisme. Yang perlu digarisbawahi dari kedua Wamenhan sudah sepakat bahwa terorisme tidak terkait dengan satu ideologi jadi tidak bisa dikaitkan dengan Islam," ucapnya.

Sebagai pertanda kerjasama dimulai, Sjafrie memberikan senjata SS 2 Pindad 1 yang biasa digunakan pasukan TNI kepada Pangeran Salman. Pangeran Salman kemudian berkunjung ke markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur.

Kagumi Kemampuan Kopassus

Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Salman Bin Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud, kagum dengan keterampilan prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dia juga melihat kemampuan kendaraan lapis baja dan bersenjataan buatan PT Pindad.

Kekaguman Salman dia ungkapkan saat berkunjung ke Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Kamis 23 Januari 2014. Salman menyaksikan langsung kesigapan dan uji latihan pasukan Gultor dalam pembebasan sandera yang digelar di markas baret merah itu.

Kepala Penerangan TNI Angkatan Darat, Letnan Kolonel Inf, J.0. Simbiring, mengatakan kunjungan Wamenhan Arab Saudi ini adalah lawatan balasan. Sebelumnya, Wamenhan Indonesia datang ke Arab Saudi.
     
"Tidak ada pembahasan yang serius, termasuk tidak membahas soal terorisme. Yang jelas beliau tadi tersanjung dan terkesan dengan aksi prajurit Gultor," kata Letkol Simbiring kepada VIVAnews.

Didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Letnan Jenderal Munir, dan Komandan Kopassus, Mayor Jenderal Agus Sutomo, Salman juga menguji persenjataan standar pasukan elite TNI AD itu, seperti pistol dan senapan serbu MP5.

Kata Letjen Munir, sejak datang ke Markas Kopassus, Wamenhan Arab Saudi sudah mengapresiasi kedisiplinan dan kesigapan prajurit Kopassus.      

"Ia juga salut dengan kemampuan perorangan dan aksi pembebasan sandera tadi. Dia juga tadi juga sempat melihat kendaraan tempur Anoa buatan Pindad dan spesifikasi senjata-senjata buatan pindad. Ya mudah-mudahan dia mau beli banyak," kata Letjen Munir.

Usai kunjungan dan melihat aksi prajurit Kopassus, Salman mengatakan, hubungan baik antara Arab Saudi dengan Indonesia terjalin dengan baik. Khususnya hubungan pertahanan kedua negara.

"Kami tentu berharap hubungan ini akan selalu maju untuk kedua negara. Kami sangat dekat dan sangat menghargai Indonesia," ujar Salman kepada wartawan.

 (Detik)

Bahas Kerjasama Militer, Panglima TNI Bertemu Pangab Filipina

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menerima tamu kehormatan Pangab Filipina Jenderal Emmanuel T. Bautista AFP, yang didampingi oleh BG Oscar Lactao, Col Raniel T. Ramiro dan Staf terkait, bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Selasa (21/1/2014).

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menerima tamu kehormatan Pangab Filipina Jenderal Emmanuel T. Bautista AFP, di Mabes TNI Cilangkap, Selasa (21/1/2014)

Didampingi KSAL Laksamana TNI Marsetio, KSAU Marsekal TNI IB Putu Dunia, Wakil KSAD Letjen TNI M. Munir, Kasum TNI Marsdya TNI Boy Syahril Qamar, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Tisna Komara, Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, dan Kapuskersin TNI Laksma TNI Suselo, Panglima TNI membahas kerjasama militer dan menjalin hubungan antara kedua negara.

Usai berbincang, kedua pimpinan militer negara sahabat itu saling memberikan cinderamata. (Tribun)

Upaya Alih Teknologi Rudal Pertahanan Indonesia-China

Suasana Selasa pagi itu agak tegang. Delegasi Indonesia dan China, masih belum sepakat tentang beberapa poin dalam kerja sama industri pertahanan.

Padahal, agenda pagi itu adalah penandatanganan kesepakatan kedua pihak untuk memantapkan kerja sama industri pertahanan kedua negara, termasuk percepatan alih teknologi peluru kendali C-705.

Rudal C-705 kali pertama diperkenalkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008. Misil itu merupakan pengembangan dari C-704, dan bentuknya lebih menyerupai miniatur C-602.

Dibanding generasi sebelumnya, C-705 hadir dengan beberapa peningkatan, seperti pada elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu.

Dengan desain modular dari mesin baru, membuat jangkauan rudal yang sebelumnya 75-80 km, menjadi mampu hingga 170 kilometer.

Karena kelebihan yang dimiliki rudal berhulu ledak 110 kilogram itu, maka Kementerian Pertahanan RI dan China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) sepakat untuk pembelian rudal tersebut, disertai alihteknologi.

Tak hanya itu, kedua pihak juga sepakat untuk mendirikan pabrik pembuatan pabrik C-705 di Indonesia.

Namun, hingga kini proses alihteknologi masih belum berjalan apalagi pendirian pabriknya di Indonesia.

Padahal, keberadaan rudal yang dipasang di kapal-kapal patroli TNI-Angkatan Laut tersebut sangat strategis bagi Indonesia, mengingat wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga.

Tidak Gratis

Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Pos Hutabarat pada pertemuan kedua kerja sama industri pertahanan Indonesia-China (DICM) beberapa waktu lalu mengatakan,"kedua pihak masih belum sepakat soal kapan akan diberikan dan juga fee-nya,".

Indonesia dan China memiliki landasan hukum berbeda terkait alihteknologi.

Dirjen Pos mengatakan Indonesia memiliki landasan UU Nomor 16/2012 Tentang Industri Pertahanan yang menetapkan antara lain tentang alih teknologi, trade off atau pembelian lisensi dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata berteknologi madya dan tinggi.

"Sedangkan China berpatokan pada undang-undang hak kekayaan intelektual, dimana ada fee khusus yang harus kita berikan terkait hal itu. Ini yang kedua pihak belum sepakat persepsinya terkait alih teknologi," kata Hutabarat.

Ia menambahkan proses pembuatan bersama peluru kendali C-705 dilakukan dalam empat tahap.

"Kami belum sepakat pada tahap mana alih teknologi akan diberikan. Namun, dalam pertemuan tadi kedua pihak sepakat agar proses alih teknologi dapat segera dilakukan," ungkap Pos Hutabarat.

Dalam setiap kerja sama terutama investasi di sektor industri alihteknologi menjadi prasyarat utama termasuk yang diajukan Indonesia kepada negara mitranya.

Namun, alihteknologi juga bukan berarti otomatis melekat pada setiap proses pembelian atau pengadaan, ada biaya yang harus dikeluarkan khusus untuk itu.

"Indonesia dan China masih belum sepakat soal harga, terkait industri pertahanan terutama dalam hal alihteknologi," kata Wakil Komandan Universitas Pertahanan Nasional China Brigjen Xu Hui.

Ia menilai kerja sama pertahanan Indonesia dan China yang dimulai sejak 2007, telah berjalan baik dan terus mengalami perluasan kerja sama mulai dari saling kunjung pejabat militer kedua negara, pertukaran perwira sekolah staf dan komando, latihan bersama, hingga kerja sama industri pertahanan.

"Namun kerja sama pertahanan industri pertahanan kedua negara masih perlu dikaji lebih dalam lagi termasuk dalam hal alihteknologi, karena hal itu juga menyangkut biaya tersendiri, yang tidak kecil," tuturnya.

Cermat dan Mandiri

Syarat yang diajukan Indonesia terkait alihteknologi kepada negara mitranya, difokuskan agar kedepan Indonesia bisa lebih mandiri dalam pengadaan alat pertahanannya.

Indonesia tidak ingin hanya menjadi negara yang mengikuti perkembangan teknologi pertahanan negara asing yang menyuplai produknya ke Tanah Air.

Namun, komitmen untuk dapat mandiri dalam industri pertahanan tidak bisa hanya sekadar keinginan atau komitmen politik sesaat saja.

Diperlukan komitmen kuat, kerja keras, konsistensi, empati, dan kecerdasan semua pihak.

Meski bahan baku rudal tidak banyak dimiliki Indonesia, bukan berarti Indonesia tak mampu membuatnya.

Pada medio Desember 2013 misalnya, Direktorat Teknologi dan Industri Kementerian Pertahanan berhasil meluncurkan enam roket yakni dua unit RX-, empat unit 1.210 mm dan 1.220 mm R-han di Maluku Utara.

Seluruh roket yang diluncurkan itu memiliki fungsi arteleri TNI Angkatan Darat serta TNI Angkatan Laut.

Bahkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sedang menyiapkan pengembangan peralatan produksi Propelan, sebagai bahan baku roket.

Lapan menargetkan pada 2015 sudah mampu mengembangkan fasilitas produksi dan uji teknologi roket, di antaranya peralatan produksi Propelan berdiameter besar, filament winding dan autoclve, dan laboraturium combustion.

Pada 2010, Lapan membuat RX 1210, RX 3227, dan RX 420. Tahun berikutnya ada Rhan 122 A berdaya jangkau 15 km, RX 2020 dan RX 550. Pada tahun lalu RX 1220, sementara pada 2013 dikembangkan Rhan 122 B berdaya jangkau 25 km, Rhan 200 untuk 35 km, RX 3240, RX 450, dan RX 550.

Pada 2014, Lapan menargetkan pengembangan Rhan 320 untuk 70 km dan roket pertahanan 3 digit untuk daya jangkau 100 km dan 200 km. Pada 2015 hingga 2016 Lapan menargetkan mampu melakukan uji terbang RX 550.

Potensi kemandirian Indonesia telah ditunjukkan, meski keterbatasan bahan baku rudal dan penguasaan teknologi produksi masih harus didatangkan dari luar, serta perlu pula alihteknologi dalam penguasaan teknologi produksi.

Untuk urusan alihteknologi Indonesia harus benar-benar cermat, agar teknologi yang ditransfer dalam setiap kerja sama sektor industri termasuk pertahanan, sesuai dengan perkembangan zaman.

Jika teknologi yang ditransfer ketinggalan zaman, maka Indonesia akan terus ketinggalan dan tetap menjadi pengekor negara-negara penyuplai produk. Dengan kata lain, Indonesia tetap tidak bisa mandiri.

Sekali lagi, kecermatan dalam setiap alihteknologi yang diberikan sangat penting jika Indonesia komitmen untuk mandiri. (Antara)

Angkatan Laut RI - Inggris Bahas Pengembangan Kerja Sama Pertahanan

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, menerima kunjungan First Sea Lord and Chief of Naval Staff Royal British Navy (KSAL Inggris), Admiral Sir George Zambellas KCB DSC, di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

Kunjungan Zambellas dan delegasi yang dia pimpin disambut upacara jajar kehormatan militer di pelataran Gedung Utama Markas Besar TNI AL. Seusai itu Zambellas memasuki gedung utama itu dan berbincang dengan Marsetio.

Zambellas datang ke Jakarta bersamaan dengan pelayaran perdana kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS Daring-D32, di perairan Indonesia. Direncanakan kapal perang sarat teknologi tinggi itu sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, selama empat hari sejak Jumat besok (17/1).

Kunjungan orang pertama di Angkatan Laut Kerajaan Inggris itu sangat bermakna. Zambellas, menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Untung Surapati, juga untuk memperkuat hubungan antara kedua angkatan laut Indonesia dan Kerajaan Inggris.

Dalam lawatannya ini, Zambellas juga membicarakan tentang kepentingan pembangunan kerja sama di bidang pertahanan. Kehadiran HMS Daring-D32 menjadi perintis perkembangan kerja sama pertahanan ini.

Arsenal buatan Inggris bukan aneh bagi TNI AL. Tercatat helikopter anti kapal selam WASP pernah digunakan aktif di Dinas Penerbangan TNI AL (kini Pusat Penerbangan TNI AL), dan peluru kendali anti serangan udara Sea Cat juga pernah ditawarkan untuk diakuisisi Indonesia.

Selain untuk memperkuat hubungan kedua angkatan laut, kehadiran HMS Daring-D32 di Jakarta juga menjadi tempat persinggahan terakhir pelayaran panjang sembilan bulan dia. Sebelum ini dia menyinggahi Australia, New Zealand, Jepang, Korea Selatan, China, dan Singapura.

HMS Daring-D32  kapal perang kelas destroyer berpeluru kendali, bermarkas di Porthsmouth, Inggris, dengan komandan kini Commander Angus Essenhigh.

Selama di Jakarta, HMS Daring-D32 akan dibuka untuk publik. Di lambung dan geladak kapal perang buatan BAE Systems Surface Ships di Portsmouth itu juga akan digelar pameran industri pertahanan Inggris, selain pertandingan persahabatan antara personelnya dengan personel TNI AL.

Dengan 190 personelnya, mereka juga dijadualkan akan hadir di SMK Hang Tuah, Jakarta, lari pagi di bundaran Hotel Indonesia, dan beberapa yang lain.  (Antara)

Angkatan Udara RI-China Tingkatkan Kerja Sama Militer

WAKIL Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau), Marsekal Madya TNI Sunaryo menerima kunjungan Maj. Gen. Zhou Weaping, Deputy Director Political Command People's Liberation Army Air Force (PLAAF) China, di Markas Besar Angkatan Udara (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Dalam pertemuan tersebut, Wakasau dan Deputy Director, Political Command PLAAF membahas tentang kerja sama militer kedua negara khususnya TNI Angkatan Udara dengan Angkatan Udara China.

“Kerja sama kedua militer tersebut dititikberatkan pada peningkatan pendidikan dan latihan yang sudah terjalin dengan baik selama ini,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto, S.IP melalui siaran pers diterima Jurnal Nasional.

Menurut Kadispenau, Wakasau didampingi Asisten Pengamanan (Aspam) KSAU, Marsekal Muda TNI Zulhasymi. Sedangkan Maj. Gen. Zhou Weaping didampingi Col. Wang Fengbin (Air Force Airborne Troops College), Col. Zhang Xiaozhong (Air Force Logistic College), Col. Cao Shunquan (Deputy Section Chief Training Departement of PLAAF HQ), dan Col. Xu Daxhuang (Chinese Defence Attache). (Jurnas)

Indonesia - Malaysia Sepakat Menolak Penyadapan, Terorisme, Ekstrimisme dan Radikalisme

Penyadapan bisa melunturkan kepercayaan antar negara di dunia internasional.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menolak bentuk penyadapan apapun antara negara. Hal itu disepakati dalam pertemuan Konsultasi Tahunan ke-10 Indonesia - Malaysia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12).

Presiden SBY mengatakan penyadapan bisa melunturkan kepercayaan antar negara di dunia internasional. Penolakan itu akan disampaikan dalam pertemuan puncak ASEAN.

"Saya kira mutual trust dan mutual respect penting untuk hubungan internasional. Oleh karena itu, saya juga senang karena Perdana Menteri setuju usul yang akan saya sampaikan nanti di pertemuan puncak ASEAN agar ada kesepakatan inter-ASEAN bagaimana kita menolak kegiatan spying ini. Tentunya antara negara lain dan ASEAN, dan sesama negara ASEAN sendiri," kata Presiden SBY.

SBY menambahkan, Indonesia menyambut baik upaya Malaysia untuk terus menjaga sikap moderat dan berpandangan sama dengan Indonesia. Pandangan itu untuk menolak terorisme, ekstrimisme, radikalisme yang tidak membawa keteduhan bagi kehidupan masyarakat.

"Kerjasama untuk itu tentu baik, karena itulah nilai agama dan budaya yang harus dijunjung tinggi baik di Indonesia dan Malaysia, dan pada tingkat dunia," papar SBY. (JN)

China Tawarkan Berbagai Kerja Sama Militer Kepada Indonesia

Menteri Pertahanan China, Jenderal Chang Wanquan, menyambangi Indonesia hari ini, Senin 16 Desember 2013. Memulai kunjungan pertama ke Kementerian Pertahanan, Jenderal Chang menawarkan beberapa kerja sama di bidang militer dan pendidikan dengan Indonesia.

Menhan RI Purnomo Yusgiantoro dan Menhan China Chang Wanquan. | ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

Hal itu diungkap Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Chang, selama hampir tiga jam di Gedung Kemenhan, Jakarta Pusat. Purnomo menyebut kerja sama yang konkret dan ditawarkan Pemerintah China yaitu bidang militer darat, laut, dan udara.

"Kerja sama di darat akan diselenggarakan latihan bersama dengan Kopassus. Rencananya, latihan tersebut akan digelar secara rutin," ujar Purnomo.

Melalui kerja sama ini, menurut Purnomo, terlihat betapa dekat hubungan kedua pasukan khusus antara China dan Indonesia.

Sementara itu, untuk kerja sama di bidang laut, kedua pasukan akan berlatih bersama dengan nama latihan komodo dan digelar di Laut China Selatan. "Namun, lokasi latihan di LCS tidak akan menyentuh wilayah internasionalnya. Kami hanya akan berlatih di wilayah kita saja," kata dia.

Pemerintah China, ujar Purnomo, sangat mendukung adanya latihan laut tersebut.

Terakhir, di bidang militer udara, China siap mendidik para pilot Indonesia untuk berlatih menggunakan simulator pesawat Sukhoi. Penggunaan simulator, ujar Purnomo, sengaja dipilih, karena apabila berlatih dengan pesawat asli, bisa memakan biaya yang tinggi.

"Di Beijing, mereka memang memiliki peralatan yang lengkap. Mereka tidak dikenakan biaya, ketika berlatih menggunakan simulasi," ujar dia.

Namun, di saat bersamaan, Pemerintah Indonesia juga sedang dalam tahap untuk memesan simulator tersebut. Alat simulator itu tidak bisa tiba dalam waktu cepat di Indonesia, lantaran Kepala Badan Perencanaan Pertahanan (Kabarahan) dari Mabes TNI AU sedang meneliti simulator jenis apa yang pas untuk pesawat Sukhoi SU-27 dan SU-30.

"Apabila jenis simulator yang cocok buatan Rusia, karena pesawatnya juga buatan dari sana, ya kami akan beli dari Rusia," kata dia.

Terkait kerja sama di bidang militer, Purnomo menyampaikan kebijakan Pemerintah Indonesia yang tidak akan melakukan pembelian alat militer dari satu negara saja.

Berdasarkan pengalaman di masa lalu, ujar Purnomo, menggantungkan peralatan militer ke satu negara saja, dapat menyulitkan militer dalam negeri.

Sementara itu, kerja sama di bidang pendidikan akan direalisasikan dengan menyumbangkan sebuah laboratorium bahasa Mandarin di Pusat Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di Sentul.

"Kami sedang membicarakan kemungkinan tersebut. Selain itu, mereka juga akan mengirimkan seorang guru pengajar bahasa Mandarin," imbuh Purnomo. Bahasa Mandarin, turut dipandang penting di dunia internasional.

Dalam pertemuan bilateral, Purnomo turut mengajak Menhan China untuk ikut terlibat dalam pertemuan Menhan Dialog Pertahanan Internasional (JIDD) di Jakarta yang dihelat Maret 2014. Hal itu, karena tema yang diangkat akan menyinggung soal keamanan maritim.

"Dan mereka berjanji akan mengirimkan delegasi besar dan tingkat tinggi untuk mengikuti JIDD. Di sana, mereka dapat berdiskusi mengenai Laut China Selatan dan Laut China Timur, termasuk menyampaikan posisi mereka dalam sengketa lahan yang tengah berlangsung," kata dia.

Chang akan berada di Indonesia hingga 19 Desember mendatang. Agenda terakhirnya adalah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  (VivaNews)

AL Republik Islam Iran Ingin Tingkatkan Kerjasama Dengan TNI AL

Kepala Staf Angkatan Laut Republik Islam Iran Laksamana Muda (Rear Admiral) Dr Habibollah Sayyari mengharapkan AL Iran dan TNI AL dapat mencapai kesepakatan di masa depan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kerja sama kedua pihak.

"Kami senang dan terima kasih kepada TNI AL atas undangan untuk dapat mengikuti simposium ini (yang diadakan oleh TNI AL)," kata Sayyari dalam wawancara dengan Antara di Jakarta, Rabu.

Sayyari bertemu dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Marsetio di sela mengikuti simposium internasional keamanan maritim yang digagas TNI AL pada Selasa.

Kedua kepala staf itu saling bertukar pandangan dan menjajaki kesepakatan yang dapat dilakukan pada masa depan.

"Kami dapat saling mengenal secara dekat dari pertemuan ini," kata Sayyari yang disertai beberapa perwira AL Iran lainnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan luas, sumberdaya melimpah dan pengaruh besar di kawasan, kata dia.

Menurut dia, TNI AL memiliki kemampuan sangat baik dalam memelihara keamanan di wilayah kedaulatannya.

Sayyari mengatakan dia juga telah bertemu dengan sejumlah kepala staf angkatan laut dari berbagai negara peserta simposium, antara lain dari China, Jepang, India, Malaysia, Bangladesh, Prancis, dan Qatar.

Dia mengatakan kerja sama diperlukan secara maksimal di kawasan untuk memelihara dan menciptakan keamanan di kawasan sendiri.

Pada bagian lain dia menceritakan strategi Iran dalam pertahanan dan keamanan di laut dan bagaimana AL Iran memproduksi sendiri peralatannya termasuk membangun kapal-kapal untuk keperluan di dalam negeri.

Sayyari memandang simposium ini sangat penting dan memanfaatkan kehadirannya untuk mempererat hubungan dengan angkatan laut dari negara-negara lain.

Indonesia menyelenggarakan simposium maritim internasional pada 9-11 Desember 2013 guna membahas masalah terkini terkait keamanan dan kegiatan kemanusiaan di kawasan dan mengundang peserta dari 55 negara termasuk seluruh negara yang tergabung dalam Simposium Angkatan Laut Samudera Hindia (IONS) dan Simposium Angkatan Laut Wilayah Pasifik Barat (WPNS).

Sayyari termasuk kepala staf angkatan laut di wilayah tersebut yang diundang dan memberikan paparan pada Selasa.

Berbagai sumber yang diperoleh Antara menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir AL Iran telah meningkatkan kehadirannya di perairan internasional, termasuk di kawasan paling ujung di bagian utara Samudera Hindia, Selat Bab el-Mandeb dan Laut Merah, untuk melindungi rute-rute laut dan menyediakan keamanan bagi kapal-kapal niaga dan tanker.

Sesuai dengan usaha-usaha internasional terhadap perompakan, AL Iran juga berpatroli di Teluk Aden sejak November 2008 untuk mengawal kapal-kapal peti kemas niaga atau tanker minyak yang disewa Iran atau negara-negara lain.

AL Iran telah berhasil menggagalkan beberapa serangan atas tanker-tanker Iran atau negara lain selama misinya di perairan internasional. (Antara)

Australia berharap bisa kerjasama militer lagi dengan Indonesia

Pemerintah Australia berharap bisa menjalin kerjasama militer lagi dengan Pemerintah Indonesia. Semua kerjasama Indonesia dengan Australia saat ini dibekukan, setelah  skandal penyadapan intelijen Australia terhadap ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009 terbongkar.

Harapan untuk menjalin kembali kerjasama militer itu, disampaikan Menteri Pertahanan Australia, David Johnston. ”Seperti yang disampaikan Perdana Menteri (Tony Abbott), kita ingin memiliki hubungan yang terbaik dengan Indonesia,” kata Johnston, seperti dikutip ABC, Kamis (4/12/2013).
 

”Kerjasama Pertahanan dengan Indonesia penting bagi kepentingan keamanan kedua negara. Meskipun, baru-baru ini  sejumlah kerjasama bilateral dibekukan Indonesia,” lanjut Johnston.

”Ini akan memakan waktu untuk isu-isu yang harus diselesaikan, tapi kedua pihak akan menyelesaikannya dari waktu ke waktu.”

Menurut Johnston, kebuntuan kedua pihak harus diatasi. ”Hubungan itu membutuhkan investasi dan perlu membangun hubungan jangka panjang,” imbuh dia. ”Sebagai Menteri Pertahanan, saya akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi dengan sering berkunjung ke Indonesia.” (Sindo)

Momentum Indonesia-Malaysia Galang Kerjasama Strategis di Asia Tenggara

 Ada tema tersembunyi di balik bocoran Edward Snowden, yang belum banyak disorot media massa. Snowden,  yang mantan kontraktor National Security Agency (NSA), menginformasikan adanya Program Intelijen Satetroom adanya peralatan untuk penyadapan radio, telekomunikasi dan lalu-lintas internet yang disimpan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Kanada. Snowden menyebut beberapa kota di ASEAN sebagai pos diplomatik keempat negara tersebut. Yaitu Jakarta, Bangkok, Hanoi, Kuala Lumpur, dan Beijing.

Ini satu fakta menarik karena Indonesia, Vietnam, Malaysia dan Thailand seharusnya dalam pandangan Amerika merupakan negara sekutu, kecuali tentunya Cina yang memang sejak masa pemerintahan George W Bush pada 2002, telah dicanangkan sebagai musuh utama Amerika bersama-sama dengan Rusia.

Bagi Amerika, yang dalam setiap operasi intelijennya selalu harus selaras dengan skema dan kebijakan strategis keamanan nasional Gedung Putih, maka dalam semua kegiatan spionasenya di berbagai negara, harus mencerminkan skala prioritas yang digariskan Washington. Dengan demikian, keputusan untuk menetapkan suatu negara sebagai obyek penyadapan, berarti telah menetapkan negara bersangkutan sebagai musuh, atau minimal musuh potensial.

Maka dari itu, fakta bahwa Malaysia termasuk salah satu negara yang ditetapkan oleh Washington dan sekutu-sekutunya sebagai obyek penyadapan, sungguh mengagetkan mengingat selama ini Malaysia merupakan negara yang dipandang bersekutu dengan Inggris dan Jepang. Meskipun pada era pemerintahan Mahathir Mohamad, Malaysia sepertinya terkesan kurang harmonis dengan Amerika. Namun mengingat kenyataan bahwa kebijakan Mahathir Mohamad Look to the East  sejatinya didasari gagasan untuk bersekutu dengan Jepang dalam menjalin kerjasama strategis bidang ekonomi-perdagangan, maka secara teknis Malaysia pada dasarnya tetap dalam pengaruh dan kendali skema kapitalisme global AS.

Hingga kini, kerjasama strategis bidang militer dan keamanan yang terjalin antara Amerika dan Jepang tetap berada dalam orbit pengaruh Amerika yang telah dirintis sejak Pasca Perang Dunia II. Karena itu sungguh mengagetkan ketika dalam dokumen NSA bocoran Snowden yang disiarkan oleh harian Australia Sidney Morning Herald, digambarkan bahwa Australia telah mengizinkan program rahasia NSA beroperasi di beberapa kedutaan besar Australia yang ada di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Timor Timur dan Cina. Dengan kata lain, Australia mengizinkan fasilitas penyadapan disimpan di beberapa kedutaan besar Australia di negara-negara tersebut di atas.

Masuk akal jika Pemerintah Malaysia terkejut sehingga pada 1 November 2013, Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman meminta penjelasan kepada pihak Amerika atas dugaan kegiatan spionase negaranya di Kuala Lumpur. Meski pihak Amerika kemudia mencoba menetralisirnya dengan mengatakan bahwa semua aktivitas spionasenya di seluruh dunia semata bertujuan untuk keamanan, namun rasa-rasanya kerusakan sudah terjadi.

Pertanyaan paling fundamental adalah, mengapa Malaysia ditetapkan sebagai musuh potensial Amerika sehingga jadi sasaran penyadapan?

Dihadapkan Pilihan antara ke India atau Cina

Shankaran Nambiar, ekonom dan konsultan ekonomi Malaysia menulis, saat ini Malaysia sedang dihadapkan pada pilihan: Berkiblat ke India atau Cina. Dalam artikelnya terbitan 28 Agustus 2012 berjudul Malaysia: choosing between China and India?, menggambarkan politik luar negeri Malaysia di era Najib Tun Razak saat ini tidak punya sikap yang jelas seperti ketika di era Pemerintahan Mahathir Mohamad.

Mahathir yang waktu itu menerapkan kebijakan Look to the East, sejatinya telah menetapkan kebijakan luar negeri yang berkiblat pada Jepang melalui kerjasama strategis bidang ekonomi-perdagangan. Sedangkan era Pemerintahan Najib sekarang, tidak jelas. Kalau diibaratkan menurut Shankaran Nambiar, ibarat menaruh beberapa telor di keranjang yang berbeda-beda (Placing a few eggs in as many baskets as there exist).

Kebijakan Look to the East ala Mahathir waktu itu, meski secara tersurat Malaysia bermusuhan dengan Amerika, namun karena kebijakan tersebut mendasari kedekatan hubungan antara Malaysia dan Jepang, maka negara Jiran tersebut tetap saja dalam orbit pengaruh AS dan Inggris.

Namun menurut analisis Shankaran Nambiar, saat terjadi persaingan tajam antara AS versus Cina di kawaasan Asia Tenggara saat ini, Malaysia di bawah pemerintahan Najib Tun Razak didorong untuk memilih berkiblat ke Cina atau ke India. Karena kedua negara Asia tersebut, saat ini telah muncul sebagai raksasa baru di kawasan Asia Tenggara.

Terbukti bahwa beberapa waktu berselang, Perdana Menteri Najib telah berkunjung ke Cina maupun India. Inilah yang kemudian menjadi dasar kritik Shankaran Nambiar bahwa orientasi politik luar negeri Malaysia saat ini jadi tidak fokus. Sehingga kecenderungannya untuk dekat baik kepada India maupun Cina, pada perkembangannya Malaysia justru tidak akan mendapat apa-apa baik dari Cina maupun India.

Mengingat kenyataan bahwa sumberdaya alam Malaysia maupun nilai strategis geopolitik Malaysia tidak besar seperti Indonesia, maka permainan dua kaki ala Malaysia tersebut menurut saya sama sekali tidak ada manfaatnya.

Bagi Malaysia nampaknya merupakan pilihan yang sulit. Jika berkiblat kepada Cina, Malaysia akan menghadapi resistensi dari Jepang yang saat ini merupakan seteru Cina di kawasan Asia Pasifik, menyusul semakin menajamnya persaingan global antara AS versus Cina di kawasan Asia Pasifik, dan Asia Tenggara pada umumnya.

Padahal di era Look to the East Policy-nya Mahathir Mohamad dulu, Malaysia sangat diuntungkan melalui kerjasama bidang otomotif dengan Jepang.

Sedangkan jika mendekat kepada India, yang menurut beberapa observasi, merupakan raksasa baru yang pertumbuhan ekonominya cukup menjanjikan sehingga dirasa cukup bisa diandalkan sebagai mitra oleh AS, Korea Selatan, dan Singapura. Sehingga menurut beberapa observasi di dalam negeri Malaysia, meski India saat ini menghadapi berbagai kendala akibat tidak memadainya infrastruktur, birokrasi yang sangat tidak professional, maupun demokrasi yang tidak stabil, namun banyak yang menilai jika Malaysia berkiblat ke Cina dan mengabaikan India, dalam jangka panjan merugikan Malaysia.

Terlepas pilihan antara berkiblat ke India atau ke Cina merupakan dilemma bagi pemerintahan Najib Tun Razak, namun hal ini mengindikasikan adanya masalah krusia terkait penentuan haluan politik luar negeri Malaysia ke depan.

Hal ini saya kira menjelaskan mengapa kemudian Malaysia, setidaknya sejak 2009, berdasarkan bocoran Snowden, telah ditetapkan oleh Malaysia sebagai musuh potensial. Setidaknya hal ini bisa dibaca sebagai indikasi bahwa AS dan sekutu-sekutunya merasa khawatir terhadap potensi Malaysia untuk menjalin persekutuan strategis dengan Cina di bidang ekonomi, politik dan pertahanan-keamanan.

Indonesia-Malaysia Merintis Kerjasama ala BRICS di Asia Tenggara?

Kenyataan bahwa Indonesia pada KTT G-20 di London pada 2009 juga jadi sasaran penyadapan, mengindikasikan bahwa ada kekhawatiran bahwa Indonesia berpotensi untuk melakukan kontra skema menghadapi dominasi global Amerika dan negara-negara Uni Eropa minus Rusia. Dan tentunya derivasinya juga terjadi pada forum KTT APEC yang memang khusus jadi blok ekonomi 24 negara di kawasan Asia Pasifik.

Kalau Indonesia saja di KTT G-20, yang tentunya juga di KTT APEC, menjadi negara sasaran penyadapan, maka Malaysia pun mengalami hal yang sama. Baik di forum G-20 maupun APEC, Amerika dan Uni Eropa sebenarnya menaruh kekhawatiran bahwa negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia, kemudian berkiblat kepada Cina dan Rusia dalam sebuah aliansi strategis bidang ekonomi dan perdagangan.

AS dan Uni Eropa cukup beralasan untuk khawatir, karena sejak 2001, Cina dan Rusia telah menjalin aliansi strategis di Asia Tengah melalui payung Shanghai Cooperation Organzation (SCO). Yang pada perkembangannya kemudian menginspirasi Brazil, India, Rusia, Cina dan Afrika Selatan, untuk membentuk blok ekonomi-perdagangan lintas kawasan (BRICS).

Karenanya, cukup masuk akal jika terbongkarnya bocoran penyadapan terhadap beberapa negara sekutu AS di Asia Tenggara seperti terhadap Malaysia, Vietnam dan Thailand, merupakan momentum untuk meninjau ulang haluan politik luar negeri negara-negara yang jadi obyek sadapan AS tersebut.

Khusus untuk Malaysia, yang saat ini sedang dihadapkan pada dilema untuk memilih berkiblat pada India atau Cina, saya kira alangkah strategisnya jika Indonesia dan Malaysia menjadikan ini sebagai momentum untuk membangun kerjasama strategis baru dalam kerangka mengimbangi pengaruh AS dan Uni Eropa di ASEAN.

Tidak ada salahnya bagi Indonesia dan Malaysia, atau bahkan dengan Vietnam, untuk mempertimbangkan kemungkinan memotori terbentuknya sebuah aliansi strategis di kawasan Asia Tenggara dengan merujuk pada SKEMA SCO dan BRICS.  

Merujuk pada doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dan dengan menginspirasi prakarsa yang dilakukan Bung Karno ketika menggalang kerjasama negara-negara Asia-Afrika melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, maupun Konferensi Gerakan Non Blok di Beograd pada 1961, berkiblat pada salah satu kutub yang sedang bersaing sah-sah saja. Sepanjang didasari pertimbangan untuk memperkuat kepentingan nasionalnya seraya menjadikan dirinya sebagai kekuatan tersendiri yang diperhitungkan oleh kedua kutub yang sedang bersaing. (GFI)

Kapolri Hentikan Kerja Sama Intelijen dengan Australia

Presiden SBY telah memutus sementara kerja sama dengan Australia di berbagai bidang akibat skandal penyadapan. Kapolri Jendral Pol Sutarman pun menyatakan, pihaknya telah memutus kerja sama dengan pihak kepolisian Australia. 

Kapolri Sutarman (Antara/Prasetyo Utomo)

Pemutusan sementara kerja sama tersebut antara lain terkait kerjasama intelijen dan penanggulangan penyelundupan manusia.

"Kerja sama dengan Australia itu di saya masalah penanggulangan people smuggling (penyelundupan manusia) dihentikan, dan kerja sama intelejen dihentikan," kata Sutarman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Namun, sejauh ini ada beberapa bentuk kerja sama yang masih berjalan, salah satunya adalah kerja sama pendidikan hukum dan kepolisian. Lantaran, menurutnya, kerja sama tersebut tidak memiliki ekses buruk terhadap Indonesia, melainkan menguntungkan pihak Indonesia.

Sebab, jelas mantan Kabareskrim Polri ini, orang-orang yang sedang mencari suaka politik hanya bisa masuk ke Australia dan tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Kalau kerja sama di pendidikan saya masih lanjutkan. Nggak ada ekses negatif, justru ekses positifnya karena orang cari suaka bisa langsung ke sana tidak lagi di sini. Kalau dia masuk sini, kita tegakkan hukum," tukas Sutarman. (Liputan6)

TNI Langsung Hentikan Latihan Militer Gabungan Dengan Australia

Menyusul sikap tegas Pemerintah Indonesia menghentikan sementara kerjasama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen, termasuk latihan-latihan militer bersama, yang melibatkan angkatan laut, darat, udara, dan gabungan kedua negara, sampai Pemerintah Australia menyampaikan penjelasan sikap resmi mengenai aksi penyadapan yang dilakukan intelijen negara tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumla menteri pada 2009 lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) langsung mengentikan seluruh latihan militer gabungan dengan Australia mulai Rabu (20/11) ini.

"Mulai hari ini langsung kami hentikan, bukan percepatan," kata Panglima TNI Jendral Moeldoko di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/11).

Panglima TNI mengatakan, salah satu latihan gabungan yang dihentikan adalah Elang Ausindo, dimana Indonesia mengirimkan enam pesawat F-16 dan rencananya selesai pada 24 November.

"Enam pesawat F16 di Australia harusnya sampai 24 November, dihentikan sekarang dan besok (pesawat) harus kembali," ujar Jendral Moeldoko.

Panglima TNI menjelaskan, pihaknya tetap tegas untuk menegakkan sikap politik, meskipun secara personal, dirinya tetap berhubungan dengan koleganya asal Australia.

"Saya selaku penglima tetap harus menjaga keseimbangan untuk menghadapi situasi ini. Secara pribadi panglima masih berkomunikasi dengan panglima Australia, tapi sikap politik harus jelas, tegas," ungkap Jendral Moeldoko.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk menghentikan sementara kerjasama pertukaran informasi danpertukaran intelijen dengan Australia, termasuk latihan-latihan militer bersama, yang melibatkan angkatan laut, darat, udara, dan gabungan kedua negara. Penghentian kerjasama ini dilakukan hingga pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi atas terjadinya penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri.

Sikap resmi Pemerintah Indonesia itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konperensi pers di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11) siang, seusai melakukan rapat terbatas dengan Dubes RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, yang dihadiri oleh Menlu Marty Natalegawa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Kepala BIN Letjen Marciano Norman.

“Pemerintah Indonesia mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan, sebagai mana telah disampaikan Menlu Marty Natalegawa. Kami sudah meminta, dan melalui mimbar ini, saya betul-betul meminta penjelasan sikap resmi Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia, dan sikap apa yang diambil Pemerintah Australia terhadap penyadapan itu. Kalau Australia ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya menunggu penjelasan itu,” tegas Presiden SBY.

Sambil menunggu apa yang akan disampaikan Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Tonny Abbot, Presiden SBY masih berharap, Indonesia dan Australia masih bisa menjalin hubungan dan kerjsama yang baik setelah kedua negara mengatasi masalah ini.

“Australia satu tahun terakhir ini menghormati kedaulatan kemerdakaan Indonesia, dan mengakui keutuhan wilayah Indonesia,” ungkap Presiden SBY.

Terhadap warga Indonesia di Australia, apakah diplomat, pekerja, pelajar dan mahasiswa, Presiden meminta untuk tetap tenang. Pemerintah Ind dan Australia, lanjut Presiden SBY, memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah ini. (Setkab)

Indonesia Dorong Peran ASEAN untuk Selesaikan Konflik di Asia Tenggara

Sejumlah wilayah di Asia Tenggara dilanda konflik dalam beberapa waktu terakhir. Indonesia mendorong peran ASEAN untuk menyelesaikan konflik ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Imron Cotan ketika memberikan ceramah pada acara ‘Tsinghua University Ambassador Talks’, di Tsinghua University, Beijing, Rabu, 20 November 2013.

"Serta pentingnya pendekatan konstruktif (constructive engagement) dalam penyelesaian konflik-konflik di kawasan, seperti konflik di Myanmar dan Laut China Selatan yang lebih menonjolkan aspek kerjasama, daripada aspek konfliknya," ujar Imron dalam pernyataannya, Kamis (21/11/2013).

Sedangkan, mengenai Laut China Selatan, kata Imron, Indonesia akan selalu berperan aktif untuk mendorong perundingan pembentukan ‘code of conduct’ di kawasan tersebut, agar konflik terbuka tidak terjadi.

Menurut Imron, Indonesia akan selalu berpedoman bahwa perkembangan arsitektur kawasan harus tetap bertumpu pada ASEAN+1 (China) dan ASEAN+3 (China, Japan, South Korea), dimana ASEAN berperan sebagai pelaku utamanya.

"Sementara ASEAN juga harus terus memperkuat pelaksanaan program ‘Prakarsa Bagi Integrasi ASEAN’ (Initiative for ASEAN Integration Program) agar seluruh negara anggota ASEAN, khususnya Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam mampu menyatukan diri dalam satu komunitas pada tahun 2015 yang akan datang," kata Imron. (Detik)

PM Australia Pandang RI Sebagai Super Power Asia dan Penting Bagi Negaranya

Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyebut Indonesia sebagai super power Asia. Karena itu, kerja sama di antara kedua negara sangat penting di segala bidang.

Abbott berpidato di sela-sela acara penandatanganan plakat Australia-Indonesia Centre di Australia Parliament House, Canberra, Rabu (13/11/2013), bersama Wapres Boediono. Sebelumnya, mereka sudah bertemu empat mata dan bersama para delegasi untuk membahas isu terkini.

"Kerja sama dengan Indonesia adalah hal yang sangat penting bagi kami," kata Abbott dalam sambutan singkatnya.

Menurut Abbott, Indonesia penting bagi Australia dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, kedekatan dan berbagai potensinya. Ke depan, Indonesia diprediksi akan jadi super power Asia.

"Tak hanya super power Asia, tapi negara demokratik super power Asia," sambungnya.

Pemimpin partai Liberal ini pun merasa terhormat dengan kedatangan Boediono. Termasuk dengan peresmian pusat studi Australia-Indonesia Centre.

Pernyataan Abbott ini disampaikan di tengah ramainya soal kabar keretakan hubungan Indonesia dan Australia. Dua pemicunya adalah isu penyadapan dan imigran pencari suaka.

Indonesia mengecam kabar yang menyebutkan ada penyadapan terhadap aktivitas pemerintah oleh Australia. Sementara Australia kecewa karena Indonesia tak mau menerima para pencari suaka yang diselamatkan pihak mereka. (Detik)

Penyerbuan Teroris dan Pembebasan sandera, akhiri latgab Angkatan Udara RI-China

Setelah 10 hari menggelar latihan gabungan (latbag), Paskhas TNI AU dan PLA Airforce China menggelar simulasi penyerbuan teroris di Lanud Husein Sastranegara, hari ini.

Dalam Latgab itu ratusan anggota memerankan misi penyelematan dua orang sandera yang berperan sebagai dua orang diplomat dari Indonesia dan China. Atas seizin dari kedua kepala negara, akhirnya dua pasukan elite itu pun diizinkan untuk bekerja sama menyelamatkan sandera.

Penyerbuan diawali dengan penerjunan puluhan anggota dari pesawat hercules. Tak berselang lama, anggota lain turun dari atas helikopter super puma dengan menggunakan seutas tali tepat di atas gedung tempat para teroris menyandera dua korbannya.

Selain penyerbuan dari udara, dalam latgab ini juga dipraktikan bagaimana apiknya para anggota terlatih menyerbu gedung tempat penyanderaan berlangsung dengan menggunakan mobil dan motor tempur. Hanya dalam hitungan menit para sandera pun akhirnya bisa diselamatkan.

Sayangnya, dalam simulasi penyerbuan kali ini para wartawan baik dari Indonesia maupun China dilarang mengambil gambar dan hanya menunggu ditempat upacara penutupan berlangsung. Mereka beralasan, hal itu dilakukan lantara dalam operasi kali ini benar-benar seperti aslinya, yakni dengan menggunakan peluru tajam.

"Ini adalah latihan anti teror ketiga, tapi khusus untuk Paskhas dan PLA ini yang pertama. Setelah ini kita akan evaluasi, untuk selanjutnya kita berencana menggelar latihan serupa tahun depan dengan tuan rumah China," jelas Direktur Latihan Bersama 'Sharp Knife Airborne 2013 Kolonel Rolland Waha.

Ditempat yang sama Direktur Latihan dari PLA Airforce China, Senior Kolonel Li Zhong Hua, memberikan pujian kepada Anggota TNI Indonesia. Menurutnya, selain Indonesia alamnya indah juga nyatanya para anggota TNI bisa bergaul dan bersosialisasi denga anggotanya dengan cepat.

Tidak hanya itu, dia menilai, anggota TNI di Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang kompleks sehingga setiap anggotanya memiliki teknik dan wawasan yang luas. Selain itu, keorganisasian yang dimiliki TNI dinilainya sangat baik.

"Organisasi TNI sangat baik. Selain itu kemampuan anti teror mereka juga baik. Dalam latihan ini kita memperdalam teknik dan juga persahabatan antara kedua negara. Tahun depan akan dilakukan lagi (latgab) yang akan memperdalam persahabatan antara kedua negara," tuturnya.

Pihaknya berharap, dengan latihan seperti ini maka keamanan negara masing-masing dan keamanan international akan terjaga oleh masing-masing anggota tentara dinegaranya. (Sindo)

Wamenhan RI Hadiri Seoul Defence Dialogue 2013 di Korea Selatan

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dalam rangka menghadiri Seoul Defence Dialogue 2013, Senin (11/11) di The Westin Chosun, Seoul, Korea Selatan. Dalam kesempatan yang baik tersebut, Wamenhan RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wamenhan Korsel Baek Seung-joo.  

Selain itu, Wamenhan juga melakukan pertemuan bilateral dengan pejabat senior pertahanan dari negara sahabat antara lain Brunei Darussalam, Australia dan Thailand.  SDD   merupakan forum pertemuan multilateral yang dihadiri pejabat pertahanan tingkat senior untuk membahas masalah keamanan di Asia Pasifik termasuk perkembangan ancaman cyber.

SDD 2013 dihadiri para pejabat senior pertahanan dari 21 negara termasuk Amerika Serikat , Kanada, Australia, Jepang, Singapura dan Filipina.  Forum SDD diharapkan dapat memberikan kesempatan yang baik untuk memperluas dialog dan pertukaran antara para pejabat kementerian pertahanan. (DMC)