Kapolri Minta Polisi-TNI Kerja Sama Berantas Teroris di Poso

Kapolri Jenderal Sutarman akan mengevaluasi anggotanya yang bertugas di daerah rawan kontak senjata agar dilengkapi dengan rompi antipeluru. Evaluasi itu mengacu pada tewasnya anggota Brimob Bharatu (anumerta) Putu Satria dalam baku tembak dengan terduga teroris di Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (6/2).

"Itu jadi evaluasi kita, setiap anggota yang patroli di tempat rawan itu akan kita lengkapi dengan body protect. Termasuk dengan Papua," kata Sutarman di Mabes Polri, Jl Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/2).

Sutarman mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI untuk memberantas teroris di Poso. "Termasuk kerjasama dengan Panglima TNI setempat, untuk adakan latihan militer di area tersebut, supaya ketahuaan dia (teroris) simpan senjata, bom, supaya bisa terdeteksi, kerjasamanya seperti itu. Militer punya waktu untuk latihan di sana, Kodam Tanjung Pura. Dan sudah dilakukan. Selama ini cukup aman, patroli rutin juga ada," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi baku tembak antara aparat kepolisian terhadap terduga teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Akibat peristiwa itu, seorang anggota Brimob bernama Bharatu (anumerta) I Putu Satria tewas. Selain itu, dua orang dari kelompok teroris itu juga tewas setelah ditembak oleh pasukan operasi tim Brigadir Mobil yang dikomandoi Iptu Jimmy. (Merdeka)

Satu terduga teroris tewas dalam baku tembak di Poso

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan seorang terduga teroris tewas tertembak saat baku tembak dengan polisi di Desa Taunca, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Kamis.

"Kami belum mengetahui identitasnya karena masih dalam penyelidikan," kata Ari Dono kepada wartawan di Kota Palu.

Sebelumnya seorang anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah Barada Putu Satria meninggal dunia ditembak kelompok sipil bersenjata ketika sedang berpatroli dengan rekan-rekannya.

"Kita juga menangkap seorang berinisial F yang merupakan anggota kelompok bersenjata," ungkapnya.

Saat ini polisi terus mengejar kelompok bersenjata yang kabur ke wilayah pegunungan di perbatasan Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong tersebut. (Antara)

Polisi Baku Tembak dengan Kelompok Bersenjata di Poso

POLISI Poso, Sulawesi Tengah dilaporkan terlibat baku tembak dengan sekolompok bersenjata yang diduga teroris di Poso pesisir selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, siang ini, Kamis (06/02/2014). Baku tembak tersebut tepatnya terjadi di Desa Padalembara, Poso.

Radio swasta menyiarkan bahwa penembakan terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi baku tembak itu terjadi di sebuah perkebunan kakao milik warga.

Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang warga mengalami luka. Hingga saat ini belum diketahui apakah dia merupakan bagian dari jaringan teroris. Satu terduga juga sudah diamankan dan dibawa ke Polresta Poso.

Seorang polisi juga dilaporkan terluka dalam peristiwa baku tembak tersebut. Hingga kini, baku tembak masih berlangsung, dan polisi telah mengepung lokasi persembunyian terduga teroris. Suasana dilaporkan masih mencekam. (Jurnas)

Atasi Macet Saat Banjir Polda Metro Turunkan 1.030 Polantas

Cuaca buruk yang melanda kawasan Ibu Kota dan sekitarnya sejak beberapa hari terakhir ini, menimbulkan genangan air hingga banjir. Tak pelak, situasi banjir dan genangan air ini berdampak terhadap arus lalu lintas. Kemacetan pun terjadi hampir di setiap sudut ruas jalan Jakarta.

Untuk mengurai kemacetan selama musim banjir ini, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi R Nurhadi Yuwono mengatakan, pihaknya menerjunkan anggota ke titik-titik macet.

"Setiap hari ada 1.030 anggota yang kita turunkan untuk mengurai kemacetan ini, anggota ini dibagi shift," ujar Nurhadi kepada detikcom, Selasa (21/1/2014).

Total personil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan jajaran sendiri mencapai 5 ribu orang.

"Ini kan dibagi-bagi. Ada yang di lapangan, ada yang di bagian pelayanan, sama ada cadangan juga. Untuk yang di lapangan, kita maksimalkan," tuturnya.

Nurhadi menyampaikan, penempatan anggota difokuskan di ruas jalan yang rawan macet, serta lokasi yang terdampak banjir serta genangan air.

"Kita prioritaskan penempatan anggota di jalan utama seperti Kuningan, Pancoran, Semanggi, Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto dan pintu tol untuk mengantisipasi deadlock. Di situ kita jaga 24 jam," jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menempatkan personel di lokasi yang terdampak banjir. Penempatan personil diutamakan di ruas jalan yang masih bisa dilalui oleh kendaraan.

"Di lokasi yang genangan atau banjirnya masih bisa dilalui kendaraan, kita tempatkan anggota semaksimal mungkin untuk membantu mengurai kemacetan," imbuhnya.

Nurhadi memahami betul, banyaknya genangan air hingga banjir, menambah parah kemacetan di Jakarta.

"Karena kalau jalan di tempat yang tergenang air, otomatis kendaraan melambat, sehingga menimbulkan antrean kendaraan. Untuk itu kita bantu dorong dan atur lalu lintasnya agar mengurai kepadatan kendaraan yang ada," paparnya.

Ia menambahkan, setiap anggota polantas juga diwajibkan meng-update situasi arus lalu lintas serta banjir dan genangan air ke akun twitter Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro, berikut dokumentasi fotonya.

"Ini kita maksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, situasi terkini lalu lintas," pungkasnya. (Detik)

Anggaran Pengamanan Pemilu 2014 Sebesar Rp 1 Triliun

Kapolri Jenderal Sutarman mengemukakan,  anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp 1 triliun. "Sebesar Rp 1 triliun dari yang diajukan sebesar Rp 3,5 triliun," kata Kapolri, dalam Rapat Pimpinan Polri, di gedung PTIK, Jakarta, hari ini, Selasa (07/1).

Namun, anggaran tersebut jangan dijadikan persoalan, sebaliknya jika pengamanan pemilu tidak dipersoalkan akan menjadi persoalan. 

"Karena ini pemilu makanya kita undang dari kementerian dalam Negeri dan Kementerian keuangan untuk menyampaikan langkah apa yang harus dilakukan ke depan sehingga kita menemukan solusi yang tepat," ibuhnya.

Polri, lanjut Sutarman, Dipanya adalah 44, dan ini akan didiskusikan lebih lanjut sehingga pengamanan harus ada.

Telebih, menurut orang nomor satu di Institusi Polri ini, Pemilu ini adalah pergantian estafet kepemimpinan negara. (JN)

Kapolri Ingin Polisi Tangguh dan Sanggup Hadapi Enam Preman Segaligus

Kapolri Jenderal Pol Sutarman angkat bicara soal kasus penusukan anggota polisi akibat melerai pertengkaran anggota Marinir TNI Angkatan laut dan preman di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara kemarin.

Menurut dia, sudah menjadi kewajiban sebagai anggota polisi untuk turun menyelesaikan masalah dengan cara melerai.

"Yang terlibat keributan di situ, saya katakan nalurinya sebagai anggota Polri, dia akan melerai persoalan tersebut," kata Sutarman di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

Kendati demikian, Sutarman tetap akan mengevaluasi tentang kejadian tersebut. Sebab, menurut dia seharusnya seorang anggota polisi tak akan mudah tumbang jika dikeroyok beberapa orang saja.

"Naluri seorang polisi, dia turun untuk melerai. Inilah yang menjadi evaluasi kita, sesungguhnya kalau polisi dikeroyok lima atau enam orang dia mampu bertahan dan mampu melindungi masyarakat. Prosesnya sedang dalam penyelidikan," ujarnya.

Sebelumnya, telah terjadi keributan antara anggota Marinir TNI Angkatan Laut dengan preman di lokasi prostitusi Kalijodo. Peristiwa itu dilerai oleh seorang anggota polisi. Namun nahas, Briptu Deni Alfian Hadi malah menjadi korban.

"Polisi yang coba melerai keributan tewas ditusuk," kata Kapolsek Penjaringan AKBP Sujudi Ario Seto kepada merdeka.com, Minggu (5/1).

Deni sempat dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Namun nyawanya tidak tertolong. (Merdeka)

5 Alasan Mabes Polri Sikat Habis Teroris Ciputat

Tim Densus 88 Mabes melakukan penyergapan terhadap terduga teroris di Kampung Sawah, Ciputat. Dalam aksi Rabu (1/1) itu, 6 terduga teroris tewas karena diberondong tembakan.

Beberapa pihak pun menyayangkan tewasnya enam teroris itu. Seharusnya, ke enam teroris itu bisa ditangkap hidup-hidup untuk kemudian bisa dikorek informasinya mengenai jaringan mereka.

Namun Kapolri Jenderal Polisi Sutarman enggan disalahkan atas tewasnya enam terduga teroris itu. Menurutnya, Tim Densus sudah bekerja sesuai dengan standar operasional yang ada yang menyergap.

Tak hanya itu, Sutarman juga melemparkan tudingan kepada para terduga teroris tersebut. Berikut lima alasan yang disampaikan Kapolri terkait penyergapan yang menewaskan 6 terduga teroris Ciputat:

1. Teroris Ciputat didanai jaringan internasional

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyebut pemberantasan terorisme harus ditumpas hingga ke sel-selnya. Saat ini menurut Sutarman , teroris terus menerus berkembang dengan sel-sel yang lebih kecil.

Sutarman juga berharap para anggota-anggotanya bisa menghabiskan sel-sel teroris yang masih berada di Indonesia. Sebab, teroris yang saat ini masih berkeliaran diduga selalu mendapat aliran dana operasional dari jaringan teroris di luar negeri.

"Selama ini kan (teroris) dibantu dan didukung dana-dana dari luar, dari kelompok teroris internasional. Kita bisa kurangi, sehingga kegiatan itu pasti akan memerlukan anggaran," ujar Kapolri.

2. Teroris mendapat legalisasi dari buku Ba'asyir

Sutarman menambahkan, para teroris-teroris yang beraksi selama ini di Indonesia diduga sudah terdoktrin dari buku karangan Abu Bakar Ba'asyir. Buku yang dimaksud Sutarman adalah buku yang berjudul Tadzkirah.

Sutarman pun yakin bahwa ajaran tersebut sama sekali tak dapat dibenarkan, karena salah satu ajaran di dalamnya menyebutkan bahwa melakukan kejahatan itu diperbolehkan.

"Merampok itu mendapat legalisir dan ada bukunya Abu Bakar Ba'asyir yang berjudul Tadzkirah. Di situ mengatakan bahwa merampok untuk kepentingan itu dihalalkan, itu ajaran dari mana? Itu yang harus kita pertanyakan. Saya kira seluruh bangsa Indonesia juga harus mempertanyakan," papar jenderal bintang empat ini.

3. Dana teroris dari merampok

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman meminta kepada seluruh tokoh agama agar terus menyampaikan kepada masyarakat untuk membantu pemberantasan teroris. Hal ini karena di kalangan masyarakat banyak persepsi yang salah.

Menurut Sutarman , persepsi yang salah tersebut yakni merampok untuk mendanai teroris seolah diperbolehkan. Sebab, selama ini teroris-teroris yang berkeliaran di Indonesia sudah terdoktrin dengan ajaran tersebut. Bahkan aksi teror bom sudah diyakini oleh para teroris sebagai ibadah.

"Kita juga mengimbau kepada alim ulama, tokoh masyarakat untuk menyampaikan kepada masyarakat kita, kalau melakukan suatu tujuan dengan cara merampok untuk membiayai operasionalnya, itu saya kira di agama manapun tidak dibenarkan. Oleh karenanya kita juga harus bisa menyampaikan," kata Sutarman , Kamis (2/1).

4. Penggerebekan di Ciputat sesuai SOP

Ketua MPR Sidarto Danusubroto tak sepakat dengan aksi penggerebekan yang dilakukan Densus 88 Polri di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan malam tahun baru kemarin. Sidarto mengatakan, operasi ini perlu dikaji oleh para pimpinan lembaga negara. Karena sudah memakan korban enam orang.

"Ini operasi dengan korban 6 orang perlu dikaji pimpinan. Memang di satu pihak itu dilematis, itu orang-orang yang menurut mereka lebih baik mati dari pada menyerah," ujar Sidarto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/1).

Namun Kapolri menyebut bahwa penyergapan di Ciputat sudah sesuai SOP yang berlaku. "Dalam SOP, kita juga harus ramah, termasuk memperlakukan teroris. Kemarin anggota kita sudah memperingatkan tiga sampai empat kali agar mereka keluar menyerahkan diri, anggota kita kan sudah kepung rumahnya. Tapi dari mereka sempat lempar bom rakitan keluar dan sempat meledak di sana," kata Sutarman saat perjalanan menengok anggotanya di rumah sakit daerah Jakarta Selatan.

5. Kapolri: Nurul Haq berencana jihad ke Suriah

Kapolri Jenderal Sutarman menyebut bahwa teroris tewas Nurul Haq sudah menyiapkan rencana pergi ke Suriah. Nurul Haq telah menyiapkan penyerangan aksi teror untuk hari Natal dan Tahun Baru.

Hal tersebut disampaikan Sutarman di rumah sakit di Jakarta Selatan untuk menengok salah satu anggotanya yang terluka saat baku tembak di rumah kontrakan Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

"Kita dalam pengungkapan dokumen bahwa Nurul Haq akan berjihad ke Suriah. Dia sudah mempersiapkan paspor untuk ke sana. Sebetulnya targetnya adalah Natal dan tahun baru, termasuk wihara," kata Sutarman , Kamis (2/1)

Sumber : Merdeka

Buku "Tadzqirah" Ba'asyir Jadi Legalitas Teroris Merampok..?

Buku Tadzqirah karangan Abu Bakar Ba'asyir diduga menjadi salah satu penyebab maraknya aksi perampokan terhadap bank dan toko emas oleh teroris. Buku tersebut melegalkan seorang teroris melakukan aksi perampokan untuk kegiatan pencarian dana demi mendukung aksi terorisme.

Kapolri Jenderal Pol Sutarman berdialog dengan jurnalis dalam acara siaran pers akhir tahun 2013 di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (27/12/2013). Dalam acara tersebut Kapolri memaparkan kinerja Polri pada tahun 2013, khususnya yang berkaitan dengan kasus terorisme, narkoba, korupsi dan pengawasan internal Polri. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Hal itu dikatakan Kapolri Jenderal Pol Sutarman seusai mengunjungi salah seorang anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror yang menjadi korban penembakan saat penggerebekan di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan. Menurut Sutarman, mulanya, para teroris tersebut ragu untuk melakukan perampokan. Namun, berkat buku tersebut para teroris itu akhirnya yakin.

"Anggaran itu didapat dari merampok. Ada bukunya Abu Bakar Ba'asyir, Tadzqirah, yang menyatakan bahwa merampok untuk kepentingan (terorisme) itu dihalalkan," katanya, Kamis (2/1/2014).

Sutarman menegaskan, tak ada agama yang menghalalkan perampokan untuk mendukung sebuah kegiatan. Untuk itu, ia mengimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan alim ulama untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tak melakukan aksi perampokan.

Selain merampok, Sutarman mengatakan, tak jarang para teroris yang beroperasi di Indonesia mendapat dukungan dari teroris asing. Namun, diakuinya, bantuan tersebut dapat dicegah. Dengan demikian, para teroris di Indonesia melakukan aksi perampokan untuk mendanai kegiatannya.

"Yang mengatakan bahwa merampok untuk kepentingan itu dihalalkan itu ajaran dari mana? Itu yang harus kita pertanyakan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam penggerebekan di Ciputat polisi menyita barang bukti uang yang diperkirakan jumlahnya hampir mencapai Rp 200 juta. Diduga, uang tersebut merupakan uang hasil rampokan. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya Bank BRI unit Panongan, Kabupaten Tangerang, menjadi korban perampokan oleh sekawanan perampok. (Kompas)

Ajukan Tambahan Anggaran 2014, IPW Minta Kompolnas Dibubarkan

Permintaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada pemerintah pusat untuk menambahkan anggaran operasional lembaga itu tahun 2014, mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menegaskan, pihaknya tidak setuju anggaran operasional Kompolnas pada tahun 2014 ditambah. Selain akan mengurangi APBN, penambahan anggaran tersebut juga sama sekali tidak bermanfaat untuk masyarakat.

"Tidak setuju, tidak ada manfaatnya buat masyarakat dan hanya akan menghabis-habiskan anggaran negara saja," kata Neta dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Selain itu, Neta menilai, selama ini kinerja Kompolnas tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut, dimana kinerja Kompolnas tidak dijabarkan sama sekali. "Seharusnya Kompolnas dibubarkan saja, karena tugasnya tidak jelas," kata Neta. (Sindo)

Polri Hentikan 7.548 Kasus Sepanjang Tahun 2013

Mabes Polri mengaku telah menghentikan ribuan kasus yang mereka tangani sepanjang 2013. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri, Komisaris Jenderal Suhardi Alius disela-sela acara siaran Pers akhir tahun di Mabes Polri, Jumat 27 Desember 2013.

Mabes Polri mengaku telah menghentikan ribuan kasus yang mereka tangani sepanjang 2013

"Tahun ini ada 7.548 kasus yang di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)," kata Suhardi.

Suhardi menuturkan, pada tahun ini dari 305.708 kasus yang berasal dari berbagai tindak pidana kriminalitas, Polri telah menyelesaikan 181.738 kasus.

"Sebanyak 181.738 kasus selesai, berkasnya dinyatakan lengkap atau P21," ujarnya.

Saat ditanya apa saja kasus yang telah dihentikan atau SP3 itu, Suhardi enggan menjelaskan. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti.

"Nanti saya cek, saya belum melihat satu persatu," katanya.

Ia mengatakan, dari ratusan kasus yang telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk naik ke proses penuntutan.

"Kasus yang sudah P21 diserahkan kepada Kejaksaan," jelasnya.

Sementara itu, kasus korupsi yang ditangani oleh Polri sepanjang tahun 2013 yaitu sebanyak 1.363 kasus, sedangkan tahun 2012 1.176 kasus. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 187 kasus. Kemudian, penyelesaian perkara korupsi tahun 2013 sebanyak 906 kasus, sedangkan 2012 sebanyak 657 kasus. Jadi mengalami kenaikan sebesar 249 kasus atau 27,48 persen.

Sumber : VivaNews

MUI Kecewa, Kapolri Tunda Aturan Jilbab Bagi Polwan

Pemakaian jilbab bagi polisi wanita (Polwan) tidak mengganggu tugas, bahkan bisa mendukung mereka dalam kelancaran tugasnya.

“Selain itu, memakai jilbab merupakan bagian dari hak asasi mmanusia yang harus dilaksanakan dan dihormati,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Welya Safitri dalam keterangan resminya yang ditulis, Sabtu (21/12/2013).

MUI, katanya bertugas untuk mendorong agar masalah jilbab polwan tidak berlarut-larut, dan mengajak pimpinan Polri untuk bersama-sama merumuskan model dan ketentuan mengenai pakaian jillbab bagi polwan.
 

Sementara itu, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan (BPP) MUI Tutty Alawiyah mengatakan, sebenarnya pakaian polwan sudah tertutup.

Adapun untuk menyeragamkan warna jilbab di antara polwan sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu dekat. Agar tercipta suasana yang kondusif dalam lingkungan kedinasan di lingkungan Polri.

“Kami berharap Kapolri untuk segera membuat aturan penggunaan jilbab Hal ini untuk menjamin ketenangan batin polwan yang ingin menjalankan ibadanya melalui pemakaian jilbab,” ucapnya.

Menurutnya, setiap warga negara berhak menjalan ajaran agamanya. Dan ini juga dilindungi undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Awalnya ia menyambut baik pernyataan Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang mengizinkan polwan memakai jilbab, Tapi akhirnya ia kaget dan kecewa dengan pernyataan penundaan tersebut.

Maka, ia berencana akan bertemu dengan Kapolri untuk menyampaikan sikap MUI agar bisa mendorong penggunaan jilbab bisa disahkan dalam bentuk peraturan Kapolri. (POL)

Teroris Temanggung Berencana Bom Kedubes Myanmar

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Pol Dwi Priyatno membenarkan bahwa terduga teroris yang ditangkap di Temanggung berkaitan dengan rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar.

"Itu (terduga teroris, red.) sudah ditangkap. Pelakunya kaitannya dengan pelaku teroris di Kedutaan Besar Myanmar," katanya usai menerima Penghargaan Bahasa di Semarang, Kamis (19/12) malam.

Sebelumnya, tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang pemuda bernama Priyo Hutomo alias Iyok (22)di Dusun Sojayan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Temanggung, Kamis, sekitar pukul 08.00 WIB.

Kapolda menjelaskan bahwa satu orang terduga teroris yang ditangkap di Temanggung karena diduga terlibat perencanaan pengeboman Kedubes Myanmar itu sudah dibawa oleh tim Densus 88 Antiteror ke Mabes Polri.

Ia mengatakan bahwa terduga teroris lainnya yang terlibat perencanaan pengeboman Kedubes Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat sudah ditangkap, dan pelaku yang ditangkap sekarang ini merupakan sisanya.

"Yang lainnya sudah ditangkap. Yang ini, yang satu ini sisanya. Dia (Iyok, red.) sudah dibawa ke Mabes Polri, ke Densus 88 Antiteror. Kami (Polda Jateng, red.) hanya melakukan back-up," katanya.

Menurut dia, penangkapan terduga teroris Iyok merupakan hasil penyelidikan yang sudah lama berkaitan dengan perencanaan pengeboman Kedubes Myanmar, dan sempat dilakukan pengejaran dalam waktu cukup lama.

"Ini (penangkapan Iyok, red.) kan memang hasil lidik (penyelidikan) sudah lama. Jadi, ada pengejaran untuk pelaku yang belum bisa ditangkap karena kan selalu berpindah dan bergerak terus," katanya.

Berkaitan dengan penangkapan satu orang terduga teroris di Temanggung itu, Kapolda mengimbau masyarakat Jateng untuk tetap tenang dan ikut membantu kepolisian untuk mengantisipasi tindak terorisme.

"Kami harap masyarakat ikut membantu, apabila ada hal-hal yang mencurigakan, dan sebagainya segera lapor kepada polisi. Mudah-mudahan Jateng tetap kondusif, dan kami sendiri tetap antisipasi," tegas Kapolda.

Penghargaan Bahasa diberikan kepada empat tokoh dan enam lembaga di wilayah Jateng yang dinilai sebagai pengguna bahasa terbaik di wilayah tersebut oleh Balai Bahasa Jateng, salah satunya Polda Jateng.

Jelang natal & tahun baru, Polri ringkus jaringan teroris

Menjelang dilaksanakannya hari raya natal dan tahun baru, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil membekuk teroris. Mereka adalah, Raden Irawan (RI) alias A (Arkom) dan Abidin (A).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar

Para teroris ini, diduga terkait dengan jaringan kelompok Kodrat, Fahri alias Agus dan Thariq.

"RI alias A ditangkap di Lamongan, Jawa Timur, terkait keterlibatannya dalam mensuplai senjata api, dengan tersangka teroris Fai yang tertembak mati di BSD dan inisial A, yang ditangkap di Kaliabang Nangka, Bekasi Utara," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2013).

"Keduanya terkait dengan kelompok Kodrat, yang berhasil ditangkap pada hari yang sama, Minggu 15 Desember 2013 pukul 15.30," sambungnya.

Lalu, untuk tersangka teroris Fahri alias Agus ditangkap lebih awal, yaitu pada hari Rabu, 11 Desember 2013 di Bekasi Utara pada pukul 20.00 WIB. Diduga kuat, Fahri juga terlibat dalam pengeboman di Vihara Ekayana, yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah Jakarta Barat.

"Fahri alias Agus terlibat dalam kelompok jaringan teroris kelompok Thariq," tegas Boy.

Selain itu, Jenderal bintang satu tersebut juga meyakini bahwa ketiga teroris yang berhasil ditangkap, merupakan kelompok-kelompok yang diduga kuat akan mengganggu stabilitas keamanan pada hari raya natal dan tahun baru.

"Sampai saat ini, semuanya sedang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan," pungkas Boy. (Sindo)

Aman Natal dan Tahun Baru Polda Metro Jaya Kerahkan 10.198 Personel

Pihak Polda Metro Jaya akan mengerahkan 10.198 personel untuk pengamanan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 di Jakarta. Pengamanan itu akan dilakukan selama 10 hari.

Kegiatan pengamanan bernama Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Jaya tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Desember 2013 hingga 1 Januari 2014.

"Semua gereja kita amankan, anggota kami sudah di-plotting ke seluruh DKI Jakarta. Setiap ada kegiatan di gereja dipastikan ada pengamanan," kata Wakpolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno.

Hal itu disampaikan Sudjarno saat rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Erwin Hudawi Lubis di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2013).

Sudjarno mengatakan, meski kondisi di Jakarta kondusif, namun tetap harus waspada. Bahkan, diperkirakan ancaman kejahatan seperti bom, perusakan fasilitas umum dan tempat ibadah, serta gangguan fisik bisa terjadi.

"Ada juga isu aktual yang perlu diwaspadai, diantaranya meningkatnya kegiatan politik, demo, macet meluas, penertiban lahan parkir, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, meningkatnya giat partai dalam antisipasi pemilu, penertiban PKL, eksekusi lahan pemerintah atau masyarakat," kata Sudjarno.

Selain itu, perayaan Tahun Baru 2014 diperkirakan juga sarat dengan kepentingan dengan mengakomodasi massa. Mengingat 2014 merupakan tahun politik Indonesia.

"Kerawanan sosial seperti tarik menarik pendukung, kampanye tertutup atau terbuka, dan kesenjangan sosial. Begitupun dengan bertambahnya lokasi rawan kriminalitas di jalan, dan meningkatnya mobilitas manusia. Dari sana, akan terdapat dampak kerawanan sosial diantaranya seperti meningkatnya kriminalitas, pelaku kejahatan yang makin berani, pencurian dan senjata api, serta premanisme yang meningkat," jelas Wakapolda. (Detik)

Kabareskrim Baru Janji Lebih Transparan

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Irjen Suhardi Alius, berjanji akan meningkatkan kinerja di lembaga baru yang dipimpinnya. Suhardi pun berkomitmen untuk lebih transparan dalam mengusut kasus-kasus yang ada di Bareskrim Polri.

Kabareskrim Mabes Polri, Irjen Suhardi Alius | foto : Antara

"Saya janji saya akan kumpulkan, di situ harus ada akses karena ini juga merupakan kontrol sosial tentang penanganan berbagai kasus yang ditangani Bareskrim Polri," kata Suhardi usai dilantik oleh Kapolri Jenderal Sutarman di Ruang Rapat Utama Mabes Polri Jakarta, Jumat (6/12).

Saat menjabat Kepala Divisi Humas Polri, kata dia, Suhardi mengaku sulit mendapat akses informasi terkait penanganan kasus di Bareskrim Polri. Karenanya dia berencana mengumpulkan para direktur dari lima direktorat yang ada di Bareskrim Polri, agar dapat memberikan akses kepada publik melalui media massa.

"Saya akan kumpulkan dengan cepat lima Direktorat memberikan akses kepada wartawan mulai Kamtranas, Ekonomi Khusus, Korupsi, Narkoba, Tipidter, ini semuanya kasus-kasus besar yang ditangani, kenapa tidak diungkap,"ujarnya.

Mantan Kapolda Jawa Barat tersebut juga akan menjadikan ruang wartawan sebagai pusat informasi penanganan kasus di Bareskrim Polri.

"Saya minta Bareskrim, ruangan wartawan itu menjadi pusat. Kita panggil Humas untuk jadi mediator atau moderator wartawan. Mudah-mudahan harapannya bisa saya cukupi,"ucap Suhardi. (Jurnas)

Alat Cyber Crime Polri diduga Pintu Masuk Penyadapan

Indonesia Police Watch (IPW) menduga kuat peralatan cyber crime milik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi pintu masuk penyadapan yang sering dilakukan oleh negara-negara asing terhadap pejabat-pejabat di Indonesia, khususnya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane hampir seluruh peralatan yang digunakan oleh cyber crime Polri berasal dari negara asing.

"Kita menduga disadapnya pejabat-pejabat pemerintah (berasal) dari cyber crime bantuan Australia untuk kepolisian. Jadi yang paling banyak menerima bantuan peralatan IT, peralatan cyber dan alat sadap itu kepolisian," kata Neta saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Selain itu, Neta juga meyakini bahwa peralatan milik cyber crime Polri terbilang cukup canggih, terlebih peralatan penyadapan yang dimiliki oleh cyber crime milik Mabes Polri dan tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror.

"Kebanyakan cyber crime ini dari Australia. Ada lima titik dan itu alat sadap paling canggih. Alat sadap cyber crime Polri itu ada di lima titik, diantaranya di Mabes Polri, Polda Metro Jaya, di Bali kemudian ada di Sumatera Utara dan NTB," papar Neta. (Sindo)

Satu Anggota Tewas dalam Kontak senjata Brimob dengan KSB Papua

Kontak senjata di antara Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara RI (Polri) dengan kelompok sipil bersenjata (KSB) di Papua di kawasan Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Sabtu menewaskan seorang anggota KSB.

Brigjen Pol. Paulus Waterpauw. (ANTARA)

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Waka Polda) Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, kepada ANTARA News menjelaskan bahwa dalam insiden itu belum dapat dipastikan identitas korban dari KSB, dan ada seorang personel Brimob yang tertembak.

"Anggota saat ini masih berada dilokasi," ujarnya.

Bripka Suhendar adalah personel Brimbob yang terkena luka tembak di tangannya, namun kondisinya stabil, saat berpatroli rutin. (Antara)

Kapolri Hentikan Kerja Sama Intelijen dengan Australia

Presiden SBY telah memutus sementara kerja sama dengan Australia di berbagai bidang akibat skandal penyadapan. Kapolri Jendral Pol Sutarman pun menyatakan, pihaknya telah memutus kerja sama dengan pihak kepolisian Australia. 

Kapolri Sutarman (Antara/Prasetyo Utomo)

Pemutusan sementara kerja sama tersebut antara lain terkait kerjasama intelijen dan penanggulangan penyelundupan manusia.

"Kerja sama dengan Australia itu di saya masalah penanggulangan people smuggling (penyelundupan manusia) dihentikan, dan kerja sama intelejen dihentikan," kata Sutarman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Namun, sejauh ini ada beberapa bentuk kerja sama yang masih berjalan, salah satunya adalah kerja sama pendidikan hukum dan kepolisian. Lantaran, menurutnya, kerja sama tersebut tidak memiliki ekses buruk terhadap Indonesia, melainkan menguntungkan pihak Indonesia.

Sebab, jelas mantan Kabareskrim Polri ini, orang-orang yang sedang mencari suaka politik hanya bisa masuk ke Australia dan tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Kalau kerja sama di pendidikan saya masih lanjutkan. Nggak ada ekses negatif, justru ekses positifnya karena orang cari suaka bisa langsung ke sana tidak lagi di sini. Kalau dia masuk sini, kita tegakkan hukum," tukas Sutarman. (Liputan6)

Polri Siapkan Panduan Berjilbab Untuk Polwan

Kepala Divisi Humas Polri Ronny Franky Sompie, Selasa 26 November 2013 mengatakan, tim penyusun seragam jilbab Polisi Wanita (Polwan) tengah mempersiapkan peraturan Kapolri sebagai panduan. Tim yang dibentuk atas perintah Kapolri itu juga telah menyerahkan rancangan tersebut ke Komisi III DPR RI.

Polwan berjilbab

"Jadi kami masih menunggu peraturan Kapolri tentang penggunaan jilbab itu," kata Ronny.

Ronny menuturkan, pada rapat dengar pendapat (RDP) Polri dengan Komisi III DPR, anggota dewan menanyakan perihal tindak lanjut seragam jilbab Polwan.

"Maka dari itu Bapak Kapolri menunjukan apa yang telah dilakukan tim tentang aturan yang disusun dalam peraturan Kapolri dan masukan desainer," katanya.

Ia menambahkan, anggaran akhir Polri tahun 2013 akan habis, maka seragam jilbab Polwan itu akan dimasukan pada anggaran berikutnya.

"Anggaran 2013 hampir habis, akan segera dipikirkan untuk tahun berikutnya," kata Ronny.

Sementara itu, kata Ronny, berdasarkan keputusan Kapolri, setiap Polwan dipersilahkan mengenakan jilbab bila diperlukan. Namun para Polwan yang mengenakan jilbab supaya warnanya seragam dengan kostum Polri.

"Sampai saat ini tidak ada larangan memakai jilbab dan pengaturan pemakaian. Karena itu hak asasi, Kapolri persilahkan memakainya dengan memperhatikan keseragaman sambil menunggu peraturan Kapolri," ujarnya. (VivaNews)

Kasus terorisme, asing mudah dapatkan BAP dari kepolisian

Pengurus Majelis Pustaka Dakwah Informasi Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya, mempertanyakan mudahnya bagi peneliti asing memperoleh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas kasus-kasus yang ditangani kepolisian terkait terduga teroris.

Mustofa mengatakan, sering ditemui kasus dimana peneliti asing keluar-masuk memperoleh data BAP dari kepolisian. Bahkan, BAP tersebut dijadikan sebagai bahan penelitian.

Padahal, BAP kata dia, merupakan data yang harus dikunci rapat dan tidak bisa dipublikasi kepada siapa pun apalagi kepada pihak asing.

"Peneliti seperti Sydney Jones kok bisa orang asing dapat BAP bertumpuk-tumpuk dari kepolisian," kata Mustofa, saat diskusi "Penanganan Tindakan Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (25/11/2013).

Mustofa berpendapat, pihaknya merasa aneh terkait penanganan dan isu terorisme yang terjadi di Indonesia. Sebab, menurutnya penanganan tindakan terorisme harus terbebas dari kepentingan asing.

"Padahal ini kan logikanya enggak bisa orang asing seenaknya dapat BAP keluar masuk dari kepolisian," ujarnya.

Bahkan, tambah dia, terorisme sulit dihapus. Karena "cap" teroris justru sengaja dilekatkan kepada keluarga para terduga teroris.

"Jadi saya berpikir tidak mungkin terorisme mau dibiarkan hidup. Ini jelas keluarganya mau dicap, kerjaannya mau dihilangkan," ungkapnya.  (Sindo)