Tampilkan postingan dengan label Intelijen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Intelijen. Tampilkan semua postingan

Intel Asing Berkeliaran di Indonesia

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menyatakan, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan atas kegiatan memata-mata oleh pihak intelijen asing di Indonesia. Dia menilai kegiatan memata-matai itu ternyata bukan hanya lewat penyadapan, namun juga lewat aktivitas intelijen asing yang beroperasi di sejumlah lembaga Pemerintahan.

Intel Asing Berkeliaran di Indonesia

"Saya mengindikasikan bahwa mereka bukan hanya menyadap saja. Tapi negara asing itu juga menempatkan orang-orangnya sebagai agen intelijen secara tersembunyi di beberapa kementerian dan lembaga," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (20/2).


Menurut Hasanuddin, orang-orang yang diduga sebagai agen intelijen asing itu pengaruhnya amat besar hingga mampu mempengaruhi kebijakan Indonesia demi menguntungkan pihak asing itu sendiri.

"Bagi saya ini sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Karena ini sudah berlangsung sudah cukup lama," tegasnya.

Lebih lanjut, kata Hasanuddin, sebenarnya semua sudah memahami kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh pihak asing dengan target kepala negara dan ibu negara. Namun bukan hanya itu, belakangan muncul lagi penyadapan ke telepon seluler milik masyarakat umum.

Yang dia maksud tentu bocoran dokumen oleh Edward Snowden, yang menunjukkan bahwa jutaan pelanggan telekomunikasi seluler di Indonesia dipantau serta dimata-matai oleh pihak asing.

Dipublikasikan New York Times dan Canberra Times, jutaan pelanggan PT Telkomsel ternyata disadap Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Direktorat Intelijen Australia. Nama Indosat juga disebut-sebut dalam laporan tersebut.

"Saya mengindikasikan bahwa mereka bukan hanya menyadap saja. Tapi negara asing itu juga menempatkan orang-orangnya sebagai agen intelijen secara tersembunyi," terang Hasanuddin.

Dia mencontohkan seperti yang terjadi di Kementerian Perdagangan, dimana agen intel asing itu bisa berada di lembaga tersebut atas dasar kerjasama luar negeri. Menurut Hasanuddin, agen-agen intel itu bisa punya tempat di kementerian yang bertujuan mengintervensi keputusan Indonesia soal perdagangan luar negeri. Mereka berada di bawah Direktur Perjanjian Perdagangan Luar Negeri.

"Awalnya para agen asing itu hanya seakan sebagai liaison officer saja. Padahal dia mengambil data-data soal kondisi perdagangan Indonesia, lalu bahkan belakangan ikut campur dalam kebijakan perdagangan Indonesia," jelasnya.

"Jadi, ini bukan hanya masalah penyadapan, tapi kegiatan intelijen yang bisa mengambil informasi hingga mengintervensi. Jadi kewaspadaan harus ditingkatkan," tandasnya. (Merdeka)

Sekenario Negara-Negara Commonwealth Pengaruhi Masa Depan RI

Artikel Ditulis Oleh Adie Sachs

Aksi provokativ tiga negara tetangga pada Indonesia adalah terstruktur dengan rapi dan satu komando. Tujuan ketiga negara itu dalam satu koridor kerjasama pertahanan yang saling mendukung sesuai piagam Commonwealth atau persemakmuran. Memang ada teori “kebetulan” dalam pandangan awam ketika Australia menggebah pencari suaka ke wilayah Indonesia. Atau munculnya sekoci berwarna oranye di perairan selatan, kemudian Singapura tiba tiba melakukan protes penamaan KRI Usman Harun. Bersahutan kemudian dengan pembakaran kapal nelayan asal Papua di perairan Papua New Guinea (PNG).

Sekenario Negara-Negara Commonwealth Pengaruhi Masa Depan RI

Setelah Malaysia gagal melakukan tugasnya dengan baik, tiga negara lain yang sesama bertuan pada Ratu Elisabeth di Buckingham mengambil alih. Yang menjadi pertanyaan dan seolah tidak terpikirkan oleh masyarakat Indonesia adalah,

” Apakah ada skenario kebetulan - kebetulan yang bukan merupakan sebuah kebetulan? “


Pertama, pemberian nama Kapal Perang Indonesia sebagai KRI Usman - Harun sebenarnya tidak seketika, perlu waktu dan sejak awal pembangunan kapal sudah dirumuskan. Lalu diputuskan tepatnya pada 12 Desember 2012 setelah melalui diskusi yang panjang. Singapura sebenarnya sejak awal juga sudah tahu, lalu mengapa mempermasalahkannya saat ini?

Kedua, Australia yang mengalami pergantian tampuk pimpinan, sejak Tony Abbott menjadi Perdana Menteri memang terlihat bertolak belakang dengan Kevin Rudd atau Julia Gillard. Namun Abbott tidak punya pilihan selain memainkan perannya, setidaknya sampai misi terselesaikan. Sampai jelas siapa yang menjadi koleganya di Jakarta.

Ketiga, PNG yang selama ini nyaris tidak pernah tercetak dalam berita di koran koran Indonesia, yang tidak ingin belahan barat Cendrawasih lebih makmur, hanya memainkan peran yang jadi bagian mereka. Kenapa mereka melakukan aksi yang sadis disaat sekarang?

Keempat, Indonesia sedang menjalani proses pergantian kepala negara dan akan menghadapi pemilu parlemen dalam tahun ini. Ini adalah tahun yang krusial dan menentukan bagi Indonesia dan kawasan. Pemimpin Indonesia terpilih adalah yang paling “berkuasa dan menentukan” di Asia Tenggara serta berpengaruh di Asia Pasifik, situasi politik Indonesia akan menjadi hitungan kebijakan politik luar negeri setiap pemerintahan, khususnya kawasan Pasifik. Sekali lagi… ini bukan narsisme, ini adalah kenyataan tentang bagaimana dunia memandang posisi Indonesia sejak jaman Bung Karno.

Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui.

Amat disayangkan jika nama Usman - Harun dipandang sebagai masalah ketidaknyamanan Singapura pada Indonesia. Demikian pula dengan pelecehan oleh Australia atas teritorial Indonesia hanya sebatas Aussie versus RI karena imigran gelap semata. Atau aksi barbar PNG pada nelayan kita hanyalah pelanggaran batas laut dalam kebetulan yang bersamaan?. Tidak..!

Ada pola yang tidak terdeteksi umum, sebab kita diarahkan agar melihat masalah dengan setiap negara itu adalah hitam putih, berdiri sendiri dan masing masing. Padahal, kita harusnya bersikap kritis dan jeli dalam memantau perkembangan negara ini dan kaitannya dengan hubungan antarbangsa. Kepentingan blok blok global atas keberadaan Indonesia sering tidak menjadi bagian analisis awal, sehingga kita hampir selalu terlambat bereaksi dan menentukan posisi.

Singapura, Australia dan PNG serta Malaysia bekerja dalam irama yang sama dan terpola dengan baik dalam satu dirigen orkestra. Tujuannya adalah memastikan beberapa hal yang ingin diketahui dan dipastikan sesuai keinginan dengan memanfaatkan momentum poin keempat tadi ( pemilu 2014 ). Apa saja tujuannya?

1. Memancing informasi kekuatan Militer Indonesia sesunggunya.

Data yang dikumpulkan secara berkesimbungan oleh AS, Singapura, Malaysia hingga Australia NewZealand (ANZ) dianggap tidak presisi. Ada perbedaan antara anggaran yang minim, jumlah Alutsista dengan daya tempur TNI yang dipantau. Dukungan dana dan teknologi persenjataan yang minimal berbanding terbalik dengan daya pukul TNI. Militer Indonesia selama ini dianggap masih misterius oleh kekuatan utama dunia.

Seperti juga militer negara lain, memang seperti itulah seharusnya TNI menjaga kerahasiaan kekuatannya. Namun, misteri kekuatan militer Indonesia dianggap lebih penting untuk diukur karena faktor sejarah penggagas Non Blok yang disandangnya.

Australia yang selalu mengarahkan matanya pada militer Indonesia sering merasa tertipu ketika melihat kemampuan para prajurit TNI. Malaysia sendiri harus merasakan malu ketika manuver kapal TLDM di laut Ambalat terusir bukan saja oleh KRI yang lebih kecil, tetapi oleh keberadaan dua prajurit marinir di anjungan kapal mereka. Entah bagaimana keduanya bisa naik dan entah sejak kapan, tetapi keduanya sukses memaksa kapal TLDM berbalik arah meninggalkan Ambalat.

Dengan provokasi ini diharapkan akan muncul banyak informasi tentang jumlah kekuatan tentara indonesia dan persenjataannya secara resmi baik di media media terpercaya maupun dari pihak Indonesia sendiri. Daya gertak TNI tidak sehebat China atau Iran , namun disinilah letak rasa penasaran para tetangga kita.

2. Memancing reaksi sahabat lama.


Singapura sukses jalankan misinya, setidaknya saat ini karena Rusia muncul ke permukaan dalam memandang masalah yang dianggap cukup hangat. Indonesia mungkin tidak berminat berperang dengan Singapura, namun Rusia memandang perlu memberi sinyal bantuan jika sesuatu berjalan tidak kondusif. Kemunculan Rusia ini tidak biasa dan bukan hal gegabah, karena si beruang merah cenderung menjauh selama Orde Baru dan menjaga jarak selama SBY berkuasa. Moskow sengaja menanggapi keusilan Singapura, namun mereka juga memberi pesan jelas akan posisinya yang melihat pola satu komando pada kelakuan PNG dan Australia.

Bukan berarti Rusia terjebak pada permainan Singapura, melainkan permainan selanjutnya, yang lebih panas sedang menjadi sasaran Rusia, yaitu Indonesia tidak akan dibiarkan seperti Mesir atau Suriah. Artinya, pesan jelas Rusia ditujukan bagi “dirigen” kuartet (Malaysia, Singapura, PNG dan Australia), agar tidak mencoba memaksakan pemimpin sesuai pilihan mereka di Indonesia seperti yang sudah mereka lakukan di Mesir atau coba paksakan di Suriah.

3. Pemimpin pesanan sang Dirijen.

Indonesia diharapkan memilih pemimpin yang sesuai selera adidaya, seseorang yang berpihak pada kelangsungan hidup sekutunya di kawasan. Singapura yang kecil tidak akan bisa hidup makmur jika Indonesia tidak memberi keistimewaan, demikian pula Australia apalagi hegemoni Amerika akan jauh surut tanpa Indonesia. Penting juga diketahui posisi tentara indonesia akan berpihak kemana kepada siapa dalam hal sengketa dengan China soal Laut China Selatan.

Semua kepentingan di atas butuh seseorang yang sesuai keinginan dan menguntungkan sang Adidaya, dan itu adalah seseorang yang sebaiknya mirip SBY atau Pak Harto. Meski dari kalangan militer, bahkan keduanya adalah Jenderal, namun mereka adalah anak emas yang tidak segan tunduk pada Amerika. Amerika sangat tidak menyukai pemimpin yang idealis seperti Gusdur atau Megawati apalagi Soekarno yang Non Blok.

Kriteria presiden Indonesia yang diinginkan oleh Washington adalah latar belakang pengusaha atau militer, idealisme liberal, dan bukan nasionalis Sukarnois atau Islamis. Singapura sangat inginkan sosok Prabowo atau Wiranto yang memimpin Indonesia, keduanya adalah sahabat dekat Singapura.

Gangguan gangguan yang bernuansa kekerasan dan militer tiga negara tetangga itu ditujukan untuk memberi gambaran potensi perang Indonesia. Dalam keadaan kondisi geopolitik kawasan yang tegang, diharapkan rakyat Indonesia memilih pemimpin dari kalangan militer. Apa yang dilakukan oleh Singapura, PNG dan Australia adalah provokasi untuk menggiring opini bahwa Indonesia kini dan kedepan masih butuh presiden dari kalangan militer.

4.  Laut China Selatan.

Beberapa hari yang lalu, China melakukan latihan perang di wilayah perairan internasional yang dekat dengan Pulau Christmas setelah melintasi Selat Sunda. Pihak Australia pun mengakui hal tersebut seperti diberitakan Sidney Morning Herald, Kamis (13/2/2014).


Apa yang dilakukan China di laut selatan Jawa itu adalah legal menurut hukum Internasional karena latihan berlangsung di perairan internasional. Selain itu latihan mereka hanya bentuk manuver dan membidik tetapi tidak menggunakan amunisi persenjataan. Namun tindakan China ini disinyalir untuk menunjukkan kekuatan angkatan lautnya kepada dunia internasional. Dan itu semua dilakukan di tengah kebijakan pertahanan Australia lebih banyak berfokus kepada Indonesia dan kekuatan lain di Asia Timur.

Hal ini semakin menarik ketika posisi Indonesia yang tidak memihak pada konflik laut sengketa di Laut China Selatan, sementara China selalu mengingatkan dukungannya pada Indonesia terkait Papua. Kampanye kekuatan armada China memang tidak hanya ditujukan kepada Australia tetapi juga kepada wilayah Asia Pasifik secara keseluruhan. Ini juga termasuk memberikan pesan kepada Amerika Serikat (AS) dan India, bahwa kedua negara itu tidak bisa memblokir jalur laut yang vital melalui Selat Malaka.

Langkah China dianggap mendapat ijin restu dari Indonesia sebagai pemilik alur laut [ALKI] menuju perairan Samudera Hindia yang menjadi prioritas strategis baru mereka. Hal ini sekaligus menunjukkan kesiapan China dalam mengerahkan militer untuk melindungi kepentingannya di wilayah tenggara bila dibutuhkan. Termasuk membantu kepentingan geopolitik bersama Rusia di Indonesia khususnya.

China sebagai pemain utama baru yang menandingi dominasi Amerika perlu terus meningkatkan kekuatan di Asia dan secara global. Indonesia perlu melihat tindakan China, tanggapan Dubes Rusia dan provokasi tiga negara sebagai bentuk tarik menarik “perhatian” Indonesia sebagai negara seksi nan besar. Keberpihakan pemimpin yang akan dipilih, menakar kekuatan militer sesungguhnya, siapa pembela Indonesia selain Rusia hingga mengarahkan opini pemilih adalah “sekali dayung, dua tiga pula terlampaui”. Itulah tujuan keusilan tiga negara tetangga tadi.

Mentalitas kita yang inferior sering menghambat rasa percaya diri, sehingga terjebak pada pemikiran bahwa masalah yang terjadi dengan negara tetangga hanyalah masalah antar dua negara (bilateral). Kita tidak terbiasa berpikir dan mencantumkan analisa betapa kita disegani dan ditakuti oleh pihak asing. Ini bukan bentuk narsisme, bukan pula superioritas, tetapi bentuk penghargaan dan rasa percaya pada diri sendiri.

Adakah kita mau terjebak permainan negara tetangga itu dengan mengumbar keinginan perang karena amarah? Atau kita mengikuti keinginan mereka dengan tergiring opini agar memilih pemimpin dari kalangan militer karena menganggap situasi tidak kondusif? Itu semua ditangan anda .



Sumber : Kompasnia

Indonesia Nyanyikan "Killing Me Softly" Untuk Australia

Penyadapan yang dilakukan Australia menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia. Diam – diam, Indonesia bersikap perlahan menyikapi hal itu. Penyikapan Indonesia yang seperti ini membuat negeri kangguru ini cukup kerepotan.

foto : dailytelegraph.com.au

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, menyatakan apa yang dilakukan Indonesia adalah ‘membunuh’ Australia perlahan. “Seperti lagu killing me softly,” paparnya kepada ROL, Selasa (18/2).

Sikap ini menandakan ketegasan Indonesia yang unik. “Jadi tidak konvensional,” imbuh Hikmahanto.
 


Ketegasan itu menurutnya sudah disampaikan Pemerintah Indonesia harus adanya code of conduct yang disepakati Indonesia dan Australia. Jadi, Indonesia akan menormalkan hubungan dengan Australia jika ada kode prilaku. Isinya, berkaitan dengan sejumlah hal, diantaranya soal penyadapan. Misal, Hikmahanto menjelaskan, jika Australia mau menyadap sejumlah orang di Indonesia, maka harus sepengetahuan Indonesia. Dia menyatakan Australia sepertinya belum mau menyepakati kode prilaku seperti itu.

Sampai saat ini pun, Dubes  Indonesia untuk Australia belum kembali bertugas. Persoalan pencari suaka terus menghantui negeri kangguru itu. Persoalan pencari suaka memang menjadi masalah rumit bagi pemerintah Australia. Berbagai macam cara dan kebijakan dilakukan demi mengatasi persoalan tersebut.

Pihaknya yakin Australia bertanya-tanya mengapa Indonesia tidak mau menormalkan hubungan “Jawabannya pasti bisa, asal menyepakati code of conduct,” imbuh Hikmahanto.

Indonesia menurutnya sudah bersikap bagus dihadapan Australia. Sudah ada pilihan yang disodorkan kepada Australia, apakah menganggap Indonesia teman atau tidak. Hal ini, menurutnya, bergantung kepada cara pandang Perdana Menteri Tonny Abbot kepada Indonesia. (ROL)

Menlu Marty: Australia Harus Putuskan, RI Dianggap Sahabat atau Musuh

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengaku tidak habis pikir dengan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Pemerintah Australia.

Menlu Marty: Australia Harus Putuskan, RI Dianggap Sahabat atau Musuh
Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Australia Julie Bishop
Isu penyadapan terbaru, agen ASD (Australia Security Defence), ikut menyadap pembicaraan terkait sengketa dagang soal udang dan tembakau. Kata Marty hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu keamanan nasional Negeri Kanguru.

Marty mengaku heran, sebagai negara tetangga, Australia justru malah menggunakan kemampuan teknologi intelijennya untuk memata-matai banyak kegiatan di Indonesia.

"Intinya, Australia harus memutuskan, Indonesia ini dianggap sebagai sahabat atau musuh. Sangat sederhana. Karena semua ini soal niat," ucap Marty.


Kata Marty, ketimbang memata-matai Indonesia, seharusnya Pemerintah Australia meminta dokumen sengketa dagang itu secara baik-baik.

"Apabila mereka bertanya kepada Pemerintah RI, dengan senang hati saya akan berikan semua dokumen yang mereka butuhkan. Tidak ada gunanya menyadap atau menggunakan cara-cara seperti itu," tuturnya.

Ditanya soal langkah antisipasi yang disiapkan Pemerintah RI untuk menghadapi kejutan bocoran dokumen milik mantan kontraktor NSA, Edward J. Snowden, Marty enggan mengatakannya.

Marty menilai, tidak bijak apabila langkah antisipasi yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia lantas diungkap ke publik. Namun, Menlu Marty yakin lembaga intelijen dan otoritas yang berwenang menangani urusan komunikasi telah mengambil langkah preventif.

Harian New York Times pada Minggu, 16 Februari 2014, menurunkan laporan soal agen intelijen DSD yang memata-matai komunikasi pejabat RI di Washington DC dengan pengacara yang disewa pemerintah untuk menangani sengketa dagang udang dan tembakau.

Laporan tersebut bersumber dari dokumen mantan kontraktor NSA, Snowden pada Februari 2013. (VivaNews)

DPR Ingatkan Deteksi Dini Intelijen

Komisi I DPR RI ingatkan deteksi dini dan kewaspadaan intelijen, menyusul meningkatnya suhu politik luar negeri RI akibat campur tangan Singapura. Demikian pula terkait dengan sikap beberapa negara  tetangga, yang mulai tampak mengusik ketenangan Indonesia.

DPR Ingatkan Deteksi Dini Intelijen

Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, Komisi I DPR RI sudah menggelar rapat dengan Panglima TNI, dalam menyikapi permasalahan ini. “Intinya Komisi I bersama- sama TNI tegas menolak apapun bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan negara RI,” jelasnya,saat mlakukan kunjungan kerja di Kodam IV/Diponegoro, Kamis (13/2).

 Tapi hal ini juga menjadi hal yang harus dicermati. Singapura sudah mulai menunjukkan hal- hal yang kurang bersahabat. Demikian halnya dengan Papua Nugini maupun Australia.


Makanya, Komisi I DPR RI mendesak kepada Panglima TNI dan Kementrian Pertahanan RI untuk melengkapi skuadron baru di Madiun yang akan diresmikan Presiden SBY  pada Jumat (14/2),dengan persenjataan serta peralatan radar yang mumpuni.

 Sehingga skuadron baru ini dapat mendukung berbagai langkah antisipasi maupun perlawanan akibat intervensi asing terhadap kedaulatan negara RI. “Pokoknya kita negara yang berdaulat, merdeka dan negara yang mempunyai sikap bahwa sejengkal tanahpun, merupakan harga diri bangsa yang harus kita pertahankan,” tegasnya.

Dalam jangka panjang, masih jelas politisi PDIP ini, Komisi I DPR RI juga telah meminta agar matra darat, laut dan udara harus terus diperkuat. Demikian halnya dengan profesionalisme prajurit TNI serta kesejahteraan prajurit ke depan juga harus bisa menjadi lebih baik. “Dengan begitu, apapun yang menyangkut stabilitas serta keutuhan bangsa Indonesia, TNI harus terpanggil,” tambah Tjahjo. (ROL)

Abbott Desak Indonesia Maafkan Australia

Perdana Menteri Australia,Tony Abbott, pada Senin (16/12/2013), mendesak Pemerintah Indonesia untuk memaafkan Australia terkait masalah penyadapan. Abbott mendesak Indonesia melupakan masalah itu dan melanjutkan kerjasama lagi dengan Australia.

Abbott Desak Indonesia Maafkan Australia

Abbott sangat berharap, Indonesia segera melanjutkan kerjasama terutama soal pencegahan penyelundupan manusia. ”Penyelundupan manusia adalah kejahatan di Indonesia, dan saya berpikir bahwa Indonesia harus melanjutkan kerjasama dengan kami,” kata Abbott.

Mengutip laman ABC, Abbott ingin agar Indonesia bangkit dengan memaafkan dan melupakan masalah penyadapan. Kemudian, melanjutkan kerjasama untuk mencegah laju kapal para pencari suaka yang menuju Australia.
 


”Saya pikir salah satu alasan mengapa telah terjadi gelombang kedatangan para ‘manusia perahu’ selama beberapa minggu terakhir, karena dihentikannya kerjasama ini,” ujar Abbott.

”Jika kita dapat memastikan kapal (pencari suaka) tidak berlabuh di Australia, masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk dapat membantu kami di sini.”

Australia kini kewalahan mengatasi gelombang kedatangan para pencari suaka, setelah Indonesia menghentikan kerjasama pencegahan laju kapal “manusia perahu” itu.

Penghentian kerjasama itu dilakukan Indonesia, setelah skandal penyadapan intelijen Australia terhadap ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pejabat Indonesia lainnya pada 2009 terbongkar. Skandal penyadapan itu, dibocorkan bekas kontraktor National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, Edward Joseph Snowden, 30. (Detik)

BIN dan Operator Telepon Kerja Sama Atasi Penyadapan

Australia telah melakukan penyadapan terhadap pejabat Indonesia. Untuk mencegah terulangnya masalah tersebut, Badan Intelijen Negara (BIN) dan operator telekomunikasi didesak untuk memperkuat kerja sama.

BIN dan Operator Telepon Kerja Sama Atasi Penyadapan

“Selama ini kerjasama yang terjadi belum optimal, jadi sudah saatnya untuk ditingkatkan” ujar anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (2/12/2013).

Menurutnya, praktik penyadapan selalu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jika pengamanan saluran komunikasi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah maka diprediksi akan mudah untuk diretas. “Tanpa dukungan dari operator tentu penyadapan akan makin sulit dideteksi dan dihadang,” cetus dia.


Lebih lanjut, Helmy mengatakan, kerja sama yang dibangun antara operator dan BIN ini juga untuk menepis kecurigaan adanya ‘fasilitas’ yang diberikan operator kepada negara asing untuk melakukan penyadapan. Alasannya, sejumlah saham operator di Indonesia dimiliki oleh pebisnis dari luar negeri.

“Kalau sudah ada kerja sama, tuduhan adanya main mata operator dengan intelijen asing kan mudah untuk ditepis,” bebernya.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung penuh kerja sama operator telekomunikasi dan BIN. Hal ini penting untuk mempercepat kerja sama BIN dan operator terealisasi.

Oleh karena itu, sikap proaktif Menkominfo Tifatul Sembiring, dibutuhkan untuk bantu pengamanan saluran komunikasi. “Kalau memang pemerintah ingin mengatasi penyadapan, mau tidak mau harus satu suara. Menkominfo proaktif dong. Badan intelijen kita saat ini memang butuh dukungan kerja sama dari semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia,” kata Helmy.

Sebelumnya ramai diwartakan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.Aksi penyadapan Australia diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.

Puncaknya, Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meluapkan kejengkelan di twitter.Presiden SBY mengatakan, Indonesia mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Australia setelah muncul insiden ini.

Kegiatan kerja sama militer Indonesia-Australia yang dihentikan sementara antara lainpertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme. Indonesia juga menghentikan kerja sama militer berupa patroli laut bersama di wilayah selatan Indonesia untuk menangani pencari suaka. (SIndo)

Pihak Asing Sadap Indonesia sejak PD II

Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen (Purn) Sudrajat menyatakan, kegiatan penyadapan yang dilakukan intelijen antar negara adalah hal wajar dan lumrah.


"Penyadapan adalah hal yang biasa dilakukan," kata Sudrajat dalam diskusinya di rumah Gagasan Partai Amanat Nasional (PAN), Jalan Airlangga, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2013)

Selain itu, Sudrajat juga meyakini, Indonesia sudah mulai disadap oleh negara asing sejak dimulainya Perang Dunia (PD) II, di mana semua negara mulai melakukan sadap-menyadap untuk mengetahui sejauh mana kekuatan negara yang dimiliki musuh.


Untuk itu, Sudrajat berharap, agar Pemerintah Indonesia dapat memperkuat sistem enkripsi (mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca) yang ada di Indonesia.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan, agar sekalipun negara Indonesia disadap oleh negara asing, namun tidak mudah untuk dapat dibaca hasil sadapannya. "Kemampuan kita terhadap enkripsi harus lebih canggih dan teknologi kita juga harus canggih. Jadi bagaimana orang bisa menyadap, tapi tidak bisa membuka sadapannya," pungkasnya. (Sindo)

Indonesia Tak Rugi Hentikan Kerjasama dengan Australia

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan Indonesia tidak akan dirugikan setelah menghentikan kerja sama militer dan pertahanan dengan Australia. Menurut Purnomo, dengan dihentikannya sementara kerjasama tersebut, justru menjadi titik untuk mengingatkan bahwa kepercayaan menjadi modal yang penting sebagai dasar membangun kemitraan. 

Indonesia Tak Rugi Hentikan Kerjasama dengan Australia

Demikian ungkapan Purnomo, yang ditemui media di ruang rapat Komisi I DPR RI pada Kamis, 28 November 2013 di Senayan, Jakarta Selatan.

"Indonesia tidak akan rugi dengan menghentikan kerjasama ini. Masalahnya ini penting, karena jika ingin mengadakan latihan bersama atau koordinasi patroli wilayah perbatasan bersama diperlukan kepercayaan bersama di antara para kru dari kedua negara," ujar Purnomo.


Bagaimana mungkin terjalin kerjasama, lanjut Purnomo, jika rasa percaya pun tidak ada di antara pasukan kedua negara.

Ada empat jenis kerjasama yang dihentikan oleh Kementerian Pertahanan RI yaitu  pertukaran informasi dan data intelijen, tiga latihan bersama yaitu latihan kopasus di Lembang, latihan angkatan udara yang melibatkan pesawat F16 di Darwin.

Selain itu kerjasama lainnya yang dibekukan sementara yaitu latihan komando angkatan laut dalam rangka pencegahan aksi teror, dan koordinasi patroli wilayah perbatasan bersama.

Purnomo menyebut, kerjasama ini akan terus dibekukan, hingga ada instruksi lebih lanjut dari Presiden SBY. Langkah pembekuan kerjasama diambil, setelah mendengar enam upaya yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi aksi penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia. (VivaNews)

Penyadapan Korea dan Singapura di Luar Wilayah Indonesia

Masalah penyadapan yang dilakukan oleh Singapura dan Korea memang tidak boleh dianggap sepele, meski kasusnya berbeda dengan yang dilalakukan oleh Australia.

Penyadapan Korea dan Singapura di Luar Wilayah Indonesia

Untuk kerja sama internasional, masalah seperti ini memang harus dibereskan.

“Ya, informasi yang ada, penyadapan oleh Korea dan Singapura itu berbeda dari aksi Australia. Kedua negara itu melakukan penyadapan terhadap saluran kabel telepon bawah laut di sekitar Singapura. Tapi, apa pun, semua juga terkait soal penyadapan, perlu mendapat penyikapan,” kata  anggota Komisi I DPR M Najib, di DPR, Kamis (28/11).


Dengan begitu, menurut dia, penyadapan yang dilakukan Singapura dan Korea itu dilakukan di luar teritorial Indonesia, sedangkan yang dilakukan oleh Australia terjadi di wilayah Indonesia, langsung terhadap telepon tokoh-tokoh penting RI.

“Jadi, penyikapan kita mungkin perlu sudut pandang yang lain. Ya, nanti kita akan rembug lagi dengan Menlu, dalam kesempatan berbeda,” kata politisi PAN itu.

Sementara itu, sebelumnya, sebelum rapat dengan Komisi I DPR, Menlu Marty Natalegawa telah memanggil  Duta Besar Korea Selatan untuk mengonfirmasi tentang informasi bantuan Korea terhadap penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat Indonesia. Dalam penjelasannya, Dubes Korsel membantah tudingan itu.

“Dubes Korea di Jakarta sudah dipanggil dan menyanggah berita tersebut,” kata Menlu di DPR, Kamis (28/11).

Kementerian Luar Negeri juga memanggil Dubes Singapura untuk Indonesia. Sebab, berdasarkan bocoran dari mantan pegawai Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden, Singapura juga disebut membantu penyadapan yang dilakukan Australia itu.

Namun, Dubes Singapura belum memberikan keterangan yang jelas. “Kalau Dubes Singapura mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya,” tambah dia.

Menlu juga sudah meminta keterangan dari dutabesarnya di Korsel maupun Singapura. “Dubes kita disana juga dimintai keterangan,” tutur Marty.

Berita yang beredar, dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyebut AS dan mitra intelijennya yang disebut “Five Eyes” menyadap melalui kabel serat optik kecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia.

Operasi intersepsi melibatkan kerja sama dengan pemerintah setempat dan perusahaan telekomunikasi atau melalui “operasi rahasia”.

Operasi intersepsi kabel bawah laut memungkinkan mitra “Five Eyes”, yakni AS, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru, untuk melacak “siapa pun, dimana pun, dan kapan pun” yang digambarkan sebagai “zaman keemasan” intelijen sinyal. (Poskota)

Ini Dia 6 Poin Kesepakatan DPR - Pemerintah Soal Penyadapan

Rapat antara Komisi I DPR dengan pemerintah menyepakati 6 poin untuk menyikapi aksi penyadapan yang dilakukan Australia dan sekutunya terhadap Indonesia. 6 Poin itu disepakati setelah menggelar 5 jam rapat, sejak pukul 10.20 WIB pagi tadi hingga pukul 15.35 WIB.

Ini Dia 6 Poin Kesepakatan DPR - Pemerintah Soal Penyadapan

"Dari pembahasan yang dilakukan antara Komisi I dan pemerintah telah berhasil mendapatkan 6 poin kesimpulan yang merupakan respons yang lebih substantif, konstruktif, baik menyangkut eksternal maupun internal," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11/2013).


6 Poin kesepakatan itu adalah:

1 Komisi I DPR memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah Indonesia yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia.

2.Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten terhadap 6 langkah road map yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia.

3. Komisi I DPR mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP.

4. Komisi I DPR menegaskan perlunya penataan infrastruktur teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi, yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.

5. Komisi I DPR mendukung penuh pemerintah Indonesia untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri.

6. Berkenaan poin 5, Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg, serta Mensesneg, merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas.


Sumber : Liputan6

Indonesia Gampang Disadap Karena Pakai Satelit Sewaan

Terungkapnya skandal Penyadapan yang dilakukan Australia, membuat pemerintah harus berbenah diri untuk memperkuat pertahanan di dunia maya atau cyber defense. Apalagi, satelit yang dipakai Indonesia saat ini adalah satelit sewaan yang dapat dengan mudah dibobol oleh pihak lain.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui satelit milik Indonesia rawan penyadapan. Sebab, Indonesia hingga kini belum memiliki satelit sendiri.

"Selama ini, kita kebobolan karena satelit yang ada adalah satelit sewaan yang bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).


Karena itu, Purnomo mengatakan pemerintah kini membutuhkan dibangunnya pertahanan dunia maya. Dimana ada 2 infrastruktur terpenting yakni sistem informatika dan komunikasi.

"Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor ril tapi juga hukum dunia maya," jelasnya.

Selain itu, Purnomo menegaskan pemerintah juga akan memperkokoh lembaga pertahanan dunia maya. "Selama ini cyber crime baru ada di kepolisian. Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan, sebetulnya ini ranah kominfo," ujarnya.

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Menurutnya pemerintah masih tergantung dengan peralatan luar negeri. Karena itu, penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia sangat mudah dilakukan.

"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan itu (penyadapan) akan besar," ungkap Marciano.

Karena itu, menurutnya Indonesia harus memiliki kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri, lantaran dapat memberikan keamanan yang lebih bagi kedaulatan Indonesia.

"Punya satelit sendiri untuk bidang keamanan, pertahanan, intelijen, dan bidang kementrian akan mempunyai nilai yang lebih," jelasnya.

Sebelumnya hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan kesimpulan diperlukannya Pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untukkepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri

"Merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas," tutur Ketua Komisi I Mahfud Siddiq. (Liputan6)

Kapolri Hentikan Kerja Sama Intelijen dengan Australia

Presiden SBY telah memutus sementara kerja sama dengan Australia di berbagai bidang akibat skandal penyadapan. Kapolri Jendral Pol Sutarman pun menyatakan, pihaknya telah memutus kerja sama dengan pihak kepolisian Australia. 

Kapolri Hentikan Kerja Sama Intelijen dengan Australia
Kapolri Sutarman (Antara/Prasetyo Utomo)

Pemutusan sementara kerja sama tersebut antara lain terkait kerjasama intelijen dan penanggulangan penyelundupan manusia.

"Kerja sama dengan Australia itu di saya masalah penanggulangan people smuggling (penyelundupan manusia) dihentikan, dan kerja sama intelejen dihentikan," kata Sutarman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).


Namun, sejauh ini ada beberapa bentuk kerja sama yang masih berjalan, salah satunya adalah kerja sama pendidikan hukum dan kepolisian. Lantaran, menurutnya, kerja sama tersebut tidak memiliki ekses buruk terhadap Indonesia, melainkan menguntungkan pihak Indonesia.

Sebab, jelas mantan Kabareskrim Polri ini, orang-orang yang sedang mencari suaka politik hanya bisa masuk ke Australia dan tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Kalau kerja sama di pendidikan saya masih lanjutkan. Nggak ada ekses negatif, justru ekses positifnya karena orang cari suaka bisa langsung ke sana tidak lagi di sini. Kalau dia masuk sini, kita tegakkan hukum," tukas Sutarman. (Liputan6)

Ingin Temui Snowden, DPR Minta Akses dari Dubes Rusia

Komisi I DPR telah menemui Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Galuzin, guna meminta akses bertemu dengan Edward Snowden, pembocor data intelijen Amerika Serikat. Snowden kini dalam perlindungan Pemerintah Rusia setelah menjadi buron utama AS. 

Ingin Temui Snowden, DPR Minta Akses dari Dubes Rusia

"Kami diterima dalam suasana sangat akrab di kediaman resmi beliau. Sebagai pejabat resmi Pemerintah Rusia," kata Anggota Komisi I Tantowi Yahya di Jakarta, Rabu 27 November 2013.

Dalam pertemuan itu, Mikhail, mempersilahkan Komisi I untuk
menghubungi website pengacara terkenal Rusia yang menjadi pengacara Edward Snowden serta telepon yang bisa dihubungi. Pengacara itu bernama Anatoly Kucherena.


"Sudah tentu. Kami sadar ini bukan perjuangan mudah. Namun kami akan berupaya dengan memanfaatkan semua kanal yang kami punya," kata dia.

Tantowi mengatakan Dubes Rusia untuk Indonesia tidak akan menjadi mediator antara Komisi I dengan Snowden. Komisi I mengaku mengerti sikap yang diambil Dubes tersebut.

Edward Snowden diketahui adalah pembocor aksi penyadapan Australia dan AS ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dia memberikan data-data rahasia kepada media massa di Australia.

Bahkan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengatakan Indonesia patut berterima kasih kepada Snowden. Sebab, dengan informasi dan data yang diperoleh Snowden, aksi spionase Australia terhadap Indonesia terbongkar.

"Kalau mau jujur kita harus terima kasih kepada Snowden. Kalau tidak kita tidak akan tahu," katanya.

Edward Snowden diketahui telah membocorkan 200.000 dokumen pemerintah AS kepada media. Kata Snowden, intelijen AS telah menyadap telepon sedikitnya 35 kepala negara di seluruh dunia.

Nama Edward Snowden mencuat setelah sebelumnya dia mengaku telah menyebarkan surat penyadapan telepon dan internet oleh intelijen Amerika Serikat kepada media. Demi mengungkapkan kebusukan intelijen AS, Snowden rela meninggalkan kehidupannya yang mapan di Hawai.

Dia rela meninggalkan pekerjaan gaji besarnya demi mengungkapkan borok intelijen pemerintah AS. Pemerintahan Obama kebakaran jenggot mengetahui rahasia terbesar mereka akhirnya terungkap. AS berdalih, penyadapan penting untuk keamanan negara. Dia kini diburu setelah dianggap melakukan tindakan kriminal.

Meski begitu, Snowden tidak menyesal meninggalkan pekerjaan dan hidupnya yang nyaman dalam pelarian. Semua ini  demi dunia yang lebih baik dan bebas berekspresi.

"Saya tidak ingin hidup di dunia tanpa privasi, tanpa ruang untuk menjelajahi intelektualitas dan kreativitas," kata Snowden saat diwawancara The Guardian.

Kini, pria yang telah membuka mata dunia itu berada di Moscow, Rusia. Di Negeri Beruang Merah itu, Snowden dikabarkan telah bekerja pada perusahaan situs media sosial. (Viva)

Ini 4 Sandi operasi penyadapan asing diduga targetkan Indonesia

Operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban rupanya sudah terjadi sejak lama. Operasi tersebut dilakukan dalam berbagai nama sandi operasi. Kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian The Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).

Ini 4 Sandi operasi penyadapan asing diduga targetkan Indonesia

Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Ball, professor dari Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre. Dalam artikel itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.


Sebelum mencuat soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar Australia Sydney Morning Herald pada 29 Oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya. Berikut ini sandi operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban yang sudah dilakukan sejak lama, seperti dirangkum dari data pengamat telematika Roy Suryo yang kini menjabat Menpora:

1. Echelon and friendship (NSA 1990)

Echelon adalah nama sandi untuk menggambarkan kerja sama pengumpulan data informasi oleh lima negara yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat, disingkat AUSCANNZUKUS. Echelon merupakan bentuk kerja sama mengumpulkan sinyal intelijen dengan menganalisis jaringan berbagai negara.

Echelon digambarkan sebagai satu-satunya sistem piranti lunak yang mengontrol pengunduhan serta penyebaran hasil penyadapan satelit komunikasi komersial. Echelon juga digunakan untuk memonitor komunikasi militer serta diplomasi Uni Soviet dan Blok Timur pada era Perang Dingin tahun 1960-an. Pada akhir abad ke-20, Echelon berfungsi lebih luas menjadi sistem penyadapan global untuk komunikasi komersial maupun partikelir.

Menurut sebuah laporan parlemen Eropa, Echelon mampu menyadap panggilan telepon, faksimile, e-mail dan data lainnya yang tersambung lewat transmisi satelit maupun PSTN (public switched telephone network) tempat lalu lintas internet.

2. Jupiter and Larkswood

NBC pernah memberitakan bahwa stasiun penyadapan terbesar badan intelijen Australia DSD berada di Shoal Bay dekat Darwin. Sepanjang 1999 sebanyak 120-150 orang bekerja di sana mendengarkan traffic radio di Indonesia, merekam sinyal terenskripsi dan memonitoring percakapan telepon satelit.? Sistem ini memantau percakapan antara ABRI dengan milisi di Timor-Timur, antara ABRI dengan komando daerah di Dili dan antara Dili dengan markas Kodam di Denpasar. Sambungan lain yang disadap adalah antara Dili dengan Jakarta.

Data lain dari Desmond Ball dalam 'The Defence Presence in the Northern Territory', ada sistem penyadapan dengan sandi Larkswood. Sistem ini menyadap komunikasi satelit terutama yang menggunakan satelit Palapa. Dari semula hanya ada dua piringan antena, pada akhir 90-an sudah ada 11 antena untuk menyadap berbagai komunikasi satelit di Indonesia. Aksi penyadapan ini dilakukan terhadap pejabat militer Indonesia yang lebih menggunakan telepon satelit dalam berkomunikasi dibandingkan dengan komunikasi radio.

3. Orion Spy Satellite (1999)

Orion Spy Satellite adalah operasi penyadapan komunikasi seluler Jakarta dan Dili. Penyadapan dilakukan lewat satelit mata-mata Orion dengan orbit di atas wilayah Indonesia. NBC pernah memberitakan soal ini pada 12 September 1999.

Satelit Orion berposisi 22.300 mil di atas Indonesia. Secara teori, satelit ini bisa menyadap komunikasi walkie talkie dari Timor Timur. Informasi bisa dikirim real time ke markas Australia di Pine Gap. Sambungan telepon dari Indonesia juga bisa disadap dan datanya dikirim ke Amerika Serikat.

4. Magic Lantern (FBI)

Magic Lantern adalah teknologi mata-mata penyadapan passphrase program enkripsi publik seperti Pgp via Implant virus penyadap pada komputer sasaran. Piranti lunak ini dikembangkan oleh Biro Penyelidik Federal (FBI) di mana agen bisa membaca data yang dibutuhkan dengan menyusupkan virus. Magic Lantern meng-instal software bernama keylogging ke komputer korban yang mampu merekam apa saja diketik korban di keyboardnya.

Dengan cara ini informasi-informasi penting bisa didapat untuk dikirim ke FBI. Sejauh ini belum ada laporan Magic Lantern menyadap komunikasi yang dilakukan dengan target di Indonesia. Namun setidaknya, Magic Lantern memberikan peringatan bahwa informasi sepenting apapun bisa disadap. (Merdeka)

TNI Rotasi Puluhan Perwira Tinggi Bidang Intelijen

Mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Sebagian besar pati ini duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (Bais). Tidak hanya petinggi Bais, mutasi juga terjadi di jajaran perwira tinggi ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

TNI Rotasi Puluhan Perwira Tinggi Bidang Intelijen
Mutasi dan pengangkatan Pati TNI berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal Moeldoko | VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Belum ada kejelasan apakah mutasi ini terkait terbongkarnya kasus penyadapan para pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, oleh intelijen Australia, Defense Signals Directorate (DSD).

Dalam keterangan pers TNI yang diterima VIVAnews, Selasa 26 November 2013, hanya dijelaskan, mutasi dan promosi jabatan ini dalam rangka mengoptimalkan tugas yang sangat dinamis.


Mutasi dan promosi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/901/XI/2013  tanggal 18 November  2013, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 37 Pati TNI.

Dalam mutasi tersebut ada 24 Pati dari TNI Angkatan Darat yang terkena rotasi, sebanyak lima orang Pati dari TNI Angkatan Laut dan delapan Pati dari TNI Angkatan Udara.

TNI Angkatan Darat:

1. Mayjen TNI  dr. Komarudin Boenjamin, Sp.B.U dari Kapuskes TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

2. Brigjen TNI dr. Daniel Tjen, Sp.S. dari Dirkesad menjadi Kapuskes TNI.

3. Brigjen TNI Drs. Subroto, M.M. dari Asdep Koord. Pendayagunaan Aparatur Kemenko Polhukam menjadi Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam.

4. Brigjen TNI Budiarjo dari Kabinda Bali BIN menjadi Pati Mabes TNI AD ( dalam rangka pensiun).

5. Brigjen TNI Wahyu Agung Prayitno, S.Pd.  dari Dir B Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

6. Brigjen TNI Lilik Sugiharto dari Dir D Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

7. Brigjen TNI Dra. Sri Parmini, M.M. dari Kasetum TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

8. Brigjen TNI Drs. Hasan Saleh, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. II Bid. Komsos Panglima TNI menjadi Kasetum TNI.

9. Brigjen TNI Robby Win Kadir dari Irum Itjen TNI menjadi Irop Itjen TNI.

10. Brigjen TNI Bambang Sutrisno dari Pati Ahli Kasad Bid Sosbud menjadi Staf Khusus Kasad.

11. Brigjen TNI Nukman Kosadi dari Pati Ahli Kasad Bid Hukum menjadi Staf Khusus Kasad.

12. Brigjen TNI Eski Hermawan dari Pati Ahli Kasad Bid Idpol menjadi Staf Khusus Kasad.

13. Brigjen TNI Asep Kuswani dari Pati Ahli Kasad Bid Ilpengtek & LH menjadi Staf Khusus Kasad.

14. Brigjen TNI Teguh Rahardjo dari Kadisjarahad menjadi Pati Ahli Kasad Bid Ilpengtek&LH.

15. Kolonel Cpm Eddy Kristanto dari Paban Utama B-2 Dit B Bais TNI menjadi Kabinda Bali BIN.

16. Kolonel Inf Imam Soepriyanto dari Paban Utama D-1 Dit D Bais TNI menjadi Dir A Bais TNI.

17. Kolonel Kav Jamaluddin, M.Si. dari Paban Utama E-2 Dit E Bais TNI menjadi Dir B Bais TNI.

18. Kolonel Inf Eriet Hadi Uriyanto dari Wadan Pusintelad menjadi Dansatintel Bais TNI.

19. Kolonel Ckm dr.Dubel Mariyones,Sp.B. dari Ir Ditkesad menjadi Dirkesad.

20. Kolonel Inf Muchdarizal dari Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI menjadi Pa Sahli Tk II Bid. Komsos Panglima TNI.

21. Kolonel Inf Hendra Yus dari Paban IV/ Komsos Sterad menjadi Pati Ahli Kasad bid Sosbud.

22. Kolonel Kav A.A.Ketut Mayun Wiyadnya dari Ses Itjen TNI menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Hukum.

23. Kolonel Inf Supartodi dari Paban Sahli Bid. Dukat dan Bankeman Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Pati Ahli Kasad bid. Idpol.

24. Kolonel Cba Ir. Djoko Susilo, M.T. dari Paban Sahli Bid. Dik Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Kadisjarahad.

TNI Angkatan Laut:

1. Laksma TNI Freddy Rudolf Dicky Egam dari Dansatintel Bais TNI menjadi Dir G Bais TNI.

2. Laksma TNI dr. Adi Riyono dari Kadiskesal menjadi Waka Puskes TNI.

3. Laksma TNI dr. Nelson Pandaleke,Sp.PD.dari Karumkital dr. RML Diskesal menjadi Kadiskesal.

4. Kolonel Laut (E) Ir. Sigit Soekirno Soedibyo dari Paban Utama B-4 Dit B Bais TNI menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops.

5. Kolonel Laut (K) dr.B.Renaldi, Sp.M. dari Wakamed Rumkital dr. MTH Diskesal menjadi Karumkital dr. RML Diskesal.

TNI Angkatan Udara:

1. MarsdaTNI Amarullah dari Dankorpaskhas menjadi Waka Bais TNI.

2. Marsma TNI Mujahidin Harpin Ondeh dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Dankorpaskhas.

3. Marsma TNI Wahyudi Sumarwoto, S.E., M.Si. dari Pati Sahli Kasau Bid.Iptek menjadi Danpuslat Kodiklat TNI.

4. Marsma TNI Rachman Rosta W. dari Dir A Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

5. Marsma TNI Rakhman Hatiadi SA., M.B.A., M.Sc., NSS dari Dir G Bais TNI menjadi Dir D Bais TNI.

6. Marsma TNI Hermansyah dari Irops Itjen TNI menjadi Irum Itjen TNI.

7. Marsma TNI dr. Agustinus Hari Haksono, Sp. THT. dari Waka Puskes TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

8. Kolonel Pnb Sulastri Baso dari Dirjian Air Power Seskoau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Iptek. 



Sumber : VivaNews

Benarkah Intelijen Indonesia bantu Intelijen China Sadap Australia?

Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia yang memantik ketegangan diplomatik kedua negara, belum usai. Media Australia ramai memberitakan bukan hanya Negeri Kanguru yang menyadap, tapi juga Indonesia. Bila Australia menggandeng sekutu dekatnya, Amerika Serikat, dalam memata-matai Indonesia, maka Indonesia menggandeng China untuk menyadap Australia.

Benarkah Intelijen Indonesia bantu Intelijen China Sadap Australia?

Selamat datang di dunia mata-mata. Di permukaan, hubungan antarnegara memang menekankan praktik diplomasi untuk mencapai kesepakatan dan memelihara perdamaian. Namun di balik itu, intelijen bergerak mengumpulkan informasi untuk memastikan keamanan pemerintah mereka masing-masing. Ini kisah tentang perang intelijen dan aksi sadap-menyadap yang melibatkan banyak negara.


News.com.au, 25 November 2013, melansir sebuah sumber intelijen yang menyatakan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) telah menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasil penyadapan itu ke China. Kedua negara disebut mengincar diplomat Australia, perusahaan Australia, sampai warga sipilnya.

Mengutip situs jurnal Intelligence Online, news.com.au menulis RI-China menyepakati operasi spionase bersama ketika Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian berkunjung ke Jakarta, Maret 2011, untuk menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.

“China tertarik pada masalah birokrasi, gosip bisnis tentang kontrak sumber daya, dan aktivitas militer Australia. Ada daftar panjang soal isu-isu apa yang menarik bagi mereka,” kata sumber intelijen Austalia kepada News Corp.

Penyadapan ponsel hanya sebagian kecil dari operasi spionase RI-China. Indonesia juga disebut memata-matai Australia melalui sebuah mobil van yang memiliki teknologi pengintai buatan China. Teknologi pengintai itu diduga mencontek teknologi Barat yang dicuri China, kemudian diberikan kepada Indonesia oleh Departemen III Tentara Pembebasan Rakyat (PLC) China yang merupakan mitra BAIS.

Departemen III PLA membidangi intelijen dan siber China. Operasi mata-mata China disebut menggunakan sistem yang berbeda dari Australia dan AS. China menggunakan sistem KGB – intelijen Uni Soviet. Model ini memakai metode saturasi yang lebih sulit dilacak untuk mengumpulkan informasi.

Jurnal pertahanan Jane’s Defence Weekly melaporkan, China menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia. Tawaran itu disampaikan ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Beijing Maret 2013.

Meski rincian mengenai radar laut China itu tidak diketahui persis, diyakini jaringan radar tersebut ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan Sulawesi.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, TNI belum bisa memberikan penjelasan. “Itu hanya dugaan-dugaan. Kami akan dalami dulu. Mari kita menunggu data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul kepada VIVAnews.

Sementara itu, Selasa 26 November 2013, mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi TNI. Mereka yang dimutasi sebagian besar duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Namun Markas Besar TNI membantah mutasi besar ini terkait isu penyadapan Australia terhadap Indonesia. “Ini hal biasa dalam rangka penyegaran prajurit TNI. Kebetulan saja pada rotasi ini ada beberapa pejabat BAIS,” kata Kapuspen TNI Iskandar Sitompul.

Singapura, Korsel, Jepang bantu Australia

Sydney Morning Herald menulis, Australia tidak hanya bermitra dengan AS dalam meyadap Indonesia, tapi juga dengan Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Bersama-sama, mereka menyadap jaringan telekomunikasi bawah laut di seluruh Asia.

Dalam dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, AS dan mitra-mitranya menyadap kabel optik fiber berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia. Operasi ini melibatkan kerjasama pemerintah beberapa negara dan perusahaan telekomunikasi. Lewat operasi ini, AS dan sekutunya dapat melacak siapapun di manapun dan kapanpun.

Harian Belanda NRC Handelsblad menyatakan AS mencengkeram kuat jalur komunikasi di kawasan Trans-Pasifik. Mereka membangun fasilitas penyadapan di pantai barai AS, Hawaii, serta Guam. Fasilitas ini membuat AS dapat menyadap semua lalu-lintas komunikasi di Samudera Pasifik.

Di sinilah Singapura memegang peran penting. Singapura disebut sebagai pihak ketiga dan mitra kunci operasi intelijen ‘Lima Mata’ AS dan sekutu-sekutunya. Fairfax melaporkan Badan Intelijen Australia (DSD) bermitra dengan intelijen Singapura untuk menyadap kabel SEA-ME-WE-3 yang tertanam dari Jepang melalui Singapura, Djibouti, Suez, dan Selat Gibraltar menuju utara Jerman.

Sumber di DSD mengatakan, Kementerian Pertahanan Singapura bekerja sama dengan DSD dalam mengakses dan berbagi informasi mengenai komunikasi yang melintas di dalam kabel SEA-ME-WE-3. Mereka juga berbagi informasi tentang komunikasi dalam kabel SEA-ME-WE-4 yang ditanam Singapura menuju selatan Prancis.

Untuk bisa mengakses informasi dari kabel tersebut, butuh izin perusahaan milik pemerintah Singapura – SingTel. Perusahaan ini menjadi elemen kunci dalam perluasan operasi intelijen Australia dengan Singapura.

SingTel sejak lama memiliki hubungan dekat dengan intelijen Singapura. Salah satu dewan direksi perusaaan itu, Peter Ong, menjabat sebagai Kepala Pelayanan Sipil Singapura yang bertanggung jawab atas keamanan nasional dan koordinasi intelijen dengan kantor Perdana Menteri Singapura.

Operasi penyadapan kabel optik bawah laut itu telah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Pakar intelijen dari Australian National University, Des Ball, mengatakan kemampuan sinyal intelijen Singapura adalah yang terkuat di kawasan Asia Tenggara.

Intelijen Korsel juga berperan menyadap telekomunikasi yang melintas melalui China, Hong Kong, dan Taiwan. Badan Intelijen Korsel (NIS) sudah 30 tahun bekerjasama dengan CIA, NSA, dan DSD. Sementara Jepang dalam operasi spionase ini berperan melalui fasilitas penyadapannya di pangkalan udara Misawa.

Berkenaan dengan itu, Presiden SBY telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.

Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.

"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.

Surat Abbot

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. "Tepat pada 23 November, Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengantarkan surat ke saya dan telah saya baca pada saat saya di Bali," ujar Presiden.

Dari surat balasan itu, Presiden SBY melihat ada tiga hal yang disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Pertama, keinginan Australia menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang dewasa ini semakin kuat dan berkembang," katanya.

Kedua, lanjut SBY, komitmen PM Australia Tony Abbott bahwa tidak akan melakukan sesuatu yang mengganggu dan merugikan Indonesia di masa depan.

"Ketiga, Perdana Menteri Tony Abbott setuju pendapat saya untuk menata kembali kerjasama bilateral menyusun protokol," katanya.

Menanggapi surat itu, Presiden SBY memaparkan enam langkah Indonesia.  Inti dari keenam langkah yang disampaikan Presiden SBY yaitu, dibentuknya kode etik dan protokol yang mengatur kesepakatan hubungan kedua negara paska dilanda ketegangan hubungan diplomatik akibat skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (DSD).

Langkah pertama, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa atau utusan khusus akan membicarakan isu-isu yang sensitif untuk membicarakan kerjasama dengan Negeri Kanguru paska krisis diplomatik ini.

"Ini merupakan pra syarat bagi pembentukan protokol yang telah disetujui oleh Australia," ujar SBY.

Langkah kedua, lanjut SBY, setelah adanya pemahaman bersama maka ditindaklanjuti dengan pembahasan mengenai protokol dan kode etik secara mendalam. Langkah ketiga, SBY akan memeriksa sendiri isi protokol dan kode etik yang akan diteken oleh kedua negara.

"Saya akan memeriksa apakah isi protokol dan kode etik sudah sesuai dengan keinginan Indonesia," kata dia.

Langkah keempat, setelah kode etik dan protokol disiapkan, maka pengesahan dokumen tersebut akan disaksikan oleh pemimpin kedua negara dalam hal itu Presiden SBY dan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Tugas kedua negara selanjutnya yaitu memastikan protokol tersebut akan dijalankan," kata SBY.

Komitmen untuk menjalankan protokol dan kode etik di antara kedua negara, menjadi langkah kelima. Sementara langkah terakhir, kerjasama yang sempat dibekukan akan kembali dilaksanakan setelah kepercayaan dan kode etik dijalankan secara konsisten.

Kerjasama yang dimaksud, yaitu di bidang militer, pertukaran informasi di bidang intelijen, pencegahan aksi teror, penanggulangan isu penyelundupan manusia dan kerjasama polisi.

"Kerjasama bilateral yang bermanfaat bagi kedua negara dapat segera dijalankan kembali," kata SBY.

Kode etik dan protokol ini merupakan niat baik untuk berkomitmen dalam membangun kehidupan bertetangga dan saling menguntungkan.

SBY menyebut setelah aksi ini dilakukan, masih akan ada proses lebih lanjut. "Kami akan terus melakukan pembicaraan yang komprehensif dan diplomatis," kata dia. (VivaNews)

Ini dia Isi Surat Balasan PM Tony Abbott Kepada SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Keterangan pers disampaikan Presiden di Istana Negara, Selasa 26 November 2013.

Ini dia Isi Surat Balasan PM Tony Abbott Kepada SBY

"Tepat pada 23 November, Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengantarkan surat ke saya dan telah saya baca pada saat saya di Bali," ujar Presiden.

Dari surat balasan itu, Presiden SBY melihat ada tiga hal yang disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott.


"Pertama, keinginan Australia menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang dewasa ini semakin kuat dan berkembang," katanya.


Kedua, lanjut SBY, komitmen PM Australia Tony Abbott bahwa tidak akan melakukan sesuatu yang mengganggu dan merugikan Indonesia di masa depan.

"Ketiga, Perdana Menteri Tony Abbott setuju pendapat saya untuk menata kembali kerjasama bilateral menyusun protokol," katanya.

Akibat terbongkarnya aksi spionase yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia (DSD), Pemerintah Indonesia telah menghentikan semua kerjasama dengan Australia yang terkait dengan kemitraan strategis.

Beberapa bidang yang dihentikan kerjasamanya yaitu pencegahan terhadap penyelundupan manusia, pertukaran informasi intelijen dan penangkalan aksi teror. (VIvaNews)

Media Aussie Tuduh Intelijen Indonesia Bantu Cina Mata-matai Australia

Media massa Australia memberitakan bahwa intelijen militer Indonesia telah menggunakan peralatan pengintaian buatan Cina untuk memata-matai pejabat Australia. Situs berita news.com.au, misalnya, mengutip sumber yang tidak disebut namanya mengatakan bahwa Jakarta dan Beijing melakukan sejumlah operasi bersama untuk mengintai Australia.

Media Aussie Tuduh Intelijen Indonesia Bantu Cina Mata-matai Australia

Dituliskan juga, telepon-telepon genggam milik warga Australia disadap dengan imbalan antara US$ 300-1.000 oleh perusahaan yang terkait langsung dengan militer Indonesia. Kabarnya, telepon tersebut dikirim ke otoritas militer Cina melalui Badan Intelijen Strategis (BAIS).


Penyadapan telepon itu hanya elemen kecil saja dari operasi intelijen yang menggunakan peralatan penyadapan bergerak maupun yang terpasang untuk mematai-matai warga negara, perusahaan, dan diplomat Australia. Termasuk pula peralatan penyadapan tercanggih buatan Cina.

Sebagian besar peralatan tersebut dibuat berdasarkan desain Barat, yang dicuri Cina dan diberikan kepada Indonesia oleh Departemen ke-3 Tentara Pembebasan Rakyat (PLA),  militer Cina. BAIS diduga bekerja sama erat dengan Departemen ke-3 yang bertanggung jawab untuk seluruh sinyal dan intelijen cyber Cina. Sedangkan Departemen ke-4 bertanggung jawab untuk perang cyber.

Menurut jurnal Intelligence Online kesepakatan antara badan-badan intelijen dimulai sejak kunjungan Kepala Angkatan Udara Cina Jenderal Ma Xiaotian ke Jakarta pada Maret 2011, untuk menghadiri Pameran Pertahanan dan Keamanan Asia Pasifik. Jenderal Ma adalah mantan Deputi Kepala Staf Jenderal yang bertanggung jawab terhadap Departemen ke-3.

Dengan mengutip sumber intelijen, News Corp mengatakan bahwa hubungan Indonesia-Cina sangat dekat, dan Cina sangat tertarik menggunakan kedekatan itu untuk memata-matai Australia dan negara-negara Barat. “Jelas ada upaya terkoordinasi oleh Cina dan Indonesia untuk memeras apa yang bisa mereka dapatkan dari kami,” kata sumber tersebut. “Cina tertarik pada masalah birokrasi, desas-desus kontrak bisnis, dan aktivitas militer. Ada banyak isu.”

Tidak seperti Australia dan Amerika Serikat, aksi pengintaian Cina berdasarkan model agen mata-mata bekas Uni Soviet, KGB, dengan metode saturasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari sasaran.

Mantan mata-mata Australia, Warren Reed, mengatakan pengintaian elektronik sulit dilawan. “Langkah pertama mengakui dan memahami masalah,” katanya.

Sementara itu, dalam jurnal online Jane’s Defence Weekly dikatakan bahwa Cina menawarkan untuk membangun jaringan radar di sepanjang pesisir pantai Indonesia, dan sejumlah garis pantai yang strategis di seluruh dunia.

Detail sistem tersebut belum diketahui, namun diyakini akan ditempatkan di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, serta sepanjang pantai barat daya Sulawesi. Penawaran tersebut diajukan dalam kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada bulan Maret. Presiden Cina Xi Jinping membalas kunjungan tersebut pada bulan Oktober lalu.

President Xi dianggap paham mengenai Indonesia karena pernah menjadi Ketua Partai di Fujian, tempat asal banyak konglomerat Indonesia keturunan Cina. Cina adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia dengan nilai perdagangan sebesar US$ 66 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan Australia US$ 15 miliar. (Tempo)

Indosat di balik penyadapan oleh Australia..?!

Pakar multimedia yang juga Menpora Roy Suryo menuding ada Indosat di balik penyadapan oleh Australia kepada Indonesia.

Indosat di balik penyadapan oleh Australia

"Hal itu sudah sering saya sampaikan dalam makalah-makalah dan sudah beberapa kali dimuat di media Australia, bahwa penjualan Indosat menjadi awal upaya penyadapan Australia terhadap Indonesia," ujarnya kepada merdeka.com melalui telepon, Minggu (24/11).

Menurut dia, Indosat memiliki infrastruktur telekomunikasi paling lengkap, mulai dari jaringan serat optic pada Lintasarta, satelit pada Satelindo, dan BTS seluler. Roy mengungkapkan sejak satelit Palapa bukan milik Indonesia, sejak itulah penyadapan dilakukan.


Roy mengaku mendukung upaya pencabutan slot orbit 150,5 BT dari Indosat karena terbukti hanya untuk memata-matai, termasuk keluarnya Timor Timur dari Indonesia.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan akan menutup penyelenggara telekomunikasi yang terbukti melakukan penyadapan terhadap sejumlah pejabat di Indonesia.

Menurut informasi yang disampaikan Sydney Morning Herald, komunikasi Indonesia ternyata selama ini disadap Singapore Telecom (SingTel), operator telekomunikasi milik Pemerintah Singapura.

Seperti diberitakan oleh SMH, apa yang dilakukan SingTel adalah bagian dari kemitraan antara badan-badan intelijen negara, yang meluas ke Inggris dan Amerika, untuk memanfaatkan kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah dan Eropa (SEA-ME-WE).

Menurut SMH, berdasar data dari intelijen Australia didapat informasi bahwa Singapura bekerja sama dalam mengakses dan berbagi komunikasi yang dibawa oleh kabel SEA-ME-WE-3 kabel. Badan nasional Australia juga mengakses lalu lintas kabel SEA-ME-WE-3 yang mendarat di Perth.

Dengan kabel yang melintasi Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat, maka hampir semua negara yang dilintasi dalam posisi tidak aman. Pasalnya, selain Singapura dan Australia, Inggris dan Amerika pun mendapat informasi penting hasil penyadapan. Dan praktik ini, disebut-sebut sudah berjalan hingga 15 tahunan.

Selain itu, kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian The Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa.

Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).

Sementara itu, President Director and CEO Indosat Alexander Rusli mempertanyakan dasar Roy Suryo menuduh Indosat dibalik penyadapan oleh Australia.

"Nomor yang disadap saja bukan nomor Indosat. Coba cek lagi mereka pakai nomor apa?" katanya. (Merdeka)