Ketika Pegawai KPK Digembleng Kopassus Untuk Perangi Koruptor

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad menegaskan pihaknya akan selalu perang terhadap koruptor. Untuk menghadapi itu, para pegawai baru KPK wajib memiliki disiplin tinggi dan pendidikan yang matang.

"KPK menyadari jalan untuk mengikis korupsi di negari ini masih sangat panjang dan sukar untuk ditempuh, untuk itu KPK harus memiliki pegawai dan insan yang tangguh," ujar Abraham saat membuka pelatihan 180 pegawai baru di Pusat Pendidikan Kopassus ( Pusdikpassus), Batujajar Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 November 2013.

Disamping itu, para pegawai juga harus dilengkapi dengan ilmu dan kompentensi yang cukup, "Pasalnya para koruptor semakin pintar dalam melakukan kejahatan tingkat tinggi," kata dia.

Saat ini, kata Abraham, pengaduan masyarakat yang diterima KPK mencapai 6.000 laporan per tahunnya. "Itu menandakan banyaknya partisipasi masyakarat untuk perang terhadap korupsi," jelas Abraham.

Dalam pelatihan bersama dengan anggota Kopassus ini, para pegawai baru akan mengikuti serangkaian kegiatan di antaranya Psikologi lapangan, kepemimpinan, team work opstacle (halang rintang), problem solving dan beberapa materi kemiliteran seperti tarzan cross, PBB, PUDD dan  survival.

Tampak hadir pada acara tersebut sejumlah pejabat teras Kopassus di antaranya Pamen ahli Golongan 4 Kopassus, Danpusdikpassus dan para Asisten Danjen Kopassus. Sedangkan dari pihak KPK tampak Wakil Ketua Bambang widjojanto dan penasihat KPK Busro Muqoddas.

Sumber : Vivanews

Pemilu 2014 diyakini Berlangsung Aman Tanpa Teror

Mantan Pangdam Iskandar Muda Mayjen (Purn) Supiadin Aries meyakini pelaksanaan Pemilu 2014 akan berlangsung aman tanpa terganggu oleh aksi teror.

"Dilihat dari trennya aksi terorisme tidak akan terjadi pada saat Pemilu, namun pihak keamanan harus terus bersiaga untuk menjamin keamanan nasional," kata Aries dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, lulusan Akabri angkatan 1975 ini mengingatkan pemerintah melalui aparat keamanan untuk selalu waspada pada potensi konflik horisontal pada saat pelaksanaan pemilu.

"Karena suhu politik yang memanas, potensi kericuhan antarpendukung calon anggota legislatif bisa menjadi konflik dengan skala yang cukup besar," kata caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat XI dari Partai NasDem itu.

Hal senada dikemukakan aktivis Gerakan Pemuda Ansor Mohammad Haerul Amri. "Menurut saya tidak akan ada teror selagi pesta demokrasi itu berjalan sesuai dengan UU yang berlaku," katanya.

Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VII dari Partai NasDem itu menilai potensi keributan terjadi karena adanya kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya membuat simpatisan parpol tidak terima.

"Seperti yang terjadi pada pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya," kata Aam, sapaan akrab Haerul Amri.

Mantan Ketua PB PMII itu menambahkan, aparat keamanan memang seharusnya tetap waspada menjaga kemungkinan adanya ganguan teror atau gangguan keamanan lainnya.

"Keamanan harus tetap ditingkatkan, karena nantinya eskalasi gesekan para pendukung parpol bisa saja terjadi ketika dianggap banyak kecurangan," katanya.

Selain itu, perlu juga diwaspadai kemungkinan gangguan dari kelompok-kelompok radikal yang ingin menjadikan negara ini menjadi negara khilafah, kata Aam. (Antara)

Anggaran Pengamanan Pemilu 2014 Sebesar Rp 1 Triliun

Kapolri Jenderal Sutarman mengemukakan,  anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp 1 triliun. "Sebesar Rp 1 triliun dari yang diajukan sebesar Rp 3,5 triliun," kata Kapolri, dalam Rapat Pimpinan Polri, di gedung PTIK, Jakarta, hari ini, Selasa (07/1).

Namun, anggaran tersebut jangan dijadikan persoalan, sebaliknya jika pengamanan pemilu tidak dipersoalkan akan menjadi persoalan. 

"Karena ini pemilu makanya kita undang dari kementerian dalam Negeri dan Kementerian keuangan untuk menyampaikan langkah apa yang harus dilakukan ke depan sehingga kita menemukan solusi yang tepat," ibuhnya.

Polri, lanjut Sutarman, Dipanya adalah 44, dan ini akan didiskusikan lebih lanjut sehingga pengamanan harus ada.

Telebih, menurut orang nomor satu di Institusi Polri ini, Pemilu ini adalah pergantian estafet kepemimpinan negara. (JN)

BNPT Mensinyalir Ada Ancaman Teroris di Pemilu 2014

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mensinyalir adanya ancaman terorisme saat Pemilu 2014. Hal itu buntut dari penggerebekan terduga teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, dua hari lalu.

"Suka tidak suka, harus diperkirakan itu ada ancaman (di Pemilu 2014). Kalau kita bilang tidak ada ancaman, nanti polisinya tidur semua," kata Kepala BNPT Ansya'ad Mbai saat ditemui usai salat Jumat di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2014).

Dia mengatakan, demokrasi menjadi musuh utama aksi terorisme dan pemilu menjadi sarana dalam berdemokrasi. "Musuh utama mereka ini kan demokrasi. Pemilu itu kan sarana demokrasi," tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, baru-baru ini Detasemen Khusus (Densus) 88 menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat perlindungan oleh orang-orang yang diyakini sebagai kelompok teroris di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

Dalam penggerebekan yang berlangsung sekira 9 jam tersebut, Densus 88 melumpuhkan enam orang terduga teroris dalam kondisi tewas. (Sindo)

Ajukan Tambahan Anggaran 2014, IPW Minta Kompolnas Dibubarkan

Permintaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada pemerintah pusat untuk menambahkan anggaran operasional lembaga itu tahun 2014, mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menegaskan, pihaknya tidak setuju anggaran operasional Kompolnas pada tahun 2014 ditambah. Selain akan mengurangi APBN, penambahan anggaran tersebut juga sama sekali tidak bermanfaat untuk masyarakat.

"Tidak setuju, tidak ada manfaatnya buat masyarakat dan hanya akan menghabis-habiskan anggaran negara saja," kata Neta dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Selain itu, Neta menilai, selama ini kinerja Kompolnas tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut, dimana kinerja Kompolnas tidak dijabarkan sama sekali. "Seharusnya Kompolnas dibubarkan saja, karena tugasnya tidak jelas," kata Neta. (Sindo)

Jelang Pemilu 2014 TNI Siapkan Pasukan Anti Huru-Hara

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan pasukan anti huru-hara untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

 
"Secara hardware kami sudah siapkan pasukan (anti) huru hara yang selama ini prajurit-prajurit TNI cukup lama tidak mengenalnya. Nah akan kita latih lagi, agar kalau dibutuhkan bantuan, kami siap," kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di Jakarta, Selasa.

Usai melepas Kontigen Garuda XX-K/MONUSCO ke Kongo di Markas Besar TNI Cilangkap, ia mengatakan bahwa personel pasukan penindakan huru-hara akan dilengkapi dengan peralatan pendukung standar untuk menjalankan tugas pengamanan.

Menurut dia, TNI juga sudah berkomunikasi dengan pemangku terkait lain seperti Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman soal prosedur pengamanan Pemilu 2014.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa prajurit TNI tidak ikut dalam politik praktis.

"Dalam setiap kesempatan saya sampaikan prajurit TNI absolutely harus netral. Prajurit dan komandan yang langgar perintah saya ini, akan hadapi risiko keras," katanya. (Antara)

Kasad Tegaskan TNI Tetap Netral Pada Pilpres 2014

Kepala Staf Angkat Darat Jenderal TNI Budiman,SIP menegaskan TNI AD akan bersikap netral pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada 2014.

"Kami sudah belajar dari dua kali Pemilu Presiden secara langsung dimana TNI bersikap netral, ternyata ini cara yang terbaik sehingga terus dilakukan," kata Kasad di Ambon, Kamis.

Menurutnya, kalau pun anggota TNI tidak ikut memilih tetapi keluarganya mempunyai hak memilih dan menyerahkan kepada keluarga masing-masing untuk menjadi pemilih yang cerdas.

"Keluarga TNI wajib menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin bangsanya," katanya.

Menyinggung sering terjadinya bentrokan antarwarga masyarakat di Maluku, menurut Kasad karena masyarakatnya yang heroik.

Masyarakat Maluku memiliki jiwa keberanian yang sangat luar biasa, tapi hendaknya keberanian itu harus bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif.

"Pangdam XVI Pattimura sudah mengambil langkah yang sangat bagus, mengarahkan generasi muda Maluku untuk menyalurkan keberanian mereka pada sepak bola sehingga tidak terjebak dalam minuman keras akibatnya keberanian yang dimiliki tidak terkontrol dengan baik," ungkap Kasad.

Ditanya bagaimana dengan aparat yang menjaga wilayah terdepan atau pulau terluar kekurangan fasilitas, menurut Kasad kalau fasilitas berupa senjata tidak kurang tetapi kalau senjata per orang memang tidak cukup.

Aparat TNI yang bertugas di wilayah terdepan yang di komandani Babinsa tidak menggunakan senjata api, tetapi menggunakan pendekatan berkomunikasi yang sepadan dengan tingkat kebutuhan masyarakat setempat.

"Kami sedang membangun sistem teritorial yang menggunakan "IT" (Teknologi Informasi), dan Babinsa akan menggunkannya secara maksimal untuk berkomunikasi, sehingga kalau berbicara dengan warga negara asing sudah mempunyai kemampuan yang baik" kata Kasad Budiman. (Antara)

Presiden Terpilih 2014 Harus Jalankan Lagi GBHN

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra setuju rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut dia, upaya itu dapat dijadikan acuan presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Yusril mengatakan itu usai "Debat Calon Presiden" di Gedung LIPI, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2013. “Soal rencana pengembalian hak penyusunan GBHN kepada MPR, saya setuju. Ini juga akan mempermudah presiden menentukan kebijakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika nantinya presiden tidak melaksanakan GBHN, bisa dimakzulkan oleh rakyat dengan berpegang pada GBHN. “Ke depan, tugas presiden selama lima tahun adalah merealisasikan GBHN. Kalau tidak sesuai, bisa di-impeachment,” imbuhnya.

Diberlakukannya GBHN, menurut dia, akan berdampak pada dua hal. Pertama, mempermudah mekanisme kerja presiden. Tak menutup kemungkinan presiden menjadi jabatan paling mudah nantinya.

“Kalau ada GBHN orang tanya ke saya: ‘Pak Yusril, Anda kan mau jadi presiden, apa program Anda?’. Saya bilang: ‘Lho memangnya presiden punya program? Kan presiden melaksanakan GBHN’,” ucapnya berseloroh.

Kedua, GBHN akan memulihkan kembali tugas MPR untuk merancang pembangunan serta mengawasi presiden.

Kenyataan selama ini, sejak reformasi bergulir, GBHN tidak diberlakukan lagi. Kondisi ini membuat setiap presiden yang memimpin Indonesia, bisa mengajukan programnya sendiri dalam melaksanakan pembangunan. MPR tidak bisa berbuat banyak, dan wibawanya seakan ditunggangi.

Mantan Mensesneg itu menyebutkan, memberlakukan GBHN berarti mengembalikan wibawa MPR. Sebab, terlalu banyak fungsi negara yang tak jelas.

“Sekarang terlalu banyak yang bertabrakan. Semua jadi tidak jalan. Semua harus ditata kembali dari sistem perundang-undangan,” ucapnya. (VivaNews)

Menhan Berharap Presiden Mendatang Mengerti Militer

MENTERI Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, juga menyoroti Pemilu 2014 yang akan datang dan sangat berharap jelang Pemilu 2014, presiden mendatang mengerti permasalahan TNI. Supaya pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) berlanjut.

foto : kompasiana.com

"Kalau presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut, komitmennya harus kuat," ujar Purnomo dalam diskusi panel bersama Forum Pemred dan Pusat Pengkajian Strategi Nasional di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

"Rencana strategi pembangunan pertahanan TNI sudah pasti bersifat jangka panjang dan harus lintas kabinet. Karena itu diharapkan sistem pertahanan tetap dilanjutkan pada kabinet berikutnya," Jelasnya.

Dengan rencana strategis pembangunan pertahanan TNI memang menjadi pertanyaan besar bagi kami, adalah pada waktu pergantian rezim kepemimpinan antara yang mempunyai visi misi berbeda dengan apa yang berlangsung sekarang ini. Ini juga yang saya khawatirkan," jelas Purnomo.

Dia pun mengusulkan ada landasan hukum berbentuk undang-undang agar menjadi komitmen dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.

"Diperlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dari eksekutif agar ada kekuatan pertahanan melanjutkan Renstra (Rencana Strategis) I dan II. Selain itu, landasan politik keputusan politik paripurna DPR dan legislatif sebagai pemegang hak budget untuk dukungan pada rencana strategis yang ada,"jelas Purnomo. (POL)

Korupsi kecewakan para pejuang

Ketua Payuguban Pelaku Pertempuran Lima Hari di Semarang Soedijono (90) mengaku kecewa pada banyaknya kasus korupsi di negeri ini.

"Sangat mengecewakan. Orang tua terdahulu berjuang mendirikan Republik Indonesia, tetapi sekarang kasus korupsi dimana-mana," kata Soedijono di Semarang, Minggu.

Ia berharap para generasi penerus bangsa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi di antaranya dengan tidak melakukan kejahatan korupsi.

Jika para pejuang memiliki semboyan melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan atau mati, maka generasi muda berjuang dari kebodohan dan kemiskinan.

Pelajar atau generasi penerus bangsa diharapkan dapat mengharumkan nama bangsa dengan mengeyam pendidikan sampai tingkat tertinggi, sehingga mempunyai wawasan dan pandangan seperti orang-orang terdahulu yang berjuang untuk Republik Indonesia.

"Meskipun perjuangan ibarat sebutir pasir, tetapi prinsip para pejuang adalah merdeka atau mati, tidak seperti pemuda sekarang yang sikap nasionalismenya luntur," katanya. (Antara)

Parlemen : Penyadapan AS di Indonesia Bisa Jadi Skandal Politik Besar

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menegaskan sangat mungkin pihak Amerika Serikat (AS) memang meakukan penyadapan komunikasi di Indonesia.

"Apalagi pihak pemerintah AS pernah nyatakan bahwa mereka lakukan hal yang lazim dilakukan di dunia intelijen," kata Mahfudz ketika dikonfirmasi, Kamis (31/10/2013).
Informasi mengenai aksi AS  memata-matai Asia Tenggara termasuk Indonesia dilansir  media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.

Disebutkan aksi penyadapan dilakukan gabungan dua badan rahasia AS yakni CIA dan NSA  yang dikenal dengan nama "Special Collection Service".

Amerika Serikat diketahui menyadap dan memantau komunikasi elektronik di Asia Tenggara melalui fasilitas mata-mata yang tersebar di kedutaan besarnya di beberapa negara di kawasan itu, termasuk kedutaan AS  di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, seperti dilaporkan media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.

Menurut Mahfudz penyadapan ilegal oleh pihak AS ini bisa menjadi skandal politik besar di Indonesia jika terbongkar siapa-siapa  saja pihak Indonesia yang disadap oleh Amerika.

Masalah ini telah dilaporkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa   kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Yang saya ketahui Menlu telah melaporkan ke Bapak Presiden bahwa Menlu telah berkomunikasi dengan Kuasa Usaha Kedubes AS di Jakarta yang intinya menyampaikan protes dan keprihatinan yang mendalam atas berita adanya fasilitas pemantauan komunikasi intelejen di Kedubes AS di Jakarta," kata Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri,Teuku Faizasyah, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (30/10/2013).

Menurut Teuku, posisi pemerintah Indonesia sudah disampaikan Menlu dalam pembicaraan tersebut bahwa apabila berita termaksud benar, maka tindakan tersebut tidaklah bersahabat.

"Dan ini bertentangan dengann hubungan baik Indonesia dengan AS," ujar Teuku.


Sumber : Tribun