Mengenang 52 Tahun Pertempuran Laut Aru

Ingin Perjuangan Yos Sudarso Difilmkan untuk Luruskan Sejarah

SEJARAH heroik pertempuran Laut Aru yang menenggelamkan KRI Matjan Tutul pada 15 Januari, 52 tahun silam, masih membekas di memori Pelda (pur) Andrijan.

Pensiunan TNI-AL itu merupakan salah seorang saksi hidup pertempuran yang menewaskan 21 prajurit, termasuk perwira tertinggi di kapal itu, Komodor Yos Sudarso.

Wajah Pembantu Letnan Dua (Pelda) Laut (pur) Andrijan terlihat sendu. Tatapan matanya yang tajam berubah drastis tatkala air mata membasahi pelupuk mata. Dengan rasa haru, dia berusaha mengingat peristiwa 15 Januari 1962 itu: perebutan Irian Barat (sekarang Papua) melawan armada Angkatan Laut Belanda.
 

"Ketika itu usia saya masih 24 tahun berpangkat KLS (kelasi satu) laut," kenang Andrijan yang 21 April nanti berumur 76 tahun ketika ditemui Jawa Pos di rumahnya, Pondok Sidokare Indah, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/1).

Dia sekarang tinggal bersama istri, Indarwati, pensiunan perawat RSAL dr Ramelan Surabaya. Tiga anaknya sudah mentas dan tinggal dengan keluarga masing-masing.

Sebagai prajurit muda yang baru empat tahun bergabung dengan TNI-AL kala itu, Andrijan harus menerima konsekuensi siap ditempatkan di mana saja. Setelah ditempa pendidikan dasar militer dan pendidikan kejuruan, tamtama korps suplai tersebut ditugaskan sebagai staf administrasi dan tata usaha di kesatuannya. Yakni, di kapal latih KRI Dewaruci.

Andrijan sangat menikmati penempatan pertamanya itu. Apalagi kapal diplomasi legendaris tersebut sehari-hari sandar di Dermaga Ujung, markas Komandan Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya.

Kebetulan orang tuanya tinggal di kawasan Kenjeran, tidak jauh dari markas Koarmatim. Begitu pula dengan Indarwati, sang pacar yang sembilan tahun kemudian menjadi istrinya, yang berdinas di RSAL dr Ramelan.

Walau terikat peraturan dinas di Angkatan Laut berupa istirahat malam di kapal atau harus tidur di dalam (kapal) ketika masih lajang, Andrijan tetap bisa meluangkan waktu untuk bertemu keluarga maupun sang pacar. Tentunya di luar jam dinas atau saat libur akhir pekan.

Bertugas di kapal layar tiang tinggi yang menjadi duta bangsa turut membuat kesejahteraan tentara kelahiran Mojowarno, Jombang, itu sempat terdongkrak.

"ABK (anak buah kapal) waktu tugas layar ke Riau sekitar 1958 mendapat gaji 15 dolar (USD). Lumayan karena waktu itu masih bujang," ungkapnya dengan bangga.

Belum sempat mendapat penugasan layar ke luar negeri dengan KRI Dewaruci yang keliling dunia pada 1964, tantangan mendatangi Andrijan. Dia harus berjauhan dari keluarga dan Indarwati. Andrijan dimutasi ke Jakarta untuk mengawaki perbekalan KRI Matjan Tutul.

Kapal yang dikomandani Kapten Laut Wiratno itu dipersiapkan untuk misi operasi Trikora (Tiga Komando Rakyat) ke Papua bagian barat pada era Presiden Soekarno. Kebetulan, tempat sandar kapal perang jenis kapal cepat motor torpedo boat (MTB) itu adalah Tanjung Priok, Jakarta. Andrijan pun ditempa dari kapal latih yang melaju pelan ke kapal cepat.

Saking cepatnya kapal melaju, alur pelayaran yang dilewati KRI Matjan Tutul bisa membentuk gelombang. Kapal-kapal kecil yang berdekatan dengan alur yang dilewati kapal itu pun terombang-ambing. Tidak banyak perwira tentara yang bersedia on board dengan kecepatan penuh.

"Pamen-pamen (perwira menengah) pada menolak kalau diajak naik KRI Matjan Tutul karena perut pasti mual-mual, lalu bisa muntah-muntah," tuturnya lantas tersenyum.

Begitu perintah operasi turun, Andrijan menyambut gembira. Dia bermaksud memberikan kejutan kepada sang pacar. Dari hasil keringat di Jakarta, dia membeli sepeda kayuh (pancal) untuk hadiah, tanda cinta Andrijan kepada Indarwati yang tetap setia menanti. Sepeda pancal itu sengaja dimasukkan ke dalam ruang tidur tamtama KRI Matjan Tutul.

Andrijan berharap, ketika kapal lego atau sandar di Tanjung Perak untuk mengisi bahan bakar, sepeda bisa diturunkan di Surabaya. Harapan itu tidak berlebihan. Dia beralasan, kapal perang yang berlayar dari Jakarta menuju perairan Indonesia Timur biasanya mampir di Surabaya untuk menambah perbekalan.

Para kru kapal pun bisa melepas penat ke darat untuk menikmati hawa darat setelah berhari-hari berada di atas laut. Terutama kru yang berasal dari Surabaya dan kota-kota di Jatim. Mereka bisa memanfaatkan waktu sejenak mampir ke rumah untuk menyambangi keluarga.

Tapi, harapan Andrijan tinggal harapan. KRI Matjan Tutul ternyata tidak berhenti di Surabaya. Sepeda onthel-nya tetap berada di kapal dan turut dalam pelayaran sampai perairan Arafuru, tempat tenggelam dan terkuburnya kapal perang itu pada pertempuran Laut Aru, Maluku, 15 Januari 1962.

"Sepeda kenangan saya ikut tenggelam dan menjadi penghuni dasar samudra," kenang Andrijan sembari menerawang.

Dia sempat dihinggapi dilema dalam pertempuran Laut Aru. Ketika kapal lego di sekitar pangkalan Ambon, bergabunglah Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Komodor Yosaphat Soedarso (yang dikenal dengan nama panggilan Yos Sudarso).

Peristiwa yang tidak lazim, seorang pamen senior on board dalam operasi perang. Ketika dua kapal destroyer Angkatan Laut Belanda menyerang KRI Matjan Tutul, kapal berawak 84 orang itu pun tenggelam. Sebanyak 21 awak kapal gugur di medan perang, termasuk Komodor Yos Sudarso.

Anehnya, dua kapal perang yang mengiringi di depan dan belakang KRI Matjan Tutul, yakni KRI Matjan Kumbang (653) dan KRI Harimau (654), bisa selamat setelah lolos dari sergapan kapal Belanda.

"Begitu Pak Yos (Komodor Yos Sudarso) menyerukan pesan terakhir berbunyi "kobarkan semangat pertempuran", beliau tertembak saat masih di dalam ruang kemudi anjungan," ungkapnya. Ketika itu, Andrijan berada di geladak terbuka bagian buritan kapal.

Gempuran kapal Belanda membuat beberapa bagian KRI Matjan Tutul terbakar dan akhirnya tenggelam pada dini hari 15 Januari 1962. Di antara 84 awak KRI Matjan Tutul, tidak semua ikut tenggelam bersama kapal perang itu. Salah seorang yang selamat tersebut adalah Andrijan.

Bapak tiga anak dan empat cucu itu bersama 53 kru kapal lainnya mampu bertahan hidup mengapung di tengah laut. Mereka lalu ditangkap kapal Belanda dan ditahan.

Dalam perkembangannya kala itu, berbagai diplomasi dilakukan pejabat negara untuk membebaskan mereka. Berbagai versi sejarah bermunculan. Tidak sedikit yang menyudutkan kebijakan pengiriman personel ke Papua Barat melalui Kaimana.

Beberapa petinggi negara menjadi kambing hitam menyusul tenggelamnya KRI Matjan Tutul. "Sebagai bagian dari saksi hidup di tempat terjadinya peristiwa itu (pertempuran Laut Aru, Red), saya pribadi ingin perjuangan Pak Yos Sudarso difilmkan untuk meluruskan sejarah," ujar Andrijan yang sempat berdinas di KRI Irian dan menjadi staf kompi protokol Armatim. Dia pensiun dari prajurit matra laut pada 1986.

Di antara 53 awak KRI yang selamat ketika itu, berdasar data Pangkalan Utama TNI-AL V Surabaya pada peringatan Hari Dharma Samudra 15 Januari 2014, tersisa lima orang yang masih hidup. Selain Andrijan, ada Peltu (pur) Soeharmadji dan Pelda (pur) Soeparman. Keduanya menikmati hari tua di Singosari, Kabupaten Malang, dan Bunul, Kota Malang.

Pensiunan lainnya adalah Pelda (pur) Tarmudji, kini berdomisili di Madiun, dan Serka (pur) I Nyoman Toya di Pemogan, Denpasar.  (JPNN)

Wawancara Mantan KSAD Jenderal (Purn) Pramono Edhi Wibowo Mengenai Isu Penyadapan

Jenderal (Purn) Pramono Edhi Wibowo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), kini aktif berpolitik.  Satu bulan setelah mengakhiri masa jabatan sebagai KSAD karena pensiun pada Mei 2013,  adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bergabung dengan Partai Demokrat yang didirikan SBY dan istrinya Ani Bambang Yudhoyono, kakak perempuan Pramono Edhi Wibowo. 

Mantan KSAD Jenderal (Purn) Pramono Edhi Wibowo

Posisi penting di parpol berlambang berlian biru itu langsung menghampirinya: anggota Dewan Pembina.  Ketua Dewan Pembina, jabatan yang menentukan hitam-putih kebijakan partai, adalah Presiden SBY, yang juga merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai.  Sekretaris partai dijabat putra kedua Presiden SBY, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono, yang biasa dipanggil “Ibas”.

Karir militer perwira lulusan Akabri 1980 ini terbilang lengkap. Putra Komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo yang menjulang namanya karena pemberantasan pemberontakan G 30 S/PKI ini pernah menduduki posisi Komandan Jendral Kopassus, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, dan Pangdam III Siliwangi.  Mas Edhie, begitu ia kini menyebut dirinya, pernah juga menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pengangkatannya sebagai KSAD sempat menuai kritik, muncul anggapan dia dipilih karena faktor nepotisme.  Kesan ini pula yang mencuat saat ia memutuskan terjun menjadi salah satu calon presiden yang berlaga dalam konvensi yang digelar Partai Demokrat. Konvensi yang diikuti 11 kandidat akan mencari calon presiden andalan Demokrat pada Pemilu 2014.

"Saya terpanggil untuk berkontribusi meningkatkan elektabilitas partai yang kini tengah disorot kinerjanya," ujar Pramono Edhie saat berbincang dengan Uni Z Lubis, Pemimpin Redaksi VIVA.co.id bersama tim Cakrawala ANTV di Media Center Pramono Edhie Wibowo, kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Rumah besar yang kini menjadi tempatnya berkantor, sebelumnya seringkali digunakan untuk rapat Sekretariat Gabungan (Setgab), koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY.  Minggu malam (1 Desember) wawancara tambahan terkait isu penyadapan pejabat tinggi negara oleh intelijen Australia yang mengguncang Tanah Air dilakukan via telepon. Saat itu Pramono Edhie tengah berada di Cipanas, bertemu dengan tim Partai Demokrat. Berikut petikan wawancaranya:

Presiden SBY, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia disadap intelijen Australia.  Tanggapan Anda?

Indonesia menganggap Australia itu negara sahabat.  Begitu pula pernyataan pemerintahan mereka selama ini.  Sahabat kok menyadap? Kalau ingin dapatkan informasi mbok ya bertanya saja langsung, tidak perlu menyadap. Itu namanya tidak ada “trust”.

Penyadapan dianggap hal biasa juga, bahkan menurut pengakuan mantan petinggi lembaga intelijen,  Indonesia pernah lakukan hal yang sama terhadap pihak Australia. Yang lantas digugat adalah kemampuan kita mengamankan komunikasi Presiden. Mampukah kita?

Baik dalam berkomunikasi, membangun sistem penangkalan atas intersepsi pihak lain terhadap komunikasi kita, apakah komunikasi intelejen atau komunikasi Presiden, memerlukan peran teknologi.  Lha, selama ini kita menggunakan teknologi mereka?  Teknologi asing. Produk mereka.  Tidak ada jaminan  kita aman, karena bisa saja mereka justru  menggunakan produk itu untuk menyadap.

Apa solusinya?  Bikin sendiri?  Mampukah kita?

TNI AD sudah mengembangkan komunikasi radio yang dibuat sendiri.  Jadi sulit disadap pihak lain kalau komunikasi menggunakan radio.  Setidaknya ini sudah dilakukan di lingkungan militer.  Kalau Presiden, Ibu Negara dan pejabat kita kan menggunakan telepon seluler yang dijual komersil di pasaran.  Sama seperti yang kita gunakan.  Mudah disadap.  Masalahnya buat apa sih negara sahabat menyadap?  Pengumpulan informasi intelijen memang dilakukan untuk mengetahui apa sikap pihak yang bakal menjadi lawan.  Supaya tidak kaget kalau ada gerakan terdadak.  Apakah kita di Indonesia ini dianggap membahayakan bagi negara yang menyadap?  Negara yang menyadap itu apa menganggap Presiden (SBY) sebagai musuh?

Sekarang dibicarakan soal pentingnya pertahanan dunia maya (cyber defense) dan membangun satelit sendiri.  Sudah seberapa jauh langkah yang diambil?

Membangun satelit sendiri menurut saya sangat perlu.  TNI sudah membangun cyber defense itu beberapa waktu lalu, karena yang terjadi di masa sekarang adalah ancaman perang non tradisional.  Kita perlu amankan instansi dan instalasi vital, apalagi sekarang semuanya sudah komputerisasi.  Rawan dibajak.

Bukan kali ini saja komunikasi Presiden bocor via penyadapan.  Dulu ada kasus bocorannya rekaman percakapan telepon Presiden BJ Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib. Siapa yang menurut Anda harus bertanggungjawab?

Selama menggunakan telepon seluler biasa ya rawan disadap, pintu masuknya beberapa.  Siapa yang harus bertanggungjawab?  Ya menurut saya intelijen yang menangani pengamanan untuk Presiden.

Kita beralih ke aktivitas politik Anda. Mengapa “Mas Edhie”? Mengapa akun Twitternya menggunakan angka 55? (akun Twitter @edhiewibowo_55 mulai berkicau sejak 3 September 2013).

Ketika aktif ke daerah setelah jadi peserta konvensi, saya merasa penyebutan “Pramono” bagi sebagian orang yang bukan orang Jawa, agak sulit.  Bisa keseleo menyebutnya “Purnomo”.  Setelah berdiskusi dengan tim, saya putuskan menggunakan sebutan “Edhie”, nama tengah saya.  Artinya “indah”.  Mudah dikenal juga. Angka 55 karena saya lahir tanggal 5, bulan 5, tahun 1955, dan saya punya lima saudara perempuan ha ha ha ha....

Dari pantauan di akun Twitter, nampaknya Anda rajin berkunjung ke daerah.  Ini penugasan khusus dari Pak SBY selaku ketua umum PD?

Tujuan saya masuk partai ini adalah meningkatkan elektabilitas, dan membesarkan kembali nama besar partai yang sempat terpuruk.  Caranya ya dengan turun menyambangi konstituen, bertemu dengan rakyat di daerah.  Ini inisiatif saya.  Apalagi setelah saya ikut konvensi, saya perlu memperkenalkan diri ke daerah.  Sampai saat ini sudah 15 lokasi saya kunjungi.

Ada fasilitas dan pelayanan khusus bagi Anda dari jajaran TNI di daerah?

Wah, ini pertanyaan bagus, saya juga senang supaya masyarakat tahu.  Tidak ada pelayanan khusus.  Mereka hanya melihat saya mantan KSAD, mantan pimpinan.  Mereka melihat saja dari jauh.  Ya, saling sapa.  Saya sapa mereka.  Yang lebih banyak menyambut saya di daerah adalah anggota Partai Demokrat. Sebelum terjun ke daerah setelah ikut konvensi, banyak kota yang belum pernah saya kunjungi.  Misalnya kota Mataram di NTB, lalu Simalungun.  Banyak lah.  Pekanbaru juga belum pernah saya kunjungi saat saya masih aktif di AD.  Kunjungan ke daerah membuat saya merasa Indonesia itu luar biasa.  Banyak budaya yang belum saya kenal.  Dulu kalau berkunjung ke daerah juga terbatas mengunjungi ke area perbatasan, basis militer, kesannya homogen.  Padahal Indonesia itu heterogen.

Apa temuan dari kunjungan ke daerah?  Apakah masyarakat juga curhat mengenai kesulitan hidup mereka?

Saat saya berkunjung ke kampung nelayan mereka mengatakan, “Pak kami belum punya bahan bakar”. Sederhana masalahnya.  Memang harus dihitung betul ketersediaan bahan bakar.

Tindak lanjutnya?

Saya sampaikan masalah itu ke ketua umum, juga ke jajaran anggota Partai Demokrat di daerah untuk membantu.  Kalau belum cukup, saya komunikasikan dengan menteri terkait.  Kebetulan Menteri ESDM kan dari partai kami juga.  Komunikasi lebih mudah.

Setelah pensiun dari militer, Anda langsung gabung Partai Demokrat.  Keinginan sendiri atau diminta Pak SBY dan Bu Ani, kakak Anda?

Prinsipnya, sampai saya mengakhiri masa dinas, pengabdian diri saya di militer tidak berkurang.  Begitu juga sesudah pensiun.  Saya berkomunikasi dengan Pak SBY, dan melihat ada alasan kuat untuk bergabung, karena saat itu elektabilitas (Partai) Demokrat sangat rendah.  Orang bertanya kepada saya, “Kok kamu mau bergabung padahal Partai Demokrat lagi terpuruk?” Saya lakukan itu karena ingin Partai Demokrat  menjadi lebih baik.  Masyarakat di daerah juga masih menginginkan Partai Demokrat menjadi partai politik yang besar.

Menurut Anda, mengapa elektabilitas Partai Demokrat turun?

Ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh anggota Partai Demokrat yang masyarakat sudah tahu secara luas.  Mereka terlibat kasus korupsi.  Walaupun selalu dikatakan bahwa korupsi itu juga melibatkan banyak partai politik lain, bagaimana pun kita harus introspeksi diri.  Yang terlibat kasus, silakan selesaikan permasalahannya.  Pada dasarnya kan di Partai Demokrat sampai saat ini lebih banyak yang bersih daripada yang terlibat.

Parpol lain kadernya ada yang terlibat korupsi.  Tapi yang pernah beriklan anti korupsi hanya Partai Demokrat, dan yang terseret kasus notabene nama besar dan petinggi partai.  Ini membuat Partai Demokrat lebih disorot.  Tanggapan Anda?

Manusia punya sifat masing-masing.  Yang bisa terlibat korupsi tidak mengenal kedudukan, asal  pendidikan.  Bahkan saat ini ramai dibahas kasus korupsi yang melibatkan sosok pimpinan puncak sebuah lembaga.  Iklan anti korupsi yang pernah dibuat Partai Demokrat menurut saya tetap relevan.  Yang tidak relevan adalah anggota yang terlibat korupsi. Mereka harus mempertanggungjawabkannya.  Jangan bersembunyi di balik Partai Demokrat. Itu tidak baik!

Langsung duduk di jajaran dewan pembina partai, adakah tugas khusus bagi Anda dari ketua umum dan ketua dewan pembina?

Tidak ada tugas khusus, tapi saya bekerja berdasarkan pengalaman sebagai KSAD.  Saya bisa menyelesaikan tugas dan tidak ada permasalahan, khususnya masalah korupsi.  Itu saya terapkan juga di partai.  Saat kunjungan ke daerah, saya juga sampaikan ke anggota prinsip ini.  Mana yang boleh, mana yang tidak.

Masuknya Anda ke Partai Demokrat kian mengentalkan nuansa politik dinasti.  Bapak dan anak jadi ketum, ketua dewan pembina, dan sekjen.  Lalu Anda di dewan pembina.  Belasan keluarga jadi caleg.  Komentar Anda?

Saya menanggapi yang disampaikan masyarakat itu sebenarnya terkait dengan potensi korupsi. Jadi politik dinasti itu andai seseorang ditunjuk memimpin sesuatu, misalnya raja menunjuk anaknya jadi pangeran, itu memimpin dinasti. Edhie Baskoro jadi sekjen kan permintaan Mas Anas (Urbaningrum), bukan permintaan SBY.  Mas Anas jadi ketum karena pemilihan.  Dia berhak menyusun kepengurusan.  Saya masuk partai, lantas dikasih ruang istimewa di dewan pembina.  Bersama saya di dewan pembina ada Mas Dede Yusuf mantan wakil gubernur Jawa Barat, lalu ada Gubernur Bali  Made Mangku Pastika.  Masak saya tidak boleh?  Saya pernah jadi KSAD.  Kapasitas saya tidak bisa diragukan.  Justru kalau tidak boleh, namanya diskriminasi.

Soalnya ketika Presiden SBY ikut  menyentil politik dinasti keluarga Gubernur Banten, itu berbalik ke PD....

Saya melihat itu fair saja.  Dulu saat Demokrat baru lahir banyak orang tidak mau jadi anggota.  Saya masih dinas tentara.  Pak SBY sampai mengajak saudaranya, maaf ya, pembantu pun diajak jadi anggota.  Pada saat itu mengharapkan kenaikan elektabilitas dari tiga persen menjadi tujuh setengah persen. Yang mau gabung hanya saudaranya sendiri. Berjuanglah bersama saudara, tetangga.  Sekarang partai sudah besar, terus mereka disuruh keluar? Tidak fair-lah.  Tidak fair!  Jadi menurut saya ini beda situasi dengan partai lain.  Politik dinasti tidak masalah, yang penting persyaratan perjalanannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Soal elektabilitas dalam konvensi, dibandingkan calon lain yang lebih dulu populer di masyarakat, bahkan ada menteri yang punya kesempatan mengkampanyekan diri dengan kunjungan terkait pekerjaan, nampaknya sulit bagi Anda untuk menyaingi?

Begini, saya sudah evaluasi sampai saat ini saya harus lebih banyak memperkenalkan diri ke pemilih.  Kalau elektabilitas saya masih rendah, saya tetap usaha.  Tapi dari kunjungan intensif ke daerah dalam dua bulan ini, Insya Allah elektabilitas saya naik.  Tolong dilihat, maaf ya, ada orang yang punya jabatan bisa tampil di mana-mana.  Saya tidak punya jabatan, tapi saya lihat ada tren kenaikan, sehingga saya yakin pelan-pelan elektabilitas membaik.  Yang saya takut, kalau naik tinggi terlalu cepat, saya tidak bisa evaluasi.  Bahkan bisa turun mendadak juga.

Pemimpin negeri dengan latar-belakang militer masih relevankah?

Menurut saya masih.  Di  militer itu ada jenjang yang harus dilalui.  Misalnya, saya harus lalui jenjang Letnan Dua, lalu beberapa jenjang ke Kolonel dan seterusnya.  Memimpin unit kecil  sampai ratusan ribu.  Belajar kepemimpinan bertahap dan terus dievaluasi.  Jadi, Insya Allah bisa menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin militer itu anak buahnya dari seluruh suku di Indonesia.  Jadi sudah terlatih.

Modal untuk ikut konvensi capres dari mana?

Modalnya sangat kecil.  Bahkan saya harus berhemat, saya harus berbagi dengan anggota Demokrat di daerah.  Saya terpaksa naik pesawat kelas ekonomi. Saat jadi KSAD saya naik kelas bisnis karena “grade”nya di sana.  Yang penting sampainya kan sama ha ha ha.... Tim saya sampai mencari penerbangan apa yang murah.  Ada yang komentar, “kere kok mau jadi presiden”.  Saya berangkat apa adanya dengan harapan nantinya saya tidak disandera karena biaya.

Isu negatif kembali melingkupi Presiden yang notabene ketum partai, terkait dengan sosok Bunda Putri.  Presiden bahkan secara khusus membantah, berjanji mengungkap. Tapi kemudian tidak diungkap juga.   Lalu ada Ibu Pur yang ada di lingkungan dekat keluarga Cikeas, yang dianggap bisa menjadi pelobi, bahkan pembisik.  Seberapa besar pengaruh mereka kepada keputusan yang diambil Presiden?

Nih, sekalian saya jelaskan. Pak SBY jadi presiden sembilan tahun.  Sebelumnya jadi menteri, bintangnya tiga.  Kalau dipengaruhi pembisik dalam buat keputusan, saya rasa kecil sekali kemungkinan.  Saya yang keluarga dekat saja kalau menyampaikan sesuatu, dicek langsung sama beliau.  Langsung, saat saya masih ada di situ.  Itu adiknya  loh. Saya kan menyampaikan sesuatu agar Pak SBY tidak hanya mendengar dari birokrasi yang langsung berkerja di bawah beliau.  Dicek.

Yang mungkin terjadi sehingga ucapan Pak SBY ditanggapi negatif ya mungkin karena informasinya yang salah.  Tapi kalau pengambilan keputusannya tidak.  Beliau selalu menggunakan kepemimpinan staf. Tidak ambil keputusan sendiri.  Staf sebagai pelengkap.

Menanggapi ormas yang didirikan Anas Urbaningrum, Pak SBY nampaknya keder?  Sampai secara khusus bahas itu meski secara “no mention” di acara PD di Sentul? Bahkan berkirim pesan pendek?

Saya pikir segala sesuatu yang tidak benar harus dijawab, jangan didiamkan karena nanti dianggap benar.  Dulu, diam itu emas.  Sekarang tidak lagi. Pak SBY keder?  Tidak lah.  Menurut saya tidak sebanding! Maaf ya, saya bilang ke kader jangan  minder. Yang tidak baik perkaranya kan sedang diproses.  Edhie Wibowo yang antikorupsi malah masuk partai.  Track-record saya bisa dilihat sejak di AD.  Bahkan saya disalahkan karena membeli tank.  Ternyata dengan dana tetap saya bisa beli lebih banyak tank, karena tidak ada korupsi.  Jadi saya bisa mengatakan, saat saya berkuasa saya tidak korupsi.  Orang lain “ baru akan”. Aku sudah melakukan dan masuk Demokrat.  Kader Demokrat yang baik jauh lebih banyak.  Silakan kita lihat, mereka yang keluar itu apakah bisa menjadi besar?

Dalam dua kali pidato terakhir, Pak SBY mengeluh soal media.  Padahal beliau dulu populer karena media juga.  Kesannya pikiran Pak SBY terokupasi dengan pemberitaan media.  Bukankah semua kegiatan Pak SBY selalu diliput luas?

Beliau merasa kok tidak imbang banget.  Kalau imbang, beliau oke saja.  Beliau katakan, sudahlah, apa yang kukatakan, kalau tidak bisa dimuat 100 persen, muat 25 persen.  Tapi tolong kebenarannya juga disampaikan, jangan diartikan berbeda.  Media sangat berpengaruh terhadap pendidikan rakyat, termasuk membangun demokrasi. 


Sumber : VivaNews

Menhan Berharap Presiden Mendatang Mengerti Militer

MENTERI Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, juga menyoroti Pemilu 2014 yang akan datang dan sangat berharap jelang Pemilu 2014, presiden mendatang mengerti permasalahan TNI. Supaya pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) berlanjut.

foto : kompasiana.com

"Kalau presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut, komitmennya harus kuat," ujar Purnomo dalam diskusi panel bersama Forum Pemred dan Pusat Pengkajian Strategi Nasional di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

"Rencana strategi pembangunan pertahanan TNI sudah pasti bersifat jangka panjang dan harus lintas kabinet. Karena itu diharapkan sistem pertahanan tetap dilanjutkan pada kabinet berikutnya," Jelasnya.

Dengan rencana strategis pembangunan pertahanan TNI memang menjadi pertanyaan besar bagi kami, adalah pada waktu pergantian rezim kepemimpinan antara yang mempunyai visi misi berbeda dengan apa yang berlangsung sekarang ini. Ini juga yang saya khawatirkan," jelas Purnomo.

Dia pun mengusulkan ada landasan hukum berbentuk undang-undang agar menjadi komitmen dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.

"Diperlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dari eksekutif agar ada kekuatan pertahanan melanjutkan Renstra (Rencana Strategis) I dan II. Selain itu, landasan politik keputusan politik paripurna DPR dan legislatif sebagai pemegang hak budget untuk dukungan pada rencana strategis yang ada,"jelas Purnomo. (POL)

TNI Tingkatkan Kemampuan Untuk Hadapi Berbagai Trouble Spot

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, mengatakan membaca prediksi tantangan nasional ke depan, TNI dituntut terus memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi berbagai trouble spot yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI harus memiliki kemampuan taktis dan strategis serta mobilitas dan daya tempur yang efektif.

"Latihan Satgultor TNI harus dilakukan melalui latihan secara bertahap dan berlanjut dengan mengedepankan interoperability Sat-81, Denjaka, dan Satbravo ‘90 serta unsur-unsur bantuan lainnya," kata Moeldoko dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Minggu (1/12).

Moeldoko dan rombongan melihat secara langsung aksi para prajurit TNI yang terlibat Latihan Satgultor TNI, yaitu Satgultor 81/Kopassus, Denjaka/Marinir, Denbravo’90/ Paskhas.

Dalam skenario latihan, ada kapal milik Indonesia yang dibajak oleh kelompok teroris di perairan Batam. Dengan profesional dari kekuatan Tri Matra (AD, AL, AU) serta didukung dengan manuver dari pesawat yang menerjunkan di laut maupun di kapal sasaran, Sea Rider yang bergerak cepat mendekati sasaran, serta gerakan helikopter yang menerjunkan prajurit TNI ke sasaran, akhirnya teroris yang menguasai kapal dapat dilumpuhkan. (KJ)

Presiden Perintahkan Menlu Marty Panggil Dubes Singapura dan Korsel

Presiden SBY memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono | ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.

"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.

Namun, tidak disebutkan dengan pasti kapan kedua Dubes itu akan dipanggil oleh Kemlu.

Sebelumnya sekitar pukul 15:00 WIB, Presiden SBY menggelar rapat bersama beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas secara khusus surat jawaban dari Perdana Menteri Tony Abbott.

Isu penyadapan yang dilakukan oleh agen intelijen Singapura ini pertama kali dipublikasikan oleh harian Sydney Morning Herald (SMH) pada Senin, 25 November 2013. Mereka mengambil sumber dari dokumen milik mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), Edward J. Snowden.

Dalam artikel SMH, disebut intelijen militer Singapura turut membantu agen intel Australia, Inggris dan AS untuk memperoleh data-data rahasia melalui kabel bawah laut yang disebut SEA-ME-WE 3.

SEA-ME-WE 3 yang merupakan kepanjangan Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat itu menghubungkan lebih dari 30 negara termasuk China, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Inggris dan Prancis. Sebagian dari kabel bawah laut itu dimiliki oleh Perusahaan milik Singapura, SingTel.

Namun, perwakilan SingTel yang coba dimintai keterangan seputar isu ini menolak berkomentar. Respon serupa juga ditunjukkan oleh Kementerian Pertahanan Singapura yang menolak menjawab pertanyaan media.

Kementerian Luar Negeri Singapura bungkam.
 
Langkah serupa sudah ditempuh oleh Pemerintah Malaysia yang memanggil Duta Besar Singapura, Ong Keng Yong pada hari ini. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan apabila tuduhan itu terbukti benar, maka hal ini akan menjadi masalah yang serius.

Anifah menyebut aksi spionase merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.

"Aksi penyadapan terhadap negara mitra dan tetangga sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan hal itu melanggar semangat persahabatan sejati dan komitmen dalam hubungan di antara negara tetangga," ungkap Anifah dan dilansir kantor berita Reuters.

Sumber : VivaNews

Nazi Berperan Dalam Penyusunan Teks Proklamasi Indonesia?

Proklamasi Kemerdekaan adalah momen paling bersejarah berdirinya Bangsa Indonesia. Banyak kisah menarik yang terjadi saat penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Salah satu fakta yang mungkin tidak terduga ialah jasa Nazi Jerman dalam pembuatan teks proklamasi.

Mesin ketik nazi. ©2013 merdeka.com/angga yudha pratomo

Walaupun tidak banyak, namun bantuan Nazi saat itu sangatlah penting untuk kemerdekaan Indonesia. Apa peranan yang mereka lakukan untuk bangsa ini terhadap jalannya Proklamasi Kemerdekaan?

Kisah nyata ini berawal pada malam tanggal 16 Agustus 1945, saat sebuah draft proklamasi sudah dibuat oleh Soekarno , Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Seperti yang diketahui, pembuatan teks proklamasi tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda, di Jl. Miyako-Doori 1, Jakarta. (sekarang Jl. Imam Bonjol No. 1, Menteng, Jakarta Pusat).

Namun, masalah yang tak terduga pun datang. Mesin ketik di rumah Maeda ternyata memakai huruf kanji. Untungnya, salah seorang ajudannya, Satsuki Mishima, mengetahui di mana bisa mendapatkan mesin ketik tengah malam itu.

Dia langsung pergi menggunakan mobil Jip kepunyaan Maeda untuk meminjam mesin ketik kepunyaan kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine) di Indonesia.

Mesin ketik itu merupakan salah satu benda bersejarah di Indonesia. Namun, ketika tim merdeka.com datang ke Museum Proklamasi, pihak museum menyatakan mesin tik yang dipajang tersebut hanya barang replika.

Salah seorang staf pemandu Museum Proklamasi, Jaka Perbawa menuturkan mesin tik yang dipajang sudah disesuaikan bentuknya dengan mesin ketik bersejarah itu.

"Kalau Mesin ketiknya sendiri yang sekarang bukan, bukan yang milik Jerman. Kita cuma pengadaan saja. Hanya replika saja yang umum digunakan tahun 40an," kata Jaka saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (20/11).

Pihak museum tidak mendapat penjelasan detail tentang mesin tik itu. Walaupun saat pembangunan museum, pemerintah Indonesia memang memanggil orang Jepang yang pernah menjadi kepala rumah tangga di tempat ini, yaitu Satsuki Mishima.

Namun, Satsuki tidak pernah menceritakan soal pinjam meminjam tentang mesin ketik. Mungkin hal itu dianggap tidak terlalu penting.

Selain itu, Jaka mengakui pihaknya sampai saat ini juga tidak mendapat penjabaran mengenai apakah mesin ketik tersebut dikembalikan atau tidak setelah pihak Jepang meminjamnya dari Angkatan Laut (AL) Jerman.

"Dari Mioshi dan Nisijima (ajudan Maeda) juga Ahmad Soebardjo, tidak dijelaskan apakah (mesin ketik) itu kembalikan atau tidak. Saya sendiri sampai sekarang pun saya tidak tau percis di mana kantor Angkatan Laut Jerman berada di mana," tuturnya.

"Seandainya, misalkan ketika waktu itu masa persiapan museum ini didirikan, kita sudah menemukan dulu kantornya Angkatan Laut Jerman itu di mana. Kita telusuri ke Jerman, dan mungkin masih hidup orangnya yang meminjamkan," ujarnya.

Ketika ditanya lebih dalam mengenai keterlibatan Jerman selain mesin ketik, menurutnya hal itu tidak terlalu terkuak. Karena Jerman, saat itu berhubungan langsung dengan Jepang. Bukan dengan para pemimpin Indonesia. (Merdeka)

Soekarno-Hatta Sudah Diakui Sebagai Pahlawan Sejak 1987

Mantan Presiden Soekarno dan Mantan Wakil Presiden, Muhammad Hatta, secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufrie, menjelaskan  bahwa sebenarnya  Soekarno-Hatta sudah diakui sebagai pahlawan sejak 1987.

Soekarno-Hatta Proklamator dan Pahlawan Nasional

“Hak keduanya sebagai pahlawan sudah diberikan pemerintah seperti tunjangan rutin tiap bulan, biaya sehatan, pemeliharaan rumah, pemugaran makam dan hak lainnya. Beliau sudah lama diakui menjadi pahlawan,” kata Salim dalam keterangannya, Rabu.

Menurutnya, jika kini pemerintah melalui Kementerian Sosial mengusulkan nama Soekarno Hatta dan disetujui Presiden penetapannya sebagai pahlawan nasional, maka status tersebut makin menegaskan gelar keduanya.

Sesuai Keppres 81 Tahun 1986 tentang Pahlawan dan Proklamator, lanjutnya,  maka status Soekarno Hatta sudah ditetapkan sebagai pahlawan. Keduanya sudah include menyandang pahlawan nasional. Dan sejak 1987, pemerintah mulai memberikan hak keduanya untuk keluarga almarhum. Diantaranya putera Soekarno, Bayu Soekarno Putra menerima tunjangan dari pemerintah.

“Kalaupun tahun ini kembali pemerintah memberikan keduanya gelar pahlawan dan diungkapkan sekarang,  selain karena ada usulan dari masyarakat, juga ada keinginan definitif dari MPR. Dan melihat Keppres pahlawan proklamator secara definitif ingin ditegaskan. Jadi penetapan ini bukan sesuatu yang baru dan bukan pula suatu proses,” jelas Mensos.

Pengangkatan gelar Pahlawan nasional kepada seseorang merupakan hak prerogratif presiden yang diatur oleh undang_undang no 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan (GTK). Aturan itu menjadi mekanisme dan prosedur pemberian gelar pahlawan nasional.

Dia mengungkapkan, sebelumnya Kemensos menerima 15 usulan nama calon pahlawan nasional. Dari 15 nama disaring menjadi tinggal 13 nama dan ditetapkan 9 nama calon pahlawan. Namun karena tahun ini pemerintah hanya menetapkan 2 nama saja, 9 nama calon pahlawan ini ditunda hingga ditetapkan secara final.

Adapun 9 nama calon pahlawan yang memenuhi syarat gelar pahlawan nasional diantaranya Kol.(Purn) Alex Evert Kawilarang (Sulut), Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima) dari NTB, I Gustu Ngurah Made Agung (Bali), Prof M Sardjito (Yogya), (Purn) Mohammad Mangoendiprojo (Jatim), Lambertus Nicodemus Palar (Sulut), Franciscus Xaverius Seda (NTT), Sultan Hmayatuddin Muhammad Saidi (Sulteng) dan Abdul Rahman Baswedan (Yogya). (Poskota)

Ahok : Indonesia Butuh Pemimpin yang Bisa Perang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimistis Kepala Kepolisian terpilih, Komisaris Jenderal Sutarman, dapat memimpin dengan tegas dan mantap. "Saat ini kita butuh pemimpin yang bisa perang. Pak Sutarman bisa," kata Basuki di Markas Korps Brigade Mobil, Depok, Selasa, 29 Oktober 2013.

Serah-terima jabatan (sertijab) yang dilangsungkan di Mako Brimob, kata Basuki, merupakan simbolisasi Brimob sebagai pasukan perang milik kepolisian. "Makanya sertijabnya di sini," kata Basuki disertai tawa.

Basuki hadir di Mako Brimob sekitar pukul 07.45 WIB. Ia hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Pak Gubernur ada acara lain," kata dia.

Setelah menyampaikan memori serah-terima jabatan tepat pada hari Sumpah Pemuda kemarin, hari ini Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo akan melakukan serah-terima jabatan kepada Kepala Kepolisian yang baru, Komisaris Jenderal Sutarman. Untuk acara sertijab hari ini, Timur meminta acara berlangsung sederhana.

"Pak Timur minta sederhana saja," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian, Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie, di Markas Korps Brigade Mobil, Depok, hari ini.

Dalam serah-terima jabatan nomor satu di kepolisian ini, Kapolri lama akan menyerahkan tongkat komando, tanda jabatan, dan panji-panji Polri. Setelah proses tersebut, akan dilaksanakan lepas-sambut Kapolri. "Lepas-sambut untuk internal kami saja," kata Ronny. 

Sumber : Tempo

Lemhannas - Ada yang Berupaya Gantikan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Budi Susilo Soepandji, mengatakan saat ini pemahaman, pemaknaan, dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengalami penurunan. Bahkan, ada pihak-pihak yang berupaya menggantikan Pancasila.

"Mengenai siapa pihak-pihak yang berupaya menggantikan Pancasila tak perlu disebutkan. Gerakan itu suatu bentuk radikalisasi yang menghambat dan tidak setuju Pancasila disosialisasikan kembali karena Pancasila dinilai sebagai warisan Orde Baru," kata Budi dalam seminar dengan tema "Revitalisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Guna Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional", di Jakarta, Kamis (24/10).

Budi enggan menyebutkan pihak-pihak yang ingin menggantikan Pancasila dengan paham yang lebih modern dan radikal tersebut. Meski ada pihak yang ingin merongrong Pancasila, berdasarkan kajian Lemhannas dan lembaga survei, Pancasila masih merupakan pemersatu bangsa. "Bentuknya masih berupa ekspresi atau statement melalui internet. Secara eksplisit yang mencintai Pancasila jauh lebih besar," tutur Budi.

Dia menjelaskan apa yang ada pada era reformasi, yaitu hadirnya kebebasan yang berlebihan dan melemahnya penegakan aturan karena dianggap mengekang kebebasan, menyebabkan timbulnya konflik kerukunan beragama. Selanjutnya, semakin pudarnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah.

"Kini juga terjadi pudarnya rasa gotong royong dan semakin meningkatnya gerakan kelompok radikal yang memanfaatkan atribut agama merupakan cerminan dari semakin memudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasiala dalam kehidupan masyarakat Indonesia," jelas Budi.

Cenderung Ditinggalkan
 
Gubernur Lemhannas menambahkan nilai-nilai Pancasila telah mengalami marjinalisasi dan cenderung ditinggalkan. Oleh karena itu, diharapkan, ke depan, Pancasila harus dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa yang pluralisme dan multikuturalisme dalam menghadapi multikrisis saat ini.

"Pancasila mesti dijadikan pula sebagai sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu, Pancasila harus direvitalisasi sebagai jati diri, karakter, dan pemersatu bangsa sehingga ketahanan nasional dapat terwujud," tandasnya.

Sementara itu, sejarawan Anhar Gonggong mengatakan revitalisasi Pancasila sangat diperlukan. Hal itu dilakukan karena nilai-nilai Pancasila belum semua bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam merevitalisasi Pancasila itu, semua stakeholder di Indonesia harus ikut berperan, termasuk partai politik.

"Tanya ke pemerintah apa yang sudah dilakukannya, tanya ke partai politik apa yang sudah dilakukan. Tujuan parpol kan bukan hanya sekadar berkuasa, malah seharusanya mereka juga menyosialisasikan apa itu Pancasila," tutur Anhar.

Sedangkan panitia seminar, Irjen Iza Fadri, mengharapkan dikeluarkannya peraturan presiden (perpres) terkait revitalisasi Pancasila. Namun, perpres tersebut sifatnya bukan doktrin. "Kita upayakan di jajaran eksekutif dulu," kata Iza. (KJ)

Cegah Penyelundupan Narkoba, TNI Tambah Prajurit di Perbatasan

Dua kali hampir kebobolan penyelundupan sabu dari Malaysia, TNI Angkatan Darat di perbatasan berencana menambah personel. Terutama untuk ditempatkan di Pulau Sebatik yang wilayahnya terbelah menjadi dua negara, Indonesia dan Malaysia.

Tugu NKRI di Pulau Sebatik | Dok. Kompas TV

Komandan Korem 091 Aji Suryanatakesuma, Kolonel Inf Nono Suharsono mengatakan, barang kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan dipasok dari Tawau, Malaysia melalui Pulau Sebatik. Kondisi itu dipastikan rawan penyelundupan narkoba dan barang ilegal lainnya. Untuk itu, TNI AD berencana akan menambah pasukan di wilayah perbatasan.

“Persoalan dua kasus narkoba kemarin tidak bisa disepelekan. Karena di wilayah Sebatik banyak sekali titik-titki rawan yang disalahgunakan. Kami jelas akan menempatkan prajurit terbaik di sana,” terangnya, Kamis (24/10/2013).

Rencananya, sambung Nono, selain meningkatkan pengamanan dan jumlah petugas di perbatasan, pihaknya juga akan menambahkan sejumlah pos di wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Pihaknya juga akan menarik prajurit yang berjaga di daerah yang tidak begitu rawan dan dipindahkan ke pos yang masih rawan.

“Karena sebelum realisasi penambahan pasukan dilakukan, kami akan meningkatkan pengamanan ekstraketat di daerah tertentu yang rawan penyelundupan,” jelasnya.

Nono menegaskan, pengamanan di Pulau Sebatik yang merupakan perbatasan Indonesia dan Malaysai sangat penting. Apalagi, hal itu juga sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia di daerah perbatasan.

“Sedikit cerita, dulu kami pernah mencegah empat ton lebih gula pasir yang mau diselundupkan ke Kaltim. Kalau itu masuk ke Kaltim, tentu akan berpengaruh terhadap pasaran gula pasir di Kaltim. Bisa tidak laku gula pasirnya. Contoh ini saja sudah mengkhawatirkan, apalagi narkoba,” ungkapnya.

Menurutnya, kekuatan personel Kodim di perbatasan cukup minim, sehingga Kodim akan mengambil petugas dari wilayah lain. “Pasukan TNI AD dari Batalyon Infanteri 141 Aneka Yudha Jaya Prakosa dalam waktu dekat akan ditarik dari perbatasan. Pasukan ini nantinya akan diganti oleh Batalyon Infanteri 100 Rider dari Kodam I Bukit Barisan,” pungkasnya. 

Sumber : Kompas

Menhan : Indonesia Tidak Ada Wajib Militer

DALAM rangka memperkuat pertahanan Indonesia dalam menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama terkait dengan pertahanan udara nasional. Akan direkrut 1.000 hingga 2.000 calon tentara cadangan.

"Indonesia tidak ada wajib militer. Namun yang ada adalah tentara cadangan yang rencananya akan direkrut sektar 1.000 sampai 2.000 calon tentara cadangan," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro di Wonogiri, Selasa (22/10/2013).

"Penyiapan tentara cadangan ini, diperlukan untuk tugas-tugas saat negara membutuhkan tenaga mereka dalam penanganan bencana alam bukan perang. Intinya kekuatan perang, yakni untuk mempertahankan kedaulatan negara, tetap berada di pundak TNI,” ulasnya.
 

Posisi kekuatan militer Indonesia, menurutnya, Indonesia kini berada di rangking 15 sampai 19 besar di tingkat dunia,"Di kawasan Asia Pasific, Indonesia menempati di level midel. Sebab di sana ada kekuatan tinggi yakni Amerika dan Rusia," jelasnya.

Menhan mengungkapkan, bahwa jajaran TNI AU, akan segera menambah lagi 24 pesawat tempur jenis F-16. Penambahan tersebut menjadi bagian dari upaya melengkapi alat utama sistem persenjataan(Alutsista) di Skadron Sumatera, dan dalam kiat meningkatkan kekuatan pengamanan negara di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. (POL)

Kisah Intelijen TNI Jalin Cinta Terlarang Untuk Bongkar Sarang Pemberontak

Butuh kerja keras bagi TNI untuk memadamkan pemberontakan anggota Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) dari tahun 1967-1974. Mereka sangat mengenal medan di perbatasan Kalimantan. Sebagian rakyat di sana juga mendukung perjuangan PGRS/Paraku sehingga gerilyawan tetap mendapatkan suplai logistik.

Maka intelijen TNI harus putar otak. Sebab perang melawan gerilya tak bisa dilakukan selalu dengan kekerasan. Merebut hati lawan agar mau berbalik bekerjasama dengan TNI jauh lebih menguntungkan.

Cerita menarik soal sepak terjang intelijen ini dibeberkan oleh Jenderal Purn AM Hendropriyono dalam berjudul Operasi Sandi Yudha, Menumpas Gerakan Klandestin yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas tahun 2013.

Untuk mengetahui persembunyian dan mengenali para tokoh PGRS/Paraku, tentu dibutuhkan mantan pejuang organisasi tersebut yang mau bekerja sama. Kapten Hendropriyono kemudian mencarinya di dalam penjara Sei Raya Pontianak. Di sinilah para tokoh PGRS/Paraku yang sudah diadili dipenjara.

Kapten Hendro menemukan Phang Lee Chong, bekas komandan Pasukan Barisan Rakyat yang pernah menyerang Pangkalan Angkatan Udara Singkawang II. Setelah bercakap-cakap, Hendro yakin Phang Lee Chong dapat mengenali target-target utama TNI. Phang pun akhirnya mau bekerjasama dengan TNI.

Salah satu kunci agar musuh mau bekerja sama dengan TNI adalah dengan memperlakukan tawanan dengan baik. Membujuk musuh menyerah melalui keluarga yang didekati serta memberi iming-iming hadiah.

Maka Phang Lee Chok menyamar menjadi polisi lalu lintas. Bersama Tim Halilintar, pimpinan Hendro, mereka merazia pengendara mobil dan motor. Seorang pemuda bernama Atet ikut terjaring.

Ternyata Atet adalah mantan kekasih seorang wanita bernama Siat Moy. Si jelita ini malah kemudian dinikahi oleh Ah San, salah satu petinggi PGRS/Paraku dengan jabatan Sekretaris Wilayah III Mempawah. Atet kemudian disingkirkan oleh Ah San ke Comittee wilayah II.

"Kami mulai mencari data tambahan tentang hubungan asmara antara Atet dan Siat Moy. Ternyata walau Siat Moy telah menjadi istri Ah San, cinta kasih mereka tetap membara. Dengan pendekatan secara pribadi yang hati-hati disertai dukungan fasilitas yang relevan, bara cinta tersebut menyala kembali. Sampai mereka sepakat untuk menjalin kembali pertautan hati yang menjadi retak selama ini," beber Kapten Hendropriyono.

"Akhirnya Siat Moy mau menunjukkan pos komando wilayah III dan persembunyian Ah San, asalkan saya berjanji juga untuk tidak membunuh Ah San," lanjut Hendro.

Dengan informasi dari Siat Moy akhirnya tim berhasil mendekati kurir Ah San yang bernama Akau. Untuk menggoyang pendirian Akau, Atet menunjukkan surat dari ayah Akau. Lalu diputar cassette player yang berisi suara ayah dan adik Akau meminta Akau kembali ke tengah keluarga.

"Akau terperangah ketika mendengar suara adik bungsunya yang memohon dia untuk kembali mengantarnya ke sekolah seperti dulu dilakukannya," jelas Hendro.

Maka dengan bekal itu, Kapten Hendro mulai menyiapkan tim. 11 Anggota Puspassus disiapkan hanya bersenjatakan pisau komando. Operasi senyap untuk menangkap Ah San hidup-hidup. 11 Orang ini siap bertarung satu lawan satu dengan Ah San dan pengawalnya.

Operasi penangkapan Ah San berlangsung seru. Sayangnya Ah San tak bisa ditangkap hidup-hidup. Dia tewas lewat duel yang seru dengan kapten Hendro. (Merdeka)

Gaji prajurit Malaysia 20 kali lipat TNI

Setelah Presiden Soekarno lengser, tak ada lagi operasi Dwikora mengganyang Malaysia. Pemerintahan Presiden Soeharto menjalin persahabatan dengan Malaysia dan menumpas gerombolan Pasukan Gerilya Rakyat Serawah (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku).

Pasukan Bersenjata Malaysia

Padahal di masa Soekarno, PGRS didukung penuh oleh pemerintah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Gerilyawan PGRS dilatih ABRI dan mereka sama-sama bertempur melawan Malaysia dan Inggris.

Dalam operasi gabungan Indonesia dan Malaysia menumpas PGRS/Paraku, banyak kejadian menarik. Salah satunya saat tentara Indonesia terkagum-kagum melihat fasilitas Tentara Diraja Malaysia.

Hal itu ditulis Hendropriyono dalam buku berjudul Operasi Sandi Yudha, Menumpas Gerakan Klandestin. yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas.

Ceritanya saat itu Letnan Dua AM Hendropriyono bergabung dengan Detasemen Tempur 13 Pasukan Khusus Angkatan Darat. Mereka bersama pasukan Malaysia melakukan pengejaran pada gerilyawan.

Operasi Sandi Yudha. ©2013 Merdeka.com/repro buku Operasi Sandi Yudha

Namanya pasukan elite, pergerakan pasukan baret merah ini pun berbeda dengan pasukan reguler. Karena itu mereka sering tak sempat memasak. Bahkan prajurit lebih sering makan beras mentah. Jika sempat memasak, lauknya pun hanya ikan asin.

Sementara itu makanan tentara Malaysia saat itu sudah wah. Kornet daging sapi, ikan sardin dan makanan kaleng lain.

Saat istirahat, pasukan khusus Indonesia hanya membuat bivak dari jas hujan. Untuk alasnya hanya plastik dan berbantalkan ransel.

"Kami merasa heran melihat Askar Melayu Diraja Malaysia yang setiap beristirahat memasang tenda loreng yang indah, dilengkapi dengan kantin dan tenda kesehatan. Mereka juga berbaring di atas tempat tidur lapangan (field beld)," kata Hendro.

Di kesempatan lain, Hendro berbincang soal gaji dengan tentara Malaysia. Untuk pangkat Letnan Dua, gaji tentara Malaysia sekitar 650 ringgit. Di tahun 1972 itu setara dengan Rp 62.400. Sementara letnan dua TNI cuma Rp 3.120.

"Artinya gaji prajurit Malaysia 20 kali lipat gaji prajurit TNI dalam pangkat yang sama," kenang Hendro.

Lalu apa TNI jadi minder?

"Tidak sama sekali! Prajurit TNI sudah kenyang dibina dengan doktrin kejuangan untuk rela hidup seperti generasi terdahulu di zaman revolusi," kata Hendro tegas.

Tapi ada saja sedikit rasa iri pada prajurit TNI. Mereka pun mencoba menghibur diri sendiri.

"Kalau mereka kan diwarisi budaya tentara Inggris yang profesional," kata Pratu Jeje, anggota saya yang rajin mengaji, tanpa ia mengerti apa artinya profesional. Ketika saya tanya apa maksudnya profesional dengan pandir dijawabnya, "Bayaran, Letnan. Sersan Pangat menyambut, entah diarahkan kepada siapa. "Kalau kita kan tentara pejuang yang mengabdi dengan sukarela, ya?" beber Hendro. (Hal 91).

"Begitulah diskusi 'kampungan' kami untuk mengusir rasa iri hati yang tidak pada tempatnya." (Merdeka)