Menurut ABC News, nilai perdagangan Indonesia-Australia mencapai US$ 13,7 miliar pada tahun 2012. Menteri Perdagangan Australia Andrew Robb bersama mitranya dari Indonesia tengah merampungkan draf persetujuan perdagangan bebas kedua negara itu.
Berita penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia menjadi pembicaraan hangat di Negeri Kanguru itu. Hampir seluruh media besar menuliskannya di halaman depan. Terungkapnya penyadapan Australia atas Indonesia berasal dari dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden. Dalam dokumen yang juga diperoleh oleh harian Australia, Sydney Morning Herald, ia mengungkapkan, ada beberapa file penyadapan para pejabat Indonesia, termasuk percakapan pribadi ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, ada satu file yang berisi seluruh percakapan SBY selama 15 hari pada bulan November 2009.
Anggota parlemen Australia asal Tasmania, Andrew Wilkie, mengatakan dirinya mendukung tindakan Snowden membeberkan dokumen materi sensitif tentang Presiden Indonesia itu. "Saya tidak ragu untuk menyebut dia bertindak dalam kepentingan publik ketika dia mengungkapkan informasi itu," katanya kepada wartawan di Canberra. "Ini langkah bagus."
Bagi Australia, kata Wilkie, juga menjadi masukan penting. "Kita jadi tahu bagaimana intelijen kita bekerja," katanya. Ia menyatakan kinerja lembaga intelijen yang menghabiskan anggaran tak sedikit itu harus dievaluasi dengan terbongkarnya kasus ini.
Di Australia, Wilkie adalah anggota Parlemen yang cukup diperhitungkan. Ia adalah mantan analis intelijen yang mengundurkan diri dari pekerjaannya di Kantor Kajian Nasional pada tahun 2003 karena kekhawatiran atas keterlibatan Australia dalam invasi ke Irak.
Senator dari Partai Greens, Scott Ludlam, mengatakan pengumpulan informasi oleh intelijen Australia bersama program pengawasan Amerika Serikat berada di luar kendali. "Apakah kita secara serius percaya bahwa Presiden Indonesia, istrinya, dan tim kepemimpinannya merupakan ancaman keamanan nasional bagi Australia?" katanya.
Mewakili Partai Greens, ia menyatakan harus ada penyelidikan langsung atas hal ini. "Diplomasi, kepercayaan bisnis, dan perlindungan privasi pribadi harus menjadi perhatian utama," katanya. (Tempo)
