TNI AD Utamakan Senjata Produk Lokal

Untuk memenuhi kebutuhan peralatan alutsista, TNI AD lebih mengutamakan produk buatan dalam negeri.

Pernyataan ini, diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal  TNI Budiman, seusai memberikan pemaparan dihadapan perwira pelaksana latihan taktis Brigadir F 16 Kodam V Brawijaya, di T 12 Karang Tekok, Banyuputih, Situbondo, Selasa (3/12/2013).


TNI AD Utamakan Senjata Produk Lokal
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal  TNI Budiman

Alutsista produk lokal itu, kata Jenderal Budiman, meliputi peluru, senjata, laras pendek, laras panjang, mortir, mesin kendaraan rantis dan anoa.

"Peralatan ini semua merupakan produk dalam negeri," kata Jenderal Budiman.


Meski banyak alutsista produksi lokal, ada banyak produk luar negeri yang dipakai serdadu Indonesia. Seperti tank Leopard dari Jerman, roket multi sistem buatan Brasil, alat penangkis serangan udara buatan Perancis.

Ia mengatakan, sampai tahun 2014, diharapkan pihak TNI AD sudah memiliki beberapa pesawat tempur. Di antaranya,16 unit pesawat terbang heli Bel 412 dan 12 unit heli perang.

Sedangkan pada tahun 2017, TNI AD akan membeli sekitar 8 unit pesawat Apache.

"Kontrak sudah dilaksanakan, 80 persen kebutuhan ini sudah ada pada akhir Nopember 2016 mendatang," pungkasnya. (Tribun)

Indonesia - Malaysia Percepat Negosiasi Batas Wilayah

Pemerintah Indonesia dan Malaysia, bersepakat mempercepat negosiasi penetapan batas wilayahnya masing-masing.

Hal itu, seperti yang disampaikan melalui siaran pers yang diterima redaksi Tribunnews.com, merupakan satu dari sekian kesepakatan dalam pertemuan ke-13 Komisi Bersama Indonesia- Malaysia yang dimpimpin kedua menteri luar negeri, Senin (2/12/2013).


Indonesia - Malaysia Percepat Negosiasi Batas Wilayah

Dalam siaran pers itu disebutkan, kedua menteri luar negeri sepakat mempercepat negosiasi batas darat maupun maritim Indonesia dan Malaysia.


Selain masalah perbatasan, pertemuan itu juga menyepakati untuk mencapai neraca perdagangan yang lebih berimbang. Indonesia dan Malaysia juga sepakat bekerja sama mempromosikan minyak kelapa sawit di pasar global.

Sementara dalam bidang sosial dan budaya, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama menyediakan akses pendidikan kepada warga keturunan Indonesia yang bermukim di Sabah, Malaysia.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas persiapan Annual Consultation ke-10 antara kedua kepala pemerintahan kedua negara yang rencananya digelar pada 19 Desember 2013, di Jakarta. (Tribun)

Wawancara Mantan KSAD Jenderal (Purn) Pramono Edhi Wibowo Mengenai Isu Penyadapan

Jenderal (Purn) Pramono Edhi Wibowo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), kini aktif berpolitik.  Satu bulan setelah mengakhiri masa jabatan sebagai KSAD karena pensiun pada Mei 2013,  adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bergabung dengan Partai Demokrat yang didirikan SBY dan istrinya Ani Bambang Yudhoyono, kakak perempuan Pramono Edhi Wibowo. 

Mantan KSAD Jenderal (Purn) Pramono Edhi Wibowo

Posisi penting di parpol berlambang berlian biru itu langsung menghampirinya: anggota Dewan Pembina.  Ketua Dewan Pembina, jabatan yang menentukan hitam-putih kebijakan partai, adalah Presiden SBY, yang juga merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai.  Sekretaris partai dijabat putra kedua Presiden SBY, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono, yang biasa dipanggil “Ibas”.


Karir militer perwira lulusan Akabri 1980 ini terbilang lengkap. Putra Komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo yang menjulang namanya karena pemberantasan pemberontakan G 30 S/PKI ini pernah menduduki posisi Komandan Jendral Kopassus, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, dan Pangdam III Siliwangi.  Mas Edhie, begitu ia kini menyebut dirinya, pernah juga menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pengangkatannya sebagai KSAD sempat menuai kritik, muncul anggapan dia dipilih karena faktor nepotisme.  Kesan ini pula yang mencuat saat ia memutuskan terjun menjadi salah satu calon presiden yang berlaga dalam konvensi yang digelar Partai Demokrat. Konvensi yang diikuti 11 kandidat akan mencari calon presiden andalan Demokrat pada Pemilu 2014.

"Saya terpanggil untuk berkontribusi meningkatkan elektabilitas partai yang kini tengah disorot kinerjanya," ujar Pramono Edhie saat berbincang dengan Uni Z Lubis, Pemimpin Redaksi VIVA.co.id bersama tim Cakrawala ANTV di Media Center Pramono Edhie Wibowo, kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Rumah besar yang kini menjadi tempatnya berkantor, sebelumnya seringkali digunakan untuk rapat Sekretariat Gabungan (Setgab), koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY.  Minggu malam (1 Desember) wawancara tambahan terkait isu penyadapan pejabat tinggi negara oleh intelijen Australia yang mengguncang Tanah Air dilakukan via telepon. Saat itu Pramono Edhie tengah berada di Cipanas, bertemu dengan tim Partai Demokrat. Berikut petikan wawancaranya:

Presiden SBY, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia disadap intelijen Australia.  Tanggapan Anda?

Indonesia menganggap Australia itu negara sahabat.  Begitu pula pernyataan pemerintahan mereka selama ini.  Sahabat kok menyadap? Kalau ingin dapatkan informasi mbok ya bertanya saja langsung, tidak perlu menyadap. Itu namanya tidak ada “trust”.

Penyadapan dianggap hal biasa juga, bahkan menurut pengakuan mantan petinggi lembaga intelijen,  Indonesia pernah lakukan hal yang sama terhadap pihak Australia. Yang lantas digugat adalah kemampuan kita mengamankan komunikasi Presiden. Mampukah kita?

Baik dalam berkomunikasi, membangun sistem penangkalan atas intersepsi pihak lain terhadap komunikasi kita, apakah komunikasi intelejen atau komunikasi Presiden, memerlukan peran teknologi.  Lha, selama ini kita menggunakan teknologi mereka?  Teknologi asing. Produk mereka.  Tidak ada jaminan  kita aman, karena bisa saja mereka justru  menggunakan produk itu untuk menyadap.

Apa solusinya?  Bikin sendiri?  Mampukah kita?

TNI AD sudah mengembangkan komunikasi radio yang dibuat sendiri.  Jadi sulit disadap pihak lain kalau komunikasi menggunakan radio.  Setidaknya ini sudah dilakukan di lingkungan militer.  Kalau Presiden, Ibu Negara dan pejabat kita kan menggunakan telepon seluler yang dijual komersil di pasaran.  Sama seperti yang kita gunakan.  Mudah disadap.  Masalahnya buat apa sih negara sahabat menyadap?  Pengumpulan informasi intelijen memang dilakukan untuk mengetahui apa sikap pihak yang bakal menjadi lawan.  Supaya tidak kaget kalau ada gerakan terdadak.  Apakah kita di Indonesia ini dianggap membahayakan bagi negara yang menyadap?  Negara yang menyadap itu apa menganggap Presiden (SBY) sebagai musuh?

Sekarang dibicarakan soal pentingnya pertahanan dunia maya (cyber defense) dan membangun satelit sendiri.  Sudah seberapa jauh langkah yang diambil?


Membangun satelit sendiri menurut saya sangat perlu.  TNI sudah membangun cyber defense itu beberapa waktu lalu, karena yang terjadi di masa sekarang adalah ancaman perang non tradisional.  Kita perlu amankan instansi dan instalasi vital, apalagi sekarang semuanya sudah komputerisasi.  Rawan dibajak.

Bukan kali ini saja komunikasi Presiden bocor via penyadapan.  Dulu ada kasus bocorannya rekaman percakapan telepon Presiden BJ Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib. Siapa yang menurut Anda harus bertanggungjawab?

Selama menggunakan telepon seluler biasa ya rawan disadap, pintu masuknya beberapa.  Siapa yang harus bertanggungjawab?  Ya menurut saya intelijen yang menangani pengamanan untuk Presiden.

Kita beralih ke aktivitas politik Anda. Mengapa “Mas Edhie”? Mengapa akun Twitternya menggunakan angka 55? (akun Twitter @edhiewibowo_55 mulai berkicau sejak 3 September 2013).

Ketika aktif ke daerah setelah jadi peserta konvensi, saya merasa penyebutan “Pramono” bagi sebagian orang yang bukan orang Jawa, agak sulit.  Bisa keseleo menyebutnya “Purnomo”.  Setelah berdiskusi dengan tim, saya putuskan menggunakan sebutan “Edhie”, nama tengah saya.  Artinya “indah”.  Mudah dikenal juga. Angka 55 karena saya lahir tanggal 5, bulan 5, tahun 1955, dan saya punya lima saudara perempuan ha ha ha ha....

Dari pantauan di akun Twitter, nampaknya Anda rajin berkunjung ke daerah.  Ini penugasan khusus dari Pak SBY selaku ketua umum PD?

Tujuan saya masuk partai ini adalah meningkatkan elektabilitas, dan membesarkan kembali nama besar partai yang sempat terpuruk.  Caranya ya dengan turun menyambangi konstituen, bertemu dengan rakyat di daerah.  Ini inisiatif saya.  Apalagi setelah saya ikut konvensi, saya perlu memperkenalkan diri ke daerah.  Sampai saat ini sudah 15 lokasi saya kunjungi.

Ada fasilitas dan pelayanan khusus bagi Anda dari jajaran TNI di daerah?

Wah, ini pertanyaan bagus, saya juga senang supaya masyarakat tahu.  Tidak ada pelayanan khusus.  Mereka hanya melihat saya mantan KSAD, mantan pimpinan.  Mereka melihat saja dari jauh.  Ya, saling sapa.  Saya sapa mereka.  Yang lebih banyak menyambut saya di daerah adalah anggota Partai Demokrat. Sebelum terjun ke daerah setelah ikut konvensi, banyak kota yang belum pernah saya kunjungi.  Misalnya kota Mataram di NTB, lalu Simalungun.  Banyak lah.  Pekanbaru juga belum pernah saya kunjungi saat saya masih aktif di AD.  Kunjungan ke daerah membuat saya merasa Indonesia itu luar biasa.  Banyak budaya yang belum saya kenal.  Dulu kalau berkunjung ke daerah juga terbatas mengunjungi ke area perbatasan, basis militer, kesannya homogen.  Padahal Indonesia itu heterogen.

Apa temuan dari kunjungan ke daerah?  Apakah masyarakat juga curhat mengenai kesulitan hidup mereka?

Saat saya berkunjung ke kampung nelayan mereka mengatakan, “Pak kami belum punya bahan bakar”. Sederhana masalahnya.  Memang harus dihitung betul ketersediaan bahan bakar.

Tindak lanjutnya?

Saya sampaikan masalah itu ke ketua umum, juga ke jajaran anggota Partai Demokrat di daerah untuk membantu.  Kalau belum cukup, saya komunikasikan dengan menteri terkait.  Kebetulan Menteri ESDM kan dari partai kami juga.  Komunikasi lebih mudah.

Setelah pensiun dari militer, Anda langsung gabung Partai Demokrat.  Keinginan sendiri atau diminta Pak SBY dan Bu Ani, kakak Anda?

Prinsipnya, sampai saya mengakhiri masa dinas, pengabdian diri saya di militer tidak berkurang.  Begitu juga sesudah pensiun.  Saya berkomunikasi dengan Pak SBY, dan melihat ada alasan kuat untuk bergabung, karena saat itu elektabilitas (Partai) Demokrat sangat rendah.  Orang bertanya kepada saya, “Kok kamu mau bergabung padahal Partai Demokrat lagi terpuruk?” Saya lakukan itu karena ingin Partai Demokrat  menjadi lebih baik.  Masyarakat di daerah juga masih menginginkan Partai Demokrat menjadi partai politik yang besar.

Menurut Anda, mengapa elektabilitas Partai Demokrat turun?


Ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh anggota Partai Demokrat yang masyarakat sudah tahu secara luas.  Mereka terlibat kasus korupsi.  Walaupun selalu dikatakan bahwa korupsi itu juga melibatkan banyak partai politik lain, bagaimana pun kita harus introspeksi diri.  Yang terlibat kasus, silakan selesaikan permasalahannya.  Pada dasarnya kan di Partai Demokrat sampai saat ini lebih banyak yang bersih daripada yang terlibat.

Parpol lain kadernya ada yang terlibat korupsi.  Tapi yang pernah beriklan anti korupsi hanya Partai Demokrat, dan yang terseret kasus notabene nama besar dan petinggi partai.  Ini membuat Partai Demokrat lebih disorot.  Tanggapan Anda?


Manusia punya sifat masing-masing.  Yang bisa terlibat korupsi tidak mengenal kedudukan, asal  pendidikan.  Bahkan saat ini ramai dibahas kasus korupsi yang melibatkan sosok pimpinan puncak sebuah lembaga.  Iklan anti korupsi yang pernah dibuat Partai Demokrat menurut saya tetap relevan.  Yang tidak relevan adalah anggota yang terlibat korupsi. Mereka harus mempertanggungjawabkannya.  Jangan bersembunyi di balik Partai Demokrat. Itu tidak baik!

Langsung duduk di jajaran dewan pembina partai, adakah tugas khusus bagi Anda dari ketua umum dan ketua dewan pembina?


Tidak ada tugas khusus, tapi saya bekerja berdasarkan pengalaman sebagai KSAD.  Saya bisa menyelesaikan tugas dan tidak ada permasalahan, khususnya masalah korupsi.  Itu saya terapkan juga di partai.  Saat kunjungan ke daerah, saya juga sampaikan ke anggota prinsip ini.  Mana yang boleh, mana yang tidak.

Masuknya Anda ke Partai Demokrat kian mengentalkan nuansa politik dinasti.  Bapak dan anak jadi ketum, ketua dewan pembina, dan sekjen.  Lalu Anda di dewan pembina.  Belasan keluarga jadi caleg.  Komentar Anda?

Saya menanggapi yang disampaikan masyarakat itu sebenarnya terkait dengan potensi korupsi. Jadi politik dinasti itu andai seseorang ditunjuk memimpin sesuatu, misalnya raja menunjuk anaknya jadi pangeran, itu memimpin dinasti. Edhie Baskoro jadi sekjen kan permintaan Mas Anas (Urbaningrum), bukan permintaan SBY.  Mas Anas jadi ketum karena pemilihan.  Dia berhak menyusun kepengurusan.  Saya masuk partai, lantas dikasih ruang istimewa di dewan pembina.  Bersama saya di dewan pembina ada Mas Dede Yusuf mantan wakil gubernur Jawa Barat, lalu ada Gubernur Bali  Made Mangku Pastika.  Masak saya tidak boleh?  Saya pernah jadi KSAD.  Kapasitas saya tidak bisa diragukan.  Justru kalau tidak boleh, namanya diskriminasi.

Soalnya ketika Presiden SBY ikut  menyentil politik dinasti keluarga Gubernur Banten, itu berbalik ke PD....

Saya melihat itu fair saja.  Dulu saat Demokrat baru lahir banyak orang tidak mau jadi anggota.  Saya masih dinas tentara.  Pak SBY sampai mengajak saudaranya, maaf ya, pembantu pun diajak jadi anggota.  Pada saat itu mengharapkan kenaikan elektabilitas dari tiga persen menjadi tujuh setengah persen. Yang mau gabung hanya saudaranya sendiri. Berjuanglah bersama saudara, tetangga.  Sekarang partai sudah besar, terus mereka disuruh keluar? Tidak fair-lah.  Tidak fair!  Jadi menurut saya ini beda situasi dengan partai lain.  Politik dinasti tidak masalah, yang penting persyaratan perjalanannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Soal elektabilitas dalam konvensi, dibandingkan calon lain yang lebih dulu populer di masyarakat, bahkan ada menteri yang punya kesempatan mengkampanyekan diri dengan kunjungan terkait pekerjaan, nampaknya sulit bagi Anda untuk menyaingi?

Begini, saya sudah evaluasi sampai saat ini saya harus lebih banyak memperkenalkan diri ke pemilih.  Kalau elektabilitas saya masih rendah, saya tetap usaha.  Tapi dari kunjungan intensif ke daerah dalam dua bulan ini, Insya Allah elektabilitas saya naik.  Tolong dilihat, maaf ya, ada orang yang punya jabatan bisa tampil di mana-mana.  Saya tidak punya jabatan, tapi saya lihat ada tren kenaikan, sehingga saya yakin pelan-pelan elektabilitas membaik.  Yang saya takut, kalau naik tinggi terlalu cepat, saya tidak bisa evaluasi.  Bahkan bisa turun mendadak juga.

Pemimpin negeri dengan latar-belakang militer masih relevankah?

Menurut saya masih.  Di  militer itu ada jenjang yang harus dilalui.  Misalnya, saya harus lalui jenjang Letnan Dua, lalu beberapa jenjang ke Kolonel dan seterusnya.  Memimpin unit kecil  sampai ratusan ribu.  Belajar kepemimpinan bertahap dan terus dievaluasi.  Jadi, Insya Allah bisa menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin militer itu anak buahnya dari seluruh suku di Indonesia.  Jadi sudah terlatih.

Modal untuk ikut konvensi capres dari mana?

Modalnya sangat kecil.  Bahkan saya harus berhemat, saya harus berbagi dengan anggota Demokrat di daerah.  Saya terpaksa naik pesawat kelas ekonomi. Saat jadi KSAD saya naik kelas bisnis karena “grade”nya di sana.  Yang penting sampainya kan sama ha ha ha.... Tim saya sampai mencari penerbangan apa yang murah.  Ada yang komentar, “kere kok mau jadi presiden”.  Saya berangkat apa adanya dengan harapan nantinya saya tidak disandera karena biaya.

Isu negatif kembali melingkupi Presiden yang notabene ketum partai, terkait dengan sosok Bunda Putri.  Presiden bahkan secara khusus membantah, berjanji mengungkap. Tapi kemudian tidak diungkap juga.   Lalu ada Ibu Pur yang ada di lingkungan dekat keluarga Cikeas, yang dianggap bisa menjadi pelobi, bahkan pembisik.  Seberapa besar pengaruh mereka kepada keputusan yang diambil Presiden?

Nih, sekalian saya jelaskan. Pak SBY jadi presiden sembilan tahun.  Sebelumnya jadi menteri, bintangnya tiga.  Kalau dipengaruhi pembisik dalam buat keputusan, saya rasa kecil sekali kemungkinan.  Saya yang keluarga dekat saja kalau menyampaikan sesuatu, dicek langsung sama beliau.  Langsung, saat saya masih ada di situ.  Itu adiknya  loh. Saya kan menyampaikan sesuatu agar Pak SBY tidak hanya mendengar dari birokrasi yang langsung berkerja di bawah beliau.  Dicek.

Yang mungkin terjadi sehingga ucapan Pak SBY ditanggapi negatif ya mungkin karena informasinya yang salah.  Tapi kalau pengambilan keputusannya tidak.  Beliau selalu menggunakan kepemimpinan staf. Tidak ambil keputusan sendiri.  Staf sebagai pelengkap.

Menanggapi ormas yang didirikan Anas Urbaningrum, Pak SBY nampaknya keder?  Sampai secara khusus bahas itu meski secara “no mention” di acara PD di Sentul? Bahkan berkirim pesan pendek?


Saya pikir segala sesuatu yang tidak benar harus dijawab, jangan didiamkan karena nanti dianggap benar.  Dulu, diam itu emas.  Sekarang tidak lagi. Pak SBY keder?  Tidak lah.  Menurut saya tidak sebanding! Maaf ya, saya bilang ke kader jangan  minder. Yang tidak baik perkaranya kan sedang diproses.  Edhie Wibowo yang antikorupsi malah masuk partai.  Track-record saya bisa dilihat sejak di AD.  Bahkan saya disalahkan karena membeli tank.  Ternyata dengan dana tetap saya bisa beli lebih banyak tank, karena tidak ada korupsi.  Jadi saya bisa mengatakan, saat saya berkuasa saya tidak korupsi.  Orang lain “ baru akan”. Aku sudah melakukan dan masuk Demokrat.  Kader Demokrat yang baik jauh lebih banyak.  Silakan kita lihat, mereka yang keluar itu apakah bisa menjadi besar?

Dalam dua kali pidato terakhir, Pak SBY mengeluh soal media.  Padahal beliau dulu populer karena media juga.  Kesannya pikiran Pak SBY terokupasi dengan pemberitaan media.  Bukankah semua kegiatan Pak SBY selalu diliput luas?

Beliau merasa kok tidak imbang banget.  Kalau imbang, beliau oke saja.  Beliau katakan, sudahlah, apa yang kukatakan, kalau tidak bisa dimuat 100 persen, muat 25 persen.  Tapi tolong kebenarannya juga disampaikan, jangan diartikan berbeda.  Media sangat berpengaruh terhadap pendidikan rakyat, termasuk membangun demokrasi. 



Sumber : VivaNews

Alat Cyber Crime Polri diduga Pintu Masuk Penyadapan

Indonesia Police Watch (IPW) menduga kuat peralatan cyber crime milik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi pintu masuk penyadapan yang sering dilakukan oleh negara-negara asing terhadap pejabat-pejabat di Indonesia, khususnya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Alat Cyber Crime Polri diduga Pintu Masuk Penyadapan

Pasalnya, kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane hampir seluruh peralatan yang digunakan oleh cyber crime Polri berasal dari negara asing.


"Kita menduga disadapnya pejabat-pejabat pemerintah (berasal) dari cyber crime bantuan Australia untuk kepolisian. Jadi yang paling banyak menerima bantuan peralatan IT, peralatan cyber dan alat sadap itu kepolisian," kata Neta saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Selain itu, Neta juga meyakini bahwa peralatan milik cyber crime Polri terbilang cukup canggih, terlebih peralatan penyadapan yang dimiliki oleh cyber crime milik Mabes Polri dan tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror.

"Kebanyakan cyber crime ini dari Australia. Ada lima titik dan itu alat sadap paling canggih. Alat sadap cyber crime Polri itu ada di lima titik, diantaranya di Mabes Polri, Polda Metro Jaya, di Bali kemudian ada di Sumatera Utara dan NTB," papar Neta. (Sindo)

Kenali Iptek Nuklir, Gunakan Manfaatnya

Keberadaan teknologi nuklir, oleh sebagian masyarakat dipersepsikan sebagai senjata, bom, atau hal-hal lain yang negatif.



“Padahal, keberadaan nuklir, pemanfaatan dan penerapannya di berbagai sektor, kesehatan, pertanian, rumah sakit dan lain-lain,” demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Prof. Dr. Ir. Djarot Sulistio Wisnusubroto, pada acara pembukaan ATOMOS EXPO 2013, di Stadion Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat, 29 Nopember 2013.

Oleh karena itu, kata Djarot, pentingnya menggelar pameran ATOMOS EXPO 2013 agar masyarakat dapat memahami secara fakta bahwa bangsa Indonesia sudah mampu menguasai teknologi nuklir dan mengem­bangkan­nya untuk tujuan kesejahteraan. “Melalui berbagai hasil karya nyata yang diperagakan, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa nuklir dapat digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan manusia, dan tidak selalu digunakan untuk senjata atau bom,” papar Djarot.


Dijelaskan juga oleh Djarot bahwa event ATOMOS EXPO khusus menggelar produk-produk teknologi hasil karya anak bangsa di bidang nuklir dan pemanfaatannya yang sudah meluas di berbagai sektor pembangunan. Kegiatan ini sebagai media sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat luas tentang kemampuan bangsa sendiri yang sudah menghasilkan banyak karya di bidang nuklir dan memiliki peran dalam pembangunan nasional.

Penyelenggaraan ATOMOS EXPO 2013 ini bertepatan dengan ulang tahun ke-55 BATAN, tepatnya tanggal 5 Desember. ”Kalau disamakan dengan manusia angka 55 ini, usia yang cukup matang. Artinya sesuatu yang sangat senior dan professional,” ujar Djarot, yang disambut tepuk tangan para tamu yang hadir di antaranya Menristek Prof. Dr .Ir .H. Gusti Muhammad Hatta, MS, perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Balitbang Kementerian Pertanian dan para tamu dari berbagai instansi lainnya.

Untuk memberi gairah dan semangat baru, BATAN meperkenalkan logo BATAN yang baru. ”Diharap­kan dengan logo baru yang lebih kinclong dengan warna-warni yang ramah dan disukai, BATAN dan nuklir bisa lebih ingin dikenali, lebih bersahabat terhadap masyarakat,” tutur Djarot, sembari menayangkan logo baru BATAN yang lebih cerah dengan warna 'ngejreng' paduan warna kuning, merah, hijau dan biru.

Pada kesempatan itu, Djarot juga menyampaikan hasil jajak pendapat nasional yang dilakukan selama tiga tahun terakhir tentang pemanfaatan teknologi nuklir. Hasil jajak pendapat nasional itu 76,5 persen responden setuju pemanfaatan iptek nuklir di Indonesia. ”Khusus untuk energi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), 60,4 persen responden menyatakan setuju,” jelasnya.

Khusus jajak pendapat tentang pemanfaatan iptek nuklir yang dilakukan di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), hasilnya lebih tinggi yakni 75 persen, sedangkan untuk PLTN 64,1 persen. “Angka ini bias menjadi acuan pemerintah dalam mengembangkan iptek nuklir dan pembangunan PLTN,” tegasnya lagi.

Mengenai logo BATAN yang baru lebih 'kinclong' dibandingkan yang lama, diamini oleh Menristek Prof. Dr .Ir .H. Gusti Muhammad Hatta, MS. Menurutnya, lambang BATAN yang baru ini lebih ramah dan lebih enak dilihat. Menristek juga mengungkapkan kebanggaannya terha­dap BATAN yang sangat professio­nal dan disiplin mengelola limbah nuklir selama 20 tahun. “Karena itu saya mendapatkan hadiah dari Wina berupa alat detektor,” katanya dengan nada bangga.

Meskipun dambaan untuk memiliki PLTN belum terealisasi, namun BATAN secara berkesinambungan melakukan riset dengan menggunakan iptek nuklir untuk digunakan di bidang lainnya. ”Seperti di bidang pertanian, padi kita yang biasanya hanya menghasilkan lima sampai enam ton perhektar, dengan menggunakan iptek nuklir produksi padi mencapai Sembilan bahkan sepuluh ton perhektar. Iptek nuklir juga digunakan bagi bidang kesehatan, semisal terapi penyakit kanker,” ungkapnya.

Bahkan katanya, dia merasa kagum ketika mendengar ipktek nuklir juga bisa dipergunakan untuk lebih mengawetkan makanan semacam makanan rendang, gudeg dan pepes. ”Kegiatan pemanfaatan seperti ini, diharapkan bias lebih mengakrabkan lagi nuklir kepada masyarakat,” tuturnya. Dan, dijelaskannya bahwa makanan itu aman untuk dikonsumsi, dengan begitu pemahaman masyarakat akan iptek nuklir lebih baik lagi.

Pada kesempatan itu Menristek menceritakan pengalamannya ketika dia menjadi Menteri Lingkungan Hidup yang lalu. Pada satu acara di televisi, dia dihadapkan dengan Menristek yang menjelaskan tentang pemanfaatan teknik nuklir. ”Sepertinya saya akan diadu, dan dikiranya saya akan mengeluarkan statement anti nuklir. Tapi, host atau moderator itu kecewa karena sebagai Menteri Lingkungan Hidup ketika itu saya mendukung penggunaan iptek nuklir. Dan, entah sudah rencanaTuhan, mungkin, saya sekarang malah ditunjuk sebagai Menristek,” ujar Gusti menceritakan pengalamannya yang unik itu.

Menrisitek memberi apresiasi yang besar bagi terselenggaranya ATOMOS EXPO 2013 ini. Diharapkan dengan terselenggaranya ATOMOS EXPO ini dapat membuka mata masyarakat Indonesia lebih luas lagi bahwa iptek nuklir sangat bermanfaat bagikemajuan bangsa dan meningkatkan taraf hidup manusia. Lebih jauh lagi dia mengutip kalimat dari kitab suci al-Quran bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia.“Yang penting apa yang sudah diciptakan Tuhan yang disediakan di alam ini digunakan untuk kemaslahatan umat manusia,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Menristek beserta staffnya, didampingi oleh Kepala BATAN, meninjau beberapa booth di arena ATOMOS EXPO 2013. Dia pun sangat antusias mendengarkan penjelasan dari penjaga booth yang dihampirinya. “Saya senang melihat anak-anak sekolah yang berkunjung kesini. Masa depan ada di tangan mereka, termasuk pengelolaan dan pengembangan iptek nuklir di masa depan,” katanya sembari memperhatikan generasi muda, anak-anak SLTA, yang berkunjung berombongan dan meramaikan pameran ATOMOS EXPO 2013.

Penyelenggaraan ATOMOS EXPO 2013 bertema 'Perkembangan dan Peran Teknologi Nuklir dalam Pembangunan Indonesia' berlangsung pada 29 Nopember – 1 Desember, diikuti oleh 28 instansi dan perusahaan. Kegiatan ini mengajak ma­sya­rakat untuk lebih mengenal nuklir dengan konsep yang populer 'ATOMOS DAY' dalam bentuk pameran produk dan jasa teknologi nuklir, pameran interaktif sains nuklir, pameran foto teknologi, nuklir, mini games, ICT nuklir dan pameran sejarah dan masa depan nuklir. Juga diselenggarakan aerobic dan flash mob serta pembagian door prize bagi semua pengunjung dari masyarakat umum.  (Viva)

Opersi Tameng Hiu-13 TNI AL Gagalkan Penyelundupan Senapan MP5

Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono menerima senjata hasil penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh pasukan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Timur (Guspurlatim).

Opersi Tameng Hiu-13 TNI AL Gagalkan Penyelundupan Senapan MP5
Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono menerima senjata hasil penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh pasukan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Timur (Guspurlatim). Foto: ISTIMEWA

Penyerahan senjata hasil penyelundupan itu dilakukan Danguspurlatim, Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia dalam suatu upacara militer gabungan yang berlangsung di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Senin (02/12/2013).

Dispenarmatim dalam surat elektroniknya kepada LICOM mengungkapkan, jajaran Koarmatim yang tergabung dalam Operasi Tameng Hiu-13 berhasil mengagalkan upaya penyelundupan senjata api lewat laut di perairan perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia, Minggu (28/07/2013).


Opersi Tameng Hiu-13 digelar Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmatim mengintegrasikan seluruh komponen kekuatan yang tergabung dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL, baik dari unsur-unsur kapal perang maupun kekuatan pangkalan di daerah perbatasan.

Terintegrasinya operasi Tameng Hiu dengan satuan tugas lain terbukti efektif dan membuahkan hasil dengan ditemukannya dua pucuk senjata api pabrikan (Home Industri) mirip MP-5/UZI oleh Tim Satgas Intelijen Pangkalan Angkatan Laut Nunukan.

Kejadian bermula ketika tiga tim Satgas Intel Lanal Nunukan dipimpin Kapten Laut (KH) Dominikus Tedju menggunakan perahu Patroli Keamanan Laut (Patkamla) Pos Angkatan Laut (Posal) Sei Nyamuk dan perahu nelayan, melakukan patroli di perairan Suar Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

Tim Satgas berusaha mendekati dua speed boat yang sedang melakukan aktivitas mencurigakan di perairan perbatasan RI Malaysia tersebut. Melihat adanya petugas datang patroli TNI AL datang, kedua speed boat langsung pergi dengan kecepatan tinggi kearah Pulau Sipadan Ligitan. Petugas mendeteksi speed boat mencurigakan itu membuang suatu benda ke laut dengan maksud mengalihkan perhatian petugas.

Sasaran berhasil lolos ke perairan negara tetangga, namun tim satgas fokus terhadap benda yang di buang ke laut tersebut dan memberi tanda sekitar lokasi kejadian pada posisi 04 00 633 U – 118 04 965 S, sekitar perairan Karang Unarang, pada pukul 05. 30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA).

Setelah diadakan penyelaman ditemukan paket berupa bungkusan warna kuning. Setelah dibuka isi bungkusan tersebut berisi dua pucuk mirip MP-5/UZI kaliber 9mm, dua magzine tanpa peluru, satu popor lepasan (portabel) serta satu peredam.

Kedua senjata tersebut nomor serinya telah dirusak atau dihilangkan oleh para pelaku. Secara fisik senjata selundupan itu diperkirakan buatan home industri.

Sampai saat ini tim yang dibentuk Koarmatim telah mendeteksi beberapa tempat dari negara asal pembuat senjata tersebut, serta meneliti lebih jauh maksud dari upaya penyelundupan senjata api di perairan perbatasan tersebut. Kedua senjata hasil operasi saat ini telah dibawa ke Mako Koarmatim dan diserahkan secara resmi kepada Pangarmatim.

Pangaramatim Agung Pramono menyampaikan sambutan terkait dengan pelaksanaan Opersi Tameng Hiu-13. Operasi di bawah kendali Danguspularmatim yang melibatkan beberapa komponen SSAT Koarmatim.

Dengan keberhasilan tersebut, Pangarmatim menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim beserta para prajurit yang ikut serta terlibat dalam Opersi Tameng Hiu-13.

“Terungkapnya upaya yang diduga sebagai aksi penyelundupan senjata ini memberikan indikasi bahwa keamanan wilayah perairan yurisdiksi nasional harus terus dijaga. Karena tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di wilayah dan waktu yang lain. Keberhasilan ini patut dipertahankan dan ditingkatkan, karena eskalasi ancaman ke depan akan semakin kompleks dengan modus operandi yang beragam,” kata Pangarmatim Agung Pramono.

Agung Pramono menekankan, dalam operasi-operasi yang akan datang agar terus dilaksanakan koordinasi yang ketat dan terintegrasi di antara satuan di pangkalan dengan unsur yang beropersi di laut. Dengan demikian, pelaksanaan operasi akan dapat membuahkan hasil yang optimal.

Saat ini, jajaran Koarmatim terus meningkatkan operasi di perairan timur Indaonesia, khususnya di perbatasan dengan negara tetangga.

Skala operasi akan terus ditingkatkan melibatkan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang tergabung dalam SSAT mulai dari unsur kapal perang, pesawat udara dan helikopter TNI AL, Marinir dan Pangkalan.

Target operasi juga dikembangkan tidak hanya fokus pada aksi pencurian ikan (Illegal Fishing) namun juga difokuskan pada aksi penyelundupan senjata, Narkoba dan kegiatan infiltrasi lewat laut.

“Dampak penyelundupan senjata, jika sampai ketangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerawanan sosial, ganguan kemanan dan separatisme yang sengaja di lakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan pemerintah RI,” kata Pangarmatim. (LensaIndonesia)

Menhan Berharap Presiden Mendatang Mengerti Militer

MENTERI Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, juga menyoroti Pemilu 2014 yang akan datang dan sangat berharap jelang Pemilu 2014, presiden mendatang mengerti permasalahan TNI. Supaya pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) berlanjut.

Menhan Berharap Presiden Mendatang Mengerti Militer
foto : kompasiana.com

"Kalau presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut, komitmennya harus kuat," ujar Purnomo dalam diskusi panel bersama Forum Pemred dan Pusat Pengkajian Strategi Nasional di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

"Rencana strategi pembangunan pertahanan TNI sudah pasti bersifat jangka panjang dan harus lintas kabinet. Karena itu diharapkan sistem pertahanan tetap dilanjutkan pada kabinet berikutnya," Jelasnya.


Dengan rencana strategis pembangunan pertahanan TNI memang menjadi pertanyaan besar bagi kami, adalah pada waktu pergantian rezim kepemimpinan antara yang mempunyai visi misi berbeda dengan apa yang berlangsung sekarang ini. Ini juga yang saya khawatirkan," jelas Purnomo.

Dia pun mengusulkan ada landasan hukum berbentuk undang-undang agar menjadi komitmen dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.

"Diperlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dari eksekutif agar ada kekuatan pertahanan melanjutkan Renstra (Rencana Strategis) I dan II. Selain itu, landasan politik keputusan politik paripurna DPR dan legislatif sebagai pemegang hak budget untuk dukungan pada rencana strategis yang ada,"jelas Purnomo. (POL)