TNI Tingkatkan Kemampuan Untuk Hadapi Berbagai Trouble Spot

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, mengatakan membaca prediksi tantangan nasional ke depan, TNI dituntut terus memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi berbagai trouble spot yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI harus memiliki kemampuan taktis dan strategis serta mobilitas dan daya tempur yang efektif.

"Latihan Satgultor TNI harus dilakukan melalui latihan secara bertahap dan berlanjut dengan mengedepankan interoperability Sat-81, Denjaka, dan Satbravo ‘90 serta unsur-unsur bantuan lainnya," kata Moeldoko dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Minggu (1/12).

Moeldoko dan rombongan melihat secara langsung aksi para prajurit TNI yang terlibat Latihan Satgultor TNI, yaitu Satgultor 81/Kopassus, Denjaka/Marinir, Denbravo’90/ Paskhas.

Dalam skenario latihan, ada kapal milik Indonesia yang dibajak oleh kelompok teroris di perairan Batam. Dengan profesional dari kekuatan Tri Matra (AD, AL, AU) serta didukung dengan manuver dari pesawat yang menerjunkan di laut maupun di kapal sasaran, Sea Rider yang bergerak cepat mendekati sasaran, serta gerakan helikopter yang menerjunkan prajurit TNI ke sasaran, akhirnya teroris yang menguasai kapal dapat dilumpuhkan. (KJ)

Polri Perketat Pengamanan Konferensi WTO

Ribuan petugas kepolisian dikerahkan untuk mengamankan Konferensi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berlangsung 3–6 Desember 2013 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Bali, Komisaris Besar I Gede Alit Widana, enggan menyebutkan jumlah personel yang dikerahkan. "Kekuatan Polda Bali semua disiagakan dalam rangka pengamanan WTO," ucap Alit Widana di Nusa Dua, Minggu (1/12).

Selain mengerahkan kekuatan penuh Polda Bali, pengamanan juga dibantu oleh tiga kepolisian daerah lain, yakni Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Pengamanan juga dibantu oleh Mabes Polri," ucapnya.

Alit Widana menjelaskan pertemuan tingkat menteri perdagangan dunia ke-9 itu akan dihadiri hingga 10 ribu anggota delegasi dari 167 negara. Jumlah tersebut termasuk 20 negara pengamat dan 1 negara Palestina.

"Kegiatan pengamanan mulai kami lakukan pada 1–7 Desember 2013," katanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan membuka pertemuan dunia itu pada Selasa (3/12) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Pertemuan akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda rapat yang membahas mekanisme perdagangan dunia. (KJ)

HUT OPM Situasi Perbatasan RI-PNG Aman Terkendali

Situasi kamtibmas di perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) hingga saat hari ulang tahun kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), pada Minggu (1/12), aman dan kondusif.

"Belum ada laporan meningkatnya (gangguan) situasi kamtibmas mengingat 1 Desember biasanya diperingati sebagian kecil masyarakat diperingati sebagai ulang tahun OPM dengan berbagai kegiatan, termasuk pengibaran bendera bintang kejora," ungkap Kapolres Kota Jayapura, AKBP Alfred Papare, kepada Antara, Minggu (1/12).

Hal serupa juga diakui Kapolres Puncak Jaya, AKBP Marselis, yang mengungkapkan belum ada laporan dari polsek-polsek di jajaran Polres Puncak Jaya.

"Mudah-mudahan tidak ada kegiatan menonjol," harap AKBP Marselis. Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian, mengungkapkan bom rakitan yang ditemukan pada penggrebekan kelompok Raja Cyclop di Kampung Yongsu, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, oleh jajaran Polres Jayapura pada Jumat (29/11) ternyata berdaya ledak tinggi.

Mantan Kadensus 88 itu mengklaim bom rakitan tersebut mematikan. "Canggih, bom rakitan ini, mohon maaf, ini untuk perang. Bom rakitan ini untuk mematikan dan membunuh," katanya. (KJ)

BIN dan Operator Telepon Kerja Sama Atasi Penyadapan

Australia telah melakukan penyadapan terhadap pejabat Indonesia. Untuk mencegah terulangnya masalah tersebut, Badan Intelijen Negara (BIN) dan operator telekomunikasi didesak untuk memperkuat kerja sama.

“Selama ini kerjasama yang terjadi belum optimal, jadi sudah saatnya untuk ditingkatkan” ujar anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (2/12/2013).

Menurutnya, praktik penyadapan selalu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jika pengamanan saluran komunikasi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah maka diprediksi akan mudah untuk diretas. “Tanpa dukungan dari operator tentu penyadapan akan makin sulit dideteksi dan dihadang,” cetus dia.

Lebih lanjut, Helmy mengatakan, kerja sama yang dibangun antara operator dan BIN ini juga untuk menepis kecurigaan adanya ‘fasilitas’ yang diberikan operator kepada negara asing untuk melakukan penyadapan. Alasannya, sejumlah saham operator di Indonesia dimiliki oleh pebisnis dari luar negeri.

“Kalau sudah ada kerja sama, tuduhan adanya main mata operator dengan intelijen asing kan mudah untuk ditepis,” bebernya.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung penuh kerja sama operator telekomunikasi dan BIN. Hal ini penting untuk mempercepat kerja sama BIN dan operator terealisasi.

Oleh karena itu, sikap proaktif Menkominfo Tifatul Sembiring, dibutuhkan untuk bantu pengamanan saluran komunikasi. “Kalau memang pemerintah ingin mengatasi penyadapan, mau tidak mau harus satu suara. Menkominfo proaktif dong. Badan intelijen kita saat ini memang butuh dukungan kerja sama dari semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia,” kata Helmy.

Sebelumnya ramai diwartakan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.Aksi penyadapan Australia diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.

Puncaknya, Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meluapkan kejengkelan di twitter.Presiden SBY mengatakan, Indonesia mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Australia setelah muncul insiden ini.

Kegiatan kerja sama militer Indonesia-Australia yang dihentikan sementara antara lainpertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme. Indonesia juga menghentikan kerja sama militer berupa patroli laut bersama di wilayah selatan Indonesia untuk menangani pencari suaka. (SIndo)

Indonesia harus bersikap soal sengketa Laut China Timur

Pengamat hubungan internasional Universitas Nasional (Unas) Burmalis Ilyas meminta Pemerintah Indonesia, untuk ikut andil menetralisir ketegangan yang terjadi antara China dan Jepang soal sengketa Laut China Timur.

Peta Laut China Timur

"Indonesia sebagai negara di Asia harus bersikap, setidaknya menetralisir kondisi yang kini semakin tegang," tegas Burmalis Ilya kepada SINDO, Sabtu (30/11/2013).

Menurut dia, jika ketegangan ini terus berlanjut akan bisa berdampak terhadap politik dan ekonomi kawasan termasuk Indonesia. "Memanasnya situasi Laut China Timur sangat memiliki korelasi terhadap negara kawasan," jelasnya.

Seperti diketahu militer China dua hari berturut-turut sejak Kamis lalu mengerahkan beberapa pesawat jet tempur di kawasan Laut China Timur.

Pengerahan beberapa pesawat jet tempur oleh militer China kemarin pagi itu, diklaim sebagai  balasan atas langkah Amerika Serikat dan Jepang yang sebelumnya melakukan aksi serupa di blok udara yang secara sepihak di klaim China.

AS, Korea Selatan, Jepang dan negara-negara lain menuduh Beijing meningkatkan ketegangan regional dengan mengklaim zona pertahanan atau blok udara di Laut China Timur.

Media China, Xinhua melaporkan, beberapa pesawat tempur China disebar, termasuk dua pesawat jet tempur. ”Beberapa pesawat tempur bergegas untuk memverifikasi identitas dari pesawat AS dan Jepang yang memasuki zona pertahanan udara” tulis media China itu, mengutip juru bicara Angkatan Udara China, Shen Jinke.

Jinke mengatakan, pesawat China mengidentifikasi ada dua pesawat pengintai AS dan 10 pesawat Jepang, termasuk pesawat tempur F-15. (Sindo)

Pihak Asing Sadap Indonesia sejak PD II

Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen (Purn) Sudrajat menyatakan, kegiatan penyadapan yang dilakukan intelijen antar negara adalah hal wajar dan lumrah.

"Penyadapan adalah hal yang biasa dilakukan," kata Sudrajat dalam diskusinya di rumah Gagasan Partai Amanat Nasional (PAN), Jalan Airlangga, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2013)

Selain itu, Sudrajat juga meyakini, Indonesia sudah mulai disadap oleh negara asing sejak dimulainya Perang Dunia (PD) II, di mana semua negara mulai melakukan sadap-menyadap untuk mengetahui sejauh mana kekuatan negara yang dimiliki musuh.

Untuk itu, Sudrajat berharap, agar Pemerintah Indonesia dapat memperkuat sistem enkripsi (mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca) yang ada di Indonesia.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan, agar sekalipun negara Indonesia disadap oleh negara asing, namun tidak mudah untuk dapat dibaca hasil sadapannya. "Kemampuan kita terhadap enkripsi harus lebih canggih dan teknologi kita juga harus canggih. Jadi bagaimana orang bisa menyadap, tapi tidak bisa membuka sadapannya," pungkasnya. (Sindo)

Penyadapan Australia, Indonesia cepat sekali melunak

Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspiabri Sumowigeno, mengatakan, Australia berusaha menekan Indonesia dengan permasalahan Papua setelah kedua negara bersitegang masalah penyadapan.

Sejumlah warga membubuhkan pesan kecaman terhadap pemerintah Australia atas penyadapan terhadap Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/11/2013). Aksi protes terhadap Australia di sejumlah daerah masih berlangsung meminta pemerintah Australia segera meminta maaf atas penyadapan yang dilakukan pada tahun 2009 terhadap presiden dan sejumlah pejabat Indonesia. foto : Sindo

"Indonesia nampak menghindari ketegangan diplomatik yang berlarut-larut dengan Australia. Kartu Papua merupakan jurus Australia memaksa Indonesia untuk melakukan hubungan bilateral kedua negara tersebut," kata Sumowigeno, Minggu.

Menurut dia setelah surat PM Australia, Tony Abbott, diterima Presiden Susilo Yudhoyono, Indonesia menyodorkan ajakan pada Australia menyusun protokol dan kode etik bagi hubungan kedua negara.

"Sebenarnya tidak lazim suatu negara yang dirugikan malah berinisiatif menyodorkan solusi untuk perbaikan hubungan yang rusak," katanya.

Indonesia, katanya, cepat sekali melunak.

Indikasinya, Indonesia masih mau menampung hibah lima C-130H Hercules dari Australia, dan pernyataan BIN bahwa pihaknya telah mendapatkan jaminan tak ada lagi penyadapan oleh Australia beberapa hari lalu.

"Ini menunjukkan Indonesia cepat sekali melunak, ingin segera rujuk secara tergesa kepada Australia. Juga tanpa langkah standar berupa permintaan maaf dari Australia," kata dia.

Dia menduga, begitu cepat Jakarta melunak kepada Canberra mengantisipasi kemungkinan tekanan balik Australia tentang Papua.

Dua langkah diatas diharapkan segera memulihkan kerjasama politik kedua negara, yang antara lain menjamin Papua sebagai bagian sah Indonesia.

Sentimen publik sebenarnya menginginkan Indonesia bisa lebih tegas menghukum Australia, tetapi hal itu sulit dipenuhi pemerintah. Hal ini karena Indonesia cukup tergantung pada kerjasama politik dengan Australia dalam menjamin status politik wilayah Papua.

"Ini sebenarnya tidak lazim karena kedua negara sama-sama berbobot middle power, meski Australia adalah upper class middle power sementara Indonesia pada lower class middle power. Sikap Indonesia menunjukkan kita tidak bisa menjalankan prinsip bebas aktif. Kita tidak bebas bersikap dan berekspresi," ujarnya.

Dikatakan, Indonesia hanya bisa lepas dari ketergantungan itu dan bisa lebih independen dalam bersikap dan bebas menunjukkan ekspresi terhadap Australia bila Indonesia memperbaiki profil militernya dengan menggandeng Rusia.

India sukses melakukan hal ini dengan Rusia, yang terkenal tidak mau campur tangan urusan negara pembeli arsenal militernya. India juga bisa menekan Prancis saat memodernisasi kekuatan udaranya, saat "lelang" C-01 Rafale dari Prancis berhadapan dengan Euro Fighter dan Su-27 Rusia.

Alhasil, Dassault Breguet dari Prancis bersedia memberi lisensi pembuatan Rafale ke India dalam jumlah signifikan.

Alternatif lainnya kata dia mengadakan deal politik militer langsung dengan Amerika Serikat untuk menekan Australia dengan imbalan tertentu, atau menggandeng China menginternasionalisasi isu-isu dalam negeri Australia, utamanya nasib kaum Aborigin.

Alternatif lebih ekstrem lanjutan, memberi tempat berbagai kekuatan dunia secara bersamaan membuka pangkalan militer di Tanah Air. Misalnya, China diizinkan membangun pangkalan militer di Papua, Amerika Serikat di Natuna, Rusia di Pulau Nias, Perancis di Lombok, dan India di Kalimantan.

"Kalau berbagai pihak asing membuka pangkalan secara bersamaan, tentu tidak bisa dikatakan melanggar prinsip bebas aktif," katanya. (Antara)