Presiden Perintahkan Menlu Marty Panggil Dubes Singapura dan Korsel

Presiden SBY memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono | ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.

"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.

Namun, tidak disebutkan dengan pasti kapan kedua Dubes itu akan dipanggil oleh Kemlu.

Sebelumnya sekitar pukul 15:00 WIB, Presiden SBY menggelar rapat bersama beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas secara khusus surat jawaban dari Perdana Menteri Tony Abbott.

Isu penyadapan yang dilakukan oleh agen intelijen Singapura ini pertama kali dipublikasikan oleh harian Sydney Morning Herald (SMH) pada Senin, 25 November 2013. Mereka mengambil sumber dari dokumen milik mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), Edward J. Snowden.

Dalam artikel SMH, disebut intelijen militer Singapura turut membantu agen intel Australia, Inggris dan AS untuk memperoleh data-data rahasia melalui kabel bawah laut yang disebut SEA-ME-WE 3.

SEA-ME-WE 3 yang merupakan kepanjangan Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat itu menghubungkan lebih dari 30 negara termasuk China, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Inggris dan Prancis. Sebagian dari kabel bawah laut itu dimiliki oleh Perusahaan milik Singapura, SingTel.

Namun, perwakilan SingTel yang coba dimintai keterangan seputar isu ini menolak berkomentar. Respon serupa juga ditunjukkan oleh Kementerian Pertahanan Singapura yang menolak menjawab pertanyaan media.

Kementerian Luar Negeri Singapura bungkam.
 
Langkah serupa sudah ditempuh oleh Pemerintah Malaysia yang memanggil Duta Besar Singapura, Ong Keng Yong pada hari ini. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan apabila tuduhan itu terbukti benar, maka hal ini akan menjadi masalah yang serius.

Anifah menyebut aksi spionase merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.

"Aksi penyadapan terhadap negara mitra dan tetangga sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan hal itu melanggar semangat persahabatan sejati dan komitmen dalam hubungan di antara negara tetangga," ungkap Anifah dan dilansir kantor berita Reuters.

Sumber : VivaNews

TNI Rotasi Puluhan Perwira Tinggi Bidang Intelijen

Mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Sebagian besar pati ini duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (Bais). Tidak hanya petinggi Bais, mutasi juga terjadi di jajaran perwira tinggi ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Mutasi dan pengangkatan Pati TNI berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal Moeldoko | VIVAnews/Ikhwan Yanuar

Belum ada kejelasan apakah mutasi ini terkait terbongkarnya kasus penyadapan para pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, oleh intelijen Australia, Defense Signals Directorate (DSD).

Dalam keterangan pers TNI yang diterima VIVAnews, Selasa 26 November 2013, hanya dijelaskan, mutasi dan promosi jabatan ini dalam rangka mengoptimalkan tugas yang sangat dinamis.

Mutasi dan promosi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/901/XI/2013  tanggal 18 November  2013, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 37 Pati TNI.

Dalam mutasi tersebut ada 24 Pati dari TNI Angkatan Darat yang terkena rotasi, sebanyak lima orang Pati dari TNI Angkatan Laut dan delapan Pati dari TNI Angkatan Udara.

TNI Angkatan Darat:

1. Mayjen TNI  dr. Komarudin Boenjamin, Sp.B.U dari Kapuskes TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

2. Brigjen TNI dr. Daniel Tjen, Sp.S. dari Dirkesad menjadi Kapuskes TNI.

3. Brigjen TNI Drs. Subroto, M.M. dari Asdep Koord. Pendayagunaan Aparatur Kemenko Polhukam menjadi Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam.

4. Brigjen TNI Budiarjo dari Kabinda Bali BIN menjadi Pati Mabes TNI AD ( dalam rangka pensiun).

5. Brigjen TNI Wahyu Agung Prayitno, S.Pd.  dari Dir B Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

6. Brigjen TNI Lilik Sugiharto dari Dir D Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

7. Brigjen TNI Dra. Sri Parmini, M.M. dari Kasetum TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

8. Brigjen TNI Drs. Hasan Saleh, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. II Bid. Komsos Panglima TNI menjadi Kasetum TNI.

9. Brigjen TNI Robby Win Kadir dari Irum Itjen TNI menjadi Irop Itjen TNI.

10. Brigjen TNI Bambang Sutrisno dari Pati Ahli Kasad Bid Sosbud menjadi Staf Khusus Kasad.

11. Brigjen TNI Nukman Kosadi dari Pati Ahli Kasad Bid Hukum menjadi Staf Khusus Kasad.

12. Brigjen TNI Eski Hermawan dari Pati Ahli Kasad Bid Idpol menjadi Staf Khusus Kasad.

13. Brigjen TNI Asep Kuswani dari Pati Ahli Kasad Bid Ilpengtek & LH menjadi Staf Khusus Kasad.

14. Brigjen TNI Teguh Rahardjo dari Kadisjarahad menjadi Pati Ahli Kasad Bid Ilpengtek&LH.

15. Kolonel Cpm Eddy Kristanto dari Paban Utama B-2 Dit B Bais TNI menjadi Kabinda Bali BIN.

16. Kolonel Inf Imam Soepriyanto dari Paban Utama D-1 Dit D Bais TNI menjadi Dir A Bais TNI.

17. Kolonel Kav Jamaluddin, M.Si. dari Paban Utama E-2 Dit E Bais TNI menjadi Dir B Bais TNI.

18. Kolonel Inf Eriet Hadi Uriyanto dari Wadan Pusintelad menjadi Dansatintel Bais TNI.

19. Kolonel Ckm dr.Dubel Mariyones,Sp.B. dari Ir Ditkesad menjadi Dirkesad.

20. Kolonel Inf Muchdarizal dari Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI menjadi Pa Sahli Tk II Bid. Komsos Panglima TNI.

21. Kolonel Inf Hendra Yus dari Paban IV/ Komsos Sterad menjadi Pati Ahli Kasad bid Sosbud.

22. Kolonel Kav A.A.Ketut Mayun Wiyadnya dari Ses Itjen TNI menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Hukum.

23. Kolonel Inf Supartodi dari Paban Sahli Bid. Dukat dan Bankeman Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Pati Ahli Kasad bid. Idpol.

24. Kolonel Cba Ir. Djoko Susilo, M.T. dari Paban Sahli Bid. Dik Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Kadisjarahad.

TNI Angkatan Laut:

1. Laksma TNI Freddy Rudolf Dicky Egam dari Dansatintel Bais TNI menjadi Dir G Bais TNI.

2. Laksma TNI dr. Adi Riyono dari Kadiskesal menjadi Waka Puskes TNI.

3. Laksma TNI dr. Nelson Pandaleke,Sp.PD.dari Karumkital dr. RML Diskesal menjadi Kadiskesal.

4. Kolonel Laut (E) Ir. Sigit Soekirno Soedibyo dari Paban Utama B-4 Dit B Bais TNI menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops.

5. Kolonel Laut (K) dr.B.Renaldi, Sp.M. dari Wakamed Rumkital dr. MTH Diskesal menjadi Karumkital dr. RML Diskesal.

TNI Angkatan Udara:

1. MarsdaTNI Amarullah dari Dankorpaskhas menjadi Waka Bais TNI.

2. Marsma TNI Mujahidin Harpin Ondeh dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Dankorpaskhas.

3. Marsma TNI Wahyudi Sumarwoto, S.E., M.Si. dari Pati Sahli Kasau Bid.Iptek menjadi Danpuslat Kodiklat TNI.

4. Marsma TNI Rachman Rosta W. dari Dir A Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

5. Marsma TNI Rakhman Hatiadi SA., M.B.A., M.Sc., NSS dari Dir G Bais TNI menjadi Dir D Bais TNI.

6. Marsma TNI Hermansyah dari Irops Itjen TNI menjadi Irum Itjen TNI.

7. Marsma TNI dr. Agustinus Hari Haksono, Sp. THT. dari Waka Puskes TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

8. Kolonel Pnb Sulastri Baso dari Dirjian Air Power Seskoau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Iptek. 


Sumber : VivaNews

Benarkah Intelijen Indonesia bantu Intelijen China Sadap Australia?

Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia yang memantik ketegangan diplomatik kedua negara, belum usai. Media Australia ramai memberitakan bukan hanya Negeri Kanguru yang menyadap, tapi juga Indonesia. Bila Australia menggandeng sekutu dekatnya, Amerika Serikat, dalam memata-matai Indonesia, maka Indonesia menggandeng China untuk menyadap Australia.

Selamat datang di dunia mata-mata. Di permukaan, hubungan antarnegara memang menekankan praktik diplomasi untuk mencapai kesepakatan dan memelihara perdamaian. Namun di balik itu, intelijen bergerak mengumpulkan informasi untuk memastikan keamanan pemerintah mereka masing-masing. Ini kisah tentang perang intelijen dan aksi sadap-menyadap yang melibatkan banyak negara.

News.com.au, 25 November 2013, melansir sebuah sumber intelijen yang menyatakan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) telah menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasil penyadapan itu ke China. Kedua negara disebut mengincar diplomat Australia, perusahaan Australia, sampai warga sipilnya.

Mengutip situs jurnal Intelligence Online, news.com.au menulis RI-China menyepakati operasi spionase bersama ketika Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian berkunjung ke Jakarta, Maret 2011, untuk menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.

“China tertarik pada masalah birokrasi, gosip bisnis tentang kontrak sumber daya, dan aktivitas militer Australia. Ada daftar panjang soal isu-isu apa yang menarik bagi mereka,” kata sumber intelijen Austalia kepada News Corp.

Penyadapan ponsel hanya sebagian kecil dari operasi spionase RI-China. Indonesia juga disebut memata-matai Australia melalui sebuah mobil van yang memiliki teknologi pengintai buatan China. Teknologi pengintai itu diduga mencontek teknologi Barat yang dicuri China, kemudian diberikan kepada Indonesia oleh Departemen III Tentara Pembebasan Rakyat (PLC) China yang merupakan mitra BAIS.

Departemen III PLA membidangi intelijen dan siber China. Operasi mata-mata China disebut menggunakan sistem yang berbeda dari Australia dan AS. China menggunakan sistem KGB – intelijen Uni Soviet. Model ini memakai metode saturasi yang lebih sulit dilacak untuk mengumpulkan informasi.

Jurnal pertahanan Jane’s Defence Weekly melaporkan, China menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia. Tawaran itu disampaikan ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Beijing Maret 2013.

Meski rincian mengenai radar laut China itu tidak diketahui persis, diyakini jaringan radar tersebut ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan Sulawesi.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, TNI belum bisa memberikan penjelasan. “Itu hanya dugaan-dugaan. Kami akan dalami dulu. Mari kita menunggu data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul kepada VIVAnews.

Sementara itu, Selasa 26 November 2013, mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi TNI. Mereka yang dimutasi sebagian besar duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Namun Markas Besar TNI membantah mutasi besar ini terkait isu penyadapan Australia terhadap Indonesia. “Ini hal biasa dalam rangka penyegaran prajurit TNI. Kebetulan saja pada rotasi ini ada beberapa pejabat BAIS,” kata Kapuspen TNI Iskandar Sitompul.

Singapura, Korsel, Jepang bantu Australia

Sydney Morning Herald menulis, Australia tidak hanya bermitra dengan AS dalam meyadap Indonesia, tapi juga dengan Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Bersama-sama, mereka menyadap jaringan telekomunikasi bawah laut di seluruh Asia.

Dalam dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, AS dan mitra-mitranya menyadap kabel optik fiber berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia. Operasi ini melibatkan kerjasama pemerintah beberapa negara dan perusahaan telekomunikasi. Lewat operasi ini, AS dan sekutunya dapat melacak siapapun di manapun dan kapanpun.

Harian Belanda NRC Handelsblad menyatakan AS mencengkeram kuat jalur komunikasi di kawasan Trans-Pasifik. Mereka membangun fasilitas penyadapan di pantai barai AS, Hawaii, serta Guam. Fasilitas ini membuat AS dapat menyadap semua lalu-lintas komunikasi di Samudera Pasifik.

Di sinilah Singapura memegang peran penting. Singapura disebut sebagai pihak ketiga dan mitra kunci operasi intelijen ‘Lima Mata’ AS dan sekutu-sekutunya. Fairfax melaporkan Badan Intelijen Australia (DSD) bermitra dengan intelijen Singapura untuk menyadap kabel SEA-ME-WE-3 yang tertanam dari Jepang melalui Singapura, Djibouti, Suez, dan Selat Gibraltar menuju utara Jerman.

Sumber di DSD mengatakan, Kementerian Pertahanan Singapura bekerja sama dengan DSD dalam mengakses dan berbagi informasi mengenai komunikasi yang melintas di dalam kabel SEA-ME-WE-3. Mereka juga berbagi informasi tentang komunikasi dalam kabel SEA-ME-WE-4 yang ditanam Singapura menuju selatan Prancis.

Untuk bisa mengakses informasi dari kabel tersebut, butuh izin perusahaan milik pemerintah Singapura – SingTel. Perusahaan ini menjadi elemen kunci dalam perluasan operasi intelijen Australia dengan Singapura.

SingTel sejak lama memiliki hubungan dekat dengan intelijen Singapura. Salah satu dewan direksi perusaaan itu, Peter Ong, menjabat sebagai Kepala Pelayanan Sipil Singapura yang bertanggung jawab atas keamanan nasional dan koordinasi intelijen dengan kantor Perdana Menteri Singapura.

Operasi penyadapan kabel optik bawah laut itu telah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Pakar intelijen dari Australian National University, Des Ball, mengatakan kemampuan sinyal intelijen Singapura adalah yang terkuat di kawasan Asia Tenggara.

Intelijen Korsel juga berperan menyadap telekomunikasi yang melintas melalui China, Hong Kong, dan Taiwan. Badan Intelijen Korsel (NIS) sudah 30 tahun bekerjasama dengan CIA, NSA, dan DSD. Sementara Jepang dalam operasi spionase ini berperan melalui fasilitas penyadapannya di pangkalan udara Misawa.

Berkenaan dengan itu, Presiden SBY telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.

Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.

"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.

Surat Abbot

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. "Tepat pada 23 November, Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengantarkan surat ke saya dan telah saya baca pada saat saya di Bali," ujar Presiden.

Dari surat balasan itu, Presiden SBY melihat ada tiga hal yang disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Pertama, keinginan Australia menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang dewasa ini semakin kuat dan berkembang," katanya.

Kedua, lanjut SBY, komitmen PM Australia Tony Abbott bahwa tidak akan melakukan sesuatu yang mengganggu dan merugikan Indonesia di masa depan.

"Ketiga, Perdana Menteri Tony Abbott setuju pendapat saya untuk menata kembali kerjasama bilateral menyusun protokol," katanya.

Menanggapi surat itu, Presiden SBY memaparkan enam langkah Indonesia.  Inti dari keenam langkah yang disampaikan Presiden SBY yaitu, dibentuknya kode etik dan protokol yang mengatur kesepakatan hubungan kedua negara paska dilanda ketegangan hubungan diplomatik akibat skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (DSD).

Langkah pertama, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa atau utusan khusus akan membicarakan isu-isu yang sensitif untuk membicarakan kerjasama dengan Negeri Kanguru paska krisis diplomatik ini.

"Ini merupakan pra syarat bagi pembentukan protokol yang telah disetujui oleh Australia," ujar SBY.

Langkah kedua, lanjut SBY, setelah adanya pemahaman bersama maka ditindaklanjuti dengan pembahasan mengenai protokol dan kode etik secara mendalam. Langkah ketiga, SBY akan memeriksa sendiri isi protokol dan kode etik yang akan diteken oleh kedua negara.

"Saya akan memeriksa apakah isi protokol dan kode etik sudah sesuai dengan keinginan Indonesia," kata dia.

Langkah keempat, setelah kode etik dan protokol disiapkan, maka pengesahan dokumen tersebut akan disaksikan oleh pemimpin kedua negara dalam hal itu Presiden SBY dan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Tugas kedua negara selanjutnya yaitu memastikan protokol tersebut akan dijalankan," kata SBY.

Komitmen untuk menjalankan protokol dan kode etik di antara kedua negara, menjadi langkah kelima. Sementara langkah terakhir, kerjasama yang sempat dibekukan akan kembali dilaksanakan setelah kepercayaan dan kode etik dijalankan secara konsisten.

Kerjasama yang dimaksud, yaitu di bidang militer, pertukaran informasi di bidang intelijen, pencegahan aksi teror, penanggulangan isu penyelundupan manusia dan kerjasama polisi.

"Kerjasama bilateral yang bermanfaat bagi kedua negara dapat segera dijalankan kembali," kata SBY.

Kode etik dan protokol ini merupakan niat baik untuk berkomitmen dalam membangun kehidupan bertetangga dan saling menguntungkan.

SBY menyebut setelah aksi ini dilakukan, masih akan ada proses lebih lanjut. "Kami akan terus melakukan pembicaraan yang komprehensif dan diplomatis," kata dia. (VivaNews)

Polri Siapkan Panduan Berjilbab Untuk Polwan

Kepala Divisi Humas Polri Ronny Franky Sompie, Selasa 26 November 2013 mengatakan, tim penyusun seragam jilbab Polisi Wanita (Polwan) tengah mempersiapkan peraturan Kapolri sebagai panduan. Tim yang dibentuk atas perintah Kapolri itu juga telah menyerahkan rancangan tersebut ke Komisi III DPR RI.

Polwan berjilbab

"Jadi kami masih menunggu peraturan Kapolri tentang penggunaan jilbab itu," kata Ronny.

Ronny menuturkan, pada rapat dengar pendapat (RDP) Polri dengan Komisi III DPR, anggota dewan menanyakan perihal tindak lanjut seragam jilbab Polwan.

"Maka dari itu Bapak Kapolri menunjukan apa yang telah dilakukan tim tentang aturan yang disusun dalam peraturan Kapolri dan masukan desainer," katanya.

Ia menambahkan, anggaran akhir Polri tahun 2013 akan habis, maka seragam jilbab Polwan itu akan dimasukan pada anggaran berikutnya.

"Anggaran 2013 hampir habis, akan segera dipikirkan untuk tahun berikutnya," kata Ronny.

Sementara itu, kata Ronny, berdasarkan keputusan Kapolri, setiap Polwan dipersilahkan mengenakan jilbab bila diperlukan. Namun para Polwan yang mengenakan jilbab supaya warnanya seragam dengan kostum Polri.

"Sampai saat ini tidak ada larangan memakai jilbab dan pengaturan pemakaian. Karena itu hak asasi, Kapolri persilahkan memakainya dengan memperhatikan keseragaman sambil menunggu peraturan Kapolri," ujarnya. (VivaNews)

Ini dia Isi Surat Balasan PM Tony Abbott Kepada SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Keterangan pers disampaikan Presiden di Istana Negara, Selasa 26 November 2013.

"Tepat pada 23 November, Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengantarkan surat ke saya dan telah saya baca pada saat saya di Bali," ujar Presiden.

Dari surat balasan itu, Presiden SBY melihat ada tiga hal yang disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Pertama, keinginan Australia menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang dewasa ini semakin kuat dan berkembang," katanya.

Kedua, lanjut SBY, komitmen PM Australia Tony Abbott bahwa tidak akan melakukan sesuatu yang mengganggu dan merugikan Indonesia di masa depan.

"Ketiga, Perdana Menteri Tony Abbott setuju pendapat saya untuk menata kembali kerjasama bilateral menyusun protokol," katanya.

Akibat terbongkarnya aksi spionase yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia (DSD), Pemerintah Indonesia telah menghentikan semua kerjasama dengan Australia yang terkait dengan kemitraan strategis.

Beberapa bidang yang dihentikan kerjasamanya yaitu pencegahan terhadap penyelundupan manusia, pertukaran informasi intelijen dan penangkalan aksi teror. (VIvaNews)

Kementerian Pertahanan Batalkan Pembelian Hercules dari Australia

Pemerintah lewat Kementerian Pertahanan memutuskan membatalkan rencana pembelian enam pesawat angkut C-130 Hercules bekas dari Australia. Pemerintah juga menolak hibah empat unit pesawat serupa dari Negeri Kanguru itu.

Hercules Australia  yang Rencananya yang Akan di Hibahkan Untuk Indonesia

"Proyek Hercules dari Australia digantikan," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 November 2013.

Pembatalan ini merupakan buntut pengungkapakan aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia pada 2009. Gusar pada tindakan negeri jiran itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantas menghentikan kerja sama pertahanan dengan Australia.

Sebelumnya, Indonesia dan Australia sepakat dengan transaksi jual-beli enam unit pesawat angkut militer Hercules seharga US$ 15 juta per unit. Australia pun menawarkan empat unit pesawat Hercules secara cuma-cuma, meski Indonesia diwajibkan membayar biaya perawatan dan perbaikan senilai US$ 15 juta per unit, jumlah yang sama dengan harga pesawat Hercules baru.

Rachmad Lubis mengatakan sampai saat ini pemerintah belum membayarkan uang ke Australia. Menurut dia, besarnya anggaran proyek Hercules bekas Australia masih dalam perhitungan. "Karena sifatnya adalah biaya untuk pemeliharaan pesawat," tuturnya.

Namun, Kementerian Pertahanan belum menentukan apaakh akan membeli pesawat angkut serupa dari negara lain. Sebab harga pesawat Hercules baru bisa mencapai lima kali lipat dari biaya hibah dari Australia. "Sementara kami masih wait and see," ujarnya. (Tempo)

SBY Belum Balas Surat, Partai Oposisi Australia Khawatir

Partai Buruh Australia mengkhawatirkan belum adanya balasan dari Indonesia sejak Perdana Menteri Tony Abbott memberikan surat balasan untuk memperbaiki hubungan yang memburuk akibat terungkapnya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara, pekan lalu.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Balasan surat Abbott sudah disampaikan kepada SBY, Kamis pekan lalu, menyusul sejumlah pemutusan kerja sama Indonesia-Australia. Namun, Sekretaris Parlemen Simon Birmingham dari Partai Liberal Abbott menepis kekhawatiran tersebut.

“Kami sudah memperkirakan Indonesia akan menggunakan waktunya, dan merespons dengan pertimbangan saksama, itu yang terjadi,” kata Birmingham kepada stasiun televisi Sky News, Selasa, 26 November 2013.

Birmingham mengatakan, Abbott telah meminta mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Australia, Letnan Jenderal Peter Leahy, untuk memberikan balasan surat itu langsung kepada pemerintah Indonesia.

Juru bicara Abbott mengatakan, Perdana Menteri merasa sangat tepat jika surat disampaikan dengan penghormatan yang penuh, mengingat pentingnya masalah yang dibahas dan penghormatan bagi Presiden SBY.

Namun, anggota Partai Buruh lainnya, Brendan O'Connor, mengatakan tidak penting bagaimana pesan itu dikirim sepanjang segala upaya terbaik telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan. Dia mengatakan, jika semuanya berlangsung baik, SBY seharusnya sudah menelepon Abbott.

"Faktanya, perlu waktu lama bagi Indonesia untuk merespons. Dan ini yang mengkhawatirkan,” katanya kepada Sky News. “Jelas hal ini menunjukkan mereka kecewa dengan respons pemerintah hingga saat ini.”

Dia mengatakan, hubungan Australia-Indonesia mengalami kemunduran sejak pemilihan umum September lalu. Sebab, pemerintah Abbott gagal merespons dengan tepat dan cepat atas meningkatnya krisis diplomatik.

Pernyataan O'Connor langsung dikecam Birmingham yang menuduh Partai Buruh mengelak dari komitmen mereka untuk mendukung upaya pemerintah memperbaiki hubungan dengan Indonesia.

“Jika mereka hanya melempar kawat berduri, itu bukanlah menganggap serius hubungan dengan Indonesia, itu hanya oportunis semata,” katanya. (Tempo)