TNI dan Polri Masih Buru Separatis Papua Merdeka

Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan pihaknya bersama jajaran TNI masih memburu separatis yang berambisi menginginkan Papua merdeka.

Sebab aksi-aksi yang dilakukan separatis Papua Merdeka dinilai membuat ketidaknyamanan masyarakat di 'Bumi Cendrawasih' itu serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami terus melakukan penegakan hukum terhadap mereka," ujarnya, Senin (27/1/2014).

Salah satu aksi yang dilakukan para separatis yakni adanya baku tembak antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan anggota TNI dan Polri yang terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Minggu (26/1/2014).

Aksi baku tembak mengakibatkan seorang anggota TNI tewas. Dan seorang anggota separatis Papua Merdeka pun berhasil diamankan. "Dari tangan OPM, petugas menyita sepucuk senjata api dan masih dalam pemeriksaan anggota," tandasnya.

Tak hanya itu, kejadian sama juga pernah terjadi di Kampung Yambi Mulia, Papua, dan mengakibatkan dua orang tewas yakni seorang anggota TNI dan seorang lagi anggota OPM.

Dengan kondisi seperti itu, tentunya menjadikan masyarakat Papua tidak nyaman dan tidak berani untuk keluar rumah secara bebas. Karena itu jajaran TNI dan Polri masih terus memburu keberadaan separatis yang menginginkan Papua merdeka dan keluar dari NKRI. 

Sumber : Inilah

TNI Kebut Persiapan Skadron Pesawat tanpa Awak

Panglima Komando Operasi Angkatan Udara Satu Marsekal Muda Muhammad Syaugi mengaku tidak sabar untuk segera memiliki skadron khusus pesawat tanpa awak yang rencananya berlokasi di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Karena itu, Angkatan Udara saat ini sedang mempercepat persiapan infrastruktur pendukung skadron tersebut.

"Targetnya tahun ini jadi," kata Syaugi kepada wartawan di Markas Komando Operasi Angkatan Udara Satu, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 24 Januari 2014.

Selain infrastruktur, TNI AU juga mempersiapkan sisi teknologinya. Para teknisi TNI AU sudah mulai mempelajari teknologi dan seluk-beluk pesawat tanpa awak. "Ternyata tak mudah, kami pun mempelajari (teknologi) tersebut dari negara tetangga yang sudah bisa," kata dia. "Tak perlu malu, yang penting kami belajar."

Saat disinggung soal pesawat tanpa awak jenis apa yang bakal digunakan TNI AU, Syaugi belum mau menjawab detail. Dia hanya menyebutkan pesawat tanpa awak hasil riset dari Kementerian Riset dan Teknologi serta Badan Penerapan dan Pengembangan Teknologi, yakni PUNA Wulung. "Selain itu, Kementerian Pertahanan yang tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan membeli belasan unit pesawat tanpa awak dari Filipina, selain buatan dalam negeri, yang akan dialokasikan untuk TNI Angkatan Udara. Skadron pesawat nirawak ini diharapkan mampu mengemban misi mata-mata dan pengamatan jarak jauh. Pesawat ini ditargetkan mampu memberikan gambaran awal suatu daerah di Tanah Air setelah terjadinya bencana alam. (Tempo)

Australia, Menepuk Air Di Dulang Tepercik Muka Sendiri

Tanpa banyak cakap, militer Indonesia mengerahkan berbagai kapal perang ke perairan halaman belakang rumahnya dimana di pagar halaman seberang itu ada Darwin, satu-satunya kota yang ada di Australia Utara, tak lebih besar dari kota Kupang di NTT.  Gerakan angkatan laut RI dengan menyebar kapal perang korvet, fregat, kapal cepat rudal dan kapal cepat torpedo dengan dukungan jet tempur Sukhoi dan 4 radar militer canggih yang baru dipasang menyadarkan Australia bahwa Indonesia sangat serius menyikapi sikap kepala batu pemerintahan Australia yang dipimpin si cowboy Tony Abbott.

Embarkasi pasukan, sudah terbiasa

Gaya keras kepala si Abbott ini sudah terlihat ketika masa kampanye dia tahun lalu untuk mengejar kursi Aussi One.  Dia bilang akan menempatkan sejumlah intelijen di Indonesia untuk memantau pergerakan manusia perahu, membeli perahu, membayar sejumlah sipil Indonesia untuk memberikan informasi tentang posisi manusia perahu yang hendak ke negeri selatan itu.  Ini saja sejatinya sudah menyinggung harkat dan martabat kita, emangnya negeri ini tak bertuan.  Pernyataannya itu meski untuk konsumsi kampanye pemilihan umum jelas meremehkan pemerintah Indonesia.  Dia menang dan jadi Perdana Menteri salah satunya karena pernyataannya itu.  Tapi sekarang dia terjebak dengan jaring yang dia tebar sendiri.  Celakanya sebagian besar rakyatnya pun berbalik menghujat dia.

 Ketika urusan sadap menyadap terkuak, gaya arogansi Abbott dipertontonkan dengan tak rela minta maaf. Bandingkan dengan gaya Obama ketika urusan yang sama dengan Jerman, lebih low profile dan meminta maaf kepada Jerman.  Yang dipertontonkan Abbott bukan gaya negarawan santun melainkan gaya preman seperti garis dan raut wajahnya yang keras. Bandingkan dengan Kevin Rudd yang ramah dan santun sehingga mampu mengambil hati rakyat dan bangsa ini.  Sesungguhnya irama hubungan Indonesia dan Australia tergantung gaya kepemimpinan negeri kanguru itu.  Oleh karena itu situasi hubungan yang buruk saat ini ada di koridor kepemimpinan pemerintah Australia, bukan pada rakyat dan bangsa Australia yang saat ini justru mengecam hebat cara si Abbott menangani pola hubungan bertetangganya dengan Indonesia.

Satuan Radar Buraen Kupang, mata dan telinga NKRI

Australia harus menyadari bahwa militer Indonesia tidak seperti lima tahun lalu.  Ketika diadakan Sail Komodo beberapa bulan yang lalu di depan Darwin sesungguhnya telah “tersedia” sedikitnya 30 kapal perang Indonesia berbagai jenis di halaman belakang kita. Hanya saja kita ini kan menganut politik perkawanan yang santun, jadi tak perlu pamer kekuatan.  Berhitung tentang kekuatan militer khususnya angkatan laut, sebenarnya Indonesia mampu mengerahkan 50 kapal perang ke perairan NTT dalam waktu singkat.  Ini sudah biasa dilakukan dalam setiap latihan Armada Jaya atau Latgab TNI.  Padahal jumlah itu hampir sama dengan kekuatan angkatan laut Australia yang memiliki 54 kapal perang.  Indonesia sendiri saat ini memiliki 160 kapal perang dan akan terus bertambah.

 Gerakan kapal perang Indonesia ke NTT kita sambut positif karena ini langkah awal untuk menyatakan sikap menjunjung harkat. Kita tidak ingin berselisih dan mengajak tarung dengan negara manapun termasuk Australia.  Namun pelecehan teritori perairan seperti yang diakui oleh Australia dan kemudian minta maaf tentu harus dijawab pula dengan langkah dan cara militer.  Menlu Marty tidak menggubris kata maaf dari Menlu Julie Bishop bahkan kembali menyudutkan Australia dengan menyatakan,” Coba kalau dari dulu sudah minta maaf, tidak akan seperti ini kan”.  Kekuatan militer Indonesia dalam bulan dan tahun-tahun mendatang akan mendapat sejumlah alutsista sangar, misalnya kapal selam Kilo, jet tempur Sukhoi SU35, rudal SAM strategis dan lain-lain. Dengan kekuatan menuju kesetaraan ini Australia seharusnya berhitung cermat karena kekuatan yang tak bakalan ditandingi Australia seumur hidup adalah jumlah penduduk Indonesia yang sepuluh kali lipat dan punya karakter militan nasionalis.

Kita ingin sampaikan pesan pada Tony Abbott: “Kultur timur itu Bott, atau kultur Asia sesungguhnya lebih menghargai nilai-nilai kesantunan dan etika dalam bertetangga.  Memang beda sama kultur sampeyan yang anglo saxon itu.  Lebih sering mendikte, merasa paling jagoan, merasa paling pintar dan tahu segalanya.  Kalau sampeyan tinggal di Eropa gak papa.  Tapi sampeyan ada di lokasi adat istiadat di mana kesantunan dan tatakrama lebih dikedepankan. Lihat saja rumah di ranah ASEAN, rumah-rumah didalamnya selalu mengedepankan musyawarah dan kearifan meski ada konflik diantara sesama rumah. Nek sampeyan bisa memahami itu, kita yakin semua persoalan pertetanggaan kita dapat diselesaikan dengan musyawarah”.

“Tapi kalau tetap keras kepala ya rasain sendiri. Kata peribahasa menepuk air didulang tepercik muka sendiri. Anda sudah dipermalukan dunia dan PBB karena menelantarkan dan menyiksa manusia perahu.  Di dalam negeri pun sami mawon, anda dicerca di parlemen dan rakyat sendiri.  Ada peribahasa Pak Abbott, Air beriak tanda tak dalam, kayak sampeyan itu yang selalu umbar pernyataan petintang petinting.  Air tenang menghanyutkan, itulah gaya kami untuk tak umbar kalimat kumat.  Bukankah laut selatan itu dalam Bott, mungkin saja di kedalaman itu si Kilo siluman sudah bermain mata dengan ratu pantai selatan.  Bukankah air tenang itu menghanyutkan”. (AnalisisAlutsista)

Marinir TNI AL Siagakan Kendaraan Amfibi Untuk Antisipasi Kemungkinan Banjir Susulan

SATUAN Tugas (Satgas) banjir dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut masih terus melancarkan aksinya dalam membantu masyarakat yang terkena musibah banjir tahunan itu di sejumlah wilayah ibu kota dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi adanya banjir susulan, Korps Marinir TNI Angkatan Laut telah menyiapkan Satgas cadangan yang dilengkapi sejumlah Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri (KAPA), dan perlengkapan SAR lainnya.

Kendaraan berat yang mampu berenang di air itu akan dioperasikan di sejumlah lokasi yang spesifik dan sulit dijangkau, seperti halnya pada saat banjir setahun yang lalu.

Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) dalam siaran pers diterima Jurnal Nasional, mengatakan, sejak 13 Januari 2014, Korps Marinir TNI Angkatan Laut telah mendirikan delapan posko yang tersebar di beberapa lokasi, antara lain di Muara Kapuk Jakarta Utara, Kelurahan Penjaringan Jakarta utara, sekitar Kantor Wali Kota Jakarta utara, kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, di wilayah Jakarta Selatan, dan beberapa tempat lainnya.

Bagi masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan dari Satgas Banjir Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dapat menghubungi telephone (021) 3506069, (021) 3843514, (021) 3841752, Mako Brigif 2 Marinir( 021) 7805003, Mako Menbanpur 2 Marinir (021) 7801023, serta Yon Taifib 2 Marinir (021) 7821206.

Sementara itu, Satgas Banjir TNI Angkatan Laut secara keseluruhan melibatkan 2.555 prajurit dari Koarmabar, Korps Marinir, Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Jakarta, Lantamal III, dan Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros) Angkatan Laut, masing-masing lengkap dengan sekoci karet, serta peralatan SAR lainnya.

Satgas TNI Angkatan Laut tersebut telah bergiat sejak tanggal 13 Januari 2014 dengan mengirimkan personel dan peralatan ke tempat-tempat musibah banjir seperti Babelan, Bukit Duri, Bendungan Hillir Pejaringan, Daan Mogot, Pluit, Graha Prima Tambun, Kampung Pulo, Sunter, dan beberapa wilayah lainnya yang terkena musibah banjir. Personel yang diterjunkan selain dilengkapi peralatan evakuasi berupa perahu karet (PK) dengan motor tempel, juga dilengkapi sarana pendukung truk angkut dan mobil ambulans.

Masyarakat yang terkena musibah banjir dan lokasinya belum ada petugas evakusi yang berada di tempat banjir, dapat minta bantuan evakuasi kepada TNI Angkatan Laut dengan berkoordinasi dengan instansi terkait melalui via telepon, ke posko-posko banjir TNI Angkatan Laut. Diantaranya Satgas Koarmabar telepon 021-4243000, Satgas Kormar 021-3506069, Satgas Kolinlamil 021-4301495, Seskoal 021- 7236611 (280), Lantamal III 021- 64712689 dan Dishidros Angkatan Laut 021- 64714810. (Jurnas)

Kepala Staf Umum TNI Buka Latihan Penanggulangan Teror TNI

KEPALA Staf Umum (Kasum) TNI, Marsekal Madya TNI Boy Syahril Qamar, S.E. secara resmi membuka Latihan Satuan Penanggulangan Teror (Latsatgultor) TNI tahun 2014, dengan sandi "Waspada Nusa V" di Batalyon Komando 461 Paskhas Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (24/1/2014).

Latihan tersebut untuk mengantisipasi dan merespon kemungkinan terjadinya kontijensi aksi teror yang mengancam kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama menghadapi pelaksanaan Pemilu 2014.

Latihan ini diselenggarakan tidak sekedar memenuhi kalender program dan kegiatan yang telah ditetapkan, namun lebih dari itu bahwa latihan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Satuan Gultor TNI, dihadapkan kepada kecenderungan kondisi faktual perkembangan aksi dan modus operandi terorisme saat ini dan di masa yang akan datang.

Disamping itu, penyelenggaraan latihan ini, untuk meningkatkan kemampuan unsur pimpinan dan staf Satuan Penanggulangan Teror TNI dalam merumuskan Rencana Operasi serta tercapainya kesiapsiagaan operasional, baik dalam sistem penangkalan dan penindakan yang handal dalam rangka penanggulangan aksi terorisme.

Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang dibacakan Kasum TNI, antara lain mengatakan bahwa ancaman terorisme bukanlah hal baru. Namun terorisme tetap menjadi hal yang aktual dan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tingginya pergerakan manusia antar negara.

"Latihan ini tidak saja mengembangkan kemampuan taktis dan teknis penanggulangan terorisme namun latihan ini perlu dikembangkan kearah manajemen pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif termasuk manajemen analisa informasi karena perkembangan tersebut akan menentukan skenario latihan," kata Panglima TNI melalui siaran pers Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bernardus Robert.

Menurut Panglima TNI, pola aksi terorisme bisa dicermati, telah terjadi perubahan pola aksi terorisme dari pola tradisional ke pola baru dan modern. Hal tersebut ditandai dengan aksi terorisme secara mandiri, struktur organisasi lokal dan linier terpisah, struktur yang tidak jelas, komando pengendalian yang flat (tidak bersifat atas bawah namun mendatar).

Sementara itu, Dankorpaskhas TNI AU Marsda TNI M. Harpin Ondeh, selaku Direktur Latihan menyampaikan bahwa latihan dibagi dalam dua tahap yaitu Latihan Posko yang dilaksanakan mulai tanggal 24-25 Januari 2014 di Batalyon Komando 461 Paskhas Jakarta,. Sedangkan Latihan Lapangan dilaksanakan dari tanggal 27-29 Januari 2014.

Peserta latihan yang terlibat sebanyak 507 orang terdiri dari 35 orang penyelenggara, 55 personel Satuan-81 Kopassus-TNI AD, 37 personel Denjaka (Detasemen Jala Mangkara) TNI AL, 38 personel Satuan Barvo (Satbravo) 90-TNI AU, 5 personel Bais TNI dan 337 orang unsur pendukung. (Jurnas)

Parlemen Eropa Tegaskan Dukungan Keutuhan Wilayah NKRI

Sidang Komisi Luar Negeri Parlemen Eropa memutuskan untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia - Uni Eropa dan akan segera membawanya kepada Sidang Pleno Parlemen Eropa untuk diterima sebagai perjanjian hukum yang mengikat Indonesia dan Uni Eropa.

Perjanjian itu juga memuat penegasan terhadap kedaulatan, integritas teritorial dan keutuhan wilayah Indonesia. Dengan demikian, keutuhan wilayah Indonesia merupakan suatu elemen hukum yang mengikat dalam hubungan Indonesia - Uni Eropa, kata Counsellor Pensosbud KBRI Brussels, Riaz JP Saehu kepada ANTARA London, Jumat.

Hal itu terungkap dalam diskusi tentang Papua Barat yang diselenggarakan oleh Sub Komite HAM, Parlemen Eropa, katanya.

Saat ini semua Parlemen Nasional 27 negara anggota Uni Eropa meratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif tersebut yang menjadi kerangka dasar hubungan Indonesia - Uni Eropa yang lebih komprehensif dan strategis.

Pentingnya Perjanjian ini bagi hubungan Indonesia - Uni Eropa itu kembali ditekankan Ana Gomes, anggota Parlemen Eropa, dalam diskusi tentang Papua Barat yang diselenggarakan oleh Sub Komite HAM, Parlemen Eropa, Kamis.

Diskusi yang berlangsung selama 45 menit dengan sembilan pembicara ini merupakan bagian dari diskusi umum Sub Komite HAM tentang berbagai masalah HAM dan administrasi internal Sub Komite yang berlangsung selama dua hari.

Sub Komite HAM juga mengadakan diskusi tentang efisiensi 40 lebih Dialog HAM Uni Eropa dengan berbagai negara di dunia Sementara diskusi tentang Papua Barat ini dihadiri empat anggota Parlemen Eropa dari total 164 anggota Parlemen Eropa yang duduk di Komite Hubungan Luar Negeri.

Dalam menanggapi pernyataan anggota masyarakat madani Indonesia yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, Ana Gomes menyampaikan keberadaan anggota masyarakat madani Indonesia di Brussels merupakan bukti nyata kemajuan pesat demokratisasi Indonesia, dimana mereka dapat bepergian ke Eropa tanpa dihalangi Pemerintah Indonesia.

Ana Gomes menjelaskan bahwa pada saat ia bertugas di Indonesia pada 1999, masalah Papua tabu dibicarakan dan kini hal ini menjadi suatu hal yang biasa dibicarakan di berbagai forum di Indonesia.

Ditekankan demokrasi di Indonesia telah sedemikian maju sehingga Uni Eropa dan Indonesia kini memiliki Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia - UE yang membuka kesempatan luas bagi pengembangan kerja sama termasuk bidang HAM.

Sementara itu, Leonidas Donskis, anggota Parlemen Eropa asal Lithuania, menyatakan yang diperlukan sebenarnya adalah dialog budaya antar berbagai pihak dan bukan dialog politik.


Jadi Contoh

Sedangkan Morgan McSwiney yang mewakili European External Action Service (EEAS) yaitu Kantor Urusan Politik Luar Negeri dan Pertahanan Uni Eropa menyampaikan Indonesia adalah contoh baik demokratisasi yang sukses.

Model Indonesia perlu menjadi rujukan di Timur Tengah dan Indonesia juga telah memberikan inspirasi bagi Myanmar, ujarnya.

McSwiney menekankan Uni Eropa mendukung kesatuan wilayah Indonesia dan Dialog HAM EU - Indonesia yang telah berjalan selama empat kali merupakan suatu forum yang sangat positif dan konstruktif antara Indonesia dan UE dalam membahas HAM.

Ketua Sidang juga memberikan kesempatan kepada Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Arif Havas Oegroseno untuk memberikan pandangan.

Dalam hal ini, Dubes Arif Havas Oegroseno menjelaskan bahwa pemekaran Papua merupakan bagian dari program desentralisasi nasional yang dilakukan sejak 1999.

Dikatakannya prosesnya pun dilakukan setelah diadakannya dialog antara Pemerintah Pusat dengan Daerah di mana dasar hukum pemekaran Papua adalah UU yang mana prosesnya dilakukan secara demokratis di dalam Parlemen Indonesia.

Bahkan kalangan masyarakat dan akademis Papua lah yang menyusun RUU Otonomi Khusus Papua 2001. Oleh karena itu, pernyataan bahwa selama 15 tahun terakhir tidak ada perubahan sama sekali merupakan pernyataan menyesatkan atau "misleading," ujar Dubes Havas. (Antara)

Ketika Pegawai KPK Digembleng Kopassus Untuk Perangi Koruptor

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad menegaskan pihaknya akan selalu perang terhadap koruptor. Untuk menghadapi itu, para pegawai baru KPK wajib memiliki disiplin tinggi dan pendidikan yang matang.

"KPK menyadari jalan untuk mengikis korupsi di negari ini masih sangat panjang dan sukar untuk ditempuh, untuk itu KPK harus memiliki pegawai dan insan yang tangguh," ujar Abraham saat membuka pelatihan 180 pegawai baru di Pusat Pendidikan Kopassus ( Pusdikpassus), Batujajar Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 November 2013.

Disamping itu, para pegawai juga harus dilengkapi dengan ilmu dan kompentensi yang cukup, "Pasalnya para koruptor semakin pintar dalam melakukan kejahatan tingkat tinggi," kata dia.

Saat ini, kata Abraham, pengaduan masyarakat yang diterima KPK mencapai 6.000 laporan per tahunnya. "Itu menandakan banyaknya partisipasi masyakarat untuk perang terhadap korupsi," jelas Abraham.

Dalam pelatihan bersama dengan anggota Kopassus ini, para pegawai baru akan mengikuti serangkaian kegiatan di antaranya Psikologi lapangan, kepemimpinan, team work opstacle (halang rintang), problem solving dan beberapa materi kemiliteran seperti tarzan cross, PBB, PUDD dan  survival.

Tampak hadir pada acara tersebut sejumlah pejabat teras Kopassus di antaranya Pamen ahli Golongan 4 Kopassus, Danpusdikpassus dan para Asisten Danjen Kopassus. Sedangkan dari pihak KPK tampak Wakil Ketua Bambang widjojanto dan penasihat KPK Busro Muqoddas.

Sumber : Vivanews