BIN dan Operator Telepon Kerja Sama Atasi Penyadapan

Australia telah melakukan penyadapan terhadap pejabat Indonesia. Untuk mencegah terulangnya masalah tersebut, Badan Intelijen Negara (BIN) dan operator telekomunikasi didesak untuk memperkuat kerja sama.

“Selama ini kerjasama yang terjadi belum optimal, jadi sudah saatnya untuk ditingkatkan” ujar anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (2/12/2013).

Menurutnya, praktik penyadapan selalu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jika pengamanan saluran komunikasi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah maka diprediksi akan mudah untuk diretas. “Tanpa dukungan dari operator tentu penyadapan akan makin sulit dideteksi dan dihadang,” cetus dia.

Lebih lanjut, Helmy mengatakan, kerja sama yang dibangun antara operator dan BIN ini juga untuk menepis kecurigaan adanya ‘fasilitas’ yang diberikan operator kepada negara asing untuk melakukan penyadapan. Alasannya, sejumlah saham operator di Indonesia dimiliki oleh pebisnis dari luar negeri.

“Kalau sudah ada kerja sama, tuduhan adanya main mata operator dengan intelijen asing kan mudah untuk ditepis,” bebernya.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung penuh kerja sama operator telekomunikasi dan BIN. Hal ini penting untuk mempercepat kerja sama BIN dan operator terealisasi.

Oleh karena itu, sikap proaktif Menkominfo Tifatul Sembiring, dibutuhkan untuk bantu pengamanan saluran komunikasi. “Kalau memang pemerintah ingin mengatasi penyadapan, mau tidak mau harus satu suara. Menkominfo proaktif dong. Badan intelijen kita saat ini memang butuh dukungan kerja sama dari semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia,” kata Helmy.

Sebelumnya ramai diwartakan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.Aksi penyadapan Australia diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.

Puncaknya, Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meluapkan kejengkelan di twitter.Presiden SBY mengatakan, Indonesia mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Australia setelah muncul insiden ini.

Kegiatan kerja sama militer Indonesia-Australia yang dihentikan sementara antara lainpertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme. Indonesia juga menghentikan kerja sama militer berupa patroli laut bersama di wilayah selatan Indonesia untuk menangani pencari suaka. (SIndo)

Indonesia harus bersikap soal sengketa Laut China Timur

Pengamat hubungan internasional Universitas Nasional (Unas) Burmalis Ilyas meminta Pemerintah Indonesia, untuk ikut andil menetralisir ketegangan yang terjadi antara China dan Jepang soal sengketa Laut China Timur.

Peta Laut China Timur

"Indonesia sebagai negara di Asia harus bersikap, setidaknya menetralisir kondisi yang kini semakin tegang," tegas Burmalis Ilya kepada SINDO, Sabtu (30/11/2013).

Menurut dia, jika ketegangan ini terus berlanjut akan bisa berdampak terhadap politik dan ekonomi kawasan termasuk Indonesia. "Memanasnya situasi Laut China Timur sangat memiliki korelasi terhadap negara kawasan," jelasnya.

Seperti diketahu militer China dua hari berturut-turut sejak Kamis lalu mengerahkan beberapa pesawat jet tempur di kawasan Laut China Timur.

Pengerahan beberapa pesawat jet tempur oleh militer China kemarin pagi itu, diklaim sebagai  balasan atas langkah Amerika Serikat dan Jepang yang sebelumnya melakukan aksi serupa di blok udara yang secara sepihak di klaim China.

AS, Korea Selatan, Jepang dan negara-negara lain menuduh Beijing meningkatkan ketegangan regional dengan mengklaim zona pertahanan atau blok udara di Laut China Timur.

Media China, Xinhua melaporkan, beberapa pesawat tempur China disebar, termasuk dua pesawat jet tempur. ”Beberapa pesawat tempur bergegas untuk memverifikasi identitas dari pesawat AS dan Jepang yang memasuki zona pertahanan udara” tulis media China itu, mengutip juru bicara Angkatan Udara China, Shen Jinke.

Jinke mengatakan, pesawat China mengidentifikasi ada dua pesawat pengintai AS dan 10 pesawat Jepang, termasuk pesawat tempur F-15. (Sindo)

Pihak Asing Sadap Indonesia sejak PD II

Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen (Purn) Sudrajat menyatakan, kegiatan penyadapan yang dilakukan intelijen antar negara adalah hal wajar dan lumrah.

"Penyadapan adalah hal yang biasa dilakukan," kata Sudrajat dalam diskusinya di rumah Gagasan Partai Amanat Nasional (PAN), Jalan Airlangga, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2013)

Selain itu, Sudrajat juga meyakini, Indonesia sudah mulai disadap oleh negara asing sejak dimulainya Perang Dunia (PD) II, di mana semua negara mulai melakukan sadap-menyadap untuk mengetahui sejauh mana kekuatan negara yang dimiliki musuh.

Untuk itu, Sudrajat berharap, agar Pemerintah Indonesia dapat memperkuat sistem enkripsi (mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca) yang ada di Indonesia.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan, agar sekalipun negara Indonesia disadap oleh negara asing, namun tidak mudah untuk dapat dibaca hasil sadapannya. "Kemampuan kita terhadap enkripsi harus lebih canggih dan teknologi kita juga harus canggih. Jadi bagaimana orang bisa menyadap, tapi tidak bisa membuka sadapannya," pungkasnya. (Sindo)

Penyadapan Australia, Indonesia cepat sekali melunak

Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspiabri Sumowigeno, mengatakan, Australia berusaha menekan Indonesia dengan permasalahan Papua setelah kedua negara bersitegang masalah penyadapan.

Sejumlah warga membubuhkan pesan kecaman terhadap pemerintah Australia atas penyadapan terhadap Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/11/2013). Aksi protes terhadap Australia di sejumlah daerah masih berlangsung meminta pemerintah Australia segera meminta maaf atas penyadapan yang dilakukan pada tahun 2009 terhadap presiden dan sejumlah pejabat Indonesia. foto : Sindo

"Indonesia nampak menghindari ketegangan diplomatik yang berlarut-larut dengan Australia. Kartu Papua merupakan jurus Australia memaksa Indonesia untuk melakukan hubungan bilateral kedua negara tersebut," kata Sumowigeno, Minggu.

Menurut dia setelah surat PM Australia, Tony Abbott, diterima Presiden Susilo Yudhoyono, Indonesia menyodorkan ajakan pada Australia menyusun protokol dan kode etik bagi hubungan kedua negara.

"Sebenarnya tidak lazim suatu negara yang dirugikan malah berinisiatif menyodorkan solusi untuk perbaikan hubungan yang rusak," katanya.

Indonesia, katanya, cepat sekali melunak.

Indikasinya, Indonesia masih mau menampung hibah lima C-130H Hercules dari Australia, dan pernyataan BIN bahwa pihaknya telah mendapatkan jaminan tak ada lagi penyadapan oleh Australia beberapa hari lalu.

"Ini menunjukkan Indonesia cepat sekali melunak, ingin segera rujuk secara tergesa kepada Australia. Juga tanpa langkah standar berupa permintaan maaf dari Australia," kata dia.

Dia menduga, begitu cepat Jakarta melunak kepada Canberra mengantisipasi kemungkinan tekanan balik Australia tentang Papua.

Dua langkah diatas diharapkan segera memulihkan kerjasama politik kedua negara, yang antara lain menjamin Papua sebagai bagian sah Indonesia.

Sentimen publik sebenarnya menginginkan Indonesia bisa lebih tegas menghukum Australia, tetapi hal itu sulit dipenuhi pemerintah. Hal ini karena Indonesia cukup tergantung pada kerjasama politik dengan Australia dalam menjamin status politik wilayah Papua.

"Ini sebenarnya tidak lazim karena kedua negara sama-sama berbobot middle power, meski Australia adalah upper class middle power sementara Indonesia pada lower class middle power. Sikap Indonesia menunjukkan kita tidak bisa menjalankan prinsip bebas aktif. Kita tidak bebas bersikap dan berekspresi," ujarnya.

Dikatakan, Indonesia hanya bisa lepas dari ketergantungan itu dan bisa lebih independen dalam bersikap dan bebas menunjukkan ekspresi terhadap Australia bila Indonesia memperbaiki profil militernya dengan menggandeng Rusia.

India sukses melakukan hal ini dengan Rusia, yang terkenal tidak mau campur tangan urusan negara pembeli arsenal militernya. India juga bisa menekan Prancis saat memodernisasi kekuatan udaranya, saat "lelang" C-01 Rafale dari Prancis berhadapan dengan Euro Fighter dan Su-27 Rusia.

Alhasil, Dassault Breguet dari Prancis bersedia memberi lisensi pembuatan Rafale ke India dalam jumlah signifikan.

Alternatif lainnya kata dia mengadakan deal politik militer langsung dengan Amerika Serikat untuk menekan Australia dengan imbalan tertentu, atau menggandeng China menginternasionalisasi isu-isu dalam negeri Australia, utamanya nasib kaum Aborigin.

Alternatif lebih ekstrem lanjutan, memberi tempat berbagai kekuatan dunia secara bersamaan membuka pangkalan militer di Tanah Air. Misalnya, China diizinkan membangun pangkalan militer di Papua, Amerika Serikat di Natuna, Rusia di Pulau Nias, Perancis di Lombok, dan India di Kalimantan.

"Kalau berbagai pihak asing membuka pangkalan secara bersamaan, tentu tidak bisa dikatakan melanggar prinsip bebas aktif," katanya. (Antara)

Pasukan Elite TNI Gelar Latihan Bersama di Batam

Tiga pasukan elite TNI, yakni Denbravo (TNI-AU), Kopassus (TNI-AD), dan Denjaka (TNI-AL), menjadwalkan latihan gabungan untuk mencegah teroris masuk ke wilayah Indonesia hari ini (30/11). Semula, latihan bertajuk Trimatra VIII 2013 itu akan dilaksanakan di sekitar Pulau Sambu. Namun, akhirnya lokasi latihan dipindahkan ke perairan depan Mako Lanal, Batuampar.

"Personel pasukan elite yang akan turun dalam latihan mencegah masuknya teroris ini didatangkan dari Mabes di Jakarta. Trimatra VIII 2013 terdiri atas semua unsur TNI, yakni TNI-AL, TNI-AU, dan TNI-AD," kata Pasintel Lanal TNI-AL Mayor Abduh seperti dikutip Batam Pos, Jumat (29/11).

Sesuai dengan rencana, lanjut Abduh, latihan Trimatra VIII 2013 itu dimulai pagi. TNI-AL mengerahkan kapal perang buatan anak bangsa, yakni KRI Banda Aceh. Kali ini Dankomar diplot sebagai direktur latihan.

"Panglima TNI bersama rombongan sudah tiba di Batam untuk menghadiri latihan Trimatra VII 2013," ujar Abduh. (JPNN)

Satu Anggota Tewas dalam Kontak senjata Brimob dengan KSB Papua

Kontak senjata di antara Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara RI (Polri) dengan kelompok sipil bersenjata (KSB) di Papua di kawasan Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Sabtu menewaskan seorang anggota KSB.

Brigjen Pol. Paulus Waterpauw. (ANTARA)

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Waka Polda) Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, kepada ANTARA News menjelaskan bahwa dalam insiden itu belum dapat dipastikan identitas korban dari KSB, dan ada seorang personel Brimob yang tertembak.

"Anggota saat ini masih berada dilokasi," ujarnya.

Bripka Suhendar adalah personel Brimbob yang terkena luka tembak di tangannya, namun kondisinya stabil, saat berpatroli rutin. (Antara)

Surat Abbott Untuk SBY

"Masih ada, menurut saya, sejumlah hal yang perlu diberikan klarifikasi oleh pihak Australia..," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Selasa (26/11).

Jika membaca pernyataan politik Presiden Yudhoyono ini, maka masyarakat di Tanah Air tentu bisa bertanya-tanya apa yang terjadi setelah Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengirimkan surat balasan terhadap SBY yang berkaitan dengan kasus penyadapan oleh dinas intelijen Australia terhadap SBY pada bulan Agustus tahun 2009?

Percakapan Yudhoyono, Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa pejabat Indonesia pada Agustus 2009 itu disadap oleh intelijen negara kangguru tersebut.

Namun sama sekali tidak jelas alasan negara tetangga itu untuk menyadap pembicaraan SBY itu, padahal hubungan kedua negara dalam taraf yang cukup baik dan juga tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang "aneh" terhadap mitranya itu.

Ketika mengomentari isu penyadapan itu, langsung Kepala Negara mengadakan jumpa pers dan mengeluarkan pernyataan yang pasti cukup keras bagi PM Tony Abbott.

"Saya juga menyesalkan pernyatan Perdana Menteri Australia yang meremehkan soal penyadapan atas Indonesia itu tanpa rasa penyesalan," kata Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat ini.

Dia kemudian menuntut pemerintahan di Canberra untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas penyadapan itu.

Selain itu, untuk menunjukkan kekecewaan Indonesia maka, Presiden memerintahkan dipanggil pulangnya Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema .

Kekecewaan Indonesia ternyata tidak hanya sampai di situ, sehingga Markas Besar TNI kemudian memerintahkan sejumlah perwira TNI dan beberapa pesawat TNI Angkatan Udara yang telah berada di sana untuk latihan bersama, agar segera kembali ke Tanah Air.

Akhirnya PM Tony Abbott mengirimkan surat jawaban kepada Yudhoyono. Namun surat itu sama sekali tidak memuat pernyataan permintaan maaf atas dilakukannya peristiwa penyadapan itu.

Kepala pemerintahan Australia hanya menyebutkan arti pentingnya hubungan Australia dengan Indonesia.

Setelah menerima surat dari mitranya itu, maka kemudian Yudhoyono kembali bereaksi antara lain dengan mengatakan bahwa telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau seorang utusan Indonesia untuk membicarakan beberapa hal penting dengan Canberra, antara lain disusunnya kode etik dan protokol yang bakal menjadi pedoman bagi bagaimana mengatur hubungan diplomatik kedua pihak.

Bahkan kode etik itu harus ditandatangani para pejabat di depan kedua pemimpin ini.

Apabila pemimpin kedua negara itu sudah saling berkirim surat dan suasana tegang sudah mulai mereda, maka pertanyan yang bisa muncul pada masyarakat antara lain adalah apakah kasus penyadapan ini akhirnya akan sirna begitu saja?.

Apakah Indonesia yakin bahwa Australia tidak akan lagi menyadap pembicaraan telepon para pemimpin Indonesia-- apa pun alasannya-- seperti yang dijanjikan Abbott.

"Australia berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merugikan Indonesia di masa mendatang," kata Yudhoyono mengutip surat mitranya Abbott.


Kurang memuaskan

SBY sudah mengeluarkan pernyataan politik yang jelas terhadap Australia. Namun di lain pihak, surat kepala pemerintahan Australia itu tidak diumumkan secara lengkap dan terbuka sehingga rakyat Indonesia tidak tahu secara tepat atau persis pernyataan atau janji- janji pemerintahan Canberra.

Karena itu, tidak aneh sama sekali jika kemudian masih muncul sejumlah komentar dari beberapa politisi Indonesia mengenai masa depan hubungan kedua pihak.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin , misalnya, menyatakan bahwa seharusnya Indonesia tetap menuntut penjelasan dari Australia terhadap penyadapan pembicaraan sejumlah pemimpin dan tokoh Indonesia itu.

"Seharusnya kita tetap menuntut Australia untuk menjelaskan alasan penyadapan itu atau bersedia meminta maaf atas penyadapan itu," kata Lukman Hakim Saefuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin juga sama pendapatnya dengan Lukman Hakim bahwa seharusnya Indonesia tetap menuntut pernyataan maaf dari Canberra.

"Presiden dan rakyat Indonesia tetap menghendaki agar Australia meminta maaf," kata Hasanuddin yang juga merupakan Jenderal Purnawirawan TNI AD. Hasanuddin adalah mantan ajudan Presiden BJ Habibie dan juga mantan Sekretaris Militer Kepresidenan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Karena hubungan tegang Indonesia dan Australia sudah mulai mereda pascasaling berkirim suratnya Presiden Yudhoyono dan PM Abbott, maka pertanyaan yang dapat muncul pada benak rakyat Indonesia adalah apakah kasus penyadapan ini akan "hilang" begitu saja.

Sekalipun Abbott sudah "memberi jaminan" bahwa Australia tidak akan lagi melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan Indonesia maka dapat yakinkah seluruh bangsa Indonesia tidak akan terjadi lagi kasus penyadapan oleh Australia terhadap para pemimpin di Tanah Air?

Pertanyaan itu bisa muncul karena teknologi akan semakin canggih sehingga teknologi komunikasi dan informatika bisa saja dimanfaatkan untuk mengetahui posisi atau sikap politik satu negara oleh negara lainnya baik secara resmi atau tidak resmi atau secara terbuka ataupun tertutup.

Pertanyaan itu perlu dijawab karena ternyata pembicaraan Presiden Yudhoyono juga pernah disadap saat berada di Inggris. Bahkan Kanselir Jerman Angela Merkel baru-baru ini menuntut pemerintahan Presiden AS Barack Obama untuk menjelaskan alasan penyadapan pembicaraannya oleh intelijen AS.

Rakyat di Tanah Air tentu sudah akrab dengan nama beberapa lembaga yang sering terkesan "menakutkan atau seram" seperti Badan Intelijen Negara (BIN), kemudian Badan Intelijen dan Strategis (Bais) yang berada di bawah Markas Besar TNI serta Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Lembaga-lembaga atau instansi pemerintah itu harus mampu memberikan rasa tenang kepada masyarakat bahwa tidak bakal terjadi lagi penyadapan pembicaraan telepon para pemimpin di Tanah Air oleh intelijen dari negara mana pun dan dengan alasan apa pun. 

Sumber : Antara