BIN Dukung Satelit Pertahanan Produksi Dalam Negeri

Kepala Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal Marciano Norman, mendukung wacana kepemilikan satelit khusus untuk komunikasi penting dan pertahanan Indonesia. Menurut dia, sudah seharusnya Indonesia punya satelit khusus untuk bidang pertahanan.

Perkembangan Satelit Lapan, Cikal Bakal Satelit Pertahanan Republik Indonesia

"Jadi satelit khusus untuk Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, termasuk intelijen juga harus punya sendiri," kata Marciano saat ditemui wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

Saat ini satelit komunikasi pertahanan Indonesia masih menumpang pada satelit komunikasi biasa. Hal ini diakui Marciano sangat rentan terjadi penyadapan dari pihak tak bertanggung jawab.

Terlebih, Marciano berharap satelit khusus ini diproduksi sendiri oleh Indonesia, termasuk segala macam komponen di dalamnya. Menurut dia, satelit produksi dalam negeri sangat aman dari kemungkinan penyadapan yang dilakukan negara lain. "Mudah-mudahan segera terealisasi," kata dia.

Hari ini Marciano menghadiri rapat dengan Komisi Pertahanan DPR. Selain Marciano, perwakilan pemerintah yang lain adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Polri Jenderal Sutarman, dan Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi.

Dalam rapat tersebut, Komisi Pertahanan mendukung langkah yang diambil pemerintah dalam menyikapi penyadapan Australia. Komisi Pertahanan juga mendesak pemerintah segera meningkatkan persandian dan membuat satelit komunikasi sendiri. (Tempo)

Indonesia Tak Rugi Hentikan Kerjasama dengan Australia

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan Indonesia tidak akan dirugikan setelah menghentikan kerja sama militer dan pertahanan dengan Australia. Menurut Purnomo, dengan dihentikannya sementara kerjasama tersebut, justru menjadi titik untuk mengingatkan bahwa kepercayaan menjadi modal yang penting sebagai dasar membangun kemitraan. 

Demikian ungkapan Purnomo, yang ditemui media di ruang rapat Komisi I DPR RI pada Kamis, 28 November 2013 di Senayan, Jakarta Selatan.

"Indonesia tidak akan rugi dengan menghentikan kerjasama ini. Masalahnya ini penting, karena jika ingin mengadakan latihan bersama atau koordinasi patroli wilayah perbatasan bersama diperlukan kepercayaan bersama di antara para kru dari kedua negara," ujar Purnomo.

Bagaimana mungkin terjalin kerjasama, lanjut Purnomo, jika rasa percaya pun tidak ada di antara pasukan kedua negara.

Ada empat jenis kerjasama yang dihentikan oleh Kementerian Pertahanan RI yaitu  pertukaran informasi dan data intelijen, tiga latihan bersama yaitu latihan kopasus di Lembang, latihan angkatan udara yang melibatkan pesawat F16 di Darwin.

Selain itu kerjasama lainnya yang dibekukan sementara yaitu latihan komando angkatan laut dalam rangka pencegahan aksi teror, dan koordinasi patroli wilayah perbatasan bersama.

Purnomo menyebut, kerjasama ini akan terus dibekukan, hingga ada instruksi lebih lanjut dari Presiden SBY. Langkah pembekuan kerjasama diambil, setelah mendengar enam upaya yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi aksi penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia. (VivaNews)

Indonesia Siapkan Satelit Khusus Pertahanan Siber

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Satelit Palapa

Hal itu merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Lemsaneg, Mensesneg dan Menkominfo terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Kamis 28 November 2013.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusdiantoro mengatakan, Indonesia memang membutuhkan keamanan dalam dunia maya. Sebab, saat ini, infrastruktur pertahanan siber di Indonesia masih menyewa sehingga tak terlalu mengagetkan bila mudah disadap.

"Kan ada dua infrastruktur, sistem keamanan informasi dan sistem keamanan komunikasi. Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada sewaan, bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo.

Pembangunan keamanan dunia maya ini yang direncanakan pemerintah ini kata dia, memang sangat diperlukan. "Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor riil tapi juga hukum dunia maya," ujar dia.

Selain sistem keamanan yang perlu ditingkatkan, kata dia, kualitas sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan. "Demikian pula dengan kelembagaannya. Sekarang ini cyber defense antara Kemenhan dengan ID SIRTI di bawah Kemenkominfo," kata dia.

"Ada yang namanya Indonesia Search Responsible System. Ini kenapa yang tidak kita majukan ini. Cyber crime baru ada di kepolisian. Kalau cyber defense perlu diperkokoh kelembagaannya, perlu daftar infrastruktur kritis," kata dia. (VivaNews)

Penyadapan Korea dan Singapura di Luar Wilayah Indonesia

Masalah penyadapan yang dilakukan oleh Singapura dan Korea memang tidak boleh dianggap sepele, meski kasusnya berbeda dengan yang dilalakukan oleh Australia.

Untuk kerja sama internasional, masalah seperti ini memang harus dibereskan.

“Ya, informasi yang ada, penyadapan oleh Korea dan Singapura itu berbeda dari aksi Australia. Kedua negara itu melakukan penyadapan terhadap saluran kabel telepon bawah laut di sekitar Singapura. Tapi, apa pun, semua juga terkait soal penyadapan, perlu mendapat penyikapan,” kata  anggota Komisi I DPR M Najib, di DPR, Kamis (28/11).

Dengan begitu, menurut dia, penyadapan yang dilakukan Singapura dan Korea itu dilakukan di luar teritorial Indonesia, sedangkan yang dilakukan oleh Australia terjadi di wilayah Indonesia, langsung terhadap telepon tokoh-tokoh penting RI.

“Jadi, penyikapan kita mungkin perlu sudut pandang yang lain. Ya, nanti kita akan rembug lagi dengan Menlu, dalam kesempatan berbeda,” kata politisi PAN itu.

Sementara itu, sebelumnya, sebelum rapat dengan Komisi I DPR, Menlu Marty Natalegawa telah memanggil  Duta Besar Korea Selatan untuk mengonfirmasi tentang informasi bantuan Korea terhadap penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat Indonesia. Dalam penjelasannya, Dubes Korsel membantah tudingan itu.

“Dubes Korea di Jakarta sudah dipanggil dan menyanggah berita tersebut,” kata Menlu di DPR, Kamis (28/11).

Kementerian Luar Negeri juga memanggil Dubes Singapura untuk Indonesia. Sebab, berdasarkan bocoran dari mantan pegawai Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden, Singapura juga disebut membantu penyadapan yang dilakukan Australia itu.

Namun, Dubes Singapura belum memberikan keterangan yang jelas. “Kalau Dubes Singapura mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya,” tambah dia.

Menlu juga sudah meminta keterangan dari dutabesarnya di Korsel maupun Singapura. “Dubes kita disana juga dimintai keterangan,” tutur Marty.

Berita yang beredar, dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyebut AS dan mitra intelijennya yang disebut “Five Eyes” menyadap melalui kabel serat optik kecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia.

Operasi intersepsi melibatkan kerja sama dengan pemerintah setempat dan perusahaan telekomunikasi atau melalui “operasi rahasia”.

Operasi intersepsi kabel bawah laut memungkinkan mitra “Five Eyes”, yakni AS, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru, untuk melacak “siapa pun, dimana pun, dan kapan pun” yang digambarkan sebagai “zaman keemasan” intelijen sinyal. (Poskota)

Ini Dia 6 Poin Kesepakatan DPR - Pemerintah Soal Penyadapan

Rapat antara Komisi I DPR dengan pemerintah menyepakati 6 poin untuk menyikapi aksi penyadapan yang dilakukan Australia dan sekutunya terhadap Indonesia. 6 Poin itu disepakati setelah menggelar 5 jam rapat, sejak pukul 10.20 WIB pagi tadi hingga pukul 15.35 WIB.

"Dari pembahasan yang dilakukan antara Komisi I dan pemerintah telah berhasil mendapatkan 6 poin kesimpulan yang merupakan respons yang lebih substantif, konstruktif, baik menyangkut eksternal maupun internal," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

6 Poin kesepakatan itu adalah:

1 Komisi I DPR memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah Indonesia yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia.

2.Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten terhadap 6 langkah road map yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia.

3. Komisi I DPR mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP.

4. Komisi I DPR menegaskan perlunya penataan infrastruktur teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi, yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.

5. Komisi I DPR mendukung penuh pemerintah Indonesia untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri.

6. Berkenaan poin 5, Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg, serta Mensesneg, merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas.

Sumber : Liputan6

Indonesia Gampang Disadap Karena Pakai Satelit Sewaan

Terungkapnya skandal Penyadapan yang dilakukan Australia, membuat pemerintah harus berbenah diri untuk memperkuat pertahanan di dunia maya atau cyber defense. Apalagi, satelit yang dipakai Indonesia saat ini adalah satelit sewaan yang dapat dengan mudah dibobol oleh pihak lain.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui satelit milik Indonesia rawan penyadapan. Sebab, Indonesia hingga kini belum memiliki satelit sendiri.

"Selama ini, kita kebobolan karena satelit yang ada adalah satelit sewaan yang bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Karena itu, Purnomo mengatakan pemerintah kini membutuhkan dibangunnya pertahanan dunia maya. Dimana ada 2 infrastruktur terpenting yakni sistem informatika dan komunikasi.

"Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor ril tapi juga hukum dunia maya," jelasnya.

Selain itu, Purnomo menegaskan pemerintah juga akan memperkokoh lembaga pertahanan dunia maya. "Selama ini cyber crime baru ada di kepolisian. Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan, sebetulnya ini ranah kominfo," ujarnya.

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Menurutnya pemerintah masih tergantung dengan peralatan luar negeri. Karena itu, penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia sangat mudah dilakukan.

"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan itu (penyadapan) akan besar," ungkap Marciano.

Karena itu, menurutnya Indonesia harus memiliki kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri, lantaran dapat memberikan keamanan yang lebih bagi kedaulatan Indonesia.

"Punya satelit sendiri untuk bidang keamanan, pertahanan, intelijen, dan bidang kementrian akan mempunyai nilai yang lebih," jelasnya.

Sebelumnya hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan kesimpulan diperlukannya Pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untukkepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri

"Merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas," tutur Ketua Komisi I Mahfud Siddiq. (Liputan6)

Kapolri Hentikan Kerja Sama Intelijen dengan Australia

Presiden SBY telah memutus sementara kerja sama dengan Australia di berbagai bidang akibat skandal penyadapan. Kapolri Jendral Pol Sutarman pun menyatakan, pihaknya telah memutus kerja sama dengan pihak kepolisian Australia. 

Kapolri Sutarman (Antara/Prasetyo Utomo)

Pemutusan sementara kerja sama tersebut antara lain terkait kerjasama intelijen dan penanggulangan penyelundupan manusia.

"Kerja sama dengan Australia itu di saya masalah penanggulangan people smuggling (penyelundupan manusia) dihentikan, dan kerja sama intelejen dihentikan," kata Sutarman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Namun, sejauh ini ada beberapa bentuk kerja sama yang masih berjalan, salah satunya adalah kerja sama pendidikan hukum dan kepolisian. Lantaran, menurutnya, kerja sama tersebut tidak memiliki ekses buruk terhadap Indonesia, melainkan menguntungkan pihak Indonesia.

Sebab, jelas mantan Kabareskrim Polri ini, orang-orang yang sedang mencari suaka politik hanya bisa masuk ke Australia dan tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Kalau kerja sama di pendidikan saya masih lanjutkan. Nggak ada ekses negatif, justru ekses positifnya karena orang cari suaka bisa langsung ke sana tidak lagi di sini. Kalau dia masuk sini, kita tegakkan hukum," tukas Sutarman. (Liputan6)