Hal tersebut diungkapkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dari laporan masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja reserse Polri mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek disejumlah wilayah di Indonesia.
"95 persen pengaduan masyarakat umumnya adalah soal kinerja reserse. Banyak sekali masyarakat yang kecewa dengan reserse,"kata anggota komisioner Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan di kantornya di Jakarta, Senin (21/10).
Menurutnya, pengaduan yang banyak diterima adalah pelayanan yang buruk. Mulai dari lamanya waktu penanganan laporan masyarakat, bahkan tidak ada penanganan, hingga adanya keberpihakan.
Selain Kompolnas, Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) Polri juga menerima laporan yang sama. Karenanya, Kompolnas dan DivPropam Polri akan membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja personel Polri.
"Kedepan kami harap ada tim Kompolnas atau Propam gabung jadi satu untuk melakukan pengawasan kepolisian. Serta, kasus-kasus yang mendapatkan perhatian dari publik akan diselesaikan brsama-sama antara Kompolnas dan Propam,"kata Edi.
Sebelumnya, kinerja Polri dalam menangani kasus korupsi juga dinilai buruk. Padahal, anggaran untuk menangani kasus korupsi telah ditingkatkan oleh pemerintah, yakini Rp190 Miliar.
Sejumlah pengamat menilai, buruknya kinerja Polri dalam penanganan kasus-kasus korupsi disebabkan mudahnya Polri diintervensi oleh pihak lain. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Sutarman pun diminta berkomitmen untuk meningkatkan penanganan kasus korupsi dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di DPR RI beberapa waktu lalu. (Jurnas)
