Teroris Temanggung Berencana Bom Kedubes Myanmar

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Pol Dwi Priyatno membenarkan bahwa terduga teroris yang ditangkap di Temanggung berkaitan dengan rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar.

"Itu (terduga teroris, red.) sudah ditangkap. Pelakunya kaitannya dengan pelaku teroris di Kedutaan Besar Myanmar," katanya usai menerima Penghargaan Bahasa di Semarang, Kamis (19/12) malam.

Sebelumnya, tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang pemuda bernama Priyo Hutomo alias Iyok (22)di Dusun Sojayan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Temanggung, Kamis, sekitar pukul 08.00 WIB.

Kapolda menjelaskan bahwa satu orang terduga teroris yang ditangkap di Temanggung karena diduga terlibat perencanaan pengeboman Kedubes Myanmar itu sudah dibawa oleh tim Densus 88 Antiteror ke Mabes Polri.

Ia mengatakan bahwa terduga teroris lainnya yang terlibat perencanaan pengeboman Kedubes Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat sudah ditangkap, dan pelaku yang ditangkap sekarang ini merupakan sisanya.

"Yang lainnya sudah ditangkap. Yang ini, yang satu ini sisanya. Dia (Iyok, red.) sudah dibawa ke Mabes Polri, ke Densus 88 Antiteror. Kami (Polda Jateng, red.) hanya melakukan back-up," katanya.

Menurut dia, penangkapan terduga teroris Iyok merupakan hasil penyelidikan yang sudah lama berkaitan dengan perencanaan pengeboman Kedubes Myanmar, dan sempat dilakukan pengejaran dalam waktu cukup lama.

"Ini (penangkapan Iyok, red.) kan memang hasil lidik (penyelidikan) sudah lama. Jadi, ada pengejaran untuk pelaku yang belum bisa ditangkap karena kan selalu berpindah dan bergerak terus," katanya.

Berkaitan dengan penangkapan satu orang terduga teroris di Temanggung itu, Kapolda mengimbau masyarakat Jateng untuk tetap tenang dan ikut membantu kepolisian untuk mengantisipasi tindak terorisme.

"Kami harap masyarakat ikut membantu, apabila ada hal-hal yang mencurigakan, dan sebagainya segera lapor kepada polisi. Mudah-mudahan Jateng tetap kondusif, dan kami sendiri tetap antisipasi," tegas Kapolda.

Penghargaan Bahasa diberikan kepada empat tokoh dan enam lembaga di wilayah Jateng yang dinilai sebagai pengguna bahasa terbaik di wilayah tersebut oleh Balai Bahasa Jateng, salah satunya Polda Jateng.

Indonesia - Malaysia Sepakat Menolak Penyadapan, Terorisme, Ekstrimisme dan Radikalisme

Penyadapan bisa melunturkan kepercayaan antar negara di dunia internasional.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menolak bentuk penyadapan apapun antara negara. Hal itu disepakati dalam pertemuan Konsultasi Tahunan ke-10 Indonesia - Malaysia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12).

Presiden SBY mengatakan penyadapan bisa melunturkan kepercayaan antar negara di dunia internasional. Penolakan itu akan disampaikan dalam pertemuan puncak ASEAN.

"Saya kira mutual trust dan mutual respect penting untuk hubungan internasional. Oleh karena itu, saya juga senang karena Perdana Menteri setuju usul yang akan saya sampaikan nanti di pertemuan puncak ASEAN agar ada kesepakatan inter-ASEAN bagaimana kita menolak kegiatan spying ini. Tentunya antara negara lain dan ASEAN, dan sesama negara ASEAN sendiri," kata Presiden SBY.

SBY menambahkan, Indonesia menyambut baik upaya Malaysia untuk terus menjaga sikap moderat dan berpandangan sama dengan Indonesia. Pandangan itu untuk menolak terorisme, ekstrimisme, radikalisme yang tidak membawa keteduhan bagi kehidupan masyarakat.

"Kerjasama untuk itu tentu baik, karena itulah nilai agama dan budaya yang harus dijunjung tinggi baik di Indonesia dan Malaysia, dan pada tingkat dunia," papar SBY. (JN)

60% Persenjataan Tempur TNI Tidak Berfungsi Dengan Baik

Meski memiliki sejumlah peralatan militer terbaru, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melaporkan hanya sekitar 40% Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista ) yang dapat dioperasikan. Banyaknya Alutsista yang mangkrak dipicu minimnya anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimiliki institusinya.

"Budget yang ditetapkan pemerintah terus terang tidak cukup. Peralatan tempur kita beroperasi 40 %," kata Purnomo disela acara penandatangananan nota kesepahaman pasokan BBM dengan PT Pertamina (Persero), di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Purnomo mengungkapkan, terbatasnya anggaran menyebabkan instansinya dan TNI harus menanggung utang hingga Rp 8 triliun sampai akhir periode kabinet Indonesia Bersatu jilid dua yang berakhir pada tahun depan.

"kami harus membayar BBM pada akhir kabinet Rp 8 triliun, utang kami untuk membayar BBM. Ini mengganggu operasi TNI," tuturnya.

Dari perhitungan Kemenhan, kuota yang cocok untuk memenuhi kebutuhan BBM Alutsista TNI sebetulnya hanya 0,4 juta kilo liter (Kl). Kedepan Kemenhan memperkirakan kebutuhan BBM akan menjadi 0,6 juta KL seiring penambahan armada Alutsista.

"Berdasarkan hasil BPKP, yang kami perlukan tidak banyak, 0,4 juta Kl. Namun karena peralatan kita sebagian tua dan memerlukan konsumsi BBM yang banyak, lima tahun kabinet itu luar biasa pembangunan alat TNI," jelasnya.

Kondisi ini diakui Purnomo menjadi dilema bagi instansinya. Pasalnya, tugas TNI dalam menjaga kemanan dan ketertiban negara harus dihantui dengan tumpukan utang yang ditanggung.

"Menhan tidak bisa bayar utang ke Pertamina, di sisi lain kami memerlukan untuk kebutuhan operasi peralatan. Disini dengan uluran tangan pertamina, bisa membantu kita," paparnya.

Jika TNI dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Kemenhan yakin kerugian negara dapat diselamatkan. Terlebih lagi aktivitas ilegal seperti penyelundupan BBM, illegal fishing, yang begitu banyak bisa memicu kerugian yang lebih besar bagi keuangan negara. (Liputan6)

Ini Dia Sumber Dana Modernisasi Alutsista TNI

Keinginan pemerintah untuk kembali menjadi Macan Asia, tampaknya bukan ucapan di mulut saja. TNI AD memodernisasi alutsista ke tingkat yang lebih tinggi seperti: MBT Leopard, Meriam Caesar 155mm, Howitzer tarik 155mm KH 179, Heli Serang Apache AH 64 Guardian, Roket Lapan dan sebagainya. Begitu pula dengan TNI AU dengan pesawat tempur heavy fighter SU 27/30 dilengkapi rudal-rudalnya.

Modernisasi Alutsista TNI

TNI AL tidak ketinggalan dengan membeli Rudal Yakhot serta kapal selam Kilo dan Amur dilengkapi rudal berdaya jangkau 300km. Semua angkatan berupaya meningkatkan daya gempur dan daya jelajah mereka, layaknya suara auman macan yang menggentarkan.

Platform utama TNI AL adalah kapal permukaan. Seperti yang disampaikan Bung Palapa, TNI AL tertarik dengan frigate Talwar Class Rusia, untuk meningkatkan kemampuan operasional. Sementara Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan TNI tertarik membeli pesawat tempur SU-35, namun sedang dipikirkan  pembiayaan/ sumber dananya.

Berbicara modernisasi dan peningkatan kualitas alutsista tidak terlepas dari dana yang tersedia. ”Joke” dalam bahasa Jawa adalah: Wani Piro ?.

Dari mana dana untuk mempercepat modernisasi alutsista TNI ?. Perhatikan tabel di bawah ini !.

Perolehan pajak Indonesia hingga akhir Desember 2013, diperkirakan Rp 900 sampai Rp 950 triliun. Agak meleset  dari target Rp 1000 triliun. Hal ini tidak terlepas dari lesunya ekonomi di tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan 5,8 %/ tahun. Sementara tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 %.

Meski prosentase pendapatan pajak tahun 2013 berkurang namun secara jumlah meningkat. Dari Rp 835 triliun (tahun 2012) menjadi Rp 950 triliun tahun 2013.

Pendapatan pajak pada tahun 2014 ditargetkan sekitar Rp 1100 triliun. Kemungkinan tercapai dengan kondisi:

Apakah angka pendapatan pajak itu masih bisa ditingkatkan ?. Sangat bisa. Sediakan 10.000 ribu lulusan S-1 berlatar belakang ekonomi, maka tambahan dana Rp 200 hingga Rp 300 triliun/tahun, tidak susah untuk didapat.

Lihat baik-baik jumlah wajib pajak dibandingkan dengan petugas pemeriksa pajak Indonesia, seperti diagram di bawah ini:

Dari tahun 2009 hingga tahun 2012, jumlah wajib pajak Indonesia terus meningkat dari 15,9 juta wajib pajak, menjadi sekitar 24,8 juta wajib pajak (tahun 2012). Sementara jumlah pemeriksa pajak yang sejak dulu kurang, hanya naik tipis. Akibatnya pada tahun 2012, satu petugas pemeriksa pajak, harus memeriksa 5758  wajib pajak. Pertanyaannya adalah, mungkinkah seorang pemeriksa pajak menangani sekitar 6000 wajib pajak ?. Tidak mungkin. Dengan demikian sangat banyak penduduk Indonesia yang belum membayar pajak.

Analoginya, jika ada 6000 mobil parkir liar, mungkinkah satu kolektor memungut uang dari 6000 pengendara mobil itu ?. Tidak mungkin.  Bisa mengumpulkan uang dari 100 pemilik mobil saja, sudah hebat.

Seorang pemeriksa pajak tidak mungkin mem-blast satu pesan SMS ke 6000 wajib pajak dengan pesan: “Pajaknya dibayar ya !”. Tidak akan didengar. Wajib pajak harus didatangi. Kalau perlu ditakut-takuti akan masuk penjara jika tidak bayar pajak. Di Eropa orang akan sangat patuh membayar pajak, karena mereka sadar, akan masuk penjara jika tidak membayarnya. Di Indonesia orang sadar petugas pemeriksa pajak sangat sedikit, sehingga jika tidak membayarnya. Tidak ada petugasnya.

Dengan sedikitnya jumlah pemeriksa pajak, lalu wajib pajak yang seperti apa yang mereka sasar ?. Sudah pasti yang besar-besar yang diutamakan: Asing dan Local Big Name. Bagaimana dengan wajib pajak di tingkat menengah dan kecil ?. Ya lolos.  Siapa yang mau memeriksa ?. Petugasnya tidak ada. Dalam bahasa sederhana, kalau saja negara memiliki petugas pemeriksa pajak dam jumlah mencukupi, maka mereka bisa mendatangi  satu persatu toko di Tanah Abang, Jakarta. Ratusan miliar rupiah akan  tertampung oleh negara dalam setiap bulan.  Itu baru Tanah Abang.

Potensi uang yang berputar di kelas kecil- menengah justru besar sekali, namun tidak bisa ditangani karena terbatasnya petugas pajak. Strategi menggarap market kelas kecil menenga, sukses dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kini laba yang diraih oleh BRI telah melewati pendapatan BNI. Padahal dulu BRI dianggap oleh BNI sebagai small bank. Satu yang menjadi penyesalan BNI adalah melepas nasabah kelas kecil -menengah/UKM dan fokus di nasabah kelas atas. Kisah sukses BRI  menunjukkan betapa besarnya potensi pajak yang sebenarnya bisa digarap oleh Dirjen Pajak

Perbandingan Pegawai Pajak antar Negara.

Tabel di atas menunjukkan rasio perbandingan pegawai pajak dengan jumlah penduduk. Jerman yang demikian modern dan memiliki 80 juta penduduk, memiliki perbandingan 1 : 727 penduduk. Sementara Indonesia 1 : 7700 penduduk. 

Orang cenderung tidak akan membayar pajak jika tidak diperintah atau diancam. Untuk itu, petugas pajak adalah kolektor yang harus mendatangi para wajib pajak. Hal ini khusus untuk wajib pajak kecil menengah. Wajib pajak kelas berat, rata rata telah memiliki laporan keuangan yang transparan karena telah listing di bursa, sehingga susah untuk menutupi laporan keuangan mereka.

Kondisi diperparah lagi dengan jumlah kantor yangmasih minim. Yang ada, masyarakat sulit untuk menemukan kantor pajak, apalagi untuk membayar pajak. Ironi bukan. Negara ini hidupnya sebagian besar dari pajak, namun jumlah pegawainya sangat minim. Jumlah pemeriksanya 4300 orang untuk memeriksa 240 juta wajib pajak. Bagaimana mau mendapatkan duit.

Jika jumlah pegawai pajak ditambah sebanyak 10.000 orang, mengumpulkan uang tambahan 300- 400 triliun / tahun bukanlah perkara sulit. Selain dana untuk alutsista, tambahan pendapatan pajak Rp 300 triliun/ tahun bisa digunakan untuk menggarap berbagai mega proyek, sehingga tidak perlu meminjam ke luar negeri.

BankK BRI bisa berkembang dan menggarap nasabah UKM dengan cara menambah pegawai hingga puluhan ribu dan menyebar kantor-kantornya. Pihak BRI bisa sesuka hati menambah pegawainya. Sementara Dirjen Pajak, penentuan jumlah pegawai ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan di bawah Menteri Keuangan. Yang paling susah adalah jikan Menpan, tidak paham kebutuhan orang pajak.

Ironi lainnya adalah, orang pajak/Dirjen pajak tidak bisa mengetahui rekening wajib pajak (WP). Padahal bila orang pajak bisa memeriksa rekening wajib pajak, maka sangat besar uang pajak yang bisa diperoleh. Dari rekening itu, akan terbaca pola keuganan WP, apakah pura-pura tekor untuk menghindari pajak atau sebenarnya untung berlimpah.

Di Malaysia, petugas pajak bisa datang sesuka hati ke Bank dan membuka/memerika rekening wajib pajak, dengan cara tinggal menunjukkan bedge petugas pajak mereka. Jangan tanya di Jepang dan Jerman. Indonesia sangat tertinggal untuk urusan yang satu ini. Kuncinya ada di DPR. Apakah DPR  mengijinkan petugas pajak memeriksa rekening para wajib pajak ?. Butuh komitmen politik yang tinggi.

(Sumber Anggota Warjag, Palapa dan Data Dirjen Pajak Semester III 2013/ JKGR)

Fregat Talwar Class Rusia Calon Pengganti Fregat Lawas TNI AL

Catatan dari @Palapa:

PKR SIGMA 10514 yang saat ini dibuat oleh PT PAL bekerja sama dengan DAMEN Belanda rencananya adalah untuk menggantikan Korvet Parchim lawas TNI AL yang jumlahnya cukup banyak (sekitar 19 unit). Kenapa dipilih PKR SIGMA 10514 yang termasuk kelas light fregat dan bukan dari kelas korvet juga? Korvet yg dimiliki TNI AL saat ini memiliki banyak keterbatasan, baik dari daya jelajah , sistem pertahanan udara, radar dan juga jenis helikopter yang bisa diangkut, sehingga sulit untuk melindungi perairan Indonesia yg luas. Bandingkan dengan PKR SIGMA 10514, dengan daya jelajah yang lebih jauh, senjata yang mumpuni, sistem pertahanan udara yang tangguh, dan radar yang mendukung, betul-betul pilihan yang ideal untuk menggantikan korvet ini.

Talwar Fregat Class Rusia

Ke depan, TNI AL tidak akan menggunakan kapal jenis korvet lagi tapi langsung ke kelas yang lebih tinggi yaitu Light Fregat/PKR SIGMA 10514. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah PKR SIGMA 10514 ini juga untuk menggantikan Fregat lawas TNI yang jumlahnya sekitar 10 unit termasuk Fregat kelas Van Speijk ?.

TNI AL memang ingin mengganti Fregat lawasnya, tapi bukan dengan PKR SIGMA 10514. Inilah maksud kunjungan KSAL ke Rusia. Beliau memang ingin mencari pengganti Fregat kelas Van Speijk dengan kapal buatan Rusia, tapi bukan Korvet 20380 Steregushchy, karena Steregushchy satu kelas dengan PKR SIGMA 10514. Tidak mungkin TNI AL membuat kapal yang satu kelas dengan investasi yang besar.

Talwar Fregat Class Rusia

Lantas apa yang dicari Pak KSAL? yang dicari beliau tentu yang kelasnya lebih tinggi dari PKR SIGMA, yaitu Fregat Talwar Class yang saat ini juga dipunyai India. Fregat Talwar Class yang bisa mengusung Rudal “maut” seperti yang dimiliki KRI OWA ini, akan ditawarkan untuk diproduksi di PT PAL (tentu dengan Spec yang diinginkan Indonesia). Dengan alasan jumlah produksi yang banyak, ditambah padatnya galangan kapal Rusia melayani order kapal perang dan kapal selam (plus kedekatan Rusia Indonesia), kemungkinan proyek ini disetujui sangat besar. Sepertinya Pasangan PKR SIGMA10514 dan Fregat Talwar Class akan menjadi duet maut, perpaduan blok barat dan timur, seperti yang diinginkan TNI AL. (JKGR)


Spesifikasi : 
 
Type        : Guided Missile Frigate

Displacement    :   
Standard   : 3,850 tonnes
Full load    : 4,035 tonnes
Length      : 124.8 metres
Beam        : 15.2 metres
Draught     : 4.2 metres
Propulsion : COGAG; 2 × DS-71 gas turbines and 2 × DT-59 boost turbines, driving two shafts.

Speed       : 32 knots
Range        : 4,850 mi (7,810 km) at 14 knots (26 km/h), 1,600 miles (2,600 km) at 30 knots (56 km/h),
Endurance   :     30 days
Complement :     220
Crew        :     190

Sensors and processing systems : Surface search radar: 3Ts-25E Garpun-B, MR-212/201-1, Nucleus-2 6000A

Air search radar : Fregat M2EM

Fire control    : JSC 5P-10E Puma FCS, 3R14N-11356 FCS, MR-90 Orekh SAM FCS

Electronic warfare & decoys :     TK-25E-5 EW suite, four KT-216 decoy launchers

Armament    :     
Guns and missiles : 1 × 100mm (3.9 in) A-190E gun, two Kashtan CIWS systems, eight-cell VLS for 3M-54E Klub and BrahMos missiles, one 3S-90 launcher for 9M317 (SA-N-12) SAMs, eight Igla-1E (SA-16) SAMs
Anti-submarine : 1 x RBU-6000 rocket launcher, two twin 533mm torpedo tubes

Aircraft carried : 1 Ka-28, Ka-31 or Dhruv helicopter

Lapan Ujicoba Delapan Roket Pengorbit Satelit di Morotai

Sebanyak delapan buah roket pengorbit satelit (RPS) diluncurkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) RI dari Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (18/12/2013).
 

Ini merupakan tahap uji coba peluncuran roket oleh Lapan atas nama Konsorsium Roket Nasional untuk yang kesekian kalinya. Delapan roket itu masing-masing roket jenis RX 2020 sebanyak dua buah, R-han 1220 sebanyak empat buah, dan R-han 1220 sebanyak dua buah.

Roket-roket ini merupakan roket ukuran kecil karena rata-rata memiliki diameter antara 12-20 sentimeter dengan jarang tempuh antara 14-32 kilometer. “Roket jenis RX 2020 ini memiliki panjang 3,2 meter, berdiameter 20 sentimeter dengan jarang tempuh 32 kilometer selama dua menit dengan berat 170 kilogram,” ujar Rika Andiarti, Ketua Panitia Peluncuran Roket.

Peluncuran roket dilakukan di Tanjung Sangowo, Kecamatan Morotai Timur. Titik koordinat peluncuran berada pada satu kilometer dari permukiman penduduk, yakni Desa Sangowo dan Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur.

Sasaran peluncuran dikerahkan menuju kawasan timur Pulau Morotai. Kepala Lapan RI, Bambang Setiawan Tejasukmana, mengatakan, roket-roket yang diuji coba tersebut sering kali dilakukan uji coba peluncuran oleh Lapan di berbagai tempat di Indonesia.

Sebelumnya, Lapan juga melakukan uji coba peluncuran dengan jenis roket yang sama di wilayah selatan Indonesia. Tepatnya di Garut selatan. Kali ini, Lapan memilih Morotai sebagai pusat kegiatan uji coba peluncuran roket yang kesekian kalinya.

Pulau Morotai merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang terletak di kawasan utara Indonesia bagian timur. Pulau yang telah dimekarkan menjadi daerah otonom baru pada 2009 ini berada di Provinsi Maluku Utara.

Uji coba peluncuran roket ini karena Pulau Morotai berhadapan langsung dengan lautan Pasifik. “Sebelumnya kita uji coba di Garut selatan karena di sana berhadapan dengan Samudra Hindia, kita coba di Morotai ini karena Pasifik-nya,” ujar Bambang S Tejasukmana.

Menurut Bambang, roket-roket tersebut dibuat atas kerja sama konsorsium roket nasional yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya Lapan RI, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementreian Pertahanan, dan beberapa lembaga lainnya, termasuk industri teknologi. “Dan roket-roket ini akan dimanfaatkan oleh TNI,” ujar Bambang lagi. (Kompas)

PT. PAL Luncurkan Kapal Cepat Rudal 60 Meter (KCR-60)

PT PAL Indonesia (Persero) kembali meluncurkan kapal pesanan TNI-AL jenis Kapal Cepat Rudal 60 Meter (KCR-60). Kapal perang ini merupakan kapal pertama dari 3 kapal yang dipesan untuk pemenuhan kebutuhan TNI AL. Sebagai Lead Integrator Industri Pertahanan Nasional dalam bidang Matra Laut, PAL Indonesia terus mengembangkan kemampuannya untuk memproduksi Kapal Perang maupun Kapal Niaga. Hal tersebut terbukti dengan produksi kapal pertama ini sebagai hasil dari pengembangan dari beragam Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat) yang telah diproduksi sebelumnya.

Dalam acara peluncuran kapal pertama ini dihadiri Asisten Logistik KASAL, Laksamana Muda TNI Suyitno, Jajaran Perwira Tinggi Markas Besar TNI AL, Baranahan Kemhan, para petinggi Komando Armada Timur dan LANTAMAL V Surabaya. Berikut juga hadir Dewan Komisaris dan Manajemen PT PAL Indoensia (Persero) serta undangan dan mitra kerja. Setelah penandatanganan berita acara peluncuran Kapal kemudian dilanjutkan peninjauan proses produksi kapal KCR 60 Meter yang kedua dan ketiga, yang telah mencapai pengerjaan hampir 80 persen dan 70 persen. Menurut Asisten Logistik KASAL, Laksamana Muda TNI Suyitno, kebutuhan KCR 60 Meter sangat diperlukan karena kapal ini akan diandalkan dalam meningkatkan keamanan dan kedaulatan Bangsa.

“Kedepan bukan hanya Kapal ukuran 60 Meter saja dan akan terus ditingkatkan dimasa mendatang. Selanjutnya akan diproduksi Kapal 105 Meter dengan keunggulan yang berbeda dan secara terus menerus akan meningkatkan kemampuan Bangsa” tutur ASLOG KASAL. Kapal Cepat Rudal ini adalah hasil karya anak Bangsa sebagai upaya untuk meningkatkan industri galangan dalam negeri agar tidak bergantung pada Kapal Produk luar.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Firmansyah Arifin dalam sambutannya menuturkan beberapa keunggulan produk KCR 60 meter yang akan digunakan dalam mengamankan batas wilayah Indonesia. “Kapal ini sepenuhnya dikerjakan oleh anak bangsa dibawah bimbingan dan supervisi dari MABES TNI AL. … PT PAL Indonesia (Persero) dapat berkarya dengan sebaik-baiknya bahwa produk-produk anak bangsa tidak kalah dengan produk-produk import lainnya” tandasnya.

Konsistensi PT PAL Indonesia (Persero) dalam mendukung kemandirian bangsa untuk pengadaan Alutsista maupun modernisasi Alutsista terus ditingkatkan. Baik dalam bidang teknologi, fasilitas maupun SDM yang telah memiliki kebanggaan dalam menciptakan produk yang berperan dalam menciptakan keamanan dan martabat bangsa serta penghematan Devisa Negara.

Spesifikasi KRC-60

Kapal Cepat Rudal 60 Meter (KCR-60M)
Produk PAL Indonesia ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut :
- Panjang keseluruhan (LOA) : 59.80 M
- Panjang garis air (LWL) : 54.82 M
- Lebar (B) : 8.10 M
- Tinggi pada tengah kapal (T) : 4.85 M
- Sarat muatan penuh (Dd) : 2.60 M
- Berat muatan penuh (Displacement) : 460 Ton

Mobilitas
Kecepatan kapal pada Skala Beaufort 2 dan Sea State 1 :
- Kecepatan Maksimum (pd.kondisi muatan 50%) 28 knot
- Kecepatan Jelajah ( Crusing) : 20 knot
- Kecepatan Ekonomis : 15 knot

Sistem Persenjataan
1. Meriam Utama
2. Senjata pendukung
3. Peluncur rudal anti kapal permukaan (SSM)
4. Decoy Launcher

Olah Gerak
KCR 60M mempunyai kemampuan olah gerak yang tinggi, lincah dalam posisi tembak dan mampu melaksanakan penghindaran dari serangan balasan lawan.

Navigasi
Memiliki ketahanan bernavigasi dalam segala cuaca hingga Sea State 6 dan Jumlah ABK sebanyak 55 orang.

Ketahanan Berlayar
1. Ketahanan dilaut : 9 hari
2. Jarak jelajah : 2.400 nm pada kecepatan 20 knot
3. Akomodasi : 55 orang

Kelaikan Kapal
KCR 60m dirancang dengan mempertimbangkan kriteria kelaikan laut sbb:
1. Stabilitas kapal memenuhi criteria standar IMO A (749)
2. Tugas patroli hingga sea state 3
3. Kemamapuan pengoperasian senjata hingga sea state 4
 
Sumber : BUMN