Komisi I DPR telah menemui Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Galuzin, guna meminta akses bertemu dengan Edward Snowden, pembocor data intelijen Amerika Serikat. Snowden kini dalam perlindungan Pemerintah Rusia setelah menjadi buron utama AS.
"Kami diterima dalam suasana sangat akrab di kediaman resmi beliau. Sebagai pejabat resmi Pemerintah Rusia," kata Anggota Komisi I Tantowi Yahya di Jakarta, Rabu 27 November 2013.
Dalam pertemuan itu, Mikhail, mempersilahkan Komisi I untuk
menghubungi website pengacara terkenal Rusia yang menjadi pengacara Edward Snowden serta telepon yang bisa dihubungi. Pengacara itu bernama Anatoly Kucherena.
"Sudah tentu. Kami sadar ini bukan perjuangan mudah. Namun kami akan berupaya dengan memanfaatkan semua kanal yang kami punya," kata dia.
Tantowi mengatakan Dubes Rusia untuk Indonesia tidak akan menjadi mediator antara Komisi I dengan Snowden. Komisi I mengaku mengerti sikap yang diambil Dubes tersebut.
Edward Snowden diketahui adalah pembocor aksi penyadapan Australia dan AS ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dia memberikan data-data rahasia kepada media massa di Australia.
Bahkan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengatakan Indonesia patut berterima kasih kepada Snowden. Sebab, dengan informasi dan data yang diperoleh Snowden, aksi spionase Australia terhadap Indonesia terbongkar.
"Kalau mau jujur kita harus terima kasih kepada Snowden. Kalau tidak kita tidak akan tahu," katanya.
Edward Snowden diketahui telah membocorkan 200.000 dokumen pemerintah AS kepada media. Kata Snowden, intelijen AS telah menyadap telepon sedikitnya 35 kepala negara di seluruh dunia.
Nama Edward Snowden mencuat setelah sebelumnya dia mengaku telah menyebarkan surat penyadapan telepon dan internet oleh intelijen Amerika Serikat kepada media. Demi mengungkapkan kebusukan intelijen AS, Snowden rela meninggalkan kehidupannya yang mapan di Hawai.
Dia rela meninggalkan pekerjaan gaji besarnya demi mengungkapkan borok intelijen pemerintah AS. Pemerintahan Obama kebakaran jenggot mengetahui rahasia terbesar mereka akhirnya terungkap. AS berdalih, penyadapan penting untuk keamanan negara. Dia kini diburu setelah dianggap melakukan tindakan kriminal.
Meski begitu, Snowden tidak menyesal meninggalkan pekerjaan dan hidupnya yang nyaman dalam pelarian. Semua ini demi dunia yang lebih baik dan bebas berekspresi.
"Saya tidak ingin hidup di dunia tanpa privasi, tanpa ruang untuk menjelajahi intelektualitas dan kreativitas," kata Snowden saat diwawancara The Guardian.
Kini, pria yang telah membuka mata dunia itu berada di Moscow, Rusia. Di Negeri Beruang Merah itu, Snowden dikabarkan telah bekerja pada perusahaan situs media sosial. (Viva)
Home » All posts
Tentara ditembak di Puncak Jaya
Seorang anggota TNI Serka Wendy yang bertugas di Koramil Ilu, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua ditembak di bagian kepala oleh orang tak dikenal, Kamis, sekitar pukul 10.00 WIT.
Dandim 1714/PJJ Letkol A. Risman kepada wartawan mengatakan korban telah dievakuasi ke Jayapura dengan menggunakan pesawat kecil beberapa jam lalu. "Sudah dievakuasi, saat ini korban dalam perjalanan ke RS Marthen Indey," katanya melalui telepon seluler.
Informasi yang berhasil dihimpun Antara dari berbagai sumber, Kamis, Serka Wendy merupakan anggota Babinsa Kampung Wurak, Koramil Ilu kena tembak bagian pipi sebelah kiri tembus di bawah mata kiri. Korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas terdekat. (Antara)
Dandim 1714/PJJ Letkol A. Risman kepada wartawan mengatakan korban telah dievakuasi ke Jayapura dengan menggunakan pesawat kecil beberapa jam lalu. "Sudah dievakuasi, saat ini korban dalam perjalanan ke RS Marthen Indey," katanya melalui telepon seluler.
Informasi yang berhasil dihimpun Antara dari berbagai sumber, Kamis, Serka Wendy merupakan anggota Babinsa Kampung Wurak, Koramil Ilu kena tembak bagian pipi sebelah kiri tembus di bawah mata kiri. Korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas terdekat. (Antara)
Korea Selatan Mulai Produksi Kapal Selam Pesanan Indonesia
Sebagian dari tiga kapal selam kelas Changbogo yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan (Korsel) mulai diproduksi tahun ini di Korsel. Rencananya satu unit kapal selama juga akan dibuat di Indonesia sebagai bagian dari program transfer of technology (ToT) kedua negara.
"Lagi dimulai, secara fisik sudah dimulai (produksi) tahun ini. Kita pesan tiga kapal, satu dibuatnya di Korea tetapi kita menyertakan tim dari tim ahli sama pekerja ahli sambil kerja praktik di sana atau sambil belajar," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Bahkan kata Hidayat untuk kapal selam kedua beberapa sebagian komponennya ada akan dibuat di Indonesia. Artinya menurut Hidayat, Indonesia mulai berpartisipasi ikut membangun kapal selam Changbogo, diantaranya melalui PT PAL (Persero).
"Insya Allah bisa dilakukan di Indonesia dengan kerja sama juga dengan Korea, itu juga cita-cita Indonesia," katanya.
Tiga kapal ini adalah bagian dari program kerjasama pengadaan kapal selam Indonesia-Korsel hingga tahun 2025. Dari kerjasama ini, ke depan diharapkan insinyur Indonesia bisa mandiri untuk bisa memproduksi kapal selam buatan Indonesia.
"3 kapal itu program sampai 2025. Kita belajar dulu dan lama, dari kita nggak tahu apa-apa menjadi kita bisa buat di dalam negeri," imbuhnya.
Hidayat menambahkan pengadaan kapal selam ini langsung di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Namun Kementerian Perindustrian juga mempunyai kebijakan dan program kerja utamanya melihat spesifikasi dan industrialiasi kapal selam yang akan dipesan.
"Bukan ini sebenarnya Kemenperin jadi Kepala Pokjanya (Program Kerja) Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Budi Darmadi. Yang dibicarakan industri strategi seperti kapal selam yang kerjasama dengan Korea. Jadi poinnya bukan saya (Menperin) tetapi Menteri Pertahanan. Industri strategis itu kami melakukan dukungan teknis," jelas Hidayat.
Seperti diketahui Kementerian Pertahanan pada akhir Desember 2011 lalu menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME). Tiga kapal selam ini akan segera melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut. (Detik)
"Lagi dimulai, secara fisik sudah dimulai (produksi) tahun ini. Kita pesan tiga kapal, satu dibuatnya di Korea tetapi kita menyertakan tim dari tim ahli sama pekerja ahli sambil kerja praktik di sana atau sambil belajar," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Bahkan kata Hidayat untuk kapal selam kedua beberapa sebagian komponennya ada akan dibuat di Indonesia. Artinya menurut Hidayat, Indonesia mulai berpartisipasi ikut membangun kapal selam Changbogo, diantaranya melalui PT PAL (Persero).
"Insya Allah bisa dilakukan di Indonesia dengan kerja sama juga dengan Korea, itu juga cita-cita Indonesia," katanya.
Tiga kapal ini adalah bagian dari program kerjasama pengadaan kapal selam Indonesia-Korsel hingga tahun 2025. Dari kerjasama ini, ke depan diharapkan insinyur Indonesia bisa mandiri untuk bisa memproduksi kapal selam buatan Indonesia.
"3 kapal itu program sampai 2025. Kita belajar dulu dan lama, dari kita nggak tahu apa-apa menjadi kita bisa buat di dalam negeri," imbuhnya.
Hidayat menambahkan pengadaan kapal selam ini langsung di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Namun Kementerian Perindustrian juga mempunyai kebijakan dan program kerja utamanya melihat spesifikasi dan industrialiasi kapal selam yang akan dipesan.
"Bukan ini sebenarnya Kemenperin jadi Kepala Pokjanya (Program Kerja) Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Budi Darmadi. Yang dibicarakan industri strategi seperti kapal selam yang kerjasama dengan Korea. Jadi poinnya bukan saya (Menperin) tetapi Menteri Pertahanan. Industri strategis itu kami melakukan dukungan teknis," jelas Hidayat.
Seperti diketahui Kementerian Pertahanan pada akhir Desember 2011 lalu menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME). Tiga kapal selam ini akan segera melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut. (Detik)
Kepala BNPT, Teroris Kuasai Teknologi
Serangan teroris di Indonesia sangat dinamis. Pelaku teroris mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlangsung. Adanya bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan unsur Nuklir (KBRN), seperti ledakan yang terjadi di Timur Tengah dan negara lainnya, menunjukan, jika teroris sangat menguasai teknologi yang merupakan perkembangan zaman.
Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyad Mbai saat meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Kondisi Krisis Akibat Serangan Teroris yang Menggunakan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Unsur Nuklir, di Cisarua, Bogor (27/11).
Menurut Ansyad, potensi ancaman serangan teroris dengan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan unsur Nuklir sewaktu-waktu dapat terjadi.
“Potensi ancaman teroris sangat besar. Di tanah air, sudah berapa kali terjadi, seperti di Solo, ditemukan nitroglitser. Ada juga kimia menyerupai racun yang pernah menyerang kantin-kantin kepolisian,”papar Ansyad.
Langkah antisipasi, harus adanya SOP yang jelas dan terukur. Pasalnya modus yang dipakai pelaku teroris, semakin beragam.
“Kalau kita sudah siap dan dengan standar kerja yang jelas, maka penanganannya tidak serampangan, manakala ada serangan,”ujarnya.
Pelaku teroris diakui Ansyad, sangat mudah menyusup ke instansi pemerintah, kampus, bahkan kepolisian dan TNI.
Diharapkan dengan adanya SOP, penanganan serangan teroris atau langkah antisipasi, menjadi terarah dan tidak terlihat panik.
“SOP ini akan terus melalui uji coba seiring latihan yang terus berlangsung. Kalau soal fasilitasnya, sudah sangat siap. Lokasinya di Sentul, Bogor. Teroris harus dilawan secara bersama-sama,”kata Ansyad. (PosKota)
Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyad Mbai saat meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Kondisi Krisis Akibat Serangan Teroris yang Menggunakan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Unsur Nuklir, di Cisarua, Bogor (27/11).
Menurut Ansyad, potensi ancaman serangan teroris dengan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan unsur Nuklir sewaktu-waktu dapat terjadi.
“Potensi ancaman teroris sangat besar. Di tanah air, sudah berapa kali terjadi, seperti di Solo, ditemukan nitroglitser. Ada juga kimia menyerupai racun yang pernah menyerang kantin-kantin kepolisian,”papar Ansyad.
Langkah antisipasi, harus adanya SOP yang jelas dan terukur. Pasalnya modus yang dipakai pelaku teroris, semakin beragam.
“Kalau kita sudah siap dan dengan standar kerja yang jelas, maka penanganannya tidak serampangan, manakala ada serangan,”ujarnya.
Pelaku teroris diakui Ansyad, sangat mudah menyusup ke instansi pemerintah, kampus, bahkan kepolisian dan TNI.
Diharapkan dengan adanya SOP, penanganan serangan teroris atau langkah antisipasi, menjadi terarah dan tidak terlihat panik.
“SOP ini akan terus melalui uji coba seiring latihan yang terus berlangsung. Kalau soal fasilitasnya, sudah sangat siap. Lokasinya di Sentul, Bogor. Teroris harus dilawan secara bersama-sama,”kata Ansyad. (PosKota)
Ini 4 Sandi operasi penyadapan asing diduga targetkan Indonesia
Operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban rupanya sudah terjadi sejak lama. Operasi tersebut dilakukan dalam berbagai nama sandi operasi. Kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian The Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).
Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Ball, professor dari Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre. Dalam artikel itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.
Sebelum mencuat soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar Australia Sydney Morning Herald pada 29 Oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya. Berikut ini sandi operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban yang sudah dilakukan sejak lama, seperti dirangkum dari data pengamat telematika Roy Suryo yang kini menjabat Menpora:
1. Echelon and friendship (NSA 1990)
Echelon adalah nama sandi untuk menggambarkan kerja sama pengumpulan data informasi oleh lima negara yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat, disingkat AUSCANNZUKUS. Echelon merupakan bentuk kerja sama mengumpulkan sinyal intelijen dengan menganalisis jaringan berbagai negara.
Echelon digambarkan sebagai satu-satunya sistem piranti lunak yang mengontrol pengunduhan serta penyebaran hasil penyadapan satelit komunikasi komersial. Echelon juga digunakan untuk memonitor komunikasi militer serta diplomasi Uni Soviet dan Blok Timur pada era Perang Dingin tahun 1960-an. Pada akhir abad ke-20, Echelon berfungsi lebih luas menjadi sistem penyadapan global untuk komunikasi komersial maupun partikelir.
Menurut sebuah laporan parlemen Eropa, Echelon mampu menyadap panggilan telepon, faksimile, e-mail dan data lainnya yang tersambung lewat transmisi satelit maupun PSTN (public switched telephone network) tempat lalu lintas internet.
2. Jupiter and Larkswood
NBC pernah memberitakan bahwa stasiun penyadapan terbesar badan intelijen Australia DSD berada di Shoal Bay dekat Darwin. Sepanjang 1999 sebanyak 120-150 orang bekerja di sana mendengarkan traffic radio di Indonesia, merekam sinyal terenskripsi dan memonitoring percakapan telepon satelit.? Sistem ini memantau percakapan antara ABRI dengan milisi di Timor-Timur, antara ABRI dengan komando daerah di Dili dan antara Dili dengan markas Kodam di Denpasar. Sambungan lain yang disadap adalah antara Dili dengan Jakarta.
Data lain dari Desmond Ball dalam 'The Defence Presence in the Northern Territory', ada sistem penyadapan dengan sandi Larkswood. Sistem ini menyadap komunikasi satelit terutama yang menggunakan satelit Palapa. Dari semula hanya ada dua piringan antena, pada akhir 90-an sudah ada 11 antena untuk menyadap berbagai komunikasi satelit di Indonesia. Aksi penyadapan ini dilakukan terhadap pejabat militer Indonesia yang lebih menggunakan telepon satelit dalam berkomunikasi dibandingkan dengan komunikasi radio.
3. Orion Spy Satellite (1999)
Orion Spy Satellite adalah operasi penyadapan komunikasi seluler Jakarta dan Dili. Penyadapan dilakukan lewat satelit mata-mata Orion dengan orbit di atas wilayah Indonesia. NBC pernah memberitakan soal ini pada 12 September 1999.
Satelit Orion berposisi 22.300 mil di atas Indonesia. Secara teori, satelit ini bisa menyadap komunikasi walkie talkie dari Timor Timur. Informasi bisa dikirim real time ke markas Australia di Pine Gap. Sambungan telepon dari Indonesia juga bisa disadap dan datanya dikirim ke Amerika Serikat.
4. Magic Lantern (FBI)
Magic Lantern adalah teknologi mata-mata penyadapan passphrase program enkripsi publik seperti Pgp via Implant virus penyadap pada komputer sasaran. Piranti lunak ini dikembangkan oleh Biro Penyelidik Federal (FBI) di mana agen bisa membaca data yang dibutuhkan dengan menyusupkan virus. Magic Lantern meng-instal software bernama keylogging ke komputer korban yang mampu merekam apa saja diketik korban di keyboardnya.
Dengan cara ini informasi-informasi penting bisa didapat untuk dikirim ke FBI. Sejauh ini belum ada laporan Magic Lantern menyadap komunikasi yang dilakukan dengan target di Indonesia. Namun setidaknya, Magic Lantern memberikan peringatan bahwa informasi sepenting apapun bisa disadap. (Merdeka)
Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Ball, professor dari Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre. Dalam artikel itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.
Sebelum mencuat soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar Australia Sydney Morning Herald pada 29 Oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya. Berikut ini sandi operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban yang sudah dilakukan sejak lama, seperti dirangkum dari data pengamat telematika Roy Suryo yang kini menjabat Menpora:
1. Echelon and friendship (NSA 1990)
Echelon adalah nama sandi untuk menggambarkan kerja sama pengumpulan data informasi oleh lima negara yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat, disingkat AUSCANNZUKUS. Echelon merupakan bentuk kerja sama mengumpulkan sinyal intelijen dengan menganalisis jaringan berbagai negara.
Echelon digambarkan sebagai satu-satunya sistem piranti lunak yang mengontrol pengunduhan serta penyebaran hasil penyadapan satelit komunikasi komersial. Echelon juga digunakan untuk memonitor komunikasi militer serta diplomasi Uni Soviet dan Blok Timur pada era Perang Dingin tahun 1960-an. Pada akhir abad ke-20, Echelon berfungsi lebih luas menjadi sistem penyadapan global untuk komunikasi komersial maupun partikelir.
Menurut sebuah laporan parlemen Eropa, Echelon mampu menyadap panggilan telepon, faksimile, e-mail dan data lainnya yang tersambung lewat transmisi satelit maupun PSTN (public switched telephone network) tempat lalu lintas internet.
2. Jupiter and Larkswood
NBC pernah memberitakan bahwa stasiun penyadapan terbesar badan intelijen Australia DSD berada di Shoal Bay dekat Darwin. Sepanjang 1999 sebanyak 120-150 orang bekerja di sana mendengarkan traffic radio di Indonesia, merekam sinyal terenskripsi dan memonitoring percakapan telepon satelit.? Sistem ini memantau percakapan antara ABRI dengan milisi di Timor-Timur, antara ABRI dengan komando daerah di Dili dan antara Dili dengan markas Kodam di Denpasar. Sambungan lain yang disadap adalah antara Dili dengan Jakarta.
Data lain dari Desmond Ball dalam 'The Defence Presence in the Northern Territory', ada sistem penyadapan dengan sandi Larkswood. Sistem ini menyadap komunikasi satelit terutama yang menggunakan satelit Palapa. Dari semula hanya ada dua piringan antena, pada akhir 90-an sudah ada 11 antena untuk menyadap berbagai komunikasi satelit di Indonesia. Aksi penyadapan ini dilakukan terhadap pejabat militer Indonesia yang lebih menggunakan telepon satelit dalam berkomunikasi dibandingkan dengan komunikasi radio.
3. Orion Spy Satellite (1999)
Orion Spy Satellite adalah operasi penyadapan komunikasi seluler Jakarta dan Dili. Penyadapan dilakukan lewat satelit mata-mata Orion dengan orbit di atas wilayah Indonesia. NBC pernah memberitakan soal ini pada 12 September 1999.
Satelit Orion berposisi 22.300 mil di atas Indonesia. Secara teori, satelit ini bisa menyadap komunikasi walkie talkie dari Timor Timur. Informasi bisa dikirim real time ke markas Australia di Pine Gap. Sambungan telepon dari Indonesia juga bisa disadap dan datanya dikirim ke Amerika Serikat.
4. Magic Lantern (FBI)
Magic Lantern adalah teknologi mata-mata penyadapan passphrase program enkripsi publik seperti Pgp via Implant virus penyadap pada komputer sasaran. Piranti lunak ini dikembangkan oleh Biro Penyelidik Federal (FBI) di mana agen bisa membaca data yang dibutuhkan dengan menyusupkan virus. Magic Lantern meng-instal software bernama keylogging ke komputer korban yang mampu merekam apa saja diketik korban di keyboardnya.
Dengan cara ini informasi-informasi penting bisa didapat untuk dikirim ke FBI. Sejauh ini belum ada laporan Magic Lantern menyadap komunikasi yang dilakukan dengan target di Indonesia. Namun setidaknya, Magic Lantern memberikan peringatan bahwa informasi sepenting apapun bisa disadap. (Merdeka)
Kemenhan Belum Berikan Penjelasan Terkait Tuduhan Bantu China Sadap Australia
Badan Intelijen Strategis Indonesia TNI (BAIS) dituduh menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasilnya ke China. Operasi spionase intelijen badan pertahanan Indonesia juga dituding mengincar diplomat Australia, perusahaan dan warga sipil negeri Kanguru tersebut.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menolak berkomentar mengenai itu saat dihubungi VIVAnews. Rabu 27 November 2013, melalui pesan singkat, Sjafrie meminta tudingan tersebut sebaiknya dikonfirmasi ke TNI langsung. "Sebaiknya tanya langsung ke Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan) TNI," kata Sjafrie.
Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi. Menurutnya, hal itu di luar kewenangan Kementerian Pertahanan. "Saya kira kalau ditanyakan kepada Kabais (Kepala Badan Intelijen Strategis) akan lebih tepat," ujarnya singkat.
News.com.au, memberitakan pada Senin 25 November 2013, sebuah sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Badan Intelijen Strategis Indonesia TNI (BAIS) menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasilnya ke China. Penyadapan telepon seluler, tulis media ini, hanyalah sebagian kecil dari operasi spionase yang mengincar diplomat Australia, perusahaan dan warga sipil.
Indonesia juga disebut memata-matai Australia dengan sebuah mobil van dengan teknologi pengintai China. Disebutkan, van itu kemungkinan menggunakan teknologi Barat yang dicuri China dan diberikan pada Indonesia oleh Departemen Ke-3 Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang diduga mitra kerja sama BAIS. Departemen ke-3 PLA bertugas untuk intelijen sinyal dan siber China, sementara Departemen ke-4 mengatasi perang siber.
Media ini juga mengutip situs jurnal "Intelligence Online". Dikatakan bahwa kerja sama mata-mata Indonesia-China disepakati pada kunjungan Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian ke Jakarta, Maret 2011 lalu. Saat itu Ma menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.
Tidak seperti Australia dan AS, operasi mata-mata China disebut menggunakan model KGB Uni Soviet. Model ini menggunakan metode saturasi untuk mengumpulkan informasi, sehingga sulit diatasi.
Sementara itu jurnal pertahanan online Jane's Defence Weekly dalam laporannya mengatakan bahwa China menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia.
Tawaran ini disampaikan pada kunjungan Presiden SBY ke Beijing Maret lalu. Tidak diketahui rincian sistem radar China ini, tapi diyakini jaringan radar ini ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat dan Sulawesi.
Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul menjawab singkat. "Itu hanya dugaan-dugaan saja. Kami akan dalami dulu," ujarnya. (VivaNews)
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menolak berkomentar mengenai itu saat dihubungi VIVAnews. Rabu 27 November 2013, melalui pesan singkat, Sjafrie meminta tudingan tersebut sebaiknya dikonfirmasi ke TNI langsung. "Sebaiknya tanya langsung ke Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan) TNI," kata Sjafrie.
Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi. Menurutnya, hal itu di luar kewenangan Kementerian Pertahanan. "Saya kira kalau ditanyakan kepada Kabais (Kepala Badan Intelijen Strategis) akan lebih tepat," ujarnya singkat.
News.com.au, memberitakan pada Senin 25 November 2013, sebuah sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Badan Intelijen Strategis Indonesia TNI (BAIS) menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasilnya ke China. Penyadapan telepon seluler, tulis media ini, hanyalah sebagian kecil dari operasi spionase yang mengincar diplomat Australia, perusahaan dan warga sipil.
Indonesia juga disebut memata-matai Australia dengan sebuah mobil van dengan teknologi pengintai China. Disebutkan, van itu kemungkinan menggunakan teknologi Barat yang dicuri China dan diberikan pada Indonesia oleh Departemen Ke-3 Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang diduga mitra kerja sama BAIS. Departemen ke-3 PLA bertugas untuk intelijen sinyal dan siber China, sementara Departemen ke-4 mengatasi perang siber.
Media ini juga mengutip situs jurnal "Intelligence Online". Dikatakan bahwa kerja sama mata-mata Indonesia-China disepakati pada kunjungan Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian ke Jakarta, Maret 2011 lalu. Saat itu Ma menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.
Tidak seperti Australia dan AS, operasi mata-mata China disebut menggunakan model KGB Uni Soviet. Model ini menggunakan metode saturasi untuk mengumpulkan informasi, sehingga sulit diatasi.
Sementara itu jurnal pertahanan online Jane's Defence Weekly dalam laporannya mengatakan bahwa China menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia.
Tawaran ini disampaikan pada kunjungan Presiden SBY ke Beijing Maret lalu. Tidak diketahui rincian sistem radar China ini, tapi diyakini jaringan radar ini ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat dan Sulawesi.
Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul menjawab singkat. "Itu hanya dugaan-dugaan saja. Kami akan dalami dulu," ujarnya. (VivaNews)
Presiden syaratkan kode etik hubungan Indonesia-Australia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mensyaratkan pembentukan protokol dan kode etik kerja sama Indonesia dan Australia untuk mengatur hubungan kedua negara di masa depan setelah terungkapnya aksi penyadapan negeri Kanguru itu terhadap sejumlah pejabat Indonesia.
"Bagi saya ini pra syarat dan sekaligus stepping stone bagi perumusan protokol dan kode etik kerjasama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa malam.
Presiden mengatakan akan menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau seorang utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam dan serius isu-isu yang sensitif berkaitan dengan hubungan beilteral Indonesia Australia pasca penyadapan.
"Setelah terjadi 'mutual understanding dan mutual agreement' dari kedua belah pihak, saya berharap dilanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam," katanya.
Kepala Negara menegaskan akan memeriksa sendiri rumusan protokol dan kode itu itu apakah sudah memadai dan memenuhi keinginan Indonesia pascapenyadapan sebelum kemudian disahkan oleh kedua kepala pemerintahan.
"Saya ingin pengesahannya dapat dilakukan di hadapan para pemimpin pemerintahan, yang dihadiri oleh saya selaku Presiden dan bapak Tony Abbot sebagai PM," katanya.
Lebih lanjut Presiden meminta agar kedua negara memastikan agar protokol dan kode etik itu dapat dijalankan sehingga diperlukan obeservasi dan evaluasi.
Menurut Presiden, ada keperluan agar protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan agar kepercayaan kedua negara, terutama Indonesia, pulih kembali.
Pekan lalu Presiden Yudhoyono mengirim surat kepada PM Australia untuk meminta penjelasan terkait aksi penyadapan kepada sejumlah pejabat Indonesia termasuk Presiden, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan bahkan Ibu Ani Yudhoyono oleh Australia,
Pada Sabtu (23/11), PM Australia menyampaikan surat jawabannya yang menurut Presiden Yudhoyono berisi tiga hal penting yaitu pertama, keinginan Australia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya dewasa ini berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang.
Kedua, tambah dia, komitmen PM Australia bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan menggganggu Indonesia.
"Itu satu poin yang penting," kata Presiden merujuk pada poin kedua tersebut.
Ketiga, kata Presiden, PM Australia setuju dan mendukung usulan Presiden Yudhoyono untuk menata kembali kerjasama bilateral termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, yang adil, dan yang dipatuhi.
Turut hadir dalam rapat terbatas itu adalah Wakil Presiden Boediono dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. (Antara)
"Bagi saya ini pra syarat dan sekaligus stepping stone bagi perumusan protokol dan kode etik kerjasama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa malam.
Presiden mengatakan akan menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau seorang utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam dan serius isu-isu yang sensitif berkaitan dengan hubungan beilteral Indonesia Australia pasca penyadapan.
"Setelah terjadi 'mutual understanding dan mutual agreement' dari kedua belah pihak, saya berharap dilanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam," katanya.
Kepala Negara menegaskan akan memeriksa sendiri rumusan protokol dan kode itu itu apakah sudah memadai dan memenuhi keinginan Indonesia pascapenyadapan sebelum kemudian disahkan oleh kedua kepala pemerintahan.
"Saya ingin pengesahannya dapat dilakukan di hadapan para pemimpin pemerintahan, yang dihadiri oleh saya selaku Presiden dan bapak Tony Abbot sebagai PM," katanya.
Lebih lanjut Presiden meminta agar kedua negara memastikan agar protokol dan kode etik itu dapat dijalankan sehingga diperlukan obeservasi dan evaluasi.
Menurut Presiden, ada keperluan agar protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan agar kepercayaan kedua negara, terutama Indonesia, pulih kembali.
Pekan lalu Presiden Yudhoyono mengirim surat kepada PM Australia untuk meminta penjelasan terkait aksi penyadapan kepada sejumlah pejabat Indonesia termasuk Presiden, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan bahkan Ibu Ani Yudhoyono oleh Australia,
Pada Sabtu (23/11), PM Australia menyampaikan surat jawabannya yang menurut Presiden Yudhoyono berisi tiga hal penting yaitu pertama, keinginan Australia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya dewasa ini berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang.
Kedua, tambah dia, komitmen PM Australia bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan menggganggu Indonesia.
"Itu satu poin yang penting," kata Presiden merujuk pada poin kedua tersebut.
Ketiga, kata Presiden, PM Australia setuju dan mendukung usulan Presiden Yudhoyono untuk menata kembali kerjasama bilateral termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, yang adil, dan yang dipatuhi.
Turut hadir dalam rapat terbatas itu adalah Wakil Presiden Boediono dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. (Antara)
Langganan:
Postingan (Atom)





