Satkopaska Koarmatim Tingkatkan Kemampuan Tempur

Usai melaksanakan latihan di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Mako Koarmatim) Surabaya, Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim melanjutkan asah ketrampilan tempurnya dalam K-2 “Cantoka Sena Yudha “ tahun 2014, baik perorangan maupun tim di sekitar perairan pantai Pasir Putih, Situbondo.

Latihan pemantapan di lapangan ini, berlangsung mulai tanggal 9- 20  Februari 2014. Kegiatan dimulai dari pukul 09.00 – 23.00 wib dengan materi penyelaman pencarian dengan system Cirle dan Jack Stay, penyelaman dalam dan pencarian, pergerakan ke pantai / sneak attack, penghancuran dermaga, gerakan perorangan dan tim melalui media bawah air.

Seluruh rangkaian kegiatan latihan periodik itu diawali dengan renang malam, sejauh 3 mile laut ketinggian gelombang 1,5 meter di tengah kegelapan malam dan gelombang, seluruh pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang bermarkas di Surabaya itu, berenang dan menyelam untuk sampai ke pantai pendaratan dengan menggunakan peralatan selam open circuit, alat selam semi sampai peralatan selam close circuit LAR VII yang tidak mengeluarkan gelembung udara.

Menurut Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Dansatkopaska) Koarmatim Kolonel Laut (E) Y. Bramantyo, seluruh rangkaian latihan ini diakhiri dengan Full Mission Profile (FMP) yang dilaksanakan satu hari penuh. Seluruh personel yang terlibat dalam latihan, dibagi menjadi lima tim dan masing-masing tim mendapat tugas untuk menghancurkan sasaran di air maupun di darat dengan menggunakan bahan peledak,” Kata Dansatpaska Koarmatim.



(Dispenarmatim)

Bakorkamla Minati Radar Jarak Jauh Buatan Rusia

Delegasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar), Laksdya TNI Bambang Suwarto telah melakukan kunjungan kerja ke Federasi Rusia pada tanggal 17-23 Februari 2014.

Kunjungan diadakan dengan tujuan untuk menjajaki peluang kerjasama dan bertukar pengalaman dengan pihak-pihak yang menangani bidang kelautan/perairan di Rusia mengenai pengelolaan early warning system yang dikaitkan dengan penggunaan radar. Kunjungan tersebut juga dilaksanakan guna mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia di Bakorkamla.

Dalam kesempatan pertemuan Delegasi Bakorkamla dengan Duta Besar RI Moskow, Djauhari Oratmangun, telah dibahas mengenai arti penting dan posisi strategis aspek kemampuan nasional di bidang keamanan laut dalam menjaga keutuhan NKRI.

Menurut Laksda TNI Bambang Suwarto, Bakorkamla memiliki potensi kerjasama yang dapat dikembangkan dengan pihak Rusia, antara lain dalam melengkapi Regional Coordinating Center (RCC) Bakorkamla terutama di daerah perbatasan dengan Radar Jarak Jauh/Over the Horizon (OTH) yang menjangkau jarak 200 s.d 250 NM.

Sebagai negara yang sama-sama memiliki luas laut dan wilayah perairan yang luas, Indonesia-Rusia memiliki kepentingan serupa terkait isu keamanan dan keselamatan laut. Rusia sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi pendeteksian maju menjadi salah satu mitra yang dapat memenuhi kebutuhan peralatan/ perlengkapan bidang keamanan dan keselamatan laut di Indonesia.  (Kemlu)

Pemerintah Pertimbangkan Pilihan Kapal Selam Rusia Atau Turki

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan kapal selam buatan Rusia dan Turki saat ini menjadi pertimbangan untuk didatangkan ke Indonesia.

Pembelian kapal selam tersebut merupakan program untuk memenuhi kekuatan persenjataan minimal dalam upaya menjaga perairan Indonesia yang membutuhkan setidaknya 12 kapal selam.

"Ini kan membutuhkan paling sedikitnya 12 kapal selam untuk mengcover 3 ALKI di wilayah selatan dan sebagaian wilayah utara kita butuh sekitar 12.  Sekarang ini kita dengan Korsel ada kontrak tiga kapal selam dan kalau kita akan lihat kontrak produksinya itu akan selesai 2018," kata politisi PKS ini saat di temui Teraspos usai rapat dengan Menteri Luar Negeri

Mahfudz mengatakan pembuatan kapal selam Changbogo ketiga yang rencana dibangun di Indonesia saja membutuhkan waktu yang banyak dan uang banyak sehingga paling mungkin Indonesia akan melakuakn pembelian secara langsung.

"Nah sekarang ada dua penawaran antara Rusia kilo klas dan Turki melakukan penawaran. Dari komisi I kita akan kirim ke Rusia dan Turki untuk melihat ini semua."

"Untuk kilo klas sangat memungkinkan untuk tiga ALKI untuk wilayah dibagian selatan," kata dia. (Teraspos)

Singapura Batalkan Patroli Indosin Melalui Pesan WhatsApp

Singapura batal mengikuti Patroli Terkoordinasi (Patkor) Indonesia-Singapura (Indosin) ke-87 di Selat Malaka. Gugus Keamanan Laut Armada Kawasan Barat (Guskamlabar) telah menggelar operasi itu sesuai jadwal, 17 Februari 2014, tanpa unsur Angkatan Laut Singapura.

Biasanya kegiatan tahunan ini bekerja sama dengan Singapura. Jalinan kerja sama ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Setiap tahun kegiatan patroli terkoordinasi itu digelar dua kali atau selama dua periode.

Target operasi Indosin ini terkait kejadian kejahatan atau pun kecelakaan di Selat Malaka atau perbatasan perairan Indonesia-Singapura, seperti Selat Philips, Selat Singapura, dan Selat Malaka.

Komandan Gugus Keamanan Laut Kawasan Barat, Laksamana Pertama Harjo Susmoro, menepis kabar batalnya Singapura bergabung, karena alasan hangatnya polemik penamaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun, yang membuat pemerintah Singapura meradang.

"Terkait Usman Harun sangat kecil kaitan" ujar Harjo kepada Tribun Batam di Kantor Guskamlabar Batam Centre, Batam, Kamis (20/2/2014).

"Dan hanya Tuhan yang tahu," imbuh jenderal kelahiran Tegal, Jawa Tengah tahun 1965 itu.

Ia menambahkan, Singapura beralasan tidak bisa mengikuti operasi itu, dengan alasannya tengah banyak kegiatan dan minta diundur pada Maret 2014.

Namun pihak Guskamlabar tak menyanggupi karena memiliki agenda di bulan itu. Padahal kesepakatan sudah terjadi pada 17, 18, 19 Februari 2014 untuk dilakukan evaluasi terkait Indosin tahun sebelumnya.

"Jadi bukan batal, tapi Singapura minta undur dan kita tidak bisa. Artinya ada tidaknya Singapura kita tetap jalan. Namanya operasi rutin. Dan tidak ada pengaruh.

Lagi pula operasi ini bisa digelar sepanjang waktu karena waktunya 360 hari," ujar jenderal bintang satu yang bertugas menggantikan Laksamana Pertama TNI Arusukmono Indra Sucahyo.

Harjo menceritakan, ketidakikutsertaan Singapura itu disampaikan Komandan Maritime Security Task Force (MSTF) Singapore kepadanya melalui aplikasi WhatsApp.

Harjo kemudian membacakan isi pesan perwira berpangkat kolonel itu, bahwa Singapura meminta mundur jadwal Indosin dari 17 Februari ke tanggal 28 Maret 2014 karena banyak kegiatan.

Namun Harjo menyebutkan pada bulan Maret mempersiapkan kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2014 yang akan berlangsung di Batam, mulai Maret-April 2014 di Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Jadi kita tidak bisa memenuhi permintaannya karena Maret itu kita persiapan Multilateral Naval Exercise Komodo," ujar Harjo usai membacakan pesan dari Komandan MSTF Singapura dalam Bahasa Inggris.

Kegiatan MNEK ini akan dilaksanakan di perairan Anambas dan Natuna, Kepri, yang memiliki laut yang luas. Peserta dari mancanegara. Para peserta dipastikan ke Indonesia melalui transit Bandara International Changi, Singapura.

Harjo mengakui selama ini kegiatan tersebut digelar antara dua negara bertetangga, Singapura dan Indonesia. Tujuan operasi, selain menjalin kerja sama dalam penanganan keamanan di Selat Malaka.

Dalam operasi itu, rencananya Guskamlabar mengerahkan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) serta sekitar 270 personel.

Sejauh ini antara Indonesia dan Singapura memang saling memiliki kepentingan dan ketergantungan, terutama dalam soal pengamanan Selat Malaka.

Bagi Harjo, Indonesia tidak merugi dengan tidak ikutnya Singapura. "Yang rugi itu Singapura. Kepentingan mereka untuk keamanan perairan selat Malaka itu lebih besar dampaknya kepada Singapura," kata dia.

Kendati demikian, Indonesia, menurut Harjo, juga memiliki kepentingan manakala dalam menindak pelaku kejahatan di laut yang kabur ke wilayah perairan Singapura.

Apalagi Harjo mengakui, peralatan dan kecanggihan Singapura memang lebih baik dari Indonesia. Singapura memiliki peralatan canggih untuk menyebarkan semua kejadian yang berada di laut.

"Mereka punya pusat informasi. Kita belum miliki lembaga yang fokus mengurus itu," kata dia. Sehingga, lanjutnya, dengan peralatan yang canggih tersebut, Singapura dengan mudah mengirim informasi ke kapal-kapal internasional yang berlayar di Selat Malaka.

"Jadi kapal-kapal pun sering ngasih info soal kejadian di laut ke mereka (Singapura)," ucap Harjo.

Harjo pun meminta tidak dikait-kaitkan tidak bergabungnya Singapura dalam operasi tersebut. Pasalnya, selama ini kerja sama TNI AL dengan angkatan laut Singapura, tidak itu saja, namun ada sekitar 30 kegiatan.

"Kalau Guskamlabar ada satu lagi biasanya ISBS (Indonesia-Singapura Bakti Sosial) yang biasanya digelar pertengahan tahun," ucap Harjo yang didampingi sejumlah stafnya. (Tribun Batam/Muhammad Zuhri)

Intel Asing Berkeliaran di Indonesia

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menyatakan, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan atas kegiatan memata-mata oleh pihak intelijen asing di Indonesia. Dia menilai kegiatan memata-matai itu ternyata bukan hanya lewat penyadapan, namun juga lewat aktivitas intelijen asing yang beroperasi di sejumlah lembaga Pemerintahan.

"Saya mengindikasikan bahwa mereka bukan hanya menyadap saja. Tapi negara asing itu juga menempatkan orang-orangnya sebagai agen intelijen secara tersembunyi di beberapa kementerian dan lembaga," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (20/2).

Menurut Hasanuddin, orang-orang yang diduga sebagai agen intelijen asing itu pengaruhnya amat besar hingga mampu mempengaruhi kebijakan Indonesia demi menguntungkan pihak asing itu sendiri.

"Bagi saya ini sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Karena ini sudah berlangsung sudah cukup lama," tegasnya.

Lebih lanjut, kata Hasanuddin, sebenarnya semua sudah memahami kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh pihak asing dengan target kepala negara dan ibu negara. Namun bukan hanya itu, belakangan muncul lagi penyadapan ke telepon seluler milik masyarakat umum.

Yang dia maksud tentu bocoran dokumen oleh Edward Snowden, yang menunjukkan bahwa jutaan pelanggan telekomunikasi seluler di Indonesia dipantau serta dimata-matai oleh pihak asing.

Dipublikasikan New York Times dan Canberra Times, jutaan pelanggan PT Telkomsel ternyata disadap Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Direktorat Intelijen Australia. Nama Indosat juga disebut-sebut dalam laporan tersebut.

"Saya mengindikasikan bahwa mereka bukan hanya menyadap saja. Tapi negara asing itu juga menempatkan orang-orangnya sebagai agen intelijen secara tersembunyi," terang Hasanuddin.

Dia mencontohkan seperti yang terjadi di Kementerian Perdagangan, dimana agen intel asing itu bisa berada di lembaga tersebut atas dasar kerjasama luar negeri. Menurut Hasanuddin, agen-agen intel itu bisa punya tempat di kementerian yang bertujuan mengintervensi keputusan Indonesia soal perdagangan luar negeri. Mereka berada di bawah Direktur Perjanjian Perdagangan Luar Negeri.

"Awalnya para agen asing itu hanya seakan sebagai liaison officer saja. Padahal dia mengambil data-data soal kondisi perdagangan Indonesia, lalu bahkan belakangan ikut campur dalam kebijakan perdagangan Indonesia," jelasnya.

"Jadi, ini bukan hanya masalah penyadapan, tapi kegiatan intelijen yang bisa mengambil informasi hingga mengintervensi. Jadi kewaspadaan harus ditingkatkan," tandasnya. (Merdeka)

Indonesia darurat kapal selam

Wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari pulau dan dihubungkan laut yang membentang luas memiliki tantangan tersendiri dalam bidang pertahanan. Sayangnya hal itu tidak ditopang dengan alat utama sistem persenjataan laut mumpuni.

Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang kerjasama dan hubungan kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Zilmi Karim, mengatakan, sampai saat ini Indonesia sangat kekurangan armada pertahanan laut, utamanya kapal selam. Bayangkan, dari kebutuhan minimal 12 kapal selam, Indonesia hanya punya dua unit.

"Indonesia butuh 12 kapal selam. Tapi cuma punya 2 unit," kata Zilmi dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/2).

Dua kapal selam milik Indonesia masih aktif itu adalah KRI Cakra and KRI Nenggala. Keduanya merupakan buatan Jerman pada era 1980-an. Dua kapal selam itu pun tak lama lagi bakal pensiun, yakni tepatnya 2020.

Maka dari itu Kementerian Pertahanan ngotot menambah kekuatan kapal selam sebagai salah satu pilar pertahanan laut. Masalahnya adalah, lanjut Zilmi, biaya membeli kapal selam sangat mahal.

Dia mencontohkan, pemerintah mesti merogoh kocek USD 1,07 juta buat tiga kapal selam buatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan. Meski satu dari tiga kapal itu bakal dikerjakan di tanah air, tepatnya di galangan kapal milik PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, tetap saja terasa berat. Itu baru tiga, sedangkan Indonesia minimal butuh sembilan unit lagi buat menjaga kawasan perairan dari penyusupan negara lain.

Meski begitu, tambah Zilmi, pemerintah berkeras membangkitkan industri alat tempur dalam negeri, salah satunya kapal perang dan kapal selam, dengan tujuan supaya mandiri. Maka dari itu, meski dengan jalan kerjasama operasi, dia optimis banyak keuntungan diraih negara jika berhasil melakukan alih teknologi, syukur jika bisa melakukan ekspor senjata dan mesin tempur.

"Berapa banyak devisa negara yang keluar kalau hanya mengimpor alutsista? Satu kapal selam saja harganya Rp 3 sampai 4 triliun. Kalau industri dalam negeri mandiri, kan bisa ada pemasukan pajak. Industri lain juga tumbuh," ujar Zilmi. (Merdeka)

PTDI Siap Garap Proyek Pesawat R80 Rancangan BJ Habibie

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) siap menjadi pihak kontraktor pengembangan pesawat R80 yang merupakan rancangan mantan Menristek BJ Habibie. Habibie melalui PT Regio Aviasi Industri (RAI) bekerjasama dengan PTDI melakukan persiapan pengembangan R80.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI Andi Alisyahbana mengatakan fase pertama proyek ini adalah tahap konfigurasi. Pada tahap ini akan dipastikan soal jumlah penumpang karena menyangkut segmen pasar.

"Pertama konfigurasi, yaitu menentukan jumlah penumpang, apakah sayap mau atas bawah. Rasanya akan menuju 80 penumpang," katanya usai acara penyerahan helikopter Dauphin pesanan Basarnas di Lanudal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2014).

Andi menjelaskan, dari sisi pasar untuk pesawat R80 belum memiliki pesaing. Saat ini, tidak ada produsen pesawat di dunia yang bermain pada kelas 80 penumpang.

"Kalau ATR juga kapasitasnya nggak sampai 80 orang. Kita masuk di pasar yang belum ada pemainnya," terangnya.

Selanjutnya, pada fase kedua PTDI dan PT RAI akan masuk ke tahap desain awal. Targetnya prosesnya dimulai tahun 2015.

"Habis itu, preliminary design, bentuknya nanti mau gimana. Itu Insya Allah kita mulai tahun depan, karena ini tergantung dana," jelasnya.

Tahap terakhir, PTDI dan PT RAI akan memasuki fase terberat yaitu detail design. Fase ini nantinya akan masuki tahap pembuatan purwarupa (prototype) hingga sertifikasi pesawat. Pesawat N250 menurutnya telah berwujud prototype namun belum mengantongi sertifikasi kelaikan terbang dari lembaga internasional.

"Paling berat nanti detail design, nanti membuat prototype," jelasnya.

Harapannya pesawat baling-baling bermesin turboprop ini bisa dijual ke publik mulai tahun 2020. Namun syaratnya proses pembiayaan pengembangan pesawat ini berjalan lancar.

"Kalau nanti R80 jadi, yang penting pendanaan, kalau PTDI siap semuanya. Kalau dengan RAI berarti dari swasta, mereka pemilik program, kami sebagai kontraktor saja," jelasnya.

Seperti diketahui, Mantan Presiden BJ Habibie memiliki keinginan dan mimpi besar memajukan industri dirgantara di Tanah Air.

Habibie sempat menerbangkan pesawat asli buatan Indonesia yaitu N250, namun dalam proses pengembangan dan menuju sertifikasi gagal karena proyeknya dihentikan atas rekomendasi IMF. Ia masih menjaga mimpinya untuk melihat pesawat asli buatan anak bangsa terbang dan digunakan maskapai tanah air dan dunia, dengan membuat R80. (Detik)