PTDI Siap Garap Proyek Pesawat R80 Rancangan BJ Habibie

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) siap menjadi pihak kontraktor pengembangan pesawat R80 yang merupakan rancangan mantan Menristek BJ Habibie. Habibie melalui PT Regio Aviasi Industri (RAI) bekerjasama dengan PTDI melakukan persiapan pengembangan R80.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI Andi Alisyahbana mengatakan fase pertama proyek ini adalah tahap konfigurasi. Pada tahap ini akan dipastikan soal jumlah penumpang karena menyangkut segmen pasar.

"Pertama konfigurasi, yaitu menentukan jumlah penumpang, apakah sayap mau atas bawah. Rasanya akan menuju 80 penumpang," katanya usai acara penyerahan helikopter Dauphin pesanan Basarnas di Lanudal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2014).

Andi menjelaskan, dari sisi pasar untuk pesawat R80 belum memiliki pesaing. Saat ini, tidak ada produsen pesawat di dunia yang bermain pada kelas 80 penumpang.

"Kalau ATR juga kapasitasnya nggak sampai 80 orang. Kita masuk di pasar yang belum ada pemainnya," terangnya.

Selanjutnya, pada fase kedua PTDI dan PT RAI akan masuk ke tahap desain awal. Targetnya prosesnya dimulai tahun 2015.

"Habis itu, preliminary design, bentuknya nanti mau gimana. Itu Insya Allah kita mulai tahun depan, karena ini tergantung dana," jelasnya.

Tahap terakhir, PTDI dan PT RAI akan memasuki fase terberat yaitu detail design. Fase ini nantinya akan masuki tahap pembuatan purwarupa (prototype) hingga sertifikasi pesawat. Pesawat N250 menurutnya telah berwujud prototype namun belum mengantongi sertifikasi kelaikan terbang dari lembaga internasional.

"Paling berat nanti detail design, nanti membuat prototype," jelasnya.

Harapannya pesawat baling-baling bermesin turboprop ini bisa dijual ke publik mulai tahun 2020. Namun syaratnya proses pembiayaan pengembangan pesawat ini berjalan lancar.

"Kalau nanti R80 jadi, yang penting pendanaan, kalau PTDI siap semuanya. Kalau dengan RAI berarti dari swasta, mereka pemilik program, kami sebagai kontraktor saja," jelasnya.

Seperti diketahui, Mantan Presiden BJ Habibie memiliki keinginan dan mimpi besar memajukan industri dirgantara di Tanah Air.

Habibie sempat menerbangkan pesawat asli buatan Indonesia yaitu N250, namun dalam proses pengembangan dan menuju sertifikasi gagal karena proyeknya dihentikan atas rekomendasi IMF. Ia masih menjaga mimpinya untuk melihat pesawat asli buatan anak bangsa terbang dan digunakan maskapai tanah air dan dunia, dengan membuat R80. (Detik)

Mengenal Kelebihan Helikopter Dauphin Buatan PT. DI

Helikopter Dauphin AS-365N3+ produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Eurocopter telah dipakai pasukan penjaga pantai Amerika Serikat (AS) atau US Coast Guard. Helikopter ini memiliki beberapa keunggulan daripada helikopter sejenis.

"Ini biasa dipakai US Coast Guard," kata Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI Andi Alisyahbana usai acara penyerahan heli Dauphin pesanan Basarnas di Lanudal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2014).

Dauphin merupakan heli kelas medium dengan bobot 5 ton yang diproduksi bersama PTDI dengan Eurocopter. Helikopter ini dilengkapi alat canggih berupa radar cuaca dan sensor infra merah atau Forward Looking Infrared Camera.

Dengan peralatan canggih tersebut, Heli Dauphin mampu terbang dalam cuaca buruk dan bisa terbang saat malam hari untuk melakukan evakuasi.

"Ini juga dipasang oleh kita. Ada Weather Radar atau radar cuaca. Lalu hoist, alat komunikasi ke kapal juga bisa. Nanti juga akan dipasang namanya forward looking infrared camera. Itu kamera infra merah yang bisa deteksi panas. Kalau malam dia nggak bisa liat manusia tapi tubuh manusia kalau masih ada di air, kan ada panas jadi dia bisa terdeteksi," jelasnya.

Helikopter Dauphin yang dibandrol seharga US$ 12 juta atau sekitar Rp 120 miliar ini memiliki kemampuan untuk terbang stabil di atas laut atau air saat melakukan evakuasi menggunakan tali atau peralatan hoist (pengerek). Selain itu, helikopter ini dilengkapi dengan roda sehingga bisa berjalan saat mendarat.

"Helikopter (jenis) Bell nggak ada roda. Ini pakai roda. Keuntungan roda. Dia bisa jalan," jelasnya. (Detik)

Tak Hanya Pesawat, PTDI Juga Bikin Roket dan Torpedo

PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI telah menjual ratusan pesawat terbang sejak berdiri pada tahun 1976. Untuk pengembangan dan penjualan pesawat, PTDI menggandeng produsen pesawat asal Spanyol yaitu Cassa (sekarang Airbus Military). Pesawat yang menjadi andalan PTDI adalah CN235 dan NC212.

Selain pesawat, PTDI juga menjual roket FFAR dengan daya jangkau 8,75 km dan torpedo (surface underwater target). Untuk roket, PTDI memperoleh lisensi dari Fellzebrugee (FZ) Belgia dan torpedo lisensi dari Siemen-Telefunken Jerman.

"Kalau roket dan torpedo tidak dijual ke luar negeri," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI Budiman Saleh di Kantor Pusat PTDI di Bandung saat ditemui akhir pekan lalu (14/2/2014).

Untuk penjualan pesawat, PTDI mampu menjual pesawat NC212 sebanyak 102 unit, CN235 sebanyak 60 unit, CN295 sebanyak 5 unit. Sedangkan helikopter, BUMN yang bermarkas di Bandung Jawa Barat ini, telah menjual jenis NBO105 sebanyak 122 unit, NBELL412 sebanyak 40 unit, NAS330 Puma sebanyak 11 unit, NAS332 Super Puma sebanyak 20 unit dan Dauphin sebanyak 2 unit.

PTDI juga menjual dan merancang komponen pesawat dan helikopter. Seperti komponen sayap untuk pesawat jenis A380, A320, A321, A340, A350, hingga Boeing 747.

Selain membuat komponen pesawat, PTDI juga dipercaya Eurocopter memproduksi komponen helikopter. Seperti komponen tail boom dan fuselage dari Helikopter tipe EC725 dan EC225. (Detik)

Keberlangsungan Projek N219, Terkendala Pemilu 2014...??

2014  akan jadi tahun penentuan bagi realisasi pesawat komuter N219.  Anggaran sudah diteken pemerintah. Tapi, tak sedikit pihak risau oleh karena adanya hajatan nasional Pemilu dan pergantian pemerintahan.

Di atas kertas, praktis tak ada lagi yang meragukan desain atau rancang  bangun pesawat transpor dua mesin 19 penumpang ini. Baik pimpinan PT Dirgantara Indonesia selaku pelaksana proyek pembuatan maupun Lapan sebagai pemilik proyek, yakin N219 feasible untuk diterbangkan. Terlebih karena  dari segi teknologi tak ada yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dari segi kelangsungan produksi juga praktis tak ada sentimen negatif. Sejumlah operator penerbangan telah menyatakan siap membeli. Pesawat ini termasuk yang ditunggu-tunggu untuk dijadikan kuda beban di ratusan rute pengumpan. Namun, hajatan Pemilihan Umum di pertengahan tahun ini dan ketepatan penggunaan anggaran yang sudah siap diturunkan pada 2014 memang masih menyisakan pertanyaan.

Akankah pertarungan antarkekuatan politik di dalam negeri masih memberi ruang yang kondusif bagi pembuatan pesawat ini?

Pertanyaan tersebut tak ayal diajukan wartawan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas Prof Dr Armida S. Alisjahbana saat berkunjung ke Pusat Teknologi Penerbangan Lapan, Rumpin, Banten, akhir November 2013. “Ini harus jalan karena pesawat ini diperlukan untuk konektivitas daerah-daerah terpencil. Program N219 juga dinilai penting untuk mendorong program pengembangan industri strategis dan penguasaan bangsa ini atas iptek dan inovasinya. Jadi sebagai program yang multiple objectives, positioningnya sudah amat kuat,” ujarnya kepada Angkasa.

Menteri Armida tak saja mendapat penjelasan rinci di seputar program pengembangan N219, tetapi juga tentang program pengembangan roket, satelit serta sistem penginderaan jauh yang telah maupun akan dilakukan enjinir-enjinir Lapan. Hadir dalam acara tersebut Dirut DI Budi Santoso, Kepala Lapan Bambang S. Tejasukmana, Direktur Teknologi dan Pengembangan DI Dr Andi Alisjahbana, Deputi Teknologi Dirgantara Lapan Prof Dr Soewarto Hardhienata, Kepala Pustekbang Dr Gunawan Prabowo, para deputi Bappenas, dan Tim Program N219.

Sejumlah pihak menyatakan, kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas bisa diterjemahkan sebagai sinyal keseriusan Pemerintah terhadap proyek yang yang nantinya akan jadi portopolio pertama penggarapan pesawat terbang di Tanah Air. Dikatakan baru untuk pertama kali, karena memang baru kali inilah Indonesia menyiapkan seutuhnya sebuah pesawat terbang transpor, mulai dari struktur fisik sampai ke urusan dokumen kelengkapannya.

Dokumen kelengkapan tersebut -- di antaranya berupa type certificate application dan flight permit – selanjutnya akan diurus oleh DI ke Direktorat Kelaikan Udara Pengoperasian Pesawat Udara, Kementerian Perhubungan.  “Kedua pihak selanjutnya akan memastikan detail spesifikasi yang tepat untuk keperluan comformity approval. Dalam pembuatan NC-212 dan CN235, tahapan ini tidak ada karena semua sudah diselesaikan pihak CASA,” ungkap Bambang Tejasukmana.

“Ini artinya, jika semua bisa dikerjakan dan berhasil, Indonesia bisa baru bisa dikatakan mampu mengerjakan pesawat secara seutuhnya dan ini prestasi buat kita semua,” tergasnya.

Kerja antardepartemen

Angkasa mencatat, sejauh ini program N219 masih bergulir sesuai jadwal. Dua prototipe ditargetkan selesai akhir 2014 dan menjalani uji terbang setahun kemudian. Mengutip keterangan Pustekbang, sampai dengan akhir 2013, Tim Program N219 sudah merampungkan tahapan Preliminary-Design. Dalam tahapan yang telah berlangsung sejak pertengahan 2012 itu, mereka di antaranya telah menuntaskan seluruh rangkaian Power On Wind Tunnel Test pesawat  di fasilitas terowongan angin Pustekbang.

Di terowongan angin subsonik tersebut, model N219 skala kecil diberi hembusan asap untuk memastikan kualitas desain aerodinamisnya. Setelah ini, memasuki 2014, kedua pihak akan bahu membahu menggarap Detail Design, Fabrication & Assembly, lalu Ground Test serta Flight Test & Certification. Oleh karena keempat tahapan butuh waktu cukup panjang, penuntasannya akan berlanjut hingga 2015 bahkan 2016. Selain di Pustekbang, Rumpin, pengerjaan program juga dilakukan di fasilitas DI di Bandung, Jawa Barat.

Kepada Angkasa, Menteri Armida mengatakan, pemerintah menginginkan program ini tuntas karena pesawat yang akan dihasilkan bisa digunakan untuk ikut mendukung pembangunan perekonomian di banyak daerah terpencil. “Indonesia memang bisa membeli pesawat sekelas ini dari luar. Namun kalau bisa membuat sendiri, kenapa tidak dilakukan? Kalau pun ada yang harus dicermati, itu adalah tentang sistem kerja antardepartemen, proses produksi dan soal standarisasi komponen. Namun itu semua juga bisa kita kerjakan,” terangnya.

Kepala Lapan Bambang Tejasukmana mengungkap, untuk program N219, Pemerintah telah sepakat menggelontorkan dana Rp310 miliar pada tahun anggaran 2014 dan Rp90 miliar pada 2015. Sementara untuk pengerjaan di tahun 2016, akan dipastikan lebih lanjut setelah pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 bekerja. Baginya, anggaran 2016 masih terbilang krusial karena akan digunakan untuk membiayai type certificate. Tanpa ini, pesawat tidak bisa diterbangkan dan belum boleh diproduksi.

N219 sendiri bukanlah satu-satunya program yang tengah digarap Pustekbang. Menyusul keberhasilan dalam rekayasa teknologi kendali penerbangan pada pesawat nirawak LSU-02 yang beberapa bulan terbang autonomous sejauh 200 kilometer di Pantai Selatan Jawa Barat, mereka telah menyiapakan proyek riset selanjutnya, yakni pembuatan Lapan Survelillance Aircfrat. Pesawat bermesin tunggal bodi ramping mirip glider ini sejatinya adalah pesawat STEMME 15 buatan Jerman.

“Di tengah segala keterbatasan dan usia unit yang masih tergolong muda ini, kami memang harus  berfikir strategis. Sementara sebagian SDM fokus pada  N219, sebagian lagi kami kirim ke Jerman untuk menguasai reverse-engineering glider yang biasa dipakai untuk misi surveillance,” kata Kepala Pustekbang Gunawan Prabowo seraya menambahkan bahwa tugas belajar itu dilakukan di STEMME, pabrik pesawat terbang ringan di Strausberg/Berlin.

Selain untuk misi surveillance, pesawat terbang ringan unik untuk dua awak tersebut juga akan diaplikasikan sebagai pesawat riset pemula. Sebagai pesawat surveillance yang unik dan dilengkapi berbagai peralatan elektronik, STEMME 15 juga akan dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi citra satelit, pemotretan foto udara, monitoring dan pemetaan daerah banjir, pemantauan titik panas kebakaran hutan, SAR dan misi riset Lapan lainnya.

STEMME 15 memiliki panjang badan 8,52 meter, rentang sayap 18 meter, maximum take-off weight 1.100 kilogram dan mampu terbang dengan kecepatan maksimum 314 km/jam dengan mesin tunggal Rotax 914 F2/S1. Sebagai glider sendiri, pesawat ini mampu terbang hingga ketinggian 7.620 meter di atas permukaan laut dan jarak jelajah (dalam moda jarak jauh) sampai 2.500 kilometer. ( Adrianus Darmawan | Angkasa)


Data Spesifikasi N219

• Kecepatan jelajah maksimum            :   210 knot 
• Jangkauan maksimum dengan muatan :   831 mil-laut
• Stall-speed                                      :     59 knot
• Jarak lepas-landas  (MTOW, ISA, SL)   :   426 meter
• Jarak pendaratan (MLW, ISA, SL)        :   484 meter
• Berat maksimum lepas-landas            :  7.030 kg
• Muatan maksimum                            :  2.318 kg
• Kapasitas bahan bakar maksimum       :  1.588 kg
• Ketinggian jelajah maksimum            :  24.000 kaki
• Mesin                                              :  2 x PT6A-42, 4 blades 
• Tenaga lepas landas                          :  2 x 850 SHP

Jual 5 Pesawat dan 19 Helikopter di 2013 PTDI Raup Rp 3,3 Triliun

Pabrikan pesawat dunia seperti Boeing dan Airbus pada 2013 mampu memproduksi dan mengirimkan ratusan pesawat ke berbagai penjuru dunia. Bagaimana dengan pabrik pesawat dan helikopter asal Indonesia, yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI)?

PTDI merupakan BUMN yang bermarkas di Bandung Jawa Barat, mampu menyelesaikan perakitan dan pengiriman hingga 5 unit pesawat terbang dan 19 helikopter pesanan Kementerian Pertahanan (TNI AD, TNI AL, TNI AU), Kepolisian hingga Basarnas.

"Pesawat CN 295 sebanyak 3 unit, CN 235 sebanyak 2 unit, helikopter SAR AS365 N3+ Dauphin sebanyak 2 unit, helikopter Bell 412 EP sebanyak 17 unit," kata Manajer Komunikasi PTDI Sonny Saleh Ibrahim kepada detikFinance, Selasa (14/1/2014).

PTDI juga meraih kontrak baru pada 2013 sebesar Rp 4,4 triliun dan penjualan sebesar Rp 3,3 triliun. Untuk tahun 2014 hingga 2015, PTDI menargetkan bisa menyelesaikan dan mengirimkan berbagai pesanan pesawat dan helikopter ke dalam dan luar negeri.

Pesanan pesawat dan helikopter yang harus diselesaikan antara lain: CN 235 Patroli Maritim sebanyak 2 unit ke TNI AL, CN 235 MPA sebanyak 1 unit ke TNI AU, NC 212-200 sebanyak 1 unit ke TNI AU, CN 295 sebanyak 6 unit ke TNI AU, NC 212-400 sebanyak 2 unit ke Militer Filipina, NC 212-400 sebanyak 1 unit ke Thailand, helikopter NAS Super Puma sebanyak 2 unit ke TNI AU, helikopter EC725 Super Cougar sebanyak 6 unit ke TNI AU, helikopter Bell 412 EP sebanyak 16 unit ke TNI AD, helikopter SAR AS365 N3+ Dauphin sebanyak 2 unit ke Basarnas, helikopter AS 550 Fennec sebanyak 12 unit ke TNI AD, helikopter AS-565 Panther sebanyak 11 unit ke TNI AL. (Detik)

Pemerintah Anggarkan Rp 540 miliar Untuk Simulator Sukhoi, PT DI Ajukan Penawaran

Kementerian Pertahanan melanjutkan rencana pembelian simulator kemudi pesawat tempur Sukhoi yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Pagu anggaran yang ditetapkan, menurut Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis, sebesar US$ 45 juta atau sekitar Rp 540 miliar. ”Pagu tersebut hanya untuk satu unit simulator Sukhoi,” ujar Rachmad kepada Tempo, Kamis, 2 Januari 2014.

Ia mengatakan, Kementerian kini tengah memproses evaluasi dokumen penawaran simulator Sukhoi. Selanjutnya, pemaparan oleh peserta lelang. Rachmad enggan menyebutkan pihak-pihak yang sudah mengajukan penawaran ke Kementerian Pertahanan. Namun dia membenarkan jika PT Dirgantara Indonesia masuk sebagai penawar simulator Sukhoi dari dalam negeri.

Dari pemaparan setiap produsen simulator, dia melanjutkan, Kementerian akan menyeleksi dan menuangkan dalam daftar peringkat peserta lelang. Setelah itu dipilih beberapa produsen simulator berdasarkan urutan peringkat tertinggi. Tahapan selanjutnya, kata Rachmad, ”Akan ditinjau fasilitas produksi dari beberapa peserta yang paling potensial.”

Rachmad mengatakan, pertimbangan pihak Kementerian dalam penentuan pemenang adalah berdasarkan kemampuan produsen memproduksi simulator yang paling menyerupai kemampuan asli pesawat tempur Sukhoi. Pertimbangan lainnya, lama waktu pembuatan dan pengiriman serta jaminan purnajual. ”Termasuk alih teknologi apabila pemenangnya dari luar negeri,” ujar dia.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sebelumnya mengungkapkan rencana pemerintah membeli simulator kemudi pesawat tempur buatan Rusia, Sukhoi SU-27 dan SU-30. Kementerian Pertahanan tengah memilah produsen simulator Sukhoi tersebut. Soalnya, ada tiga negara yang bisa memproduksinya, yakni Rusia, Cina, dan Kazakstan.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia, Andi Alisjahbana, menyarankan pemerintah agar tidak membeli simulator pesawat tempur Sukhoi dari luar negeri. Ia mengatakan, misi utama simulator banyak berisi pelatihan-pelatihan menjalankan misi pesawat tempur, dan banyak yang bersifat universal. ”Di dalamnya adalah doktrin tempur TNI AU,” kata dia.

Menurut Andi, semua negara pengguna pesawat tempur Sukhoi memilih membuat sendiri simulator kemudinya, dengan pertimbangan untuk melindungi rahasia negaranya. Contohnya, kata dia, Cina dan Malaysia yang membuat sendiri simulator kemudi pesawat tempur buatan Rusia itu.

Adapun Rizal Dharma Putra, pengamat militer, menilai harga simulator kemudi pesawat tempur Sukhoi yang akan dibeli pemerintah terlampau mahal. Menurut dia, jika pemerintah tetap membeli simulator berbiaya tinggi tersebut, harus diperhitungkan langkah jangka panjangnya. Sebab, pesawat tempur yang Indonesia punya bukan cuma Sukhoi. ”Indonesia punya pesawat tempur F-16, F-5 Tiger, dan pesawat tempur latih T-50 Golden Eagle,” kata Rizal saat dihubungi Tempo, Kamis, 2 Januari 2014.

Menurut Rizal, pemerintah terlalu membuang duit jika membeli satu jenis simulator pesawat tempur, sementara penggunaan pesawat tempur Indonesia berbagai jenis. Rizal melanjutkan, kepemilikan satu skuadron atau 16 pesawat Sukhoi SU-24 dan SU-30 Indonesia belum perlu untuk membeli simulator.

Jika nekat beli simulator Sukhoi, dia melanjutkan, pemerintah harus konsisten ketika membutuhkan penambahan pesawat tempur. Pemerintah mau tak mau harus membeli pesawat tempur jenis Sukhoi lagi.

Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan membantah jika dikatakan bahwa harga simulator kemudi pesawat tempur Sukhoi itu kemahalan. Menurut Kementerian, pagu anggaran US$ 45 juta untuk satu unit simulator Sukhoi sudah sesuai harga pasaran. ”Simulator yang rumit, risiko tinggi dengan kecepatan supersonik, harganya pun hampir sama dengan pesawat asli,” kata Rachmad. Karena alasan itu, kata dia, pemerintah baru berani membeli simulator setelah pesawat tempur Sukhoi SU-24 dan SU-30 yang dimiliki TNI Angkatan Udara genap satu skuadron atau 16 unit. (Tempo)

Tutup Tahun, PTDI Jual 2 Pesawat NC212i ke Militer Filipina

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pesawat, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), berhasil memenangkan tender pengadaan pesawat untuk militer Filipina.

 Pesawat NC 212 Buatan PT. Dirgantara Indonesia

Perusahaan pelat merah yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat, ini siap menjual 2 unit pesawat tipe NC212i dengan nilai US$ 18 juta atau setara 820 juta peso.

"Kita menang 2 unit NC212i di proyek Light Lift Aircraft nilai budget US$ 18 juta," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI Budiman Saleh dalam keterangan tertulisnya kepada, Senin (30/12/2013).

Tender pengadaan pesawat ini diadakan oleh Kementerian PertahananFiliphina untuk keperluan Angkatan Udara.

"Departemen of National Defense untuk keperluan Philippines Air Force," jelasnya.

Masa proses pengerjaan untuk 2 unit diproyeksi menelan waktu 18-20 bulan. NC212i sendiri merupakan pesawat generasi terbaru dari pesawat tipe NC212-200 atau NC212-400. Pesawat ini merupakan pesawat berukuran kecil.

Pesawat ini, bisa digunakan untuk keperluan komersial, angkut personil militer, kargo, misi khusus hingga transpotasi VIP. Untuk versi sipil penerbangan sipil, pesawat ini bisa dipasang 24 kursi penumpang.

Budiman menjelaskan, PTDI juga berencana mengikuti tender pesawat tipe medium di Kementerian Pertahanan Filiphina. PTDI siap menawarkan pesawat tipe CN235 Maritime Patrol Aircraft asli karya putra bangsa.

"Januari 2014 kita akan ikut tender berikutnya untuk 3-4 maritime patrol/military transport CN235," sebutnya. (Detik)

PT. DI Serahkan 6 Heli serbu Bell 412 EP dan 3 Pesawat CN 295

PT Dirgantara Indonesia (DI) menyerahkan sebanyak enam unit helikopter serbu Bell 412 EP dan tiga unit pesawat CN 295 kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Berita acara serah terima pesawat ditandatangani langsung Direktur Utama PT DI, Budi Santoso dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Laksamana Muda TNI Rahmat Lubis di Kawasan Produksi II PT DI, Bandung, Selasa (17/12).

Kontrak pengadaan pesawat CN 295 itu sendiri dilakukan pada 14 Februari 2012 lalu. Untuk pesawat CN 295, selanjutnya akan dioperasikan oleh TNI AU dan Helikopter serbu Bell 412 EP dioperasikan jajaran TNI AD.

Satu unit Helikopter angkut sedang Bell 412 EP juga diserahkan PT DI kepada Polisi Udara Republik Indonesia. Khusus untuk pengadaan helikopter jenis itu, kontrak pemesanan ditandatangani pada 1 Juli 2013.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur PT DI juga menyerahkan dua unit Helikopter SAR AS365 N3+ Dauphin dan diterima oleh pejabat pembuat komitmen Basarnas. Penandatanganan kontrak jual beli dua helikopter jenis ini dilakukan pada 28 November 2012 lalu.

Dirut PT DI, Budi Santoso mengakui, selain mendapatkan bantuan modal, PTDI juga mendapatkan pesanan pembuatan pesawat cukup banyak dari pemerintah. "Kami harap semakin banyak pesawat buatan dalam negeri yang terbang di angkasa Indonesia," kata Budi.

Menurut Budi, dengan diserahkannya seluruh pesawat kepada tiga institusi (TNI, Kepolisian dan Basarnas) merupakan sesuatu hal yang membanggakan. Di satu sisi menunjukkan komitmen PT DI untuk dapat memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), di sisi lain instansi pemerintah sudah mulai memakai produk PT DI. (BeritaSatu)

PT DI diharapkan Mampu Lakukan Diversifikasi

Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mengharapkan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dapat melakukan diversifikasi, dalam arti mampu melakukan kegiatan ekspor atau pemenuhan kebutuhan luar negeri, sehingga industri pertahanan dalam negeri tidak selamanya bergantung kepada pemerintah, dan dapat lebih mandiri dalam mendukung kekuatan TNI serta dapat mendorong pembangunan perawatan pesawat dari berbagai instansi.

Hal tersebut disampaikan Menhan RI yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol. M. Sutarman, Kabasarnas Letjen TNI (Mar) M. Alfan Baharuddin dan Wakasau Marsdya TNI Sunaryo serta anggota Komisi I DPR/RI Chandra Tirta Wijaya, pada acara penyerahan tiga pesawat CN-295 untuk TNI Angkatan Udara dan Sembilan helikopter masing-masing enam unit jenis Bell 412-EP untuk TNI Angkatan Darat, satu unit untuk Kepolisian RI dan dua unit helikopter jenis Dauphin AS365 N3+ untuk Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) dari PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Selasa (17/12).

Lebih lanjut Menhan RI Purnomo Yusgiantoro menyampaikan, moment penyerahan alat utama sistem persenjataan (alustsista) produksi PT DI ini, menandai perkembangan pesat industri pertahanan dalam negeri selama kurun waktu lima tahun terakhir, khususnya bidang kedirgantaraan. Dan hal tersebut sangat relevan dengan prinsip bahwa negara yang kuat adalah apabila memiliki industri pertahanan yang kuat. Sedangkan untuk membangun industri pertahanan yang kuat, perlu ditopang dengan penelitian dan pengembangan atau litbang yang juga mumpuni.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Dirut PT DI Budi Santoso, bahwa dengan penyerahan pesawat dan helikopter kepada tiga institusi pemerintah yang dilaksanakan serentak ini, menunjukkan komitmen PT DI untuk dapat memenuhi kebutuhan sekaligus modernisasi alutsista TNI.

Pesawat CN-295 yang akan digunakan oleh TNI AU merupakan pesawat angkut sedang taktis (medium airlifter) generasi terbaru yang sudah menggunakan full glass cockpit, digital avionic dan sepenuhnya kompatibel menggunakan night vision goggles (NVG), sehingga pesawat angkut sedang versi militer ini dapat diandalkan di kelasnya.

Sedangkan Helikopter Bell 412-EP memiliki spesifikasi awak dua pilot serta dapat mengangkut 13 orang personel. Sementara Helikopter jenis Dauphin AS365 N3+ memiliki spesifikasi pengawak sebanyak dua orang pilot dengan kapasitas 11 orang personel dan berkecapatan maksimum 306 km/jam. (DMC)

Serius Tingkatkan Kekuatan Dirgantara, RI Beli Mesin Pesawat dari Kanada

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut baik dukungan yang akan diberikan perusahaan pembuat mesin pesawat Kanada Pratt & Whitney kepada industri dirgantara Indonesia. Hanya saja, dukungan itu sebaiknya dilakukan secara langsung tanpa melalui kantor cabang mereka di Singapura.

F119 Salah satu mesin pesawat buatan Pratt & Whitney Kanada

"Indonesia bersungguh-sungguh untuk membangun industri pertahanannya. Termasuk dalam membangun industri dirgantaranya, Indonesia tidak lagi membutuhkan satu-dua pesawat, tetapi satu-dua skuadron. Untuk itu perlakuan yang diberikan tidak bisa lagi seperti dulu melalui kantor cabang di Singapura, tetapi kami meminta langsung dari kantor pusat ke industri di Indonesia," kata Sjafrie saat berkunjung ke Kantor Pratt & Whitney di Montreal, Kanada, hari Jumat (6/12) waktu setempat.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Wamenhan didampingi Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso beserta direksi lainnya, para pejabat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta Duta Besar Indonesia di Kanada Dienne H. Moentario. Sementara pihak Pratt & Whitney dipimpin Wakil Presiden bidang Keuangan John Di Bert.
       
Delegasi Indonesia secara terbuka menyampaikan keberatan dengan pelayanan yang diberikan Pratt & Whitney yang selalu menggunakan kantor cabang Singapura sebagai pihak yang menyediakan maupun memelihara mesin-mesin pesawat yang dibutuhkan Indonesia. Selain membebani biaya yang lebih tinggi, pelayanan yang diberikan kantor cabang Singapura seringkali tidak memuaskan karena lamban.

"Dulu ketika kita membeli pesawat dalam jumlah sedikit, boleh saja Pratt & Whitney memperlakukan seperti ini. Tetapi sekarang untuk jenis helikopter Bell 412 saja kita memesan 22 unit, sehingga sepantasnya Indonesia diperlakukan secara berbeda," kata Sjafrie.

John Di Bert tampak kaget dengan pernyataan yang disampaikan pejabat Indonesia. Ia berjanji mengkaji kebijakan yang selama ini diterapkan Pratt & Whitney dalam bekerja sama dengan Indonesia.
     
"Berikan kami untuk melakukan perbaikan dalam kerja sama yang dilakukan. Kami mengakui Indonesia sangat besar potensinya dan kami ingin bisa bekerja sama dengan industri dirgantara yang ada di Indonesia," ujar John Di Bert.
      
Wamenhan menunjuk Dubes Dienne sebagai pihak yang berkoordinasi dengan Pratt & Whitney untuk perkembangan rencana tersebut. John Di Bert berjanji untuk selalu berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Indonesia di Ottawa. (MetroTVNews)

PT DI Siapkan Produksi Pesawat Militer dan Komersial

PT Dirgantara Indonesia (DI) tengah menyiapkan 9 unit pesawat CN-295 untuk keperluan operasi TNI. Selain itu, negara-negara di ASEAN juga berminat memiliki pesawat yang menggunakan mesin produksi Pratt & Whitney itu.

PT DI menargetkan proses pembuatannya rampung pada 2014. Proses pembuatannya bekerja sama dengan Airbus Military.

Namun, kata Direktur Utama PT DI Budi Santoso, perusahaannya tak sekadar membuat pesawat militer. Perusahaannya juga membuat pesawat komersial bertipe N219.

"Kami menargetkan tahun 2017 pesawat N219 bisa terbang," kata Budi saat mengikuti rombongan kerja Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Montreal, Kanada, Jumat (6/12) waktu setempat.

Menurut Budi, N219 nantinya beroperasi di wilayah timur Indonesia. Pesawat khusus mengangkut 19 penumpang.

Budi mengatakan produksi itu sebagai bukti Indonesia tak hanya mampu membuat pesawat militer. Namun, PT DI juga dapat memproduksi pesawat komersial.

Terkait produsen mesin pesawat, Budi mengaku Indonesia memiliki banyak pilihan seperti Pratt & Whitney dari Kanada, General Electric bermarkas di Ohio, Amerika Serikat dan Rolls Royce. 

"Kita memiliki banyak pilihan dan kita akan bekerja sama dengan perusahaan yang melihat Indonesia sebagai partner jangka panjang," tambah Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddi.
       
Indonesia, kata Sjafrie, memiliki industri dirgantara satu-satunya di ASEAN. Namun Pratt & Whitney malah mengandalkan perwakilan mereka di Singapura. Beda lagi dengan General Electric yang membuat perwakilannya di Indonesia. (MetroTV)

Bell Helicopter Jadikan PT DI Partner Global

Bell Helicopter tidak menganggap PT Dirgantara Indonesia sebagai saingan dalam pengembangan maupun pemasaran helikopter yang dihasilkan. Bell justru melihat PT DI sebagai partner untuk memanfaatkan pasar global yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan langsung Presiden dan CEO Bell Helicopter John L. Garrison saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor pusatnya di Mirabel, Kanada, Jumat (6/12). Kunjungan Sjafrie antara lain didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dienne H. Moentario, Direktur Utama PT DI Budi Santoso , dan para pejabat dari Kementerian Pertahanan serta Tentara Nasional Indonesia.

"Hubungan kami dengan PT DI sudah berlangsung hampir 30 tahun. Indonesia bukan hanya menjadi pasar bagi Bell, tetapi juga PT DI menjadi basis produksi untuk kawasan," kata Garrison.

Presiden Bell Helicopter menambahkan bahwa dengan pengalamannya di industri dirgantara, PT DI mempunyai kemampuan untuk memproduksi suku cadang. Bell menjadikan PT DI sebagai pemasok kebutuhan Bell untuk memenuhi pasar global.

Dirut PT DI, Budi Santoso, membenarkan hubungan panjang yang dimiliki PT DI dan Bell. Untuk itulah PT DI diberi kepercayaan untuk merakit 22 helikopter Bell 412 yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan.

Menurut Budi, pengadaan enam dari 22 helikopter itu dibiayai oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang New York, sementara 16 sisanya mendapatkan fasilitas kredit ekspor dari Pemerintah Kanada.

"Kredit yang diberikan BRI sekitar 70 juta dollar AS, sementara kredit ekspor yang diberikan Pemerintah Kanada sekitar 144 juta dollar Kanada," kata Budi. (MetroTv News)

PT DI Yakin Mampu Mewujudkan Pembangunan Pesawat N-219

PT Dirgantara Indonesia yakin 90% kalau program pembuatan pesawat N-219 bakal jalan. Keyakinan itu didasari dengan sudah mengucurnya dana untuk pengembangannya dan adanya persetujuan DPR, tinggal menunggu kelengkapan dokumentasi.

PT DI Yakin Mampu Mewujudkan Pembangunan Pesawat N-219

 
Kabar gembira karena program pesawat N-219 yang akan dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia (DI) bakal jalan. Program yang sudah dicanangkan sejak tahun 2002 itu akan melalui tahap pengajuan aplikasi untuk proses sertifikasi ke DKUPPU (Direktorat Kelaikan Udara Pengoperasian Pesawat Udara) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Pengajuan type certificate application ini rencananya dilakukan pada Oktober ini.

“Kami akan ajukan aplikasi jika sudah mendapat signing contract dari LAPAN,” kata Budi Sampurno, Program Manager N-219, Direktorat Teknologi dan Pengembangan PT DI, awal September lalu di Bandung. Jika pengajuan aplikasi sertifikat untuk mendapatkan  type certificate itu diajukan pada Oktober ini, berlakunya tiga tahun sampai Oktober 2016. Targetnya, pada kuartal pertama 2016, pesawat sudah mendapatkan sertifikasi untuk diproduksi.

Menurut Palmana Banandhi dari Tim Program N-219, tahun 2014 pesawat ditargetkan roll out dan setahun kemudian terbang perdana. Untuk terbang perdana, pesawat membutuhkan flight permit dengan mengaplikasi beberapa dokumen analisis teknis dan pengujian-pengujian di darat (ground).  Izin terbang perdana (khusus) akan dikeluarkan DKUPPU setelah melalui pengecekan di darat dan lulus tes.  “Starting dari situ, mulai flight test,” ujarnya. Setelah itu, untuk mendapatkan sertifikasi akhir, pesawat membutuh 630 flight hours. Saat ini,  N-219 baru tahap preliminary design.

Proses panjang

Pembuatan pesawat buatan anak bangsa ini melalui proses yang sangat panjang. Kata Judho Birawono Santoso dari Tim Program N-219, pihaknya melakukan survei dan studi pasar sejak tahun 2004. Sebelum memasuki tahap produksi, PT DI melakukan requirement market, kebutuhannya, dan problemnya seperti apa. Tahun 2006 dilakukan penerbangan dengan Twin Otter untuk survei ke Papua, yang akan menjadi area penerbangannya. Diperoleh masukan, antara lain, pesawat harus bisa mendarat di pegunungan dengan landasan yang tidak rata dan panjang tak lebih dari 500 meter. Masukan lain juga diterima dari airline, misalnya tentang daya tempuh yang dibutuhkannya. Tahap ini disebut dengan fase requirement development, yang dilakukan sampai menemukan bentuk yang kira-kira dapat menjadi solusi nantinya.

 Ada era ketika program ini nyaris tak terdengar beritanya. Tahun 2008, sewaktu Budi dipercaya khusus menangani N-219, banyak pekerjaan “administrasi” yang harus dilakukan agar program ini dapat diwujudkan. Kini ia optimis karena dana untuk pembangunan dan pengembangannya sudah ada. Dana Rp1 triliun untuk pengembangan proyek-proyek baru di PT DI sudah mengucur dan di sana ada bagian untuk N-219. Begitu pula dengan dana Rp310 miliar, yang diturunkan kepada LAPAN. Lembaga ini memang sudah ditugaskan untuk mengembangkan pesawat berkapasitas di bawah 30 penumpang sejak tahun 2008. LAPAN sebagai Reseach & Development dan PT DI sebagai manufakturnya.

 Sebenarnya dana Rp310 miliar yang sudah menjadi pagu definitif tahun 2014 itu belum cukup untuk mengembangkan N-219 dalam satu tahun ke depan.  Setelah melalui pengajuan dan yustifikasi dari Bappenas, akan dianggarkan lagi Rp90 miliar untuk tahun 2015. Jika sudah demikian, LAPAN sudah dapat memberikan kontrak tidak mengikat kepada PT DI; LAPAN sebagai pemilik proyek dan PT DI sebagai kontraktornya. “Kami tawarkan pada mereka untuk kerja bareng dengan kami. Kompensasi dari pemberian kontrak itu, kami kasih knowledge,” papar Budi.

Pengajuan aplikasi

Walaupun pemilik proyek N-219 itu LAPAN, tapi persyaratan untuk pengajuan sertifikasi itu harus yang memiliki DOA (Design Organization Approve), yang hanya dimiliki oleh PT DI. Menurut Budi, dulu regulator mengacu ke FAA (AS), yang membolehkan setiap badan usaha mengajukan aplikasi, selama objeknya memenuhi kriteria regulasi. Namun sekarang regulator mengacu ke EASA (Eropa),  yang mensyaratkan pengajuan aplikasi harus organisasi yang memiliki DOA kelas D atau yang sudah diaudit mampu mendesain pesawat terbang. 

“Kami akan perkenalkan pesawat N-219 ini mengarah ke komuter dengan regulasi CASR atau FAR 23. Ini pesawat kelas kecil dengan maksimum 19 penumpang,” tutur Budi. Pada FAR 23 ini ada kelas transpor, komuter, dam aerobatik. Dipilih kelas komuter karena bisa menjadi pesawat yang dapat terbang berjadwal, sementara kelas transpor harusnya hanya untuk pesawat carter saja. Bobot N-219 akan dibuat 15.500 pon (komuter sampai 19.000 pon, transpor 12.500 pon).  (Reni Rohmawati | Angkasa)

Helikopter AS-365 N3+ Dauphin Basarnas

Helikopter terbaru pesanan Badan SAR Nasional (BASARNAS) jenis AS-365N3+ Dauphin (civil version) telah “mejeng” di hanggar perakitan helikopter PT Dirgantara Indonesia. Helikopter ini terlihat tengah memasuki tahap perakitan akhir. Lambang SAR pun sudah tertempel pada tubuh helikopter buatan Prancis ini.

Helikopter AS-365 N3+ Dauphin Basarnas dirakit PT DI (photo: Basarnas)

Dari data ARC helikopter Dauphin Basarnas dibeli dengan nilai hampir Rp 270 Miliar untuk 2 unit. Tender pengadaan sudah diteken pada November tahun lalu. Helikopter yang dibeli pun telah sesuai dengan standar SAR. Diantaranya terdapat peralatan Hoist untuk menarik/mengevakuasi korban pada sisi pintu kanan. Diduga pula, heli ini nantinya dilengkapi dengan radar cuaca, untuk mendukung operasional pada segala medan dan kondisi.

Helikopter AS-365 N3+ Dauphin Basarnas dirakit PT DI (photo: arc.web.id)

helikopter AS-365N3+ merupakan salah satu helikopter SAR terbaik di dunia. Helikopter sejenis sudah digunakan berbagai instansi dunia mulai dari sipil hingga militer. Dan Salah satu pengguna utamanya adalah US Coast Guard. Di dalam negeri, Dauphin sudah dioperasikan oleh Kepolisian Udara. Sssst.. konon TNI-AL sendiri sudah menjatuhkan pilihan helikopter Anti Kapal Selam kepada versi militer dari Dauphin, yaitu Panther (arc)

PT. DI Turut Sempurnakan Desain Bodi Helikopter EC 725 Cougar

Industri Industri pesawat terbang Indonesia terus berkembang. PT Dirgantara Indonesia, badan usaha milik negara (BUMN) strategis ini, bekerja sama dengan Eurocopter dalam mengembangkan helikopter EC 725 Cougar.

Setelah tiga tahun pengembangan, fuselage (badan helikopter) ini akhirnya rampung juga. Helikopter Cougar ini tentunya didesain oleh Eurocopter. Industri helikopter yang bermarkas di Prancis ini juga memegang hak cipta Helikopter Cougar.

Awalnya PTDI merakit helikopter ini atas pemesanan dari TNI Angkatan Udara, sebanyak empat unit. Dari Eurocopter, dikirimlah desain Cougar. Namun desain yang dikirimkan ternyata belum sempurna.

"Mulanya kami seperti subkontrak, mereka memberikan desain, kami yang mengerjakan. Tapi ini berbeda. Gambar-gambar yang diberikan kepada kami itu belum matang. Belum bisa menjadi komponen dan masih banyak kesalahan. Kami membantu desain tersebut menjadi desain utuh," ujar Sonny Saleh Ibrahim, Kepala Komunikasi PTDI, Rabu (23/10/2013).

Karena turut serta dalam mendesain Cougar, tentu PTDI mendapat keuntungan juga. "Akhirnya kami investasi juga di dalam, tapi investasi produksi. Tools-nya jadi tools kami. Jadi, nanti suatu hari misalnya negara lain membeli Cougar di Eurocopter, komponennya dibuat di sini, lalu kirim ke Prancis," kata Sonny.

PTDI menjadi mitra strategis Eurocopter. Ini sudah berlangsung selama tiga tahun, sejak TNI AU melakukan pemesanan pada tahun 2010. PTDI bertugas mengerjakan fuselage dan tail boom (buntut helikopter), sambil mengembangkan desain. Baling-baling dan sisanya dikerjakan oleh Eurocopter.

Sonny menuturkan proses pembuatannya. Desain helikopter diberikan kepada PTDI untuk pembuatan fuselage dan tail boom. Setelah itu, karya PTDI ini diserahkan ke Eurocopter untuk dipasangi mesin dan komponen lainnya. Helikopter belum rampung karena masih harus diserahkan kembali ke PTDI untuk pemasangan komponen elektronik dan lain-lain. Jika rampung, helikopter berkapasitas 22 orang ini bisa diserahkan ke TNI AU yang memesannya.

Bagaimana dengan pemasangan persenjataan di Cougar ini? "Selama persenjataan yang digunakan adalah produksi PT Pindad, kami yang akan memasangnya. Kalau impor, TNI AU sendiri yang akan pasang karena mereka yang tahu," ujar Sonny.

Tak hanya dengan Eurocopter, kerja sama serupa juga dilakukan PTDI dengan perusahaan global Airbus. PTDI menjadi global supplier. "Global supplier itu, kami membuat komponen untuk Airbus atau Eurocopter, lalu pesawatnya dipakai di seluruh dunia," kata Sonny.

Karya dari jerih payah anak bangsa Indonesia, akhirnya bisa berkibar juga di dunia internasional meski bahan baku sebagian masih harus diimpor. Sejak 1976, pembuatan helikopter di PTDI selalu lisensi penuh dari luar negeri. Pembuatan Cougar ini menjadi yang pertama bagi PTDI berposisi sebagai mitra strategis industri luar negeri.

Pembuatan helikopter di PTDI, dimulai dengan jenis NBO 105 pada 1976. Dilanjut Puma NSA 330 dan Super Puma NAS 332 di tahun 1982. Dua tahun kemudian, 1984, PTDI memproduksi lagi Nbell 412. EC 725 Cougar sendiri dikerjakan sejak 2010, diikuti pengerjaan Bell 412-EP di 2011. Helikopter Cougar sendiri merupakan evolusi dari Super Puma NAS 332. Hingga saat ini, Super Puma NAS 332 sudah diproduksi 20 unit. Sebagian besar produksi ini digunakan oleh TNI AU.  (Tribun)